Kebijakan dan Pendekatan Proritas Nasional RKP 2019

Presentasi berjudul: "Kebijakan dan Pendekatan Proritas Nasional RKP 2019"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan dan Pendekatan Proritas Nasional RKP 2019
Disampaikan dalam Forum Koordinasi Program Direktorat Jenderal IKTA Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Bogor, 10 Januari 2018

2 TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2019 (Rancangan Permen tentang RKP) (1)
Nov 2017 Des 2017 Jan 2018 Feb 2018 Pembahasan target makro pembangunan yang merupakan turunan dari KEM (M-I) Temu konsultasi publik (M-II) Penyiapan Renja K/L Koordinasi internal penyusunan rancangan prioritas pembangunan Rapim penentuan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan (M-IV) Pembahasan rancangan KEM dan PPKF (M-I) Rapim penentuan usulan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan dana transfer khusus dan dana desa (M-I) Evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran (M-I) Multilateral Meeting untuk pembahasan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa (M-II) Koordinasi dengan K/L, Pemda, BUMN, swasta, dan pihak terkait lainnya (M-III) Penyampaian tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan kepada Presiden (M-IV) Peninjauan ulang angka dasar K/L (M-I) Rapat kerja internal Bappenas (M-I) Penetapan KEM, PPKF, dan ketersediaan anggaran (M-I) Multilateral meeting penyepakatan pelaksanaan dana transfer khusus dan dana desa (M-II) Koordinasi pembangunan dengan K/L, BUMN Pemda dan Swasta (M-IV) Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (M-II) Pembahasan ketersediaan anggaran berdasarkan kerangka ekonomi makro (M-II) Jun 2018 Mei 2018 Apr 2018 Mar 2018 Pengesahan Peraturan Presiden tentang RKP Pemutakhiran Rancangan Renja K/L Pemutakhiran rancangan RKP (M-II) Pertemuan pembicaraan pendahuluan dengan DPR (M-II)) Penyiapan Pagu Anggaran (M-II) Trilateral meeting penelaahan rancangan Renja K/L (M-III) Penetapan rancangan RKP dan rancangan pagu anggaran (M-IV) Rancangan Renja K/L Musrenbang Nasional (M-IV) Penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif (M-II) Rakorbangpus (M-II) Multilateral meeting bersama K/L membahas program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas (M-III) Musrenbang provinsi (M-IV)

3 TAHAPAN PENYUSUNAN RKP 2019 (Rancangan Permen tentang RKP) (2)
Jul 2018 Agt 2018 Sep 2018 Penyerahan RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPR (M-III) Penelaahan RKA K/L Pemutakhiran Renja K/L Peluncuran RKP 2019 oleh Presiden Penyampaian Rancangan akhir RKP dan rancangan Pagu Anggaran K/L kepada K/L Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN (M-II) Des 2018 Nov 2018 Okt 2018 Rapim pemutakhiran RKP berdasarkan UU APBN Penetapan daftar proyek prioritas Penyampaian hasil evaluasi kesesuaian Renja K/L, RKA K/L dan RKPD (M-II) Penyerahan DIPA Pemutakhiran RKA KL berdasarkan UU APBN Pengesahan UU APBN

4 RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5 Rancangan Tema RKP 2019 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Catatan: Mainstreaming: Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan, governance. PJ PN dapat melibatkan Deputi lainnya dan Sahli yang belum masuk dalam daftar di atas

5 PN-3 PRIORITAS NASIONAL-3:
USULAN PROGRAM PRIORITAS & KEGIATAN PRIORITAS PN-3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 1 Pertanian Maju dan Modern 2 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 3 Peningkatan Nilai Tambah/ Efisiensi Jasa Produktif 4 Pengembangan Diklat Vokasi untuk Keahlian Tenaga Kerja Peningkatan Hasil Holtikultura Peningkatan Hasil Perkebunan Peningkatan Hasil Peternakan Peningkatan Hasil Perikanan Peningkatan Hasil Kehutanan Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Perbaikan struktur industri Peningkatan daya saing industri Fasilitasi pengembangan 7 Kawasan Industri Peningkatan Kontribusi Pariwisata Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Transportasi Informasi dan Komunikasi Pengembangan UKM, Koperasi dan, kewirausahaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Tenaga Kerja Pendidikan Menengah Vokasi Pendidikan Tinggi Vokasi Keterangan: Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas

6 USULAN PROGRAM PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL-3: USULAN PROGRAM PRIORITAS Level 1 1 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Modernisasi Pertanian Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Peningkatan Nilai Tambah/ Efisiensi Jasa Produktif Pengembangan Diklat Vokasi untuk Keahlian Tenaga Kerja PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS 4 2 3

7 1 4 2 3 PP 2. PERCEPATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN:
USULAN KEGIATAN PRIORITAS Level 2 1 Program Prioritas Perbaikan Regulasi, Harmonisasi & Simplifikasi Perizinan Fasilitasi Investasi Perlindungan Konsumen Persaingan Usaha yang Sehat Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Perbaikan Iklim Usaha dan Investasi Perbaikan Struktur Industri Peningkatan Daya Saing Industri Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Kawasan Industri Kuala Tanjung Kawasan Industri Palu Kawasan Industri Konawe Kawasan Industri Teluk Bintuni 3 KI Prioritas Tahun 2018: Sei Mangkei, Bantaeng & Morowali 4 2 Akses Bahan Baku & Energi Inovasi Industri & Pemanfaatan TIK Peningkatan Desain, Standar, & Branding Peningkatan Ekspor Peningkatan Penggunaan Produk Manufaktur Lokal Debottlenecking & Harmonisasi Regulasi & Perpajakan dalam Rantai Pasok/Nilai Fasilitasi Pengembangan Industri Hulu dan Pendukung Perbaikan Logistik Penguatan Industri Kecil & Menengah 3

8 1 2 7 6 3 5 4 PP 3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH/EFISIENSI JASA PRODUKTIF:
USULAN KEGIATAN PRIORITAS Level 2 1 Program Prioritas Percepatan Penyiapan Destinasi Wisata Prioritas Perluasan & Diversifikasi Pemasaran Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Industri Pariwisata Penerapan Sustainable Tourism Practices Peningkatan Nilai Tambah/ Efisiensi Jasa Produktif Peningkatan Kontribusi Pariwisata Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Transportasi Informasi dan Komunikasi Pengembang-an UKM, Koperasi & Kewira-usahaan Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/ Pembiyaan Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas 7 2 Pengembangan Bakat & Kompetensi SDM Penguatan Ekosistem (Regulasi, Infrastruktur, Akses Modal, Investasi, & HaKI) Perluasan Akses Pasar, Jaringan dan Kemitraan 6 3 Pengembangan Ketrampilan Usaha UMKM Perluasan Akses Pembiayaan & Pemasaran bagi UMKM Pengembangan Kewirausahaan Iklim Usaha UMKM Penguatan Kelembagaan & Pengembangan Usaha Koperasi 5 4

9 1 3 2 PP 4. Pengembangan Diklat Vokasi untuk Keahlian Tenaga Kerja:
USULAN KEGIATAN PRIORITAS Level 2 1 Program Prioritas Peningkatan kerjasama dengan industri dalam penyusunan standar kompetensi Pengembangan Diklat Vokasi Untuk Keahlian Tenaga Kerja Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Tenaga Kerja Pendidikan Menengah Vokasi Pendidikan Tinggi Vokasi Kegiatan Prioritas Pelatihan dan pemagangan Proyek Prioritas Pemantapan implementasi Skill Development Center di 20 kab/kota Sertifikasi kompetensi 3 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK di Bidang Industri Peningkatan Kualitas Pendidikan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata

10 Sasaran Utama Program Prioritas 2 & 3
Program Prioritas 2: Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Sasaran (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sasaran Pembangunan a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) 4,7 4,3 4,6-4,8* 4,9* 4,9-5,4* 5,0-5,5* b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 20,7 21,0 20,5 20,6 20,7-20,9 20,8-21,3* 21,0-21,5* c. Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 7 KEK 2 KI / 7 KEK 3 KI / 10 KEK 14 KI / 12 KEK 3 KI / 5 KEK 7 KI 10 KI Program Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif Sasaran (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sasaran Pembangunan a. Pariwisata i. Kontribusi terhadap PDB Nasional (%) 4,2 4,0 5,5 5,5-5,8* 5,6-5,9* ii. Wisatawan Mancanegara (orang) 9,2 juta 10,4 juta 12,0 juta 15,0 juta 17,0 juta 20,0 juta 21,6 juta iii. Wisatawan Nusantara (orang) 251 juta 255 juta 263 juta 265 juta 270 juta 275 juta 280 juta iv. Devisa (Rp triliun) 144,5 163,7 163,8 185,9 223,0 260,0 b. Ekonomi Kreatif i. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (%) 7,1 4,38 5,21* 5,70* 6,25* 12,0** ii. Tenaga kerja (orang) 12 juta 15,96 juta 16,20 juta* 16,40 juta* 16,70 juta* 13 juta** iii. Devisa (USD miliar) 18,16 19,36 19,99* 20,50* 21,00* 21,50* Sumber: RPJMN , RKP , data realisasi K/L mitra, * prognosa/estimasi sementara, ** target RPJMN

11 PDB SEKTORAL: Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Revitalisasi Industri Pengolahan
Pemberian insentif berupa penurunan harga gas industri dan/atau restitusi pajak untuk dunia industri. Melanjutkan upaya debottlenecking regulasi kemudahan berinvestasi, kepastian penyediaan lahan, dan penyediaan energi listrik yang memadai. Perbaikan pasar dan produktivitas tenaga kerja. Ekspansi industri logam untuk mendorong industri terkait, serta peningkatan kinerja industri alat angkut dan industri elektronik yang difasilitasi melalui usulan Java Industrial Belt. Peningkatan hilirisasi industri dan aktivitas industri di luar Jawa seiring dengan percepatan kawasan industri terutama Konawe (logam), Palu (agro), Kuala Tanjung (Oleochemical) dan Teluk Bintuni (Petrochemical). Peningkatan produksi terkait baja dan besi seiring dengan keberlanjutan proyek infrastruktur. Fasilitasi perdagangan untuk ekspor manufaktur dan fasilitasi impor bahan baku dan modal. Peningkatan investasi di sektor industri pengolahan. Holding BUMN yang semakin efisien dan kompetitif dalam menjalankan usahanya. Industri Pengolahan: 4,8 – 5,1 Persen

12 Kegiatan Prioritas Ditjen IKTA RKP 2018
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka 52.081 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka 11.258 Pengembangan Merk Nasional (National Branding) pada Produk Garmen, Fashion dan Alas Kaki 20 perusahaan Terminal Internasional (Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir 13.898 Penerapan dan Pembinaan Kesehatan Melalui CPOTB, CPOB, dan CPKB pada Industri Farmasi dan Industri Kosmetik 100 perusahaan 6.000 Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur Revitalisasi industri obat tradisional di Jawa Tengah Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali dan Banten 18 Unit Mesin/ Peralatan 7.898 Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Banten, Papua dan Aceh Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu 12.905 Penumbuhan Industri Garam Industri 1 rekomendasi 4.000 Pusat Penumbuhan industri berbasis migas (kimia) di Masela, Bintuni, Donggisenoro, Mesuji, Muara Enim, Berau 3.905 Fasilitasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 1 otoritas 5.000 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka 5.500 Verifikasi dan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Kimia, Tekstil dan Aneka 500 sertifikat Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-Logam 8.520 Pilot Project Industri Bahan Galian Non Logam 1 pilot project 3.025 Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Bahan Galian Nonlogam 1 dokumen 3.125 Bantuan Mesin Dan/Atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam 1 unit 2.370 Kegiatan Prioritas Ditjen IKTA dalam RKP 2019 Merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Memastikan usulan kegiatan prioritas 2019 memiliki “rumah” dalam RKP 2019. Melanjutkan beberapa arahan/direktif presiden, misal Otnas Senjata Kimia. Kegiatan yang bersifat cepat dan berdampak besar (Quickwins) terhadap pertumbuhan sektor IKTA, misal: usulan (de)regulasi dan perizinan. Kegiatan terkait hilirisasi industri petrokimia. Pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Industri Petrokimia di Teluk Bintuni Studi Pelaksanaan. Restrukturisasi permesinan. Peningkatan Desain, Standar dan Branding sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

13 Debottlenecking: Struktur Industri Belum Kuat: Pendalaman Struktur Industri melalui investasi baru
Pemerintah dapat mendorong investasi industri baru—karakteristik skala mega, dan jangka waktu panjang, nilai investasi besar— dengan membantu menyiapkan pra-feasibility study Contoh Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mendorong investasi: Tahapan: Pra Feasibility Study Feasibility Study Outline Business Case (OBC) Financial Business Case (FBC) Detail Engineering Design Site Plan and Construction Plan Dst. Ditjen Agro, Ditjen IKTA, Ditjen ILMATE dapat melakukan pendekatan serupa untuk memberikan studi pendahuluan sektor yang berisi analisis potensi pengembangan industri.  Dilakukan oleh Kemen ESDM  joint studi  Dilakukan oleh Calon Investor Sumber:

14 TERIMA KASIH