“Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group (EPG) Untuk Mengatasi Masalah TKI di Malaysia” Kelompok 5 Indah Ratna Sari 105030107111051 Dwi.

Presentasi berjudul: "“Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group (EPG) Untuk Mengatasi Masalah TKI di Malaysia” Kelompok 5 Indah Ratna Sari 105030107111051 Dwi."— Transcript presentasi:

1 “Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group (EPG) Untuk Mengatasi Masalah TKI di Malaysia” Kelompok 5 Indah Ratna Sari Dwi Lenny Aprilia Diana Kusuma Negara KELAS E

2 Kerja sama dalam bidang ekonomi, maupun pendidikan dan lain sebagainya
Latar belakang..!! disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, begitu pula dengan masyarakat di Malaysia. letak geografis yang sangat dekat sehingga akan sangat mudah bila melakukan hubungan luar negeri diantara keduanya. karena penduduk asli Indonesia dengan penduduk asli Malaysia merupakan satu rumpun yaitu rumpun melayu. Indonesia Kerja sama dalam bidang ekonomi, maupun pendidikan dan lain sebagainya Malaysia Namun dalam perjalanan kerja samanya tidak selalu berjalan harmonis karena terdapat persoalan-persoalan yang mengganggu kestabilan hubungan tersebut misalnya masalah perbatasan, perlakuan terhadan TKI di Malaysia dll..

3 Eminent Person Group (EPG) adalah
Lanjutan..!! Pembentukan tim ini sebagai ikhtiar untuk meredam konflik-konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang nantinya akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tanggal 10 Januari 2008 sepakat untuk membentuk tim yang disebut dengan Eminent Person Group (EPG). Eminent Person Group (EPG) adalah kelompok para pakar ahli atau bisa disebut juga kelompok para ahli. Tim ini terdiri dari 7 orang yang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Malaysia. Ketujuh orang yang berada di dalam tim tersebut adalah para pakar, kelompok generasi muda, tokoh masyarakat, ulama , budayawan, tokoh wanita, dan cendikiawan.

4 Rumusan masalah..!! Tujuan..!!
Bagaimana bentuk kerja sama Eminent Persons Group (EPG) dalam mengatasi masalah TKI di Malaysia? Apa faktor kelebihan dan kelemahan adanya kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Eminent Persons Group? Tujuan..!! Untuk mengetahui bentuk kerja sama Eminent Persons Group (EPG) dalam mengatasi masalah TKI di Malaysia. Untuk mengetahui faktor kelebihan dan kelemahan adanya kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Eminent Persons Group

5 Pembahasan…!! Hubungan Kerja Sama Indonesia-Malaysi dalam Eminent Persons Group (EPG) Malaysia-Indonesia Eminent Persons Group (EPG) atau Rapat Kelompok Tokoh Terkemuka Malaysia-Indonesia adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan warga antara kedua negara berkaitan sengketa budaya, sejarah lampau, TKI, klaim tumpang tindih dan lain-lain. Indonesia dan Malaysia kembali mempertegas komitmen penyamaan pandangan soal perlunya satu sikap dalam menghadapi berbagai perbedaan yang berpotensi munculnya ketegangan dalam hubungan kedua negara. Tujuh anggota EPG yaitu, anggota EPG Indonesia: Try Sutrisno sebagai ketua EGP di Indonesia, Ali Alatas, Quraish Shihab, Des Alwi, Musni Umar, Pudentia MPSS, dan Wahyuni Bahar. Sedangkan anggota EPG Malaysia: Tun Musa Hitam, Tan Sri Dato’ Seri Mohd Zahidi Haji Zainuddin, Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, Tan Sri Abdul Halim Ali, Tan Sri Amar Dr. Haji Hamid Bugo, Datuk Dr. Syed Ali Tawfik Al-Attas, dan Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan.

6 Lanjutan..!! Dalam pertemuan ini yang akan dibahas antara lain peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara, tentang kurangnya pemahaman sejarah oleh generasi muda, kesenjangan persepsi antar generasi(kesalahpahaman), pengelolaan warisan budaya bersama, TKI dan isu pencitraan di media massa kedua negara. Kerja sama EPG Indonesia – Malaysia ini, diharapkan dapat menjdikan hubungan masyarakat kedua negara semakin erat dan isu-isu sensitif dapat dibahas dimana hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah masing-masing. menghasilkan sejumlah program aksi “People-to-people Contact Programs” antara lain tinjauan kesejarahan kedua negera dan mengatasi perbedaan persepsi antar generasi melalui dialog antar pakar budaya dan sejarah, dialog antara organisasi mahasiswa, dan dialog antar organisasi pemuda. Sedangkan untuk program mengenai isu pencitraan di media massa kedua negara dilakukan melalui kegiatan dialog antar media.

7 Lanjutan...!! Permasalahan TKI menjadi topik utama dalam pembahasan, karena masalah TKI ini adalah kepentingan keduabelah pihak. Dalam rekomendasi ini tentu akan dicerminkan agar keduabelah pihak memiliki mekanisme penanganan TKI yang lebih efektif.

8 Keuntungan dan hambatan Adanya Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Eminent Persons Group
Terjadinya hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan Malaysia dalam menyelasaikan masalah yang terjadi antara kedua negara ersebut. Mempromosikan dan mengembangkan kerjasama hukum yang saling menguntungkan bagi kedua negara hambatan… dalam implementasi kerjasama seringkali muncul hambatan atau kendala. Yaitu: perbedaan sistim hukum antar negara, serta alur birokrasi yang harus dilalui.Panjangnya alur birokrasi merupakan hambatan yang sangat signifikan karena dapat memperlambat proses permintaan bantuan kerjasama hukum dari satu negara ke negara lain. Selain itu juga kurangnya pengawasan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam menangani masalah TKI yang sering muncul di antara Indonesia dan Malaysia

9 kesimpulan Eminent Persons Group (EPG) Indonesia – Malaysia diresmikan pada 7 Juli 2008, sebagai hasil pertemuan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia, 11 Januari 2008, yang menyepakati perlunya pembentukan EPG yang beranggotakan tujuh orang dari masing-masing negara. Dalam pertemuan informal EPG disepakati bahwa isu-isu prioritas yang akan dibahas oleh EPG adalah peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara (people-to-people), misperception, kurangnya dipahami sejarah oleh generai muda (generation gap) Dalam implementasi kerjasama seringkali muncul hambatan atau kendala. Salah satunya adalah perbedaan sistim hukum antar negara, serta alur birokrasi yang harus dilalui.Panjangnya alur birokrasi merupakan hambatan yang sangat signifikan karena dapat memperlambat proses permintaan bantuan kerjasama hukum dari satu negara ke negara lain.

10 Terima Kasih…!!! ^,^