Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi

Presentasi berjudul: "Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi"— Transcript presentasi:

1

2 Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi
(a) tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah; tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; tahap pelaksanaan APBN; tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan (e) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

3 tantangan perekonomian
Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN Economic Community(AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global paska Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan sosial.

4 tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah)2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan” diterjemahkan dalam profil RAPBN 2015

5 RAPBN tahun 2015 juga merupakan tahun pertama pemberlakukan Undang–Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan alokasi dana desa sebesar 10 persen dari alokasi transfer ke daerah. Untuk tahun 2015, pengalokasian dana desa dilakukan melalui realokasi dana PNPM berbasis desa yang berasal dari belanja kementerian negara/lembaga. Alokasi dana desa tersebut diharapkan dapat membawa dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata.

6 RAPBN 2015 mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.019,9 triliun atau 18,2 persen terhadap PDB, yang didanai dari pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.762,3 triliun atau 15,8 persen terhadap PDB dan pembiayaan anggaran sebesar Rp257,6 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB.

7 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015
maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan RAPBN tahun 2015. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diperkirakan dapat mencapai 5,6 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2015 diperkirakan terkendali pada kisaran 4,4 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga SPN 3 bulan diperkirkan 6,2 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia 105 US$ per barel. Keenam, liftingminyak mentah 845 ribu barel per hari dan liftinggas bumi ribu barel setara minyak per hari.

8 Dalam RAPBN tahun 2015, alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah Negara direncanakan sebesar Rp3.565,1 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp711,9 miliar dari pagunya dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp2.853,3 miliar. Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut bersumber dari PHLN yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu: (1) Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp2.583,0 miliar, yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp113,3 miliar, yang bersumber dari World Bank. Kedua, yang bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah, yaitu (1) Hibah Air Minum sebesar Rp96,1 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp16,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Hibah AustraliaIndonesia Untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp334,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (4) Provincial Road Improvement and Maintenance(PRIM) sebesar Rp284,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; dan (5) Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar sebesar Rp137,5 miliar yang berasal dari ADB.

9