Prasetijono Widjojo MJ

Presentasi berjudul: "Prasetijono Widjojo MJ"— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN (P3BM)
Prasetijono Widjojo MJ Plh. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM BAPPENAS

2 PENDAHULUAN P3BM adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini Bappenas) untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, pengalokasian anggaran serta pemantauan yang lebih fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan multidimensi dengan menggunakan indikator MDGs.Tujuan akhirnya adalah percepatan pencapaian target-target MDGs. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2008 di 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan NTT dengan dukungan ADB dan pada tahun di 18 kabupaten/kota di Provinsi NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara dengan dukungan UNDP.

3 PRODUK KEGIATAN P3BM BUKU III MEMBANGUN DBASE MDGs & PROGRAM BUKU I PANDUAN P3BM BUKU II ALAT ANALISA TEPAT GUNA Disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan P3BM di 11 dan 18 kabupaten/kota serta sudah diujicobakan di 7 kabupaten/kota dan pada TOT P3BM tingkat nasional

4 BAHASAN BUKU I Pemahaman mengenai kemiskinan
Pengertian P3BM secara umum Bagaimana melibatkan para pihak dalam penyusunan rencana dan anggaran Bagaimana menyusun rencana dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin Bagaimana menyusun dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi program

5 BAHASAN BUKU II BAHASAN BUKU III
Bagaimana mengetahui kinerja pembangunan dgn score card MDGs Bagaimana mengetahui lokasi masalah MDGs dengan peta kemiskinan Bagaimana mengetahui kualitas dokumen perencanaan Bagaimana mengetahui profil dan ketepatan Alokasi Anggaran Bagaimana menjamin keberlanjutan Pelaksanaan P3BM Bagaimana memahami permasalahan, sumber dan pentingnya data Bagaimana membuat proses pengumpulan dan pengelolaan data berkualitas Bagaimana menyusun dbase MDGs untuk menjamin kualitas score card, pemetaan kemiskinan & keberlanjutannya. Bagaimana menyusun dbase program utk menjamin kualitas musrenbang.

6 Score Card MDGs Memiliki kejelasan indikator, target dan batas waktu.
Memiliki formula yang jelas dan kuantitatif dalam menyusun score cards. Kondisi pencapaian indikator dapat dijadikan sebagai isu untuk menentukan prioritas kebijakan, program dan alokasi anggaran.

7 Rumus jelas utk tentukan warna
Goal 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam Sanitasi dasar 40,69 Masih sangat jauh dari Global Target 2015. Rumus jelas utk tentukan warna Akses terhadap sanitasi Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bima 2007; Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2007 7

8 Membidik Sasaran Permasalahan Dengan Pemetaan Kemiskinan
Secara nasional pencapaian MDGs relatif baik  namun terjadi perbedaan pencapaian antar provinsi dan juga antar Kab/Kota, kecamatan, desa Pemetaan kemiskinan akan membantu melihat perbedaan tersebut sehingga dapat ditentukan fokus lokasi intervensi MEMBANTU PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs 2015 (SESUAI ARAHAN PRESIDEN DI TAMPAKSIRING BALI)

9

10 KONSISTENSI DAN RELEVANSI PERENCANAAN
Proses perencanaan di daerah dimulai dari penyusunan RPJMD dan kemudian diterjemahkan kedalam RKPD sebagai rencana tahunan untuk menapaki rencana jangka menengah RKPD menjadi dasar perumusan KUA dan PPAS yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKA Apakah semua tahapan itu konsisten dan relevan sampai ke penganggaran  dpt diketahui melalui analisa kualitas dokumen

11 4.2. Sektor kesehatan Dinkes KUA 2008 PPAS 2008 APBD 2008
Tingginya malnutirisi Tingginya AKB, AKABA Tingginya AKI Rendahnya cakupan air bersih Permasalahan kesehatan Dinkes KUA 2008 PPAS 2008 APBD 2008 11

12 MENGETAHUI KETEPATAN ALOKASI PEMBIAYAAN
Menentukan ketepatan alokasi berdasarkan permasalahan antar dan inter sektor. Namun dukungan data di kecamatan dan desa sangat minim. Sehingga sangat mungkin terjadi alokasi anggaran tidak tepat pada lokasi yang paling bermasalah. Hal tersebut dapat diketahui melalui analisa anggaran dan dipetakan kedalam peta kemiskinan yang sudah disusun

13

14 BAGAIMANA MENJAMIN KUALITAS DAN PENGORGANISASIAN DATA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN P3BM
Penyusunan sistem dbase MDGs Penyusunan sistem dbase Program Pemb. Data berkualitas utk produksi score card, mapping & dokumen perencanaan Mudah untuk up dating dan produksi data MDGs Musrenbang, monev & rekam jejak lebih berkualitas Koordinasi antar pelaku dlm musrenbang mudah Tumpang tindih program teratasi (mapping) Mendukung mapping program dan anggaran Mendukung monev program (rekam jejak)

15 PERAN P3BM MEMBANTU PEMDA DALAM:
“DIAGNOSA” STATUS/CAPAIAN MDG DI DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PENYUSUNAN LANGKAH DAN INSTRUMEN UNTUK MENGARAHKAN PROGRAM DAN ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN MDG. PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK MONITORING LANGKAH DAN HASIL. 15

16 Terima Kasih Atas Dukungan Berbagai Pihak Dalam Penyusunan 3 Buku P3BM
SEKIAN Terima Kasih Atas Dukungan Berbagai Pihak Dalam Penyusunan 3 Buku P3BM