AMDAL PERTAMBANGAN Dasar Hukum

Presentasi berjudul: "AMDAL PERTAMBANGAN Dasar Hukum"— Transcript presentasi:

1 AMDAL PERTAMBANGAN Dasar Hukum
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Kepmen Tamben No k/008/M.PE/1996 tentang pedoman teknis penyusunan AMDAL pertambangan Kepmen LH No. 3 Tahun 2000 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL Kepmen LH No. 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan UKL dan UPL

2 Kecenderungan Masa Depan
Ramah Lingkungan ISO 14000 Ecolabeling (WTO) Globalisasi Hasil KTT Rio De Janeiro, 1992 Conservation and Management of Resourcse for Development, meliputi ; Proteksi atmosfer Pendekatan terintegrasi dalam perencanaan dan manajemen sumber daya lahan Memerangi deforestasi (pembabatan hutan) Pengelolaan ekosistem rawan, pengembangan pegunungan berkelanjutan dll

3 Pengertian AMDAL (PP No. 29 Tahun 1986)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan

4 Manfaat AMDAL ASAS AMDAL
Pengendalian Ekosistem Lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan Sebagai dokumen pengikat antara pemrakarsa, stakeholder dan pemerintah ASAS AMDAL Pelaksanaan AMDAL dilaksanakan dalam rangka mendukung jakstranas pengelolaan LH. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 GBHN, 2003 PP No. 51/1993 Suatu kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan boleh dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dokumen AMDAL DAL, biogeofisik dan Sosekbud AMDAL = Bagian dari proses perencanaan pembangunan ; Lakukan sedini mungkin Unsur studi kelayakan Internalisasi eksternalitas

5 Prosedur AMDAL harus menjamin penilaian tidak berpihak (Obyektif), maka dibentuk KOMISI AMDAL yang melibatkan stakeholder Pelaksanaan AMDAL yang disetujui harus dipantau pelaksanaan pengelolaan lingkungannya Menerapkan AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan perlu aparat terampil, profesional serta jujur Diklat AMDAL Pusat Informasi AMDAL Pengabdian kepada Bangsa dan Negara

6 Garis Besar Metode AMDAL
Metode identifikasi dampak Metode prediksi dampak Metode evaluasi dampak Ketiga metode diatas mendasarkan pada: Interaksi antar zone peruntukan/kawasan Interaksi antar kumulasi dampak (komponen; fisik, biotik, dan sosbud)…, lebih rinci ..(Kursus AMDAL)

7 Tata Cara Penyusunan AMDAL
Dilakukan oleh Pemrakarsa/ bantuan konsultan lingkungan Telah mendapat sertifikat AMDAL B

8 Komisi Penilai AMDAL Tingkat Pusat : Menteri
Tingkat Propinsi : Gubernur Tingkat Kabupaten: Bupati

9 Pembinaan Instansi pemerintah yang ditugasi mengendalikan lingkungan
Instansi yang membidangi / pengelola ijin

10 Pengawasan Instansi Pemerintah terkait Stakeholder LSM

11 Berikut Foto – Foto Areal Bekas Tambang yang Telah Direklamasi
Tanah Over Burden Air Asam Tambang Areal Bekas Tambang yang Telah direklamasi Sistim Penirisan Pemindahan Tanah Revegetasi Riprap Areal Tambang Yang Tidak direklamasi Pengupasan Top Soil Pengolahan Air Limbah Tambang Secara Alami Adakah Efek Pada Areal Tambang ?