Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Presentasi berjudul: "Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung"— Transcript presentasi:

1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
Om Swastyastu

2 UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
Membangun Manusia Karya Membangun Manusia Karya UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Lembaran Negara No.1 Tahun 1970 OLEH I MADE BAWA, SIP PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DISOSNAKER BADUNG DI PT. PLN (PERSERO) TRANSMISI BAGIAN TIMUR DAN BALI AREA PELAKSANA PEMELIOHARAAN BALI `

3 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 1
LATAR BELAKANG Yuridis - VR Stbl No.406 Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi Peningkatan intensitas kerja Upaya preventif mulai dari perencanaan

4 DASAR HUKUM Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

5 DASAR HUKUM UU No. 13 Tahun 2003 Pemb. ketenagakerjaan sbg bagian integral pemb. Nasional Harus diatur sedemikian rupa shg hak & perlindungan dasar TK pada saat yg sama mewujudkan kondisi yg kondusif bagi pengembangan usaha Mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan Pembinaan hubungan industrial harus diarahkan u/ mewujudkan HI yg harmonis, dinamis dan berkeadilan Pengakuan & penghargaan thd. hak asasi manusia (TAP MPR No. XVII/MPR/1998) harus terwujud Penegakan demokrasi di tempat kerja

6 Mengatur K3 secara langsung dan eksplisit pada
UU No. 13 Tahun 2003 Mengatur K3 secara langsung dan eksplisit pada Perencanaan tenaga kerja : p. 8 (1) Penempatan : p. 35 (3) Penyandang cacat : p. 67 Anak : p.68, 69 (2)c, 70 (2)b, 71 (3) c, 74 (2)d Perempuan : p, 76 (3)b K3 : p.86, 87

7 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 2
TUJUAN memberikan perlindungan atas keselamatan bagi : Tenaga kerja Orang lain Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien Upaya pembinaan norma perlindungan kerja

8 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
a. Filosofi : Pemikiran dan upaya utuh menjamin keutuhan & kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pd umumnya, baik jasmani maupun rohani serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera b. Keilmuan : Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya penanggulangan kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja c. Hukum/Praktis : Upaya perlindungan yang ditujukan pada tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat serta semua sumber maupun proses produksi agar di pergunakan secara aman dan efisien

9 KEDUDUKAN HUKUM UU No. 1 Tahun 1970
DASAR HUKUM KEDUDUKAN HUKUM UU No. 1 Tahun 1970 HUKUM KETENAGAKERJAAN HUKUM PIDANA HUKUM PERDATA LEX SPECIALIST LEX GENERALIS UU UAP 1930 UU PETASAN UU REL INDUSTRI UU BARANG UU LING. HIDUP UU KK No. 1/1970 PER. PELAKSANAAN

10 STRUKTUR UU No. 1 Tahun 1970 MENAKER KESELAMATAN KERJA
Kebijakan Nasional K3 Penjelasan Pasal 1 (1) MENAKER Pelaksanaan Umum Pasal 5 (1) DIREKTUR PEG. PENGAWAS pasal 1 (5) PANITIA BANDING pasal 6 DOKTER PEMERIKSA pasal 8 (2) P2K3 pasal 10 (1) SANKSI pasal 15 AHLI K3 pasal 1 (6) RETRIBUSI pasal 7 PENGURUS pasal 1 (3) pasal 9 & 14 KECELAKAAN pasal 11(1) PERALIH AN pasal 17

11 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
A. Mekanik dan Konstruksi Bangunan Permen No. 04/1985 ttg PT & PRODUKSI Permen No. 05/1985 ttg PA & A Permen No. 01/1989 ttg Klasifikasi Syarat Operator PA Permen No. 01/1978 ttg K3 dalam Penebangan dan Pengangkutan Permen No. 01/1980 ttg K3 pada Konstruksi Bangunan SKB Menaker & Men. PU No. 174/Men/1986 dan No. 104/Kpts/1986 ttg K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi

12 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
B. Listrik dan Penanggulangan Kebakaran Permen No. 04/1988 ttg Berlakunya PUIL 1987 Permen No. 02/1989 ttg Pengawasan Instalasi Penyalur Petir Permen No. 03/1999 ttg K3 Pesawat Lift Permen No. 04/1980 ttg Syarat-syarat Pemasangan & Pemeliharaan APAR Permen No. 02/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Automatik Kepmen No. Kep.186/1999 ttg Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Keputusan Dirjen Binawas No. Kep.407/BW/1999 ttg Persyaratan Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift

13 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
C. Uap dan Bejana Tekan UU Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930 Permen No. 02/1973 ttg Klasifikasi Juru Las Permen No. 01/1988 ttg Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap Permen No. 01/1982 ttg Bejana Tekan

14 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
D. Kesehatan dan Lingkungan Kerja PP No. 7/1973 ttg Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida Permen No. 01/1976 ttg Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan Permen No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan Permen No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Permen No. 01/1981 ttg Kewajiban Melaporkan PAK Permen No. 03/1982 ttg Pelayanan Keselamatan Tenaga Kerja Kepmen No. Kep. 51/1999 ttg NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja Kepmen No. Kep. 187/1999 ttg Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

15 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
E. Umum Permen No. 03/1978 ttg Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas atau Ahli K3 Permen No. 04/1987 ttg Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 dan P2K3 Permen No. 02/1992 ttg Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 Permen No. 04/1995 ttg Perusahaan Jasa K3 Permen No. 05/1996 ttg SMK3 Permen No. 03/1998 ttg Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja

16 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
F. Sektor Pertambangan PP No. 19 tahun 1987 ttg Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan PP No. 11 tahun 1979 ttg Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minya dan Gas Bumi

17 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970
RUANG LINGKUP Tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara dengan unsur dilakukan usaha ada tenaga kerja yang bekerja ada sumber bahaya

18 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970
KEWJIBAN PENGURUS Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan Pasal 9 -Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja - Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan - APD - Cara dan sikap bekerja yang aman - Mempekerjakan setelah yakin - Pembinaan - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3

19 PENGERTIAN Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

20 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970
KEWJIBAN PENGURUS Pasal 10 - Membentuk P2K3 Pasal 11 - Laporan kecelakaan Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis - Memasang poster - Menyediakan APD secara cuma-cuma

21 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
PERATURAN ORGANIK Secara sektoral Pembidangan teknis

22 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
Secara sektoral - PP No. 19/1973 K3 dibidang petambangan - PP No. 11/ 1979 K3 minyak & gas bumi - Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu - Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan

23 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
Pembidangan Teknis - Per.Menaker No. 04/ PUIL - Per.Menaker No. 02/ Instalasi Petir - Per.Menaker No. 03/ Lif Listrik

24 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
Pendekatan SDM - Per.Menaker No. 07/ Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan - Per.Menaker No. 01/ Wajib Latih Bagi Paramedis - Per.Menaker No. 02/ Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja - Per.Menaker No. 02/ Syarat dan Kwalifikasi Juru Las - Per.Menaker No. 01/ Syarat dan Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap

25 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
Pendekatan SDM - Per.Menaker No. 01/ Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut - Per.Menaker No. 02/ Ahli K3 - Kep.Menaker No. 407/ Kompetensi Tehnis Lif - Kep.Menaker No. 186/ Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran

26 PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970
Pendekatan Kelembagaan dan Sistem - Per.Menaker No. 04/ P2K3 - Per.Menaker No. 04/ Perusahaan Jasa K3 - Per.Menaker No. 05/ SMK3 - Per.Menaker No. 186/ Pelaporan Kecelakaan

27 Sekian Terima Kasih Keselamatan adalah Tanggung Jawab Setiap Orang