Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM"— Transcript presentasi:

1 POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM
PPKN C Carina Kusuma Wardani Fuan Maharani

2 POLITIK ISLAM Sejarah Pemikiran Definisi
Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam Nilai Dasar Prinsip Poltik dalam Islam Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional

3 Definisi Politik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan siyasah (siasat dalam bahasa Indonesia). Politik : suatu cara bagaimana penguasa memperngaruhi perilaku kelompok yang dikuasai, agar sesuai dengan keinginan penguasa. Politik Islam terdiri dari dua term Politik Islam Islam : suatu penataan dan juga sebagai din dimana merupakan penataan menurut ajaran Allah SWT, yaitu Al-Qur’an menurut Sunah RasulNya. Secara garis besar, Politik Islam dapat dikatakan suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat, agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut Sunah RasulNya.

4 Sejarah Pemikiran Politik Islam
Para sejarawan sepakat, bahwa sistem pemerintahan Islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Dua tahun setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 M. Madinah yang semula berbentuk sebuah kota, semakin lama semakin bertmbah luas. Wilayah Madinah secara efektif dipimpin Rasulullah SAW selaku kepala negara sekaligus utusan Allah SWT. Demikian dengan penduduk Madinah yang mendiaminya, begitu heterogen. Struktur masyarakat tterdiri dari kaum Anshar sebagai warga muslim pribumi, kaum Muhajirin sebagai Muslim pendatang, juga kaum Yahudi, Nasrani, sertaa beberapa suku Arab yang bbelum memeluk Islam seperti Bani ‘Auf, Bani Sa’idah, Bani Jusyam, Bani An-Nabit, dll. Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syari’at Islam. Setidaknya terdappat tiga kelompok/paradigm yang berkembang dalam dunia Islam tentang keterkaitan antara Islam dan politik yaitu: Paradigma tradisional atau formalistic Paradigma sekuler Paradigma substantivistik

5 Dikarenakan tidak ditentukannya secara tegas tentang bentuk negara dalam Islam di dalam Al-Qur’an maupun Sunah Nabi mengakibatkan keragaman bentuk kenegaraan negara- negara Islam. Terdapat tiga pola umum sistem kenegaraan di dunia Islam yakni: Negara Sekuler Negara Islam Negara Muslim

6 Nilai Dasar Prinsip Politik dalam Islam
Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. (Q.S. Al-Mu’minun ayat 52) Kemestan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah Ijtihadiyah (Q.S. Al- Syura:38; Al ‘Imran:159) Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil (Q.S. An-Nisa:58) Kemestian menaati Allah SWT, Rasulullah SAW, dan Ulil al-Amr (Q.S. An-Nisa:59) Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam (Q.S. Al- Hujurat:9) Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi (Q.S. Al-Baqarah:190) Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan (Q.S. Al-Anfal:61) Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamana (Q.S. Al- Anfal:60) Keharusan menepati janji (Q.S. Al-Hujarat: 13) Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa (Q.S. Al-Hujarat:13) Kemestian peredaran hartapada seluruh lapisan masyarakat (Q.S. Al-Hasyr:7), dsb.

7 Prinsip-Prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam
Kehormatan dan integrasi nasional Keadilan universal Menjaga perdamaian abadi Menjaga kenetralan terhadap negara-negara lain Larangan terhadap eksploitasi para imperalis Memberikan perlindungan pada orang-orang Islam yang hidup di negara lain Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral Kehormatan dalam hubungan internasional Persamaan dan keadilan untuk para penyerang (aggressor)

8 Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional
Sejarah perpolitikan nasional menampilkan actor-actor penting yang nota bene beragama Islam baik dalam bentuk organisasi masyarakat maupun partai politik Islam. Sejarah mencatat bahwa umat Islam Indonesia, melalui para tokohnya yang berjuang di lembaga negara seperti BPUPKI, PPKI, Majelis Konstituante, dan sejenisnya pernah memperjuangkan aagar Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia menjelang kelahiran negara Indonesia tahun Islam pun telah menyumbangkan banyak pada Indonesia berupa civic culture, national solidarity,ideology jihad dan control sosial.

9 HAM DALAM ISLAM Perbedaan Prinsip antara Konsep HAM dalam Pandangan
Definisi Hak Asasi Manusia Perbedaan Prinsip antara Konsep HAM dalam Pandangan Islam dan Barat Sejarah Hak Asasi Manusia

10 Definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

11 Sejarah Hak Asasi Manusia Barat Islam

12 Perbedaan Prinsip antara Konsep HAM
Barat Islam Bersifat antroposentris, yaitu Segala sesuatu berpusat pada manusia Bersifat teosentris, yaitu Segala sesuatu berpusat Kepada Tuhan.

13 DEMOKRASI DALAM ISLAM Definisi Konsep
Merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. (dari,oleh,untuk rakyat) Musyawarahh Konsesnsus IIjtihad


Download ppt "POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google