Teori Kekuasaan dan Kewenangan

Presentasi berjudul: "Teori Kekuasaan dan Kewenangan"— Transcript presentasi:

1 Teori Kekuasaan dan Kewenangan
Tatap Muka #4 INFRA STRUKTUR KEKUASAAN di indonesia Oleh: Ahmad Mustanir SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK MUHAMMADIYAH RAPPANG SIDRAP

2 Partai Politik INFRA STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
Menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

3 Partai Politik Munculnya organisasi modern di awal abad ke 20 yang ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo dan Serikat Islam dapat disebut sebagai pertanda lahirnya partai di Indonesia, selanjutnya mulailah berdiri partai-partai politik. Setelah kemerdekaan tradisi partai politik di Indonesia dimulai dengan munculnya usul yang diajukan oleh BPKNIP untuk berfungsi sebagai parlemen yang disampaikan kepada pemerintah. Usul itu menuntut kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luaskannya kepada masyarakat mendirikan partai politik demi mempertahankan kemerdekaan.

4 Partai Politik Pada tanggal 3 Nopember 1945 keluarlah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Maka tumbulah partai politik seperti cendawan di musim hujan. Menurut Alfian partai politik tersebut dapat digolongkan kepada: Aliran nasionalis, yaitu PNI, PRN, PIR Hazairin, Parindra, Partai Buruh, SKI, PIR-Wongsonegoro dll. Partai Islam, seperti Masjumi, NU, PSII dan Perti Aliran Komunis, seperti PKI, SOBSI dan BTI Aliran Sosialis, seperti PSI, GTI dll. Aliran Kristen/Nasrani, sperti Partai Katolik dan Parkindo.

5 Partai Politik Pengelompokan itu juga tak lepas dari kekuatan Jepang yang membagi aliran dalam politik Indonesia kepada golongan Nasional opportunis, Nasional Islam dan Komunis/Sosialis. Partai Politik di masa demokrasi Liberal pada tahun 1950an mendapat kesempatan secara bebas untuk masuk kepada pemerintahan, namun belum adanya partai yang memiliki dukungan rakyat secara mayoritas, maka konflik-konflik dan pertentangan ideologi mulai muncul.

6 Partai Politik Setelah Pemilu 1955 ditemukan peta kekuatan politik, yaitu Partai beraliran nasionalis (27,6%), Beraliran Islam (45,2%), beraliran komunis (15,2%) dan sisanya dari aliran Kristen dan Sosialis. Ekses negatif dari peranan partai politik masa demokrasi liberal adalah kedudukan pemerintah labil, kesempatan yang kurang bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya, keputusan politik dilakukan melalui perhitungan voting, oposisi yang menampakan citra negatif dan iklim kebebasan membuka peluang terbentuknya partai-partai baru

7 Partai Politik Partai politik di masa demokrasi terpimpin (Orde lama) memberikan kesempatan kepada Presiden Sukarno dan Militer serta Partai Komunis untuk lebih berkuasa, hal ini disebabkan oleh kestabilan nasional yang terganggu sehingga Presiden mengeluarkan pengumuman negara dalam keadaan darurat. Pada pemerintahan Sukarno ada kecenderungan untuk menguburkan partai politik termasuk PNI yang didirikannya karena selalu menimbulkan konflik. Besarnya pengaruh Sukarno sehingga partai politik tidak berdaya, akan tetapi demokrasi terpimpin yang dilaksanakan ternyata yang ada hanya terpimpinnya saja, sedangkan demokrasinya hilang.

8 Partai Politik Partai politik di masa Orde Baru, kegagalan G30S/PKI telah mengakhiri demokrasi terpimpin. Orde Baru melakukan pembaharuan politik. Pemilu 1971 terbentuk peta politik 9 partai politik dan satu Golkar, yaitu Golkar (62,8%), NU (18,67%), Parmusi (7,36%), PNI (6,94%), PSII (2,39%), Parkindo (1,34%), Katholik (1,11%) dan Perti (0,7%).

9 Partai Politik Orde Baru cenderung memisahkan politik dengan ekonomi, keterlibatan ABRI dalam politik erat kaitannya dengan Dwi Fungsi dimana peranan kaum sipil kurang mampu mengatasi krisis, Golkar merupakan kepanjangan tangan militer di lembaga sipil sehingga kedudukan partai politik semakin terdesak.

10 Partai Politik Di samping itu Golkar dengan dukungan militer memobilisasi organisasi fungsional masyarakat untuk mendukungnya sehingga semakin melemahnya posisi partai politik. Semenjak Pemilu 1977 partai politik disederhanakan menjadi dua (PPP dan PDI) dan Golkar, kemudian pada pemilu 1987 semua partai harus berasaskan Pancasila sehingga PPP yang beraliran Islam ditinggalkan banyak pendukung tradisionalnya, sedangkan kelompok kritis yang menghendaki pembaharuan politik mulai mendukung PDI

11 Partai Politik Partai politik di masa Reformasi 1998, telah membuka peluang masyarakat mendirikan partai, sehingga menghadapi Pemilu 1999 hadir partai politik sebanyak 48 Partai, namun tidak satu pun mencapai kursi mayoritas, diantara lima besar adalah PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB dan PAN. Suatu hal masih belum berubah dalam budaya politik Indonesia adalah masih kuatnya budaya politik primordial, masyarakat masih menggantungkan aspirasi politiknya kepada tokoh kharismatik sehingga alam kebebasan belum dapat membuka jalan kearah demokratisasi

12 Partai Politik Dalam menghadapai pemilihan umum tahun 2004 jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum sudah berkurang, yaitu 24 partai politik. Namun tidak ada partai yang menguasai mayoritas di DPR, terdapat beberapa partai yang mempunyai dukungan yang cukup untuk lolos ke pemilihan umum 2009, yaitu Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera

13 Lembaga Swadaya Masyarakat
Dalam suatu sistem politik negara modern yang bersifat demokratis usaha untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat secara efektif dan efisien adalah melalui pengorganisasian aspirasi masyarakat yang dapat dibedakan atas:

14 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
Organisasi yang mengkhususkan diri berperan dalam menentukan keputusan-keputusan kenegaraan di lembaga perwakilan (DPR) yang kemudian disebut partai politik. Organisasi yang memperlancar pelaksanaan aspirasi masyarakat dalam salah satu aspek kehidupan yang kemudian disebut organisasi non-politik atau disebut juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. (LSM).

15 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM secara luas meliputi seluruh organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara indonesia untuk berperan serta di dalam sistem politik negara. Pada hakikatnya LSM tidak memiliki aktifitas politik secara langsung di lembaga perwakilan rakyat. Namun secara tidak langsung LSM dapat mempunyai hubungan (komunikasi ) politik dengan DPR sesuai dengan bidang kegiatanya

16 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
Dalam suatu istilah yang umum LSM disebut sebagai kelompok penekan (Pressure group), yaitu kelompok yang secara formal tidak berperan dalam kegiatan politik praktis, namun tetap melaksanakan kegiatan politik itu secara tidak langsung. Dalam suatu masyarakat demokrasi liberal kelompok penekan itu adalah golongan kepentingan (interest group) yang keinginan agar kepentingannya tetap diperhatikan dalam pengambilan keputusan kenegaraan.

17 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
Dalam negara semenjak reformasi LSM secara bebas mempengaruhi DPR dalam pengambilan keputusan, seperti banyak LSM atau organisasi masyasrakat melakukan pendekatan ke DPR dan bahkan melakukan unjuk rasa agar kepentingannya diakomodir dalam pembuatan undang-undang. Maraknya demonstrasi pro dan kontra pada tahun 2005 terhadap rancangan undang-undang Anti Porno grafi dan Porno aksi yang akan diputuskan di DPR adalah karena dukungan atau tekanan dari kepentingan LSM dalam masyarakat.

18 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
Dalam suatu negara demokrasi LSM dapat menjadi ujung tombak perubahan sistem politik suatu negara, karena dia berhubungan secara langsung dengan aspirasi masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan LSM lebih dekat dengan aspirasi masyarakat adalah:

19 LSM memiliki akar budaya yang lebih kuat di dalam struktur masyarakat.
Lembaga Swadaya Masyarakat Pembentukan LSM tidak membutukan persyaratan yang lebih ketat seperti pembentukan Parti Politik, khususnya dari segi jumlah keanggotaan. Kegiatan LSM sangat bersentuhan dengan kegiatan sehari-hari dalam masyarakat, seperti LSM yang bergerak dalam amal sosial. LSM memiliki akar budaya yang lebih kuat di dalam struktur masyarakat. LSM dalam masyarakat Indonesia lebih otonom, dapat hidup dalam rejim pemerintahan yang berbeda.

20 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
Organisasi masyarakat Muhammadiyah yang dirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada zaman Belanda, masih tetap kuat sampai saat ini karena suatu LSM yang besar dan otonom yang tidak tergantung kepada irama kekuasaan pemerintahan. Begitu juga Nahdatul Ulama dengan jumlah anggotanya puluhan juta yang juga dirikan semenjak zaman Belanda , tetap kuat sampai saat ini karena sifat otonom dan berakar dalam sistem budaya dan kepercayaan masyarakat.

21 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
Kedua organisasi masyarakat ini tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan politik, namun anggotanya adalah elit politik di dalam partai dan DPR, sehingga kepentingannya secara tidak langsung dapat mewarnai keputusan-keputusan politik yang dibuat dalam lembaga legislatif (DPR). Dalam masyarakat demokratis menjamurnya jumlah LSM sebagai perwujudan dari kebebasan seseorang warga negara dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945

22 Berikut ini jenis-jenis kegiatan LSM, yaitu:
Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam masyarakat Indonesia LSM tumbuh dan berkembang suatu dengan bidang kegiatannya, seperti bidang kegiatan keagamaan dan sosial, bidang perburuhan, bidang lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Berikut ini jenis-jenis kegiatan LSM, yaitu:

23 ...................Lembaga Swadaya Masyarakat
Organisasi profesi, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia, (PGRI) , Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Insinyur Indonesia PII), Persatuan Dokter Indonesia (PDI) dll. Organisasi Para Pekerja, sperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Asosiasi Veteran, seperti Legium Veteran Republik Indonesia. Gerakan Pemuda, seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dll. Gerakan Wanita, seperti Komite Wanita Indonesia (Kowani). Kelompok Ideologi dan agama, seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah

24 CP : BBM: 542E137D FB: Ahmad Mustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir Terima kasih