Kebijakan Pertanian (Harga, Pemasaran dan Konsumsi)

Presentasi berjudul: "Kebijakan Pertanian (Harga, Pemasaran dan Konsumsi)"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Pertanian (Harga, Pemasaran dan Konsumsi)
Oleh: Kelompok 8  Anita Muttidaratu D1B013037 Yulia Krisdiana Ningsih D1B013051 Reny Oktaria D1B013062 Raygen Fransisco S D1B013064 Ayu Wandira D1B013126 Merly Cani D1B013139

2 Pengertian kebijakan pertanian
Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat.

3 1. Kebijakan Harga ( Price Policy )
Harga merupakan cerminan dari interaksi antara penawaran dan permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga (sebagai sektor konsumsi) dan sektor industri (sebagai sektor produksi).

4 Tujuannya…. 1. Kontribusi terhadap anggaran pemerintah. 2. Pertumbuhan devisa negara. 3. Mengurangi ketidakstabilan harga. 4. Memperbaiki distribusi pemasaran dan alokasi sumber daya. 5. Memberikan arah produksi, serta meningkatkan taraf swasenbada pangan dan serat-seratan. 6. Meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan penduduk.

5 MEKANISME KEBIJAKAN HARGA DASAR ( FLOOR PRICE )
Price Floor atau harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar.

6 MEKANISME KEBIJAKAN HARGA TERTINGGI ( CEILING PRICE )
Price Ceiling atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar

7 HARGA PERANGSANG ( PRICE SUPPORT )
Apabila tidak ada stok nasional dan terjadi kelebihan permintaan (excess demand) di pasar domestic maka pemerintah dapat memenuhi kebutuhan beras dengan dua cara mengimpor miningkatkan produksi dalam negeri. Apabila pemerintah mengurangi ketergantungan dari luar negeri dan memilih usaha peningkatan produksi dalam negeri maka salah satu caranya adalah dengan menerapkan harga perangsang (price support).

8 2. KEBIJAKAN PEMASARAN ( MARKET POLICY )
Kegiatan pemerintah untuk mengatur distribusi barang (terutgama beras) antar daerah dan atau antar waktu sehingga diantara harga yang dibayarkan konsumen akhir dan harga yang diterima oleh produsen terdapan marjin pemasaran dalam jumlah tertentu sehingga dapat merangsang proses produksi dan proses pemasaran.

9 A. MARGIN PEMASARAN Perbedaan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dengan harga yang diterima produsen disebut dengan margin pemasaran, yang dirumuskan M = Pr-Pf Dimana : M : Margin Pemasaran Pr : Harga ditingkat pengecer (retail price). Pf : Harga ditingkat petani (farm gate price).

10 KEBIJAKAN PEMASARAN ( MARKET POLICY ) Lanjutan…
Selain menerima keuntungan, lembaga pemasaran juga telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi- fungsi pemasaran yang dijalankan oleh lembaga pemasaran dapat berupa penyimpanan (storage), penggolongan mutu (gradding), standarisasi (standardization), transportasi (transportation), dan pengolahan (processing).

11 Marjin Pemasaran secara grafis :
Harga SD (Derived Supply) SP (Primary Supply) Pr Marjin Pemasaran DP (Primary Demand) Pf DD (Derived Demand) Jumlah

12 KEBIJAKAN PEMASARAN ( MARKET POLICY ) Lanjutan…
B. KESEIMBANGAN ANTAR TEMPAT Untuk meningkatkan guna antartempat dibutuhkan biaya transfer, sedangkan untuk meningkatkan guna antarwaktu dibutuhkan biaya penyimpanan. Keseimbangan antartempat dibedakan menjadi 2, yaitu keseimbangan antar tempat tanpa biaya transfer dan keseimbangan antartempat dengan biaya transfer.

13 3. KEBIJAKAN KONSUMSI ( CONSUMPTION POLICY )
Undang-undang RI No. 7 THN 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, serta pembuatan makan atau minuman.

14 Perubahan orientasi pembangunan di bidang pangan meliputi
Dari orientasi swasembada beras menjadi swasembada pangan. Orientasi pemenuhan kuantitas menjadi orientasi yang menekankan kepada kualitas pangan. Orientasi yang berupaya untuk mengatasi situasi yang berlebih melalui mekanisme pasar.  Orientasi yang menekankan pada upaya mencukupi kebutuhan pangan melalui peningkatan produksi, menjadi orientasi untuk menghasilkan atau memproduksi pangan yang sesuai dengan permintaan pasar.  Orientasi yang menitikberatkan kepada komoditas tunggal menjadi orientasi kapada pangan yang beranekaragam.

15