Dwidjono Hadi Darwanto Jurusan Sosial Ekonomi / Agribisnis Fakultas Pertanian – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011.

Presentasi berjudul: "Dwidjono Hadi Darwanto Jurusan Sosial Ekonomi / Agribisnis Fakultas Pertanian – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011."— Transcript presentasi:

1 Dwidjono Hadi Darwanto Jurusan Sosial Ekonomi / Agribisnis Fakultas Pertanian – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011

2 Perencanaan adalah rangkaian tindakan sistematis yang didasarkan pada kerangka pemikiran tertentu dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi hingga saat ini untuk mencapai tujuan atau penyelesaian persoalan-persoalan di masa datang Menurut Friedman: "Perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai persoalan-­persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa mendatang, sangat berhubungan antara tujuan dan keputusan-­keputusan kolektif, dan mengusahakan kebijakan dan program yang menyeluruh”. 1. Pengertian tentang ”Perencanaan”? I. PENDAHULUAN

3 Tahapan dalam Perencanaan : - perumusan tujuan-tujuan umum dan khusus - identifikasi masalah & kendala - proyeksi mengenai keadaan di masa mendatang - pencarian dan penilaian berbagai kemungkinan kegiatan alternatif - penyusunan suatu rencana yang sesuai - perumusan kebijaksanaan atau strategi - penyusunan program dan pelaksanaannya

4 2. Mengapa Perlu Perencanaan ? - Pertambahan penduduk yang pesat dan distribusi yang tidak merata antar daerah - Kemajuan teknologi yang semakin cepat - Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah - Pertumbuhan antar sektor ekonomi yang tidak seimbang Perlunya perencanaan wilayah a. Perencanaan nasional yang menyeluruh mencakup pengalokasian sumberdaya antar wilayah yang disusun berdasarkan informasi wilayah kemudian dirumuskan dalam program dan kebijakan nasional b. Perencanaan wilayah meliputi perihal yang bersifat fungsional - pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan kemacetan lalu-lintas - perkembangan industri dan hilangnya fungsi-fungsi pertanian - masalah ekonomi pedesaan yang mengalami kemunduran - pertumbuhan ekonomi yang tidak merata - pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat - pengembangan sektor yang tidak seimbang

5 3. Tipe Perencanaan A. Perencanaan Fisik dan Ekonomi 1. Perencanaan Fisik ( physical planning ) adalah perencanaan struktur fisik suatu daerah (area) yang meliputi: tataguna tanah, utilitas, komunikasi, dan sebagainya, serta berasal dari penataan dan/atau pengendalian pengembangan wilayah 2. Perencanaan Ekonomi ( economic planning ) lebih berkenaan dengan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya secara keseluruhan. Perencanaan ekonomi lebih bertumpu pada mekanis-me pasar kebijakan pengendalian yang bersifat langsung Perencanaan wilayah biasanya mencakup perencanaan fisik dan ekonomi:

6 B. Perencanaan alokatif dan inovatif 1. Perencanaan Alokatif ( Allocative Planning ) berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan agar sistem yang bersangkutan dapat berjalan secara efisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh. Sering juga dinamakan perencanaan yang bersifat mengatur ( regulatory planning). 2. Perencanaan Inovatif ( Innovative Planning ) berkenaan dengan perbaikan/pengembangan system yang bersangkutan sebagai keseluruhan dengan menunjukkan sasaran-sasaran baru dan berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar. Sering disebut juga perencanaan pembangunan ( development planning ).

7 C. Perencanaan Bertujuan Tunggal & Jamak 1. Perencanaan wilayah selalu bertujuan jamak tetapi metode imple- mentasinya dapat berbeda 2. Perencanaan dapat mempunyai tujuan dan sasaran tunggal tetapi tujuan tunggal tersebut dapat memberikan dampak ganda ( multiplier effects ) D. Perencanaan Indikatif dan Imperatif 1. Perencanaan indikatif hanya mengemukakan petunjuk / pedoman umum dan bersifat sebagai sumber informasi pelaksanaan. 2. Perencanaan imperatif adalah semacam perintah yang mengandung pengarahan yang bersifat konkrit

8 4. Tingkatan perencanaan Perencanaan wilayah merupakan proses perumusan dan penegasan tujuan-tujuan sosial dalam penataan kegiatan-kegiatan dalam ruang di atas tingkat perkotaan (Supra Urban) - Perencanaan tingkat wilayah merupakan penghubung tingkat nasional dan tingkat lokal. - Kurang efektifnya perencanaan di tingkat atas akan menimbulkan implikasi-implikasi pada tingkat perencanaan yang lebih rendah - Perencanaan tingkat pemerintah nasional umumnya bersifat ekonomi, yakni: a. alokatif jangka pendek yang berkenaan dengan stabilisasi fluktu- asi perekonomian b. bentuk inovatif jangka panjang yang terutama berkenaan dengan pencapaian tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tertentu.

9 II. KONSEP PERENCANAAN WILAYAH 2.1. Konsep tentang Wilayah Dalam ekonomi wilayah terdapat 3 konsep wilayah yang diguna- kan, yakni: (a) functional region; (b) homogeneous region; dan (c) administrative region a. Konsep wilayah atas dasar fungsi (functional regions) - Seberapa besar wilayah itu terintegrasi - Seberapa jauh masing-masing komponen berinteraksi Jika interaksi antar komponen dalam suatu wilayah itu sangat signifikan dibandingkan dengan tempat lain (misalnya kegiatan bisnis), maka dasar bagi terbentuknya functional region menjadi kuat. Contoh Wilayah Fungsional : Nodal Regions dan Metropolitan Statistical Area ( MSA )

10 Nodal Regions (Wilayah Nodal) - Terbentuknya didasarkan pada sistem hirarkis hubungan bisnis /perdagangan. - Pusat-pusat bisnis yang kecil tergantung pada pusat bisnis yang besar, sementara kedua pusat bisnis tersebut mungkin tergantung pada pusat bisnis yang lebih besar lagi. - Wilayah yang dilayani oleh pusat bisnis dikenal dengan istilah hinterland. - Kecenderungan: semakin besar hinterland - semakin besar pusat bisnis yang melayaninya. - Konsep wilayah nodal ini mensiratkan adanya "wilayah dalam wilayah", artinya: suatu kota kecil mungkin memiliki hinterland -nya sendiri sementara mereka merupakan bagian dari hinterland yang lain.

11 Metropolitan Statistical Areas (MSA) - Wilayah metropolitan itu memperlihatkan adanya pola hirarkis yang menjadi ciri dari nodal regions. Contoh : kegiatan tenaga kerja dan perdagangan cenderung terkonsentrasi di CBS ( Central Business District ) - Nodal (pusat konsentrasi) dari kegiatan ekonomi terlihat kontras dengan wilayah pemukiman dimana kegiatan bisnisnya sangat kecil. - Terdapat saling ketergantungan antara pusat bisnis dengan wilayah pemukiman mengingat satu sama lain saling membutuhkan. Implikasi : seringkali kebijakan wilayah bisa diterapkan secara baik pada wilayah metropolis ini sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam wilayah tersebut. Struktur MSA: - Pusat kota sebagai jantung dan nodal. - Setiap MSA harus memiliki satu kota dengan penduduk lebih kurang 50.000. - Total penduduk seluruh MSA minimal 100.000.

12 - MSA dibagi kedalam counties yang masing-masing memiliki pusat kota. - MSA memiliki daerah Sub-urban atau komunitas urban yang dekat pusat kota. - Wilayah Sub-urban termasuk Komunitas yang dicirikan oleh kegiatan ekonomi lokal yang aktif (termasuk kota satelit). - Dalam wilayah MSA terdapat juga kegiatan pertanian yang umumnya dilakukan di pinggiran kota b. Konsep Wilayah Homogen (Homogeneous Regions) - Ditentukan atas dasar persamaan internal - Dicirikan oleh kesamaan pada kegiatan umum, budaya dan iklim. Contoh: Wilayah kepulauan dengan kegiatan umum yang homogen - Bisa juga homogenitas tersebut atas dasar Etnis. Contoh : Pecinan ( China town ), Kampung Arab, Kota apel, dan lain sebagainya. - Pembagian Wilayah atas homogenitas ini penting juga untuk analisis Statistik.

13 c. KonsepWilayah Administratif (Administrative Regions) - Penting artinya untuk tujuan manajemen ataupun organisasi baik bagi organisasi swasta maupun pemerintah. - Pada umumnya lebih kelihatan wujudnya dibanding dengan dua bentuk wilayah yang lain. - Karena pembagiannya berdasarkan administrasi, maka berbagai ragam kegiatan akan dijumpai di dalamnya - Bisa terjadi wilayah administratif memiliki kesamaan atas dasar fungsi, sehingga peran dari wilayah itu bisa sekaligus sebagai wilayah fungsional. d. Konsep Wilayah Perencanaan - Daerah perencanaan (planning region) atau "programming region": daerah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-­keputusan ekonomi. - Daerah perencanaan adalah daerah geografik yang cocok untuk perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan wilayah.

14 2.2. Pewilayahan dan Penentuan Batas-batas Daerah a) Penentuan Batas-batas daerah Formal - Pengelompokan unit-unit lokal yang berciri serupa menurut kriteria tertentu tetapi berbeda secara nyata dari unit-unit di luar daerah berdasarkan kriteria yang telah dipilih tersebut - Sifat : tidak homogen secara sempurna tetapi homogen dalam batas-batas tertentu - Kriteria yang digunakan : tingkat pengangguran, kegiatan, dan arah perkembangan migrasi, yang sifatnya dinamis a.1. Metode Bilangan Indeks Tertimbang - Daerah dibagi menjadi lokalitas yang berbeda-beda, misalkan menurut tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita - Berdasarkan pertimbangan kebijakan & daerah persoalan utama, maka daerah yang bersifat khusus perlu disendirikan - Digunakan bobot kriteria untuk menentukan indeks tertimbang untuk masing-masing daerah

15 a.2. Metode Analisis Faktor - Metode ini lebih kompleks dan prinsip dasarnya adalah ilustrasi pewilayahan kondisi ekonomi oleh Smith. - Smith mengidentifikasikan 14 kriteria industri atas dasar daerah pertukaran kesempatan kerja lokal dan 14 kriteria sosio-ekonomi atas dasar pemerintahan lokal. - Metode analisis faktor dapat digunakan untuk mengisolasikan faktor-faktor dasar ini, dan mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan factor loading. - Smith mengidentifikasikan perubahan industri dan struktur industri sebagai faktor sosio-ekonomi pokok. - Berdasarkan faktor-faktor ini dapat ditentukan batas-batas daerah berdasarkan kondisi ekonomi.

16 b) Penentuan Batas-batas Daerah Fungsional - Merupakan pengelompokan unit-unit lokal yang menunjukkan tingkat interdependensi yang cukup besar. - Lebih ditekankan pada arus yang terkait dengan suatu titik sentral dan bukan pada keseragaman daerah sebagai suatu kesatuan - Menentukan batas-batas daerah fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus antara pusat yang dominan dan satelit-satelit yang mengitarinya. - Intensitas arus akan semakin berkurang dengan semakin jauhnya jarak dari pusat dan sebaliknya. - Green & Carruthors telah mencoba menentukan batas-batas ling- kungan berdasarkan pengaruh dari suatu pusat (daerah fungsional) dengan menggunakan arus angkutan bis sebagai indikator bagi kaitan-kaitan ekonomi. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ang- kutan bis adalah kegiatan ekonomi, dan akan memilih route yang paling ekonomis, yaitu daerah-daerah dengan permintaan paling besar dan mencerminkan kaitan-kaitan fungsionai dengan pusat yang dominan. b.1. Analisis Arus ( Flow Analysis )

17 Asumsi yang digunakan adalah bahwa angkutan bis adalah kegiatan ekonomi, dan akan memilih route yang paling ekonomis, yaitu daerah-daerah dengan permintaan paling besar dan mencerminkan kaitan-kaitan fungsionai dengan pusat yang dominan. - Suatu Variasi yang menarik dari analisis arus sederhana tersebut di atas adalah Graph Theory. - Banyaknya penggunaan telepon adalah kriteria yang lazim digunakan dan merupakan suatu indeks yang sangat bermanfaat mengenai pelbagai macam hubungan ekonomi dan sosial. - Arus tersebut digambarkan dalam bentuk matrik, dan dari matrik ini arus Primer diidentifikasikan. - Hirarkhi pusat yang dihasilkannya dapat digambarkan sebagai suatu jaringan (network) sederhana, dan memberikan gambaran mengenai bentuk dan luasnya hubungan-hubungan fungsional di dalam suatu daerah

18 Matrik Arus Hubungan Telepon (hanya arus primer & sekunder) HUBUNGAN TELEPON KE PUSAT (ribu per hari) ABCDEFGH I HUBUNGAN TELEPON DARI PUSAT A 4020 B 1060 C 3010 D 6040 E 3010 F 2010 G 5020 H 30 I 1040 Dari matrik arus hubungan telepon tersebut di atas dapat digambarkan grafik jalur seperti gambar di bawah ini.

19 A B C D E F G H I Gambar di bawah ini menunjukkan contoh dari teori grafik sederhana, sehingga dapat diketahui bahwa D adalah pusat utama, dengan B, E dan G sebagai pusat-pusat sekunder Gambar Jaringan Hubungan Fungsional

20 b.2. Analisis Gravitasional - Analisis ini berkenaan dengan kekuatan-kekuatan daya tarik yang bersifat teoritik antara pusat-pusat. - Asumsi : bahwa interaksi antara dua pusat mempunyai hubungan proporsional langsung dengan massa dari pusat-pusat yang bersangkutan dan mempunyai hubungan terbalik dengan jarak dari pusat-pusat tersebut. - Dalam perencanaan model, massa diwakili oleh variabel-variabel seperti penduduk, kesempatan kerja, pendapatan, pengeluaran dan omset eceran. - Jarak dinyatakan dalam ukuran fisik (kilometer/mil), waktu, harga dan kesempatan-kesempatan antara. - Dalam notasi matematik ditulis sebagai berikut :. Keterangan : T ij = kekuatan gravitasional antara kota i dan kota j P i & P j = massa dari kedua pusat yang bersangkutan d ij = jarak antara kedua kota (konstan)

21 2.3. Pewilayahan dan Administrasi Daerah - Daerah perencanaan (planning region) mungkin saja tidak ber- korelasi dengan daerah administratif namun daerah administratif penting bagi pelaksanaan perencanaan wilayah. Pada umumnya perencanaan berkaitan dengan program-program pelaksanaan dan administrasi. - Supaya dapat terlaksana pewilayahan secara administratif, daerah harus memenuhi sekurang-kurangnya lima kriteria: a. Harus cukup besar untuk menopang suatu tim administrator profesional b. Harus mencakup daerah belakang komuter utama c. Harusmencakup daerah sumber air untuk kebutuhan manusia d. Harus mampu menyediakan ketrampilan yang diperlukan e. Harus memperhitungkan faktor-faktor topografik

22 BAB III. NILAI EKONOMI REGIONAL Perhitungan Nilai Ekonomi suatu Wilayah / Region : 1. Regional Account (Income – Expenditure) Approach 2. Input – Output Approach 3. Economic Base Approach Perhitungan nilai ekonomi wilayah / region dengan pendekatan ini didasarkan pada pengertian bahwa kegiatan ekonomi di suatu wilayah dinilai dari pemanfaatan faktor produksi atau input, baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain, untuk menghasilkan output tertentu Perhitungan nilai ekonomi wilayah / region dengan pendekatan ini didasarkan pada perhitungan produk dari semua kegiatan ekonomi pada setiap sektor di wilayah tertentu. Pendekatan ini lebih didasarkan pada perhitungan nilai produksi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi dengan mengelompokkan struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan.

23 3.1. Regional Account McCrone : pengembangan akuntansi tingkat nasional adalah prasyarat esensial sebelum perencanaan regional dapat dilaksanakan Fungsi Akuntansi Regional - Memberikan gambaran terinci mengenai saling-hubungan antara sektor- sektor penting dari perekonomian regional - Dapat menjadi landasan bagi penentuan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan regional - Tersedia informasi mengenai hal-hal yang sangat penting seperti penda- patan, output, investasi dan produktivitas regional - Taksiran produk regional menurut industri akan memudahkan pemisah- an kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam perekonomian regional - Data mengenai investasi dapat memberi petunjuk tentang industri apa dan di daerah mana yang akan memberikan hasil terbaik bagi penerap- an investasi tertentu.

24 Upah RumahtanggaIndustri Pemerintah Ekspor Impor Subsidi Tax GxGx C I Tk Regional Account (Income – Expenditure) Approach : Y = C + I + G + X - M Pendapatan regional merupakan penjumlahan dari pendapatan/pengeluaran beberapa sektor utama, yaitu sektor rumahtangga, industri, pemerintah, luar negeri (ekspor-impor)

25 Y = C + I + G + X - M Konsumsi: C = C 0 + c Y d Impor: M = M 0 + m Y d Pendptn yg dibelanjakan: Y d = Y - t Y = (1 – t) Y Investasi:I = I 0 Belanja Pemerintah:G = G 0 1 – (1 – t) (c – m) 1 k = Ekspor:X = X 0 maka :Y = k (C + I 0 + G 0 + X 0 - M) dengan:sebagai angka pengganda Catatan Penting : - Akuntansi regional memerlukan data yang bersifat makro - Secara konseptual, daerah bukanlah negara sehingga diperlukan bentuk akuntansi yang berbeda dengan akuntansi nasional. - Untuk tujuan perbandingan antar-daerah diperlukan akuntansi standar

26 3.2. Tabel Input-Output Regional - Merupakan suatu kelompok akuntansi, biasanya dalam bentuk moneter, mengenai suatu perekonomian - Perhatian eksplisit adalah saling hubungan antar berbagai sektor perekonomian, memusat terutama pada hubungan-hubungan antar industri. -Tabel input-output biasanya merupakan matrik "n x n" dimensi yang dibagi menjadi beberapa bagian dan tiap bagian mendiskripsikan suatu hubungan tertentu. - Keseluruhan sistem adalah suatu seri yang mengkorelasikan baris (output) dan kolom (input). - Biasanya sektor terbesar & menggambarkan hubungan-hubungan antar industri karena penjualan dari suatu industri merupakan input bagi proses produksi dalam industri-industri lain yang bersangkutan 3.2.1. Konsep Tabel Input-output

27 Uraian Input untuk :Permintaan Akhir Total Output PertanianIndustriJasa Rumah tangga Peme- rintah Ekspor Inves- tasi NominalPersenNominalPersenNominalPersen Output dari: - Pertanian200,200400,20000,000200 0100 - Industri200,200200,100100,10075105510200 - Jasa00,000400,200100,100252050100 Pembayaran untuk: - Jasa Rumahtangga400,400450,225700,7005000160 - Jasa Pemerintah100,100150,07550,050000030 - Impor barang100,100400,20050,050000560 Total Input1001,0002001,0001001,000125308015650 Tabel 1. Arus Input-Output pada satu daerah (Milyar Rp) Perhitungan Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto) : Konsumsi Rumahtangga= 125 Belanja Pemerintah= 30 Ekspor daerah= 80 Investasi daerah= 15 Pembayaran jasa Pemerintah (pajak,dll)= - 30 Impor barang= - 60 PDB daerah = 160 3.2.2. Input – Output Approach

28 Apabila terjadi kenaikan permintaan akhir untuk hasil Pertanian senilai Rp 10 M, maka sektor pertanian memerlukan (lihat kolom-1 pada tabel-1): 0,2 x Rp 10 M= 2 M tambahan output Pertanian 0,2 x Rp 10 M = 2 M tambahan ouput Industri 0,0 x Rp 10 M= 0 M tambahan Jasa 0,1 x Rp 10 M = 1 M tambahan jasa pemerintah 0,1 x Rp 10 M = 1 M tambahan impor barang Permintaan naik 10 M Pertanian 0,2 x 10 = 2 Industri 0,2 x 10 = 2 Jasa 0,0 x 10 = 0 Pertanian 0,2 x 2 = 0,4 Pertanian 0,2 x 2 = 0,4 Industri 0,2 x 2 = 0,4 Jasa 0,0 x 2 = 0 Industri 0,1 x 2 = 0,2 Jasa 0,2 x 2 = 0,4 Tahap-0 Pertanian = 10 Tahap-1 : Pertanian = 2 Industri = 2 Tahap-2 : Pertanian = 0,8 Industri = 0,6 Jasa = 0,4 P 0,08 I 0,08 J 0,00 P 0,08 I 0,04 J 0,08 P 0,08 I 0,08 J 0,00 P 0,04 I 0,02 J 0,04 P 0,00 I 0,04 J 0,04 Tahap-3 : Pertanian = 0,28 Industri = 0,26 Jasa = 0,16

29 Angka kumulatif pertambahan tersebut: 1. Pertanian = 10 + 2 + 0,8 + 0,28 +......... = 13,26 M 2. Industri = 2 + 0,6 + 0,26 +......... = 3,02 M 3. Jasa = 0,4 + 0,16 +......... = 0,67 M Tabel 2. Efek setelah kenaikan permintaan pertanian sebesar Rp 10 M (Milyar Rp) Uraian Input untukPermintaan Akhir Total Output PertanianIndustriJasaRTPem.EksporInvestasi Output dari: - Pertanian 2,65200,60400,00000010013,26 - Industri 2,65200,30200,067000003,02 - Jasa 0,00000,60400,067000000,67 Pembayaran untuk: - Jasa Rumahtangga 5,30400,67950,469000006,45 - Jasa Pemerintah 1.32600,22650,033500001,59 - Impor barang 1.32600,60400,033500001,96 Total Input 13,26003.02000,6700000026,95 Jadi setiap kenaikan Rp 1 M permintaan hasil Pertanian akan meningkatkan total output sebesar Rp 1,645 M dari: Pertanian = 1,326 M Industri = 0,302 M Jasa = 0,067 M

30 Tabel 3. Input-Output inter-regional untuk dua daerah A dan B (Milyar Rupiah) Uraian I n p u t u n t u k Permintaan Akhir Total Output Daerah ADaerah B PertanianIndustriJasaPertanianIndustriJasa AB Output dari A: - Pertanian--10-501030100 - Industri---- - Jasa20---3050 Output dari B: - Pertanian---- - Industri20- -602080200 - Jasa20---5030100 Pembayaran untuk: - Rumahtangga A40-20- 80 - Rumahtangga B----80110 Total Input100-50-20010080110640

31 Tabel 4. Koefisien Input-Output inter-regional untuk dua daerah A dan B (Milyar Rupiah) Uraian I n p u t u n t u k Permintaan Akhir Daerah ADaerah B PertanianIndustriJasaPertanianIndustriJasa AB Output dari A: - Pertanian--0,20-0,250,100,375- - Industri-------- - Jasa0,20-----0,375- Output dari B: - Pertanian-------- - Industri0,20-0,40--0,600,2500,73 - Jasa0,20---0,25--0,27 Pembayaran untuk: - Rumahtangga A0,40- -0,10--- - Rumahtangga B----0,40--- Total Input1,00- - Misalkan: Permintaan akhir daerah B untuk output Industri dan Jasa menjadi dua kali lipat (100%) berarti bertambah dengan 80 M untuk Industri dan 30 M untuk Jasa maka dengan menggunakan koefisien I-O tersebut dapat dihitung dengan kira-kira tujuh tahap perhitungan (dengan komputer) akan diperoleh hasil akhir nilai output : - di daerah B meningkat dari Rp 300 M menjadi Rp 500 M (± 67%) - di daerah A meningkat dari Rp 150 M menjadi Rp 200 M (± 33%)

32 3. Economic Base Approach Teori basis ekonomi lebih didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun ke luar daerah, terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah / daerah tersebut. Untuk itu basis ekonomi pada struktur perekonomian suatu wilayah / daerah dikelompokkan menjadi dua sektor, yaitu: 1. Sektor Unggulan, yaitu sektor ekonomi yang mampu memenuhi permintaan barang dan jasa di pasar domestik maupun luar wilayah/daerah 2. Sektor Bukan Unggulan, yaitu sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi permintaan barang dan jasa di pasar domestik atau di wilayah/daerah Untuk penentuan sektor unggulan dan bukan unggulan tersebut digunakan analisis Location Quotient (LQ) dengan formulasi:

33 LQ r = PDRB ir / TPDRB r PDRB in / TPDRB n LQ r = Location Quotient daerah r PDRB ir = PDRB sektor i di daerah r PDRB r = PDRB total daerah r PDRB in = PDRB sektor i di tingkat Nasional n PDRBn = PDRB total Nasional n dengan : i = sektor ; r = regional ; n = nasional Jika LQ r > 1, sektor i pada daerah r merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah r lebih besar dari nasional n Jika LQ r = 1, sektor i pada daerah r merupakan sektor bukan unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah r sama dengan dari nasional n Jika LQ r < 1, sektor i pada daerah r merupakan sektor bukan unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah r lebih kecil dari nasional n

34 No. Sektor Ekonomi Location Quotient Rata- rata Ket. 1983199219932002 1. Pertanian0,8810,9190,9640,9800,957 N-Basis 2. Pertambangan0,0950,1500,1530,1220,136 N-Basis 3. Industri0,6130,5710,5650,4940,529 N-Basis 4. Listrik0,5650,6810,5980,4300,581 N-Basis 5. Bangunan2,0791,6201,5241,4351,688 Basis 6. Perdagangan0,8420,916 0,9920,916 N-Basis 7. Pengangkutan1,4821,6601,6331,6731,584 Basis 8. Keuangan1,5571,2011,2041,6051,408 Basis 9. Jasa1,8211,9772,0332,1862,054 Basis Tabel 5. Location Quotient Provinsi DIY, periode 1983 - 2002 Sumber: Hakim, 2004

35 Selanjutnya dapat pula dilakukan analisis yang digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi dengan Klassen Typologi. Hasil analisis ini dapat melengkapi analisis LQ karena sektor-sektor ekonomi tersebut dengan matriks klasifikasi Klassen dapat dikelompokkan menjadi empat karakteristik, yaitu: Kriteria Kontribusi terhadap PDRB Y i > YY i < Y Laju Pertumbuhan r i > r Sektor maju dan tumbuh cepat Sektor berkembang cepat r i < r Sektor maju tapi tertekan Sektor relatif tertinggal dengan : r i = laju pertumbuhan PDRB sektor i r = laju pertumbuhan PDRB total y i = kontribusi PDRB sektor i terhadap total PDRB y i = kontribusi PDRB rata-rata sektor terhadap total PDRB

36 Klasifikasi y i > y r i > r Sektor maju dan tumbuh cepat: - Pengangkutan - Jasa Sektor berkembang cepat: - Pertanian - Pertambangan - Perdagangan r i < r Sektor maju tapi tertekan: - Bangunan - Keuangan Sektor relatif tertinggal: - Industri - Listrik Tabel 5. Klasifikasi Sektor Ekonomi Provinsi DIY dengan Klassen Typologi, 1983 - 2002 Sumber: Hakim, 2004

37 Tabel 1. Klasifikasi Sektor Unggulan berdasarkan Location Quotient (LQ) di Jawa Tengah NoNo Lapangan Usaha Location Quotient (LQ) Rata- rata Krite- ria 2002200320042005200620072008 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 1.461.371.411.441.45 1.461.43 Basis a. Tanaman Bahan Makanan2.071.992.062.09 2.062.052.06 Basis b. Tanaman Perkebunan0.840.790.830.840.850.870.880.83 - c. Peternakan1.351.221.191.251.321.451.531.26 Basis d. Kehutanan0.410.240.330.490.430.440.420.38 - e. Perikanan0.650.58 0.530.560.53 0.58 - 2. Pertambangan & Penggalian 0.09 0.100.110.120.13 0.10 - 3.Industri Pengolahan 1.14 1.15 1.171.181.15 Basis 4.Listrik, Gas & Air Bersih 1.211.151.191.251.261.221.161.21 Basis 5.Konstruksi 0.890.94 0.92 0.93 - 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 1.32 1.281.25 1.231.221.28 Basis 7. Pengangkutan dan Komunikasi 0.940.900.820.780.730.700.650.83 - 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 0.420.410.390.380.39 0.40 - 9.Jasa-jasa 0.981.101.09 1.111.121.141.07 Basis Sumber: BPS (Pusat dan Jawa Tengah)

38 Kriteria Kontribusi terhadap PDRB Sektor Maju (Y i > Ŷ) Sektor Tertinggal (Y i ≤ Ŷ) Laju PertumbuhanLaju Pertumbuhan Tumbuh Cepat (r i > ř) Sektor Maju & Tumbuh CepatSektor Tertinggal tapi Tumbuh Cepat - Industri Pengolahan - Kehutanan - Jasa-jasa - Pertambangan & Penggalian - Listrik, Gas & Air Bersih - Konstruksi - Pengangkutan & Komunikasi Tumbuh Lambat (r i ≤ ř) Sektor Maju tapi Tumbuh LambatSektor Tertinggal & Tumbuh Lambat - Pertanian Secara Umum - Perkebunan - Pertanian Bahan Makanan - Peternakan - Perdagangan, Hotel & Restoran - Perikanan - Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan Tabel 2. Klasifikasi Sektor Ekonomi Jawa Tengah dengan Klassen Typologi, 2002-2008

39