BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV. DKI JAKARTA SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU Drs. Danang Susanto,M.Si.

Presentasi berjudul: "BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV. DKI JAKARTA SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU Drs. Danang Susanto,M.Si."— Transcript presentasi:

1

2 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV. DKI JAKARTA SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU Drs. Danang Susanto,M.Si

3 DKI Jakarta : Luas 653,5 km2 / 65.000 Ha, 40 % dataran dpl. 5 Kotamadya + 1 Kabupaten adm., 44 Kecamatan, 279 Kelurahan, 2.601 RW dan 29.245 RT Jmlh Pnddk: Siang 12 jt, Malam 8 jt Orang Letak : 106°22`42" BT sampai 106°58`18" BT -5°19`12" LS sampai -6°23`54" LS

4 1.Undang-undang No. 24 th. 2007, ttg Penanggulangan Bencana 2.Kepmenkes No. 783/Menkes/SK/X/2006, ttg Pembentukan Pusat Bantuan Penanggulangan Krisis Regional 3. Kepmenkes No. 876/Menkes/SK/XI/2006, ttg Kebijakan dan Strategi Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain 4.Kepmenkes No. 145/Menkes/SK/I/2007, ttg Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 5.Kepmenkes No. 679/Menkes/SK/VI/2007, ttg Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional 6.Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1822 Tahun 1998 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Secara Terpadu di DKI Jakarta.

5 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH a.Pengurangan resiko bencana & pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan b.Perlindungan masyarakat dari dampak bencana c.Penjaminan pemenuhan hak masyarakat & pengungsi yg terkena bencana secara adil & sesuai standar pelayanan minimum d.Pemulihan kondisi dari dampak bencana e.Pengalokasian anggaran PB dalam APBN yang memadai f.Pengalokasian anggaran PB dalam bentuk Dana Siap Pakai g.Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana TANGGUNG JAWAB & WEWENANG (BAB III pasal 5-9) UU NO 24 Tahun 2007 – PENANGGULANGAN BENCANA

6 TANGGUNG JAWAB & WEWENANG (BAB III pasal 5-9) UU NO 24 Tahun 2007 – PENANGGULANGAN BENCANA TANGGUNG JAWAB PEMDA a.Penjaminan pemenuhan hak masyarakat & pengungsi yg terkena bencana secara adil & sesuai standar pelayanan minimum b.Perlindungan masyarakat dari dampak bencana c.Pengurangan resiko bencana & pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan d.Pengalokasian dana PB dalam APBD yang memadai

7 KEWAJIBAN MASYARAKAT Setiap orang berkewajiban : a.Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. b.Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan, c.Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT (BAB V pasal 27) UU NO 24 Tahun 2007 – PENANGGULANGAN BENCANA

8 PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL (BAB V pasal 28) UU NO 24 Tahun 2007 – PENANGGULANGAN BENCANA PERAN LEMBAGA USAHA Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

9 BANJIR KEBAKARAN LETUSAN GUNUNG BERAPI KECELAKAAN TRANSPORTASI UDARA, DARAT & LAUT KECELAKA AN INDUSTRI KERUSUHAN/ BENTROKAN PENDUKUNG BENCANA DI JAKARTA GEMPA BUMI LEDAKAN BOM BENCANA ALAM BENCANA AKIBAT ULAH MANUSIA J A K A R T A

10 DAMPAK THD KESEHATAN Korban Massal Luka Kecacatan Kematian Pengungsian Kesakitan  Kematian  Kurang Gizi SAB & Lingk. (-) Yankes lumpuh dll Bencana Rusaknya Sarana dan Prasarana Kes. Gedung (RS/Pusk/Pustu) rusak Alkes, Transport, Alkom rusak/hilang Stock obat rusak/hilang, dll

11 SIKLUS PENANGANAN BENCANA TAHAP TANGGAP DARURAT (RESPONSE ) KESIAPSIAGAAN (PREPAREDNESS) REHABILITASI (RECOVERY) MITIGASI (MITIGATION) REKONSTRUKSI/ PEMBANGUNAN KEMBALI (DEVELOPMENT) PENCEGAHAN (PREVENTION) Penyiapan posko Publikasi & Latihan (geladi) Pemetaan, penyiapan perangkat lunak, penyiapan program penanggulangan Monitoring & Evaluasi Pembangunan sarana dan prasarana Selamatkan jiwa Kirim bantuan makan/ Logistik Pemulihan keadaan Pembersihan lingkungan Perbaikan Pemukiman Perbaikan sarana & prasarana

12 Keberhasilan Penanganan Pasien Gawat Darurat Tergantung : MAN – MATERIAL – METHOD – MACHINE - MONEY Pada penanganan bencana 1. ORGANISASI (STRUKTURAL, TUGAS) 2. FASILITAS (SARANA & PRASARANA) 3. KOMUNIKASI (ALAT, JARING, PROSEDUR). 4. DATA (SDM, KOM, FAS, OPS) 5. PENANGANAN OPERASIONAL ( PRA RS, DI RS, ANTAR RS).

13 Dalam PENANGANA BENCANA SEBELUMPADA SAATSESUDAH PENCEGAHAN MITIGASI KESIAPSIAGAAN KOORDINASI KOORDI- NASI TANGGAP DARURAT KOORDI- NASI PEMULIHAN Peran Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta

14 Struktur Org. Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta PERDA NO.10 TH.2008 Seksi Gawat Darurat dan Bencana

15 Puskesmas Kecamatan : 44 Puskesmas Kelurahan : 289 Rumah Sakit : 118 RS.Yg sdh MOU : 17 Rumah Bersalin / RSB : 163 Bidan Praktek Swasta : 1.046 Posyandu : 4.029 FASILITAS KESEHATAN

16 Pasien Pencegahan Masyarakat Aman-Sehat ( Comm.Prepardness ) Sumber Daya Manusia RS Kelas C RS Kelas B/A KOMUNIKASI TRANSPORTASI Ambulans PUSKESMAS Pra RS RS Public Safety Center (AGD-DINKES, 110/112,113) Intra RS Quick Response SPGDT ANTAR RS AGD DINKES Awam Umum Awam Khusus Petugas Ambulans Dokter Perawat Dokter Spes Perawat Spes 1 1 INFORMASI PUSDALDUKKES

17 PUSDALDUKES masyarakat

18 HOSPITAL HR SUPPORTING EQUIPMENT INFORMATION & COMMUNICATION COMMUNITY PARTICIPATION INSURANCE CRISIS CENTER (SATKORLAK PBP) PSC SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU PHC PUSDALDUKKES 118, 113, 110 / 112 PUBLIC SAFETY CENTER AGD dinkes SUNTER PSC P.1000

19 SISTEM PERINGATAN DINI ANTISIPASI BANJIR BMG Kir. Cuaca Mingguan Harian Mingguan Harian DIS. PU Tinggi Muka Air Tinggi Muka Air Katulampa Barat - 2 Tengah – 5 Timur - 5 Pasang laut Katulampa Barat - 2 Tengah – 5 Timur - 5 Pasang laut INFO DARI 5 KODYA + 1 KAB MASYARAKAT INFO DARI 5 KODYA + 1 KAB MASYARAKAT Satlak/Kodya Satgas/Kecamatan Satlak/Kodya Satgas/Kecamatan Unit Satkorlak Unit Satkorlak Lurah Satlinmas Ketua RT/RW Tokoh Masyarakat Satlinmas Ketua RT/RW Tokoh Masyarakat Aksi di Lapangan Aksi di Lapangan SMS Internet ALKOM Telepon Fax Video Con Crisis Center SATKORLAK PBP DKI Jakarta Crisis Center SATKORLAK PBP DKI Jakarta SMS Internet ALKOM CCTV Telepon Fax Video Conv

20  Pelaksanaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang pernah disusun  Pencarian dan penyelamatan korban  Pemeriksaan status kesehatan korban (triage)  Memberikan pertolongan pertama  Mempersiapkan korban untuk tindakan rujukan  Penilaian cepat kesehatan (RHA)  Memfungsikan poskeslap, rumkitlap dan yankes bergerak bila diperlukan KEGIATAN TANGGAP DARURAT

21  Pelayanan kesehatan rujukan  Pelayanan kesehatan darurat (pengobatan, gizi, air bersih, kesling, P2M dll)  Mobilisasi bantuan kesehatan  Surveilans epidemiologi  Penanganan Stres pasca trauma KEGIATAN TANGGAP DARURAT

22 3 PSC (Public Safety Center) Pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat di manapun berada. Merupakan ujung tombak pelayanan, yang bertujuan untuk mendapatkan respons cepat (quick response) terutama pelayanan pra rumah sakit.

23

24 RAPID ASSESMENT CAR

25 Ruang Monitor Crisis Center Satkorlak DKI Jakarta

26 BANJIR AIR LAUT PASANG MUARA BARU

27

28 NOORGANISASITELPFAXKET 1SATKORLAK DKI JAKARTA3862022 3823211 3500000 3862022 3823412 2SATLAK JAKARTA PUSAT5843066 3SATLAK JAKARTA UTARA4393015243934752 4SATLAK JAKARTA BARAT58217345821735 5SATLAK JAKARTA SELATAN7278664672786657 6SATLAK JAKARTA TIMUR48702133 48702160 48702133 7SATLAK KEP SERIBU43931476

29 SPGDT dibutuhkan untuk mempersiapkan masyarakat, pemerintah dan komponen terkait untuk mencapai masyarakat aman sehat dan sejahtera Public Safety Center (PSC) sebagai ujung tombak pelaksanaan SPGDT Dalam pelaksanaan SPGDT dan PSC diperlukan standarisasi semua sumber daya yang terlibat KESIMPULAN

30 Dengan demikian SPGDT perlu dibina dan dikembangkan di semua sektor yang terkait sehingga dapat merupakan sistim yang diperlukan dan dapat menjadi gerakan dari masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui aparat pemerintah yang terkait KESIMPULAN

31

32 SPGDT SEHARI-HARI SPGDT BENCANA ESKALASI Untuk itu langkah utama penanggulangan dan penanganan bencana adalah penguatan pada Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari- Hari (SPDT-S) di pra rumah sakit, rumah sakit (UGD, HCU, ICU, KAMAR JENAZAH), antar rumah sakit

33 MENGINGAT BANYAKNYA DAN BESARNYA RESIKO BENCANA SAFE COMMUNITY MELALUI SISTEM PENANGGULANGAN GADAR TERPADU YANG CEPAT DAN TEPAT MENUNTUT KONSENTRASIKAN PADA PERBAIKAN DAY TO DAY EMERGENCY

34 ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA TINGKAT ORGANISASI KOORDINASI STRUKTURAL ORGANISASI FUNGSIONAL PELAYANAN MEDIS ORGANISASI PELAKSANAAN TUGAS`PADA SAAT BENCANA PUSAT BAKORNAS PB Ketua : Wakil Presiden Anggota : Menteri – menteri Kabinet DEPARTEMEN KESEHATAN Ketua PPK : SekJen Wk. Ketua : Dirjen Yanmed Anggota : Dirjen PPM & 2LP Dirjen BinKesMas Dirjen POM Ka. Badan Litbang TK. I SATKORLAK PBP Ketua : Gubernur Waka I : Pangdam/Danrem Waka II : Kapolda/Kapolwil Lakhar : Wagub/Sekwilda Sekretaris : Kanwil Hansip DT. I Anggota : Instansi Vertikal Dinas DT I Komando teritorial Organisasi masyarakat DINAS KESEHATAN PROPINSI RS KOORDINATOR RS Rujukan Wilayah (Pos Pengendali & Pos Medis Belakang) TK. II SATLAK PBP Ketua : Bupati/Walikota KDH Tk. II Waka I : Dandim Waka II : Kapolres Lakhar : Kanwil Hansip DT II Sekretaris : Ass. Sekretaris TK. II Anggota : Instansi Vertikal Dinas DT II Komando teritorial Organisasi masyarakat DINAS KESEHATAN KOTA/KAB Pos Medis Lapangan Pos Medis Depan Pos Medis Cadangan Pos Medis Belakang