FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RKPD DIY 2019

Presentasi berjudul: "FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RKPD DIY 2019"— Transcript presentasi:

1 FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RKPD DIY 2019
TEMA, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-DIY) TAHUN 2019 DISAMPAIKAN DALAM FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RKPD DIY 2019 YOGYAKARTA, 21 FEBRUARI 2018

2 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DIY
OUTLINE 1 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DIY 2 SASARAN EKONOMI MAKRO DIY 3 RKPD DIY 2019

3 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DIY

4 CATATAN KINERJA TAHUN 2017 Kinerja & Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DIY
*) Proyeksi Bank Indonesia Perwakilan DIY, 2017 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 Ketimpangan Pendapatan / GINI RATIO DIY (posisi Sept 2017) Gunungkidul, Bantul, & Kulon Progo : perlu mendapat perhatian mengingat rerata IPM < rerata IPM DIY Gunungkidul, Bantul, & Kulon Progo : merupakan wilayah yang memiliki pesisir Capaian Gini Ratio DIY (0,44) cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional (0,391). Bahkan capaian Gini Ratio di DIY merupakan yang tertinggi dalam skala nasional

5 REALISASI KINERJA FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
CATATAN KINERJA TAHUN 2017 REALISASI KINERJA FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG KEISTIMEWAAN

6 CATATAN KINERJA TAHUN 2017-2018 untuk PROGRAM STRATEGIS
1. PEMBANGUNAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT Sudah dilaksanakan pembangunan fisik untuk sisi udara; Target operasional bandara adalah Tahun 2019. 2. PEMBANGUNAN PELABUHAN TANJUNG ADIKARTO Fasilitas darat (fungsional dan penunjang) sudah 95% selesai (kantor pelabuhan, kantor syah bandar, bengkel, dll) Fasilitas pokok: lantai pelabuhan dan dinding kolam selesai; Tahun 2018, BBWS (Kementerian PU) mengalokasikan Rp. 46 M, untuk pemeliharaan/penataan alur sungai di pintu masuk pelabuhan. 3. PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN Tahun 2018, lahan sudah terbebaskan semua untuk konstruksi 2 lajur; Dari 90,79 km ruas jalan JJLS yang sudah dibebaskan, yang sudah tersertifikasi baru sekitar 25 %. 4. PENATAAN KAWASAN MALIOBORO Tahun 2018, penataan diarahkan ke arah pedestrian sisi barat Malioboro dan pedestrian Pangurakan, sehingga diharapkan pada 2019, penataan kawasan Malioboro hingga titik nol sudah rampung, termasuk penataan PKL dan fasad bangunan pada kawasan sepanjang Malioboro.

7 CATATAN KINERJA TAHUN 2017-2018 untuk PROGRAM STRATEGIS
5. PEMBANGUNAN KOMPLEKS STADION MANDALA KRIDA Pembangunan fisik saat ini (tahun 2017) sudah mencapai 95 %; Pada tahun 2018, dialokasikan dana sebesar Rp 34 M untuk penataan/pembangunan lapangan, lintasan atletik, dan penataan halaman luar stadion. 6. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA Pengerjaan konstruksi yang sudah selesai, baru Taman Budaya KULON PROGO, tahun 2018 launching 7. PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN Sejak Perda 10/2011 tentang PLP2B diundangkan, keberlanjutan regulasi ini dalam tataran operasional masih terkesan jalan di tempat. Efektifitas keberlanjutan Regulasi PLP2B ini sangat tergantung dari dukungan Pemerintah Kabupaten 8. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT INTERNASIONAL DI WATES Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Wates mulai dilaksanakan pada tahun 2018, dengan skema pembiayaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Jamak antara Pemerintah DIY dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2018, telah dialokasikan anggaran APBD DIY sebesar Rp. 70 M.

8 SASARAN EKONOMI MAKRO DIY 2019

9 ASUMSI MAKRO EKONOMI NASIONAL TAHUN 2019
INDIKATOR 2019 Titik Range Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,6 5,4 – 5,8 Inflasi (%) 3,5 2,5 – 4,5 Nilai Tukar (Rp/USD) 13.600 – Harga minyak mentah Indonesia (USD/barrel) 50 45 – 60 Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr) 725 722 – 850 Lifting Gas (Rb barel/hr) 1.225 1.210 – 1.300 Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dengan Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar yang Stabil

10 PROYEKSI MAKRO EKONOMI DIY
10 INDIKATOR EKONOMI 2019 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,26 Inflasi (%) : average 2,44 ICOR 5,11 TARGET PEMBANGUNAN Prosentase Angka Kemiskinan 9,90 % Tingkat Pengangguran Terbuka 3,11 – 3,15 Gini Ratio 0,3846 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,72 % sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2017

11 RKPD DIY 2019

12 TEMA RKP 2019 DAN PRIORITAS NASIONAL
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5 Rancangan Tema RKP 2019 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Catatan: Mainstreaming : Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan, governance.

13 TEMA RKPD 2019 Didasarkan pada pertimbangan dokumen RPJMD DIY dan diselaraskan dengan Tema RKP Tahun 2019 (RKPD DIY sebagai sub tema), maka Tema Pembangunan DIY Tahun 2019 sebagai berikut : Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan Mainstreaming : kemiskinan, disparitas, optimalisasi kawasan selatan, kesejahteraan warga

14 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019
Pembangunan yang Merata dimaksudkan selaras dan lestari untuk mengurangi ketimpangan wilayah MENGATASI KETIMPANGAN WILAYAH MENGATASI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN Fokus pada Pemberdayaan SDM baik kualitas maupun derajat ekonomi masyarakatnya Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan TINDAK LANJUT/ANTISIPASI PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT Fokus pada infrastruktur layanan dasar yang pendukung pertumbuhan ekonomi (Tema Pembangunan 2019) DUKUNGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MELALUI PERAN SWASTA

15 RKPD DIY 2019 MERUPAKAN BAGIAN DARI RPJMD 2017-2022
MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA Untuk Kemuliaan Martabat manusia Jogja Sebagai Paradigma RPJPD KATA KUNCI : Peradaban Baru ; Bermartabat, Berbudaya, Mandiri, & Sejahtera Masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera RENAISANS (2012 – 2017) ABAD SAMUDERA HINDIA ( ) ( 2025 ) VISI RPJMD Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja KONSISTENSI FOKUS PADA WILAYAH SELATAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN MARTABAT MASYARAKAT JOGJA MISI RPJMD TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban 1 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Angka IGI : 5,59 (2016) menjadi 6,20 (2022) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis TUJUAN 2 : Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance). 2 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 IRB (Target : dari 73,07 (2016) menjadi 76 (2022)

16 TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN 2019
No Sasaran Indikator Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 1 Meningkatnya Derajat Kualitas SDM IPM (%) 80,29 80,72 81,08 81,68 2 Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat 1. Indeks GINI 0,3917 0,3846 0,3776 0,3705 0,3635 2. Persentase Angka Kemiskinan 11,30 9,90 9,00 8,10 7,30 3 Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,91 70,02 70,12 70,22 70,32 4 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 11,46 11,68 11,72 11,99 12,04 5 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan 1. Pertumbuhan Ekonomi. 5,24 5,26 5,29 5,31 5,34 2. IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 58,58 60,51 62,44 64,38 66,15 3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 76,5 78 79,5 81 82,5 4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 21,11 30,42 40,69 49,03 54,44 6 Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Indeks Williamson 0,4559 0,4552 0,4524 0,4506 0,4489 7 Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan 1. Opini BPK WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) A 8 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan 65.22 73.91 82.61 86.96 91.30 9 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 7.998 9.419 13.419 17.619 21.877

17 SASARAN – STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2019
1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Peningkatan Aksesibilitas dan Kulitas Pendidikan Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan Peningkatan layanan pendidikan di DIY Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan) Peningkatan layanan rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa Peningkatan aksesibiltias dan pelayanan kesehatan yang berkualitas 2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokalyang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin. Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi. Penumbuhan Wirausaha Baru yang Mandiri Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin Pemberian beasiswa untuk siswa miskin dan orang tua asuh, dll Pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat miskin Peningkatan Penduduk Berakses Air Bersih Layak Peningkatan Penduduk Berakses Energi Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak Peningkatan Kapasitas Usaha Bagi Rumah Tangga Miskin Peningkatan Akses Berusaha Untuk Rumah Tangga Miskin IPM 80,72 % 1. Indeks GINI 0,3846 2. Persentase Angka Kemiskinan 9,90

18 SASARAN – STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2019
Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan Gender Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum Perencanaan dan penganggaran reubsectorender Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Peningkatan Ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hokum Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana 4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaanfasilitas kebudayaan Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,02 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 11,68

19 SASARAN – STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2019
5. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang berkelanjutan Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengurangan resiko bencana Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sector pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga orubsectokal, mendayagunakan potensi budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata budaya Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengurangan resiko bencana Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan inventasi masyarakat lainnya Melakukan capacity building terkait pembiayaan non APBD dengan intensif 1. Pertumbuhan Ekonomi. 5,26 2. IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 60,51 3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 78 4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 30,42

20 SASARAN – STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2019
6. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Pengembangan Kawasan Selatan sebagai pusat pertumbuhan Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi 7. Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif Optimalisasi asubseset pemerintah daerah Meningkatkan kualitas pelayanan publik Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah Menyusun regulasi pengelolan keuangan Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi Peningkatan efektivitas pengelolaan asubseaerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga. Indeks Williamson 0,4552 1. Opini BPK WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) A

21 SASARAN – STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2019
8. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s/d Desa Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten-Kota, Kecamatan, Desa Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten/Kota s.d Desa Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kab/Kota 9. Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Melakukan fasilitasi Penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. Melakukan fasilitasi pelindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan 73,91 % Bidang tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 9.419

22 Terima kasih MOHON MASUKAN …