Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIOLOGI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

2 POKOK-POKOK BAHASAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN
Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Partisapasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan yang Bertanggung Jawab Pelayanan Pemerintah Legitimasi Pemerintahan Kepemimpinan Pemerintahan Kebijakan Publik

3 Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah
A.1. Kepercayaan artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa sesuatu itu ‘benar’ atau ‘salah’ atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau intuisi.  Kepercayaan, menurut Fukuyama (1997), adalah ; Ekspektasi/harapan yang timbul dalam komunitas akan adanya perilaku yang biasa, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dianut, yang dipraktikkan anggota lain dari komunitas itu. Kepercayaan memiliki nilai pragmatis yang amat penting. Kepercayaan adalah minyak pelumas penting dalam sistem sosial.

4 A.2. Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah
Legitimasi sosiologis Bahwa kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat terhadap pejabat penguasa berdasarkan legitimasi tradiosional, karismatik dan rasional-legal. Legalitas Kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa keberadaan suatu pemerintahan atau perilaku pejabat pemerintah berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Legitimasi etis Kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa pemerintah atau penguasa telah bertindak menurut norma-norma moral.

5 Suseno (1991:318), mengemukakan bahwa kepercayaan atau keyakinan masyarakat terkait erat dengan tanggung jawab sosial negara. Dikemukakan bahwa : Negara bertugas untuk menjamin kesejahteraan umum mempunyai implikasi bahwa negara bertanggung jawab secara khusus terhadap mereka dalam masyarakat yang lemah, kurang berpendapat atau bahkan miskin, yang sakit, cacat, tua, pokoknya terhadap mereka semua yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari ketelantaran.

6 Kepercayaan dalam Konteks Pemerintah
Dalam proses hubungan pemerintahan, percaya atau kepercayaan dapat dilihat dalam dua macam (Ndraha: 2000: 83-84) ; Kepercayaan sebagai input Kepercayaan merupakan akibat langsung legitimasi. Kepercayaan masyarakat diwujudkan dalam pemberian suara pada pemilihan umum terhadap pemerintah (partai politik) yang akan memerintah atau dipercaya. Kepercayaan sebagai output Kepercayaan akibat dari pemenuhan janji atau pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat oleh pemerintah yang diperintah.

7 B. Partisipasi Masyarakat
B.1. Perkembangan Istilah Partisipasi Secara tradisional, partisipasi lebih dilihat sebagai proses administrasi dan politis. Nelson dalam Bryant dan White (1982) melihat partisipasi politik dan adminitrasi sebagai bentuk : partisipasi horizontal, Perilaku yang bersifat partisipan atau politis, seperti pemungutan suara, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan, dan lobbying. Partisipasi vertikal, Partisipasi ini mencakup segala kesempatan ketika semua anggota msyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, dan hubungan tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak, contohnya antara lain jaringan patron-klien dalam mekanisme politik (political mechines).

8 tahun 1950-an partisipasi dikaitkan dengan bagaimana mengontrol besar dan jenis partisipasi. Umpamanya militer berupaya menyumbat partisipasi pada tingkat nasional. Partisipasi bergeser bukan sebagai proses penguat politik tetapi lebih dilihat sebagai alternatif bagi gerakan-gerakan revolusioner dan pemberontakan petani. Partisipasi masyarakat lebih diarahkan pada pembangunan, yaitu peran serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program dapat mengembangkan pembangunan kemandirian (self-reliance) yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. (Bryant dan White (1982:272)) Era 1970-an

9 B.2.Partisipasi Dalam Pembangunan
Dalam kaitan pembangunan Mikkelsen (2001:63) berpendapat ; Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan sarana dan yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran di samping bantuan pembangunan.

10 Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mubyarto: 1984: 36) ;
PENUMBUHAN KEMAMPUAN MASYARAKAT UNTUK BERKEMBANG SECARA MANDIRI PERBAIKAN KONDISI DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PEMBANGKITAN PARTISIPASI MASYARAKAT

11 Partisipasi masyarakat juga dikenal dalam konteks pembangunan sosial politik. Menurtu Budiardjo (1982:2) partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan : Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Partisipasi pembangunan politik harus mengarah pada proses demokratisasi, maka konsepsi partisipasi dalam demokrasi dijelaskan oleh Michles (1984:2) : Memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang, atau dengan kata lain perinsip partisipasi bertujuan untuk menjamin pengaruh dan partisipasi yang sama dalam mengatur kepentingan bersama bagi semuanya.

12 Partisipasi pada tahap perencanaan Partisipasi pada tahap pelaksanaan
B.3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Proses, dan Implementasi Pembangunan   Stephen (1998) membedakan tahap partisipasi dalam proses pembangunan atas ; Partisipasi pada tahap perencanaan Partisipasi pada tahap pelaksanaan Partisipasi pada tahap pemanfaatan Partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan

13 C. Pemberdayaan Masyarakat
Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal berkaitan dengan kelemahan/powerless. Wilson (1996) menggambarkan konsep pemberdayaan dalam tiga tahapan Tahapan politis Organisasi Individu

14 Masalah Pemberdayaan Sistem atau struktur politik satu negara, yaitu kompabilitas antara struktur infra dengan struktur supra, antara yang mewakili dan yang diwakili, antara pusat dan daerah (Ndraha,2006). Mengidentifikasi kondisi incapacity atau powerless (Bryant dan Wihte, 1982). Artinya, kekuatan ekonomi cenderung menuju pada kekuasaan. Bagaimana dengan keberadaan atau kondisi masyarakat (SKS)?Masyarakat Selalu menunjukkan ketergantungannya pada kebijakan ekenomi dan kekuatan kekuasaan.

15 Sumber Inspirasi Pemberdayaan
Philosphical source Economic souces Power and authority dispersion Role-focused inspiration Management style Quality-driven source The strategic empowerment inspirational source The mythical inspirational source Team based source

16 Program Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah bahwa ia memungkinkan perkembangan dan penggunaan kemampuan terpendam dalam setiap individu (Wilson, 1996:5). Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Politikal Pemberdayaan Ekonomikal Pemberdayaan Sosial Budaya Pemberdayaan Lingkungan Pemberdayaan Struktural

17 D. Pemerintah yang Bertanggung Jawab
Tanggung Jawab sebagai Akuntabilitas Lawton and Rose (1991:17) mendefinisikan akuntabilitas sebagai : ‘a process where a person or groups of people are required to present an account of their actitivities and the way in which they have or have not discharged their duties’ (akuntabilitas merupakan suatu proses dimana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka).

18 Simon (1950:513), memaparkan beberapa jenis akuntabilitas yang berlaku dalam sektor publik :
Akuntabilitas politik-penyajian laporan kepada pemirsa eksternal dalam hal penyatuan nilai, pertimbangan politis partai, pendirian atau prasangka. Akuntabilitas manajerial-proses penyajian laporan internal perusahaan dalam hal efektivitas biaya, efisiensi, kontrol anggaran, pemantauankinerja dan efektivitas. Akuntabilitas hukum-penyajian laporan dalm proses hukum/pengadilan. Akuntabilitas pelanggan-penyajian laporan tentang penangganan terhadap keluhan dan kebutuhan pelanggan. Akuntabilitas profesional-penyajian laporan atas dasar profesi (atas kode etik profesi).

19 Tanggung Jawab sebagai Obligasi Tanggung jawab dipandang sebagai kewajiban (obligation). Hal ini berarti bahwa seseorang berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dapat dikatakan bahwa seseorang seharusnya mengikuti aturan tertentu yang digaris bawahi oleh dewan, atasan, atau platform partai.   Tanggung Jawab sebagai Sebab (Cause) Tanggung jawab merupakan sebab/akibat dari tindakan yang diambil. Dalam tanggung jawab kausal eksplisit, ada empat unsur sumber daya pengetahuan Pilihan maksud

20 E. Pelayanan Pemerintah
Pelayanan Publik Jasa Publik dibedakan dengan jasa pasar. Jasa pasar pada hakekatnya dapat diperjualbelikan sesuai mekanisme pasar. Publik menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan jasa publik merupakan produk yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang, seperti air minum, jalan raya, listrik, telekom, yang produksinya dikontrol pemerintah.

21 Ndraha (2003:44), menegaskan bahwa :
Aspek yang dikontrol pemerintah terutama aspek mutu, harga, pelayanan, jumlah yang cukup, distribusi, dan ketersediaan pada saat dibutuhkan. Pada saat tingkat kemampuan (keberdayaan) masyarakat masih rendah, pemerintah bertindak sebagai provider tunggal layanan publik. Dibawah sistem politik yang mendudukkan pemerintahpada dual position, yaitu policy maker da policy implementor, pemerintah dengan mudah dapat mengendalikan pesan (tuntutan) masyarakat (publik) sesuai dengan kehendak dan kepentingan rezim yang sedang berkuasa.

22 Model Jasa Publik Publik Choice Penggunaan konsumer Public Goods Publik Service Proses penyediaan secara istimewa Pemberdayaan Konsumer consumerism Trust, Hope Feedforward Menurut Rasyid (1997b:116) ; Pelayanan berkenaan dengan usaha pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan mereka secara wajar, dan ditujukan juga untuk mambangun dan memelihara keadilan dalam masyarakat.

23 Sedangkan menurut Munir (1995:26) :
Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Ditinjau dari aspek pasar dan juga dari konteks bisnis, Davidow dan Utthal (1989:19) menyatakan bahwa, Usaha apa saja yang mempertinggi kepuasaan pelanggan (whatever enhances customer satisfaction). Pelayanan yang baik kepada pelanggan adalah merupakan senjata ampuh untuk memenangkan bisnis. Begitu pentingnya pelayanan kepada pelanggan sehingga ada ungkapan customer is king, customer is key, customer is number one.

24 Pelayanan Sipil Layanan sipil erat kaitannya dengan kodrat manusia, yaitu hak dasariah (human rights). Ndraha (2003:46) memberikan definisi layanan sipil adalah; Layanan sipil adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban. Bayi dalam kandunganwajib dilindungi oleh pemerintahan, walaupun sang bayi tidak (belum) dapat dibebani suatu kewajibannya. Tatkala ia lahir, pemerintah wajib mengakui kehadirannya melalui pemberian akte kelahiran, tanpa diminta-minta, dan seharusnya tanpa dibayar, oleh yang bersangkutan. Layanan sipil tidak diperjualbelikan (diperdagangkan) di pasar, penyediaannya dimonopoli dan merupakan kewajiban pemerintah.

25 Beberapa hal yang berkaitan dengan kendala pelayanan sipil adalah :
KKN Penghancur Layanan Sipil Keberhasilan dalam melayani kepentingan sipil mengharuskan adanya aparatur negara dengan birokrasinya yang bersih dari praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Apabila kekuasaan tidak dikontrol, korupsi berkembang di semua negara, meski dengan nilai budaya yang sangat berbeda. Layanan Sipil Kepedulian Kepedulian adalah kebutuhan setiap orang bahkan kebutuhan alam yang semakin meningkat. Ada dua macam kepedulian yaitu kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan fisik.

26 F. Legitimasi Pemerintahan
Pertanyaan mendasar dalam legitimasi kekuasaan pemerintah yakni dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapapun besarnya kekuasaan seseorang, ia selalu dapat dihadapkan dengan tuntutan untuk mempertanggung jawabkannya, dan apabila pertanggung jawaban itu tidak diberikan, kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah. Tuntutan pertanggungjawaban antara masyarakat dengan pemerintah dapat dipahami setelah dipahami terlebih dahulu subjek dan objek legitimasi bagi wewenang setiap kekuasaan pemerintahan serta bentuk-bentuk legitimasi.

27 F.1. Objek Legitimasi Dari segi objek, Suseno (1994:55) telah mengklasifikasikannya atas dua pertanyaan legitimasi, yakni: Legitimasi materi wewenang legitimasi subjek wewenang

28 Legitimasi materi wewenang
wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan pemerintah. Dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan. Terhadap negara, pertanyaan yang fundamental adalah apakah negara memang berhak ada: apakah dapat dibenarkan bahwa dalam setiap sistem masyarakat terdapat lembaga pusat yang berwenang untuk menetapkan norma kelakuan bagi anggota masyarakatnya dan memaksakan ketaatan.

29 Legitimasi demokratis
Legitimasi subjek kekuasaan mengklasifikasikan tiga macam (Suseno, 1994, 1995, 2000) yakni : Legitimasi religius Legitimasi elite Legitimasi demokratis

30 F.2. Bentuk dan Kriteria Legitimasi
Terdapat dua bentuk legitimasi yang dapat diidentifikasikan pada suatu sistem politik. Mengacu pada pengesahan Mengacu pada persetujuan

31 Lucian W. Pye (dalam Leonard Binder (1971: ) mengatakan bahwa jika legitimasi merupakan pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dapat dikelompokkan dalam lima tipe : Legitimasi tradisional, masyarakat memberi dukungan dan pengakuan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pimpinan berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat. Legitimasi Ideologi berkaitan dengan dukungan masyarakat kepada pemerintah karena pemerintah dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Legitimasi kualitas pribadi berkaitan dengan aspek kualitas individu, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah, karena pemimpin pemerintahan memiliki kualitas seperti kharisma, kemampuan diri, maupun prestasi.

32 Legitimasi prosedural berkaitan dengan pengakuan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah karena mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Biasanya legitimasi ini diperoleh melalui pemilu. Legitimasi instrumental yang berkaitan dengan pengakuan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah yang menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan legitimasi, karena harus memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat.

33 G. Kepemimpinan Pemerintahan
Kepemimpinan pemerintah adalah terapan teori kepemimpinan di dalam bidang pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan menunjukkan daerah perbatasan antara gejala pimpinan dengan gejala pemerintahan. Pemerintahan adalah proses penyediaan jasa publik dan layanan sipil kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan (Ndraha, 2003: 226).

34 Ndraha (2003) membagi konsep kepemimpinan pemerintahan menjadi dua (sub) konsep yang hubungannya satu dengan lainnya yaitu ; Konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial Konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal

35 Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah
Adanya kekuasaan (power) Adanya kewibawaan (authority) Adanya pengikut (follower) Adanya popularitas (popularity)

36 berkaitan erat dengan kebijakan publik
H. Kebijakan Publik H.1 Kebijakan Pemerintahan berkaitan erat dengan kebijakan publik Kata kebijakan diterjemahkan dari kata policy Akar kata polis (negara kota) dan pur (kota), berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta dan Latin (Dunn, 1998:51). dikembangkan ke dalam bahasa latin politea (negara) policy bahasa Inggris pada abad pertengahan

37 policy berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Policy, politea pada hakikatnya berarti kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan warga kota atau masyarakat (bonum commune).

38 H.2. Implementasi Kebijakan
a. Konsep Implementasi Kebijakan Secara Etimologis, implementasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu ‘to implement’. Dalam kamus , ‘to implement’ berarti : ‘to provide the means for carying out (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan to give practical effect (untuk menimbulkan efek/dampak). Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik.

39 Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn (1975:447). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan selain tahap formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Lengkapnya proses kebijakan publik akan terdiri atas langkah-langkah: Identifikasi masalah kebijakan Tahapan formulasi kebijaksanaan Legitimasi kebijaksanaan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan

40 Implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Proses, yaitu rangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan, yang hendak dicapai melalui aktiitas-aktivitas yang dilaksanakan. Hasil atau dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh sekelompok sasaran.

41 b. Model Konsep Implementasi Kebijakan
Wahab (1997:63) mengemukakan 3 kelompok yang terkait dengan implementasi kebijakan di lapangan : Pemrakarsa kebijakan/the center. Fokus implementasi kebijakan akan mencakup usaha yang dilakukan pejabat atasan atau lembaga tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga atau pejabat di tingkat daerah. Pejabat pelaksana di lapangan/the periphery. Mengarahkan implementasi kebijakan pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi di lapangan yang dalam upaya untuk menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya kebijakan dimaksud. Aktor perorangan di luar badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran/target group. Terkait dengan jaminan bagi kelompok sasaran dan masyarakat seluruhnya untuk dapat menerima dan menikmati hasil atau keuntungan dari kebijakan.

42 Dalam model Top Down Approach, Hoogwood & Gunn, mengimplementasi kebijakan publik secara sempurna, maka diperlukan 10 persyaratan, yakni : 1. Kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius. 2. Untuk pelaksaanaa program tersedia waktu dan sumber-sumber daya yang cukup memadai. 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10. Pihak-pihak yang mewakili wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

43 Grindle Merille S (1980: 34), mengidentifikasi 2 hal yang sangat menentukan keberhasilan dariimplementasi : Isi kebijaksanaan/Conteks policy Interest affected (kepentingan siapa saja yang terlibat) Type of benefits (macam-macam manfaat) Extent of change envisioned (sejauhmana perubahan akan terwujud) Site of decision making (tempat pembuat keputusan) Program Imflementors (siapa yang menjadi implementor agensi) Resouces commited (sumber daya yang disediakan) 2. Konteks dari implementasi itu sendiri/Context of implementation Power, interests, and strategy of actors involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat) Instution and regime characteristics (karakteristik lembaga dan rezim) Compliance and responsiveness (sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif)

44 C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Cheema & Rondinelli (1983:28) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah : Environmental conditions Tercakup berbagai faktor, seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infrastruktur politik dan suprastruktur politik di tingkat lokal, sosial budaya dan berbagai organisasi kepentingan, serta tersedianya sarana dan prasarana fisik. Inter-organizational relationship Keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah memerlukan interaksi dari dan koordinasi dengan sejumlah organisasi pada setiap tingkat pemerintah dari lokal sampai nasional serta kerja sama dengan lembaga nonpemerintah (NGO) di kalangan kelompok kepentingan.

45 Resources for program implementation
Kondisi lingkungan yang kondusif, dapat memberikan diskresi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan hubungan interorganisasi yang efektif sangat diperlukan bagi terlaksananya otonomi daerah. Characteristic of implementing agencies Diutamakan kepada kemampuan para pelaksana di bidang keterampilan teknik, manajerial dan politik, kemampuan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan yang datang dari lembaga politik nasioanal dan pejabat pemerintah pusat lainnya.


Download ppt "SOSIOLOGI PEMERINTAHAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google