Manajemen Kekayaan Negara Materi PKTBT:

Presentasi berjudul: "Manajemen Kekayaan Negara Materi PKTBT:"— Transcript presentasi:

1 Manajemen Kekayaan Negara Materi PKTBT:
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

2 Semua isi bahan ajar dan bahan tayang didasarkan pada peraturan yang cepat berubah
Bahan tayang bukan sumber ilmu, harap dibaca dan disesuaiakan jika ada perubahan peraturan terkait Barang Milik Negara atau ada perbedaan dengan peraturan yang dirujuk

3 Kekayaan Negara potensial
semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara Dikuasai negara Dimiliki negara Kekayaan Negara potensial Tidak dipisahkan Dipisahkan

4 KEKAYAAN dikuasai negara
Kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agrarian/ pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energy, panas bumi, kekayaan Negara lainnya Pemahaman atas peran negara mengalami pergeseran negara menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam  negara memiliki seluruh saham perusahaan negara Pemerintah memberi ijin swasta atau melakukan kerjasa dengan swasta dalam pengusasaan SDA

5 KEKAYAAN dimiliki negara
Tidak dipisahkan  Dipisahkan Dikelola melalui APBN modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara Barang Milik Negara Selain Barang Milik Negara

6 Barang milik negara adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan/ sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

7 BMN yang berasal dari Hibah
dari pihak-pihak di luar pemerintah pusat pemerintah negara lain, pemerintah daerah dan pihak swasta

8 BMN yang berasal dari Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak
barang yang diperoleh dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkait eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi

9 BMN yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Barang bekas asing/Tionghoa

10 Barang Rampasan Negara
BMN yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Barang Rampasan Negara

11 Klasifikasi Barang Milik Negara
Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan Aset Tak berwujud, Aset Kemitraaan dengan fihak ketiga serta Aset lain-lain

12 Barang milik negara Bagian dari Aset Pemerintah
Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – Neraca disajikan sebagai Aset Lancar  Aset Tetap Aset Lainnya

13 POSISI BMN DALAM NERACA

14 BMN yang dilaporkan sebagai aset lancar
Persediaan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

15 BMN yang dilaporkan sebagai aset Tetap
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan

16 BMN yang dilaporkan sebagai Aset Lainnya
aset tak berwujud, aset lain-lain seperti kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah

17 BMN –Aset bersejarah memiliki nilai kultural, ingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya menurun Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya

18 Penyajian Aset bersejarah di Laporan Keuangan
memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya   Tidak memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya Diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Disajikan di neraca

19 TERIMA KASIH Pusdiklat PSDM