INTEGRASI PRIORITAS NASIOINAL DAN PRIORITAS DAERAH”

Presentasi berjudul: "INTEGRASI PRIORITAS NASIOINAL DAN PRIORITAS DAERAH”"— Transcript presentasi:

1 INTEGRASI PRIORITAS NASIOINAL DAN PRIORITAS DAERAH”
Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

2 BAHASAN Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2019
Integrasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Proses Penyelarasan RKPD dengan RKP 2019 Melalui Rakortek Pembangunan

3 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2019

4 RKP 2019 RKP 2019 - Kesinambungan Implementasi Money Follows Program -
30 PP 25 PP 10 PN 5 PN Menajamkan Prioritas Nasional RKP 2019 Memastikan Pelaksanaan Program Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3) Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

5 Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Sasaran RPJMN: Gini rasio: 0,36 Tingkat kemiskinan: 7–8% TPT: 4–5% IPM: 71,98

6 Isu Strategis dalam RKP 2019
Penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif Pemenuhan kebutuhan energi primer, pangan dan sumber daya air Pertahanan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis

7 Prioritas Nasional 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

8 PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR 1 1 Sasaran: Tingkat kemiskinan pada kisaran 7–8 persen; IPM menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,36 pada tahun 2019 Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR Percepatan Pengurangan Kemiskinan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar Pelaksanaan Reforma Agraria Penguatan Sistem Jaminan Sosial Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan 2 5 2 5 Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi Penguatan Germas dan Pengendalian Penyakit Percepatan Penurunan Stunting Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Percepatan Pencapaian SPM di Daerah 4 4 3 3 Penyediaan Afirmasi Pendidikan Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik PN PP KP Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman Layak Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman

9 Prioritas Nasional 2: PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH MELALUI KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

10 PRIORITAS NASIONAL 2: PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN 1 1 Pengembangan pelabuhan hub dan feeder jalur utama dan subsidi tol laut Pembangunan dan pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan Pembangunan dan pengembangan bandara pada jalur utama transportasi Peningkatan dan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pengembangan ekosistem TIK menuju ekonomi digital PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN Peningkatan Konektivitas dan TIK Peningkatan Sistem Logistik Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Penanggulangan Bencana PROGRAM PRIORITAS Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Penguatan Kelembagan dan Regulasi 5 5 2 2 Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian Penyediaan Sarana Angkut Produk Perikanan, Kelautan, dan Pertanian Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Pendukung Sistem Logistik KEGIATAN PRIORITAS PRIORITAS NASIONAL Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan konektivitas antar kabupaten/kota dan kampung Pembangunan pelabuhan dan bandara Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan TIK Pengembangan moda transportasi untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan secara mobile Hilirisasi komoditas unggulan Papua dan Papua Barat 4 4 3 3 PN PP KP Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Percepatan Pembangunan Desa

11 Prioritas Nasional 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF

12 PRIORITAS NASIONAL 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1 8 Indikator: Pertumbuhan PDB Pertanian: 3,9-4,1 % Pertumbuhan PDB Industri Kreatif: 6,7% Multifactor Productivity: 20% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,1-5,6% Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas: 5,0-7,0% Realisasi Investasi PMA & PMDN: Rp. 880,5 – 933,6 T Pertumbuhan PDB Perdagangan: 5,4-6,0% Penyediaan Lapangan Kerja: 2,0 Juta Orang PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2 5 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, 3 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan 4 3 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif PN PP KP Penguatan Penyelenggaraaan Diklat Vokasi Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan

13 PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR
Prioritas Nasional 4: PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR

14 PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR
PRIORITAS NASIONAL 4: PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBERDAYA AIR Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumberdaya Air Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listik Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan Peningkatan Efisiensi Energi Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan Pencegahan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Konsumsi pangan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan Penguatan Kelembagaan dan Pemantapan Regulasi di Bidang Lingkungan Hidup Perlindungan Sumber Air dan Ekosistemnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air Pemulihan dan Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah Peningkatan Regulasi, Kelembagaan dan Kesadaran dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

15 STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU
Prioritas Nasional 5: STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU

16 STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU
PRIORITAS NASIONAL 5: STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap 1 Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Penanganan Konflik Sosial Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Penguatan Kelembagaan Siber serta Identifikasi, Deteksi, Proteksi Penanggulangan, dan Pemulihan Dampak Kejahatan Siber Penanggulangan Terorisme Kamtibmas dan Keamanan Siber Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional 5 2 Efektivitas Diplomasi Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Penguatan Lembaga Demokrasi Peningkatan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik Netralitas Birokrasi dalam Pemilu Pengamanan Pemilu Kesuksesan Pemilu Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN 4 Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi 3 Penegakan Hukum Pengamanan Wilayah Laut Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi Pertahanan Wilayah Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi Talent Management Nasional

17 Integrasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah
2

18 4a. Pengembangan Indikator Tematik-Pendekatan Kewilayahan – Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

19 Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran
Kebijakan Money Follows Function Pendekatan Sektoral Tata Laksana Bilateral, Trilateral, Musrenbang Peran Pengendalian sampai RKP Sebelum PP 17/2017 Money Follows Program Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) Bilateral, Trilateral, Multilateral (Workshop Internal, Koordinasi dengan KL, Rakortek, Musrenbang) Pengendalian sampai Renja KL Sesudah PP 17/2017

20 Tematik, Holistik, Integratif & Spasial
Tema (Subject): Diperoleh dari evaluasi  Isu Strategis  Tema RKP/RKPD Penetapan Prioritas Nasional atau Daerah Penetapan sasaran dan target pembangunan (disesuaikan dengan visi dan misi Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota) Holistik (Technocratic Planning) Gambaran substansi holistik dari tema Tahapan holistik suatu tema/subjek dari hulu ke hilir Komponen pembentuk suatu tema/subjek Integratif (Coordination): Siapa berbuat apa (who’s doing what)  Pembagian urusan atau kewenangan Integrasi Pendanaan Spasial (Spatially Bound) Prioritas bersifat spasial Prioritas bersifat nonspasial

21 Kebijakan Nasional dan Daerah Isu-Isu Strategis Nasional/Daerah
TEMATIK (SUBJECT) Evaluasi Kebijakan Nasional dan Daerah Isu Global Isu-Isu Strategis Nasional/Daerah TEMATIK

22 HOLISTIK (TECHNOCRATIC PLANNING)
Pengembangan Tematik ke dalam Holistik (Komprehensif) dalam 5 KATEGORI KATEGORI TEMATIK Ketersediaan Melihat ketersediaan layanan, kondisi dari suatu Tematik - Suplai (mis. layanan pendidikan) Aksesibilitas Kemudahan dalam mengakses layanan, kondisi dari infrastruktur Keterjangkauan Keterjangkauan dari sisi biaya untuk mendapatkan layanan Keberlanjutan Keberlanjutan atau perbaikan kondisi layanan Stabilitas Keadaan bencana yang dapat mengganggu layanan

23 Provinsi, Kab/Kota, Kec, Desa
PENDIDIKAN (Pemikiran) PROGRAM PENDANAAN INDIKATOR Pendidikan Ketersediaan Sekolah Kondisi Fisik Guru Jumlah Penyebaran Kualitas Murid Materi Aksesibilitas Jarak layanan Infrastruktur transportasi (jalan, jembatan) Keterjangkauan Biaya Keberlanjutan Jumlah usia sekolah Stabilitas Bencana Kerusuhan K/L 1/20 DAK APBD Prov SPASIAL (spatially bound) SPASIAL (spatially bound) APBD Kab/Kot TEMATIK KPBU Provinsi, Kab/Kota, Kec, Desa Masy HOLISTIK INTEGRATIF

24 PENDIDIKAN (Pemikiran)
INDIKATOR (SPM) PROGRAM PENDANAAN Pendidikan Ketersediaan Murid Jumlah murid usia sekolah (SD, SMP, SMA) Materi Aksesibilitas Jarak layanan Jumlah murid 0-3 km, 3-6 km, 6-10 km Infrastruktur transportasi (jalan, jembatan) Road density Keterjangkauan Biaya Keberlanjutan Jumlah murid usia sekolah Stabilitas Bencana jumlah gempa/banjir dalam setahun Kerusuhan APM, APS, APK K/L DAK Rata-rata jarak sekolah - rumah APBD Prov Road Density SPASIAL (spatially bound) APBD Kab/Kot TEMATIK KPBU Provinsi, Kab/Kota, Kec, Desa APM, APS, APK Indeks Kebencanaan Masy HOLISTIK INTEGRATIF

25 PENDIDIKAN (Indikator dan Kebutuhan Data)
KATEGORI KOMPONEN INDIKATOR (SATUAN) JENIS INDIKATOR Ketersediaan Sekolah Rasio Siswa per Sekolah Output Rasio Siswa per Kelas Rasio Kelas per Ruang Kelas Persentase perpustakaan; ruang UKS; ruang komputer; Laboratorium; ruang olahraga (persen) Persentase sekolah akreditasi A dan B (persen) Persentase sekolah kondisi bangunan baik (persen) Persentase ruang kelas baik (persen) Guru Rasio Siswa per Guru Persentase guru layak (persen) Persentase guru sertifikasi (persen) Indeks Ketimpangan Siswa Angka Partisipasi Sekolah (APS) (persen) Angka Partisipasi Murni (APM) (persen) Angka Partisipasi Kasar (APK) (persen) Angka Lulusan (persen) Angka Mengulang (persen) Angka Putus Sekolah (persen) Angka Melek Huruf (persen) Outcome Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Materi Persentase sekolah yang memiliki akses internet (persen)

26 PENDIDIKAN (Indikator dan Kebutuhan Data)
KATEGORI KOMPONEN INDIKATOR (SATUAN) JENIS INDIKATOR Aksesibilitas Jarak Layanan Infrastruktur Persentase siswa dengan jarak ke sekolah 0-3 km, 3-6 km, >6 km (persen) Output Infrastruktur Indeks Kepadatan Jalan Rasio Kemantapan Jalan Keterjangkauan Biaya Jumlah Rumah Tangga Miskin (rumah tangga) Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan (persen) Kesetaraan Indeks Paritas Gender APK Keberlanjutan Keberlanjutan layanan pendidikan Jumlah penduduk usia sekolah (jiwa) Angka Masukan Murni (AMM) khusus SD dan angka melanjutkan (AM) untuk SMP dan SMA (persen) Stabilitas Bencana alam Jumlah bencana alam per tahun (kejadian/tahun) Indeks Risiko Bencana

27 TEMATIK PENYUSUNAN PROFIL DAN ANALISIS DAERAH (PrADa) CONTOH CASE: PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Perumahan dan Permukiman Sektor Unggulan (Industri dan Pariwisata) Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Infrastruktur Daerah Tertinggal dan Perbatasan

28 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEMATIK PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

29 HASIL ANALISIS SPASIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEMATIK PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KATEGORI KOMPONEN INDIKATOR Ketersediaan Sekolah Rasio Rombel/Ruang Kelas Persentase Kerusakan Ruang Kelas Guru Rasio Siswa/Guru Persentase Guru Berkualifikasi Min. D4/S1 Siswa Rasio Siswa/Rombongan Belajar Aksesibilitas Jarak Rata-rata jarak dari desa ke sekolah terdekat Infrastruktur Persentase desa dengan permukaan aspal Keterjangkauan Biaya Persentase pengeluaran RT untuk pendidikan Keberlanjutan Layanan Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) Stabilitas Bencana Indeks Risiko Bencana KETERSEDIAAN AKSESIBILITAS KETERJANGKAUAN KEBERLANJUTAN STABILITAS

30 Highlight DPOK 2019

31 Lanjutan tabel indikasi program ketersediaan

32

33

34

35

36 4b. Sinkronisasi RKP dan RKPD dengan Pendekatan PrADa

37 Sinkronisasi RKP – RKPD dengan Prioritas Nasional
APBD DAK KPBU/PINA Masyarakat Usulan KL – Pusat Usulan KL by Provinsi RPJMN, Arahan Presiden, dll PRIORITAS NASIONAL PrADa Priority by Thematic Priority by Kab/Kota PN – PP – KP - ProP Isu Global, Nasional, Daerah

38 Sinkronisasi RKP – RKPD dengan Prioritas Daerah
Usulan KL – Pusat RPJMN, RPJMD, Arahan Presiden, Arahan Kepala Daerah, dll Usulan KL by Provinsi PRIORITAS DAERAH PrADa Priority by Thematic Priority by Kab/Kota APBD PD – PP – KP - ProP DAK KPBU/PINA Masyarakat Isu Global, Nasional, Daerah

39 Priority by Thematic Pendidikan Perumahan dan Permukiman
Ketersediaan  kerusakan ruang kelas SMP , rasio siswa per rombongan belajar Aksesibilitas  jarak ke pelayanan pendidikan, rasio desa beraspal Keterjangkauan  tinggi pengeluaran pendidikan Keberlanjutan  nilai APM SD, SMP, dan SMA Stabilitas  risiko bencana tinggi Perumahan dan Permukiman Ketersediaan  fasilitas persampahan, ruang publik, kondisi sinyal telepon seluler Aksesibilitas  fasilitas sanitasi, akses air bersih untuk minum, kelayakan air bersih Keterjangkauan  kelayakan bahan bangunan (atap, dinding, dan lantai) Keberlanjutan  permukiman bantaran sungai, permukiman kumuh, pembuangan limbah Stabilitas  sistem peringatan dini, jalur evakuasi Kawasan Pariwisata/KSPN Ketersediaan  kualitas tenaga kerja, promosi wisata, pendorong pertumbuhan UMKM Aksesibilitas  infrastruktur pengelolaan limbah dalam kawasan, akses dari bandara dan pelabuhan ke kawasan Keberlanjutan  ketersediaan BLK dan politeknik

40 Priority by Location (Kabupaten/Kota) (1)
Kabupaten Mahakam Hulu: Rendah di pendidikan (rendah dalam ketersediaan, keberlanjutan) Sedang di kesehatan (rendah dalam keterjangkauan, stabilitas, keberlanjutan) Rendah di penanggulangan kemiskinan (rendah dalam ketersediaan, aksesibilitas, keberlanjutan) Rendah di perumahan dan permukiman (rendah dalam ketersedian, aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan) Rendah di ketahanan pangan (rendah dalam ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan) Rendah di ketahanan energi (rendah dalam ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, stabilitas) Sedang di infrastruktur (rendah dalam ketersediaan, aksesibilitas) Rendah di pariwisata (rendah dalam jumlah akomodasi)

41 Priority by Location (Kabupaten/Kota) (2)
Kabupaten Kutai Timur: Rendah di kesehatan (rendah dalam ketersediaan, aksesibilitas, keberlanjutan, stabilitas) Rendah di penanggulangan kemiskinan (rendah dalam semua kategori) Rendah di perumahan dan permukiman (rendah dalam ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas) Rendah di ketahanan pangan (rendah dalam ketersediaan, aksesibilitas, keterangkauan, dan stabilitas) Sedang di ketahanan energi (ketersediaan) Rendah di Industri (tenaga kerja, investasi, produksi)

42 Sinkronisasi PrADa-PN-Usulan K/L
Pendidikan Ruang kelas SD, SMP, SMA Aksesibilitas dan kondisi jalan ke fasilitas pendidikan PN: PN 1: Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar PP 3: Pemerataan layanan pendidikan berkualitas KP 1: Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata KP 3: Penyediaan afirmasi pendidikan PN 2: Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui PP 2: Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Usulan K/L Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Kalimantan Timur

43 PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN (1)
ALOKASI ANGGARAN (Rp Ribu) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Dasar dan Menengah 2000-Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 005-Ruang Kelas Baru Yang Dibangun 2003-Pembinaan Sekolah Dasar 5627-Pembinaan Sekolah Menengah Atas Program Pendidikan Islam 2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah 009-Ruang kelas MI yang dibangun 010-Ruang kelas MTs yang dibangun 011-Ruang kelas MA yang dibangun Program Guru dan Tenaga Kependidikan 5637-Pembinaan Guru Pendidikan Dasar 006-Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru 011-Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir 5638-Pembinaan Guru Pendidikan Menengah 006-Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru 011-Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir 001-Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 5589-Pengaturan Dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar Dan Bebas Hambatan 001-Layanan Penyelenggaraan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar Dan Bebas Hambatan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan 2165-Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 966-Layanan Pendidikan dan Pelatihan PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN (1) PUSAT

44 PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN (2)
ALOKASI ANGGARAN (Rp Ribu) KEMENTERIAN AGAMA Program Pendidikan Islam 2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah 046-Siswa MI penerima BOS 047-Siswa MTs penerima BOS 051-Siswa MA penerima BOS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika 3019-Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika 966-Layanan Pendidikan dan Pelatihan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB 3878-Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 001-Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana 3882-Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana 001-Sistem Peringatan Dini Bencana 002-Dokumen Rencana Kontinjensi Kesiapsiagaan 003-Rambu Evakuasi, Papan Peringatan Dan Informasi Bencana 30.000 004-Dokumen Rekomendasi Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Daerah Tertentu 5496-Penanganan Daerah Rawan Bencana 005-Rekomendasi, data, dan informasi kebutuhan penanggulangan bencana di daerah tertinggal 006-Dokumen Kesepakatan Lintas K/L dan Pemda dalam Mitigasi Bencana 007-Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Menghadapi Bencana BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial 3547-Pemetaan dan Integrasi Tematik 021-Integrasi Pemetaan Tematik dalam Mendukung Proyeksi Pengurangan Resiko Bencana PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN (2) PUSAT

45 PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN (3)
ALOKASI ANGGARAN (Rp Ribu) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Dasar dan Menengah 2000-Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 005-Ruang Kelas Baru Yang Dibangun 5627-Pembinaan Sekolah Menengah Atas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5626-Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 001-Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Program Penyelenggaraan Jalan 2409-Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 001-Pemeliharaan Rutin Jalan 003-Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan 004-Rekonstruksi Jalan 005-Pemeliharaan Rutin Jembatan 006-Pemeliharaan Berkala Jembatan 009-Pelebaran Jalan Menuju Standar KEMENTERIAN AGAMA Program Pendidikan Islam 2129-Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah 046-Siswa MI penerima BOS 047-Siswa MTs penerima BOS 051-Siswa MA penerima BOS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB 3882-Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana 001-Sistem Peringatan Dini Bencana 003-Rambu Evakuasi, Papan Peringatan Dan Informasi Bencana PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN (3) KALIMANTAN TIMUR

46 Contoh Alokasi Renja K/L 2019 Provinsi D.I. Yogyakarta

47 Proses Penyelarasan RKPD dengan RKP 2019 Melalui Rakortek Pembangunan
3

48 DASAR HUKUM Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. PASAL 259 AYAT 1 SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. KOORDINASI KORTEK Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN PASAL 259 AYAT 2 ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR PASAL 259 AYAT 3 Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. JENIS-JENIS KORTEK PASAL 259 AYAT 4

49 Proses Penyusunan Rancangan Awal RKP 2019
(Kementerian PPN/Bappenas) Rancangan Prioritas Pembangunan RKP 2019 Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Kinerja Anggaran Prioritas Nasional (Deputi Evaluasi) Sinkronisasi Program Pembangunan Wilayah & Kesesuaian Tata Ruang (Deputi Regional) Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Tantangan Perekonomian Nasional dan Global (Deputi Ekonomi) Peran Kedeputian Pengembangan Regional RKP 2016 RKP 2017 RKP 2018 RKP 2020 Kew. Pusat Kew. Pusat Kew. Daerah Indikator Makro Aceh Sumut Profil Daerah Sumbar Papua Kew. Daerah PN PN Sektor A Sektor PDRB Sebaran Prioritas Nasional PN PN PN Sektor B Rakortek Musrenbang Nasional Sektor C PN PN Matriks Target Pembangunan Nasional PN PN PN Sektor J Musrenbang Provinsi

50 PENYELARASAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
USULAN/ARAHAN BAPPENAS TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Dikoordinasikan Oleh PenanggungJawab PN – Bappenas) Target Prioritas Nasional Di luar Target Prioritas Nasional (Dikoordinasikan Oleh SUPD – Bangda) RPJMN/RENSTRA K/L IKK/SDG’s K/L  PROGRAM /KEGIATAN/PROYEK PRIORITAS DAERAH  PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS K/L  PROGRAM /KEGIATAN/PROYEK K/L DAERAH  PROGRAM /KEGIATAN DAERAH USULAN K/L  DITETAPKAN BAPPENAS USULAN/ARAHAN BAPPENAS USULAN DAERAH  DITETAPKAN BAPPENAS REGULER, AFIRMASI & PENUGASAN DAK REGULER

51 PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
Aplikasi SIMLARAS Aplikasi KRISNA Output Proyek/ Komponen

52 AGENDA RAKORTEK TAHUN 2018:
Pra-Rakortek: Pra-Rakortek Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L); Pra-Rakortek Teknis Per-Urusan, Per-Bidang atau Per K/L: Pemetaan Prioritas Nasional  Sasaran, Indikator, Target (PN – PP – KP – ProPN); Pemetaan Prioritas Bidang  Sasaran, Indikator, Target (RPJMN – RKP – DIBAHAS); Penyepakatan Pembagian Desk  Jumlah, Penanggungjawab Desk dan Pembagian Waktu; Kriteria Penetapan/Tagging/Flagging Dukungan Proyek Daerah  Mekanisme dan Penilaian; Pra-Rakortek Konsolidasi Pemerintah Daerah; Penyampaian Usulan Proyek/Kegiatan/Output: Updating Rancangan Awal Renja K/L (Format 1A & 4A)  K/L melakukan Tagging Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang pada “APLIKASI KRISNA”; Pengusulan Output/Proyek K/L (Format 1B & 4B)  Pemda mengusulkan bahan masukan (output/proyek kewenangan pusat) kepada K/L pada “APLIKASI SIMLARAS”; Penyampaian Kegiatan/Proyek OPD (Format 2, 3, 5 & 6)  Pemda mengusulkan kegiatan/proyek kewenangan daerah yang dibiayai oleh APBD yang dianggap mendukung pencapaian Prioritas Nasional pada “APLIKASI SIMLARAS”; AGENDA RAKORTEK TAHUN 2018: PRA-RAKORTEK PENYAMPAIAN USULAN DISKUSI ONLINE RAKORTEK PASKA-RAKORTEK

53 AGENDA RAKORTEK TAHUN 2018:
Diskusi ONLINE: Pembagian Waktu Diskusi; Penentu/Pengambil Keputusan Hasil Diskusi Online; Bentuk Kesepakatan Hasil Diskusi (Tagging/Flagging); Rakortek: Format Form-Form Rakortek (Format 1 sampai dengan Format 6)  Urutan Prioritas Pembahasan; Pembagian Waktu Pembahasan; Berita Acara Kesepakatan Hasil Rakortek; Catatan Tindak Lanjut Hasil Rakortek; Paska-Rakortek: Paska-Rakortek Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L); Paska-Rakortek Konsolidasi Pemerintah Daerah; AGENDA RAKORTEK TAHUN 2018: PRA-RAKORTEK PENYAMPAIAN USULAN DISKUSI ONLINE RAKORTEK PASKA-RAKORTEK

54 Optimalisasi RAKORTEK Melalui FORUM DISKUSI ONLINE
Informasi Type/Ketegori Daftar Proyek Kategori I Form Catatan Hasil Verifikasi Pilih Provinsi untuk menyaring Daftar Proyek Tombol Untuk Akses Merubah Data Proyek Hanya diberikan Khusus pada User tertentu Informasi Verifikasi:  : Bappeda Prov  : Rakortek Form Diskusi Online Informasi Daftar Proyek

55 FORMAT 1 PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
Data Rencana Awal Renja KL (APBN) (Aplikasi KRISNA) K/L: A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L No. PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS NASIONAL OUTPUT (PROYEK) K/L PROGRAM K/L KEGIATAN K/L TARGET* LOKASI KET PROVINSI KAB/KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. Dst B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L USULAN OUTPUT (PROYEK) K/L USULAN TARGET* USULAN LOKASI Referensi PN, PP, KP, ProPN (Aplikasi KRISNA) Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat (Aplikasi SIMLARAS)

56 FORMAT 2 PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
URUSAN : No. PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN (PROYEK ) DAERAH PROGRAM DAERAH PERANGKAT DAERAH OUTPUT/TARGET PAGU (APBD) (RUPIAH) LOKASI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. Dst Referensi PN, PP, KP, ProPN (Aplikasi KRISNA) Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD) (Aplikasi SIMLARAS)

57 FORMAT 3 PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : URUSAN : No. PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN (PROYEK ) DAERAH PROGRAM DAERAH PERANGKAT DAERAH OUTPUT/TARGET PAGU (APBD) (RUPIAH) LOKASI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. Dst Referensi PN, PP, KP, ProPN (Aplikasi KRISNA) Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD) (Aplikasi SIMLARAS)

58 FORMAT 4 PENYELARASAN PROYEK K/L YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL) Data Rencana Awal Renja KL (APBN) (Aplikasi KRISNA) URUSAN: K/L: A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L NO TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN ) OUTPUT (PROYEK) K/L PROGRAM K/L KEGIATAN K/L TARGET* LOKASI KET Indikator RPJMN Target 2019 PROVINSI KAB/KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. Dst B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L USULAN OUTPUT (PROYEK) K/L USULAN TARGET* USULAN LOKASI Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN (Aplikasi SIMLARAS) Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat (Aplikasi SIMLARAS)

59 FORMAT 5 PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL) PROVINSI: URUSAN/BIDANG: NO TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN ) KEGIATAN (PROYEK ) DAERAH PROGRAM DAERAH PERANGKAT DAERAH OUTPUT/ TARGET PAGU (APBD) (RUPIAH) LOKASI KETERANGAN Indikator RPJMN Target 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. Dst Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN (Aplikasi SIMLARAS) Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD) (Aplikasi SIMLARAS)

60 FORMAT 6 PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: URUSAN/BIDANG: NO TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN ) KEGIATAN (PROYEK ) DAERAH PROGRAM DAERAH PERANGKAT DAERAH OUTPUT/ TARGET PAGU (APBD) (RUPIAH) LOKASI KETERANGAN Indikator RPJMN Target 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. Dst Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN (Aplikasi SIMLARAS) Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD) (Aplikasi SIMLARAS)

61 Terima Kasih