Negara Berdasarkan Geografi (1) Latar Belakang

Presentasi berjudul: "Negara Berdasarkan Geografi (1) Latar Belakang"— Transcript presentasi:

1 Negara Berdasarkan Geografi (1) Latar Belakang
Ir. Soekarno “Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan” NKRI Negara Kepulauan Antara dua samudera dan dua benua Berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati Geostationary Satelite Orbit (GSO) SOEMIARNO/VIII/2006

2 Pengantar Soekarno : Orang dan tempat l tidak dapat dipisahkan
F. Ratzel : Perkembangan negara seperti teori biologi Darwin (Darwinisme sosial) A.T. Mahan : Kekuatan negara tidak tergan- tung pada luas wilayah daratan, tetapi juga tergantung pada akses ke laut SOEMIARNO/VIII/2006

3 Negara Berdasarkan Geografi (1) Latar Belakang
Ciri Khas Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kepulauan Antara dua samudera dan dua benua Berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati Geostationary Satelite Orbit (GSO) SOEMIARNO/VIII/2006

4 Negara Berdasarkan Geografi (2) Bentuk Negara
Negara Daratan (Land Lock Country) Negara Berbatasan dgn laut Negara Pantai (Coastal archipelago) Negara Pulau (Oceanic archipelago) Negara Kepulauan (Archipelago) SOEMIARNO/VIII/2006

5 Negara Berdasarkan Geografi (3) Asas Negara Kepulauan (UNCLOS ps 46)
Merupakan suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau Atau Merupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung. SOEMIARNO/VIII/2006

6 Geopolitik (1) GEOPOLITIK
TUJUAN NASIONAL POLITIK GEOGRAFI Geopolitik : Pengetahuan ttg geomorfologi (konstalasi geografi) & penduduk utk menyelenggarakan Pemerintahan nasional Geomorfologi (ciri khas) : bentuk, luas, letak/posisi, iklim, sumber daya alam, & penduduk dgn falsafahnya SOEMIARNO/VIII/2006

7 Geopolitik (2) Geostrategi POLITIK
Geostrategi : merupakan pelaksanaan dari geopolitik LINGKUNGAN STRATEGIS POLITIK TUJUAN NASIONAL KEMITRAAN STRATEGIS SOEMIARNO/VIII/2006

8 Beberapa Teori Geopolitik (1)
Friedrich Ratzel : Teori Ruang  dasar dari teori biologi Charles Darwin Rudolf Kjellen : Teori Kekuatan  mempertegas teori Ratzel (satuan biologis yg intelek) Karl Haushofer : Teori Ruang & Kekuatan 1. Lebensraum “cukup” 2. Swasembada 3. Empat wilayah/region & setiap wilayah dipim- pin bangsa unggul  Eropa–Afrika (Jerman), Rusia-India (Rusia), Asia Timur (Jepang), Amerika (USA) SOEMIARNO/VIII/2006

9 Beberapa Teori Geopolitik (2)
Sir Walter Raleight : Wawasan Maritim  menguasai laut = menguasai perdagangan  menguasai kekayaan dunia  menguasai dunia  pembangunan armada laut Alfred Thayer Mahan : Wawasan Maritim  sumber daya laut (termasuk akses ke laut) harus dipertahankan & dimanfaatkan  kekuatan maritim dibangun SOEMIARNO/VIII/2006

10 Beberapa Teori Geopolitik (3)
Sir Halford Mackinder (teori Benua) - Dunia : 9/12 air, 2/12 pulau dunia, 1/12 pulau - Daerah Jantung, Bulan Sabit Dalam, Bulan Sabit Luar - Kuasai dunia harus kuasai daerah jantung  kekuatan darat SOEMIARNO/VIII/2006

11 Geopolitik (6) Sir Halford Mackinder (2)
SOEMIARNO/VIII/2006

12 Beberapa Teori Geopolitik (5)
Guilio Douhet & William Mitchel  Kekuatan Dirgantara - AU dapat beropersai sendiri  menghancurkan musuh di kandang sendiri (garis belakang) - Kemenangan terakhir ada pada AU Nicholas Spijkman (teori Daerah Batas) - Pivot area (daerah jantung), Offshore continent land (daerah pantai benua Eropa-Asia), Oceanic Belt (pulau diluar Eropa-Asia, Afrika Selatan), New World (benua Amerika) - Gunakan kombinasi Angkatan Perang SOEMIARNO/VIII/2006

13 Geopolitik (8) Teori Daerah Batas
SOEMIARNO/VIII/2006

14 Geopolitik (9) Implementasi geopolitik bangsa-bangsa
Inggris : Konsep Wawasan Maritim  berupaya menguasai pelabuhan di dunia Perancis : Konsep Wawasan Benua  berupaya menguasai daratan Eropa Rusia : Konsep Wawasan Benua  berupaya menguasai daratan untuk mencari daerah panas SOEMIARNO/VIII/2006

15 Wawasan Nusantara (1) Geopolitik Indonesia = Wawasan Nusantara
Nusantara : Nusa diantara air  Negara Kepulauan Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957 (Deklarasi Juanda) & disetujui bangsa lain tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica (UNCLOS) Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera & 2 benua, di bawah orbit GSO SOEMIARNO/VIII/2006

16 Wawasan Nusantara (2) Teori Terbentuknya Wawasan Nasional
DIRI BANGSA SEJARAH BUDAYA KONSTITUSI UUD W A S N NASIONAL A S P I R B A N G S FALSAFAH IDIOLOGI TUJUAN NASIONAL LINGKUNGAN (GEOGRAFI) DRIVES MOTIVE SOEMIARNO/VIII/2006

17 Wawasan Nusantara (3) WAWAS WAWASAN WAWASAN NASIONAL WAWASAN NUSANTARA
MENGAMATI MENANGGAPI MEMANDANG MENELITI MENINJAU WAWAS TINJAUAN PANDANGAN, CARA PANDANG WAWASAN KONSEPSI Cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, merupakan hasil perenungan kultural, historis, georafis/ruang hidup, Idealisme, ideologi/falsafah, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya serta kemampuannya/ daya saingnya. WAWASAN NASIONAL Cara pandang bangsa Indonesia : WAWASAN Tentang diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara, dalam lingkungan strategi yang dinamik, berdasarkan Pancasila & UUD 45. Persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional NUSANTARA SOEMIARNO/VIII/2006

18 Wawasan Nusantara (4) Wawasan Nusantara (secara skematis) Sejarah
Bangsa Tujuan ke dalam: Mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah: Trigatra: Geografi, Sumber daya alam, Penduduk Sosial: Pancagatra Ipoleksosbudhankam Wawasan Nusantara Aspirasi Bangsa Tujuan Nasional Cita-cita nasional Lingkungan Geopolitik Geostrategi Tujuan Keluar: Ikut serta mewujudkan kebaha-giaan, ketertiban perdamaian seluruh umat manusia SOEMIARNO/VIII/2006

19 Wawasan Nusantara (5) Peranan
Mewujudkan persatuan & kesatuan yang serasi & selaras segenap aspek kehidupan nasional Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia SOEMIARNO/VIII/2006

20 Wawasan Nusantara (6) Kedudukan Konsep
Doktrin dasar himpunan prinsip yg diajar-kan, dianjurkan & diterima sbg kebenaran utk dijadikan pedoman melaksanakan kegiatan dlm upaya capai TUNAS Doktrin dasar  timbul dari pemikiran yg bersifat falsafah Paradigma kehidupan nasional : - Pancasila : Filsafat negara - UUD-45 : Konstitusi negara - Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional : doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional SOEMIARNO/VIII/2006

21 Wawasan Nusantara (7) Wajah Wawasan Nusantara
Merupakan gambaran situasi & kondisi yang dihadapi : Landasan konsepsi Geostrategi Wawasan Pembangunan Nasional Wawasan Pertahanan dan Keamanan Wawasan Kewilayahan SOEMIARNO/VIII/2006

22 Wawasan Nusantara (8) Tantangan dari Dalam
Memahami Deklarasi Juanda  asas negara kepulauan Memahami “Tanah Air”  negara kepulauan/ benua maritim Indonesia Hakekat laut  dipahami Menghilangkan “Faham TZMKO 442/1939” (luas wilayah berdasarkan contour pulau) Tinjau UU Otoda (UU no 32/2004)  ps 18 ayat (4) dan (5) PAD >< Kerusakan Lingkungan RTRW Pusat >< Daerah SOEMIARNO/VIII/2006

23 Wawasan Nusantara (9) Tantangan dari Luar
Akibat diberlakukannya asas negara kepulauan, banyak negara banyak berkepentingan : Negara-negara ASEAN termasuk Australia Negara-negara yg berkepentingan terhadap perikanan Negara-negara maritim yang memiliki armada niaga besar Negara maritim besar dalam rangka mencapai global strategi Kusumaatmadja, 2002 : 26 SOEMIARNO/VIII/2006

24 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (1)
Wawasan Kewilayahan Woerjaningrat : = Hindia Belanda M. Yamin : Nusantara (dalam arti luas termasuk Malaya, Timor, Seluruh Kalimantan, Papua dan Tumasek) Soekarno : Tanah-air (tanah dan air satu kesatuan) tidak dapat dipisahkan dengan orang SOEMIARNO/VIII/2006

25 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (2)
Deklarasi Juanda Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939 Point to point theory  tidak lagi low water line (contour line)  garis lurus dari titik terluar pulau terluar Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim Indonesia SOEMIARNO/VIII/2006

26 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (3)
DEKLARASI JUANDA 13 DESEMBER 1957 BENTUK GEO INDONESIA SBG NEG. KEPULAUAN MEMPUNYAI SIFAT & CORAK TERSENDIRI PENENTUAN BATAS LAUTAN TERITORIAL SEBAGAIMANA “TZMKO 1939” TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KEPENTINGAN BANGSA INDONESIA. PENENTUAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL DIUKUR 12 MIL DARI TITIK-TITIK TERLUAR PULAU TERLUAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA. SETIAP NEGARA YANG BERDAULAT BERHAK & WAJIB UTK MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPANDANG PERLU UNTUK MELINDUNGI KEUTUHAN & KESELAMATAN BANGSA “ … BAHWA SEGALA PERAIRAN DI SEKITAR, DIANTARA & YG MENGHUBUNGKAN PULAU-PULAU ATAU BAGIAN PULAU-PULAU YANG TERMASUK DARATAN INDONESIA MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAIRAN NASIONAL INDONESIA UNDANG-UNDANG NO, 4/PRP 1960 SOEMIARNO/VIII/2006

27 SOEMIARNO/VIII/2006

28 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (5) Hakekat Laut (1)
Bebas, merdeka & bergerak Relatif tetap & tidak mudah dirusak Datar tidak dapat dipakai sembunyi Tidak dapat dikuasai secara mutlak Tidak dapat dikapling  sulit diberi tanda Alat angkut volume besar Sebagai macam-macam medium SOEMIARNO/VIII/2006

29 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (6)
Hakekat Laut (2) KONSEP KLASIK (TRADISIONAL/ KUNO) KONSEP PERANG LAUT (SEA DENIAL–SEA ASSERTION) KONSEP HUKUM (INTERNATIONAL) Mare Leberum (Hugo Grotius) Common Heritage of Mankind Res Nulius tak ada pemilik Res Communis Omnium hak bersama First Come First Serve Sea is a whole in one ABSOLUTE CONTROL DISPUTING CONTROL EXERCISING CONTROL HIGH SEAS EEZ CONTINENTAL SHELF CONTIGUOUS ZONE ARCHIPELAGIC WATERS TERRITORIAL SEA INTERNAL WATER SOEMIARNO/VIII/2006

30 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (7)
Hukum Laut - Konsep berkembang setelah teknologi kapal & pelabuhan Inggris & Belanda mengungguli teknologi perkapalan Spanyol & Portugal - Perubahan orientasi komoditi perdagangan - Res Nulius >< Res Communis - Hugo Grotius  Mare Liberum - John Selden  Mare Clausum - Hugo Grotius  milik neg. pantai sepanjang dpt dikuasai dari darat - John Selden  hak lintas damai - Cornelis van Bijenkerschoek  3 mil garis pantai (con- tour (contour line) saat pasang surut - Juanda  12 mil garis pangkal (base line) SOEMIARNO/VIII/2006

31 REZIM TATA LAUT/PERAIRAN
MENURUT UNCLOS'82 PERAIRAN KEPULAUAN PERAIRAN PEDALAMAN LAUT TERITORIAL LAUT BEBAS ZONA TAMBAHAN ZEE 12 MIL LANDAS CONTTNEN DARATAN 24 MIL 200 S/D 350 MIL SOEMIARNO/VIII/2006

32 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (9) Hak Neg
Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (9) Hak Neg.Lain atas Wil.Neg.Kepulauan Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tak merugikan perdamaian, ketertiban & keamanan. Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yg digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu ke laut lepas/ZEE yg lain. Alur Laut Kepulauan :  Alur yg ditentukan Neg. Kepulauan utk alur laut & jalur penerbangan di atasnya yg cocok digunakan utk kapal & pesawat terbang asing  Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta ka- pal & pesawat terbang, tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan garis sumbu SOEMIARNO/VIII/2006

33 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan (10) Alur Laut Kepulauan Indonesia
SOEMIARNO/VIII/2006

34 INTERNATIONAL AIRSPACE
Wil. Udara Nasional RUANG UDARA BEBAS NATIONAL AIRSPACE INTERNATIONAL AIRSPACE (KEDAULATAN) (YURISDIKSI) Laut Teritorial 12 MIL Zona Tambahan 24 Mil Landas Kontinen 350 ZEE 200 Mil Teritorial Darat SOEMIARNO/VIII/2006

35 ( WILAYAH KEPENTINGAN )
RUANG UDARA DAN ANTARIKSA RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN ) RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG UDARA BEBAS RUANG UDARA BEBAS LAUT TERITORIAL LAUT TERITORIAL ZEE ZT DARATAN DARATAN 12 NM 12 NM 24 NM 24 NM 200 NM 200 NM SOEMIARNO/VIII/2006

36 Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan Geostationary Satellite Orbit (GSO)
- suatu orbit yg berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa - Utk menempatkan satelit komunikasi agar satelit tsb pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi - Ketinggian GSO km Tiga Keunikan GSO : - Ukuran terbatas : tebal + 30 km, lebar + 15 km - Satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timur dgn masa orbit + 24 jam (23 jam, 56 menit, 4 detik) - GSO hanya ada pada padang Khatulistiwa GSO menjadi sumber daya alam terbatas - Panjang Garis Khatulistiwa Indonesia : km, GSO Indonesia : km atau 12,8 % dari kelililing GSO SOEMIARNO/VIII/2006

37 Implenetasi Wawasan Nusantara Dalam Hukum Kewilayahan Hukum Dirgantara
DEKLARASI BOGOTA 1976 12,82% 33.979,07KM GSO Indonesia KM A A Ket: A = Ruang Udara Nasional Indonesia B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain A,B,C, = Atmosfir Bumi D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama) Y = Orbit Geostarioner (GSO) 5.140KM E Y D C B BUMI Y Y SOEMIARNO/VIII/2006

38 Otonomi Daerah (1) Latar Belakang (1)
Sentralisasi : Pemerintah diatur dari pusat Desentralisasi : Pelayanan langsung kepada rakyat Dekonsentrasi : tidak semua tugas2 teknis dapat dilaksanakan Pemda Filosofi  Pemda ada, ada rakyat yang dilayani  Rakyat beri legitimasi Output  Public goods & Public regulation SOEMIARNO/VIII/2006

39 Otonomi Daerah (2) Latar Belakang (2)
Tidak semua pemimpin daerah—termasuk politisi—yang menyadari filosofi tersebut Berusaha memperbesar PAD Pemekaran wilayah Wilayah terisolasi—dari akses nyata & maya—menjadi hinterland Frontier : hinterland di perbatasan dengan negeri jiran SOEMIARNO/VIII/2006

40 Geopolitik & Otonomi Daerah
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEM. PUS & PEM. DAERAH (UU no 33/2004) Pajak Bumi Bangunan PEMERINTAH Pajak Bumi dan Bangunan 10% Perrolehan hak atas tanah & Bangunan 20% PROVINSI Pajak Bumi Bangunan 90% Perolehan hak atas Tanak atas tanah & Bangunan 80% KAB/ KOTA Hak Pemerintah atas PBB dan perolehan Hak atas Tanah Bangunan oleh Pemerintah Pusat dibangikan kepada Kab/ Kota SOEMIARNO/VIII/2006

41 Geopolitik & Otonomi Daerah
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH (UU no 33/2004) Kehutanan Pertambang-an umum Perikanan PEMERINTAH Kehutanan iuran HPH % Provisi Hasil H 20% PROVISI Kehutanan iuran HPH % Provisi Hasil H 16% KAB/ KOTA Kehutanan iuran HPH % Provisi Hasil H 32% Untuk kab/kota lain dalam Provinsi % Pertambangan Umum Land rent 20% Explor & Exploi 20% Land Rent 16% 16% Land Rent 64% 32% Perikanan Pungutan Pengusahaan & Hasil Perikanan Perikanan Jatah daerah dibagikan merata pada setiap Kab/ kota SOEMIARNO/VIII/2006

42 Geopolitik & Otonomi Daerah
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TAMBANG MINYAK & GAS ALAM PEMERINTAH Minyak Bumi 85 % PROVINSI Minyak Bumi 3% KAB/KOTA Minyak Bumi 6% Utk kab/kota lain dlm Provinsi % Gas alam % Gas alam 6% Gas alam % Utk kab/kota lain dlm Provinsi % SOEMIARNO/VIII/2006

43 Wasantara & Otonomi Daerah
Beranda Depan (Daerah Frontier) Ekonomi  kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup Sosial Budaya  kesamaan sub-kultur & kemudahan social security Politik  kepastian hukum  dapat terjadi tuntutan referendum Sunardi ; 175 SOEMIARNO/VIII/2006

44 Dua belas Pulau diperbatasan
P. RONDO N E P. BERHALA N E P. NIPAH N E P. SEKATUNG N E P. MIANGAS N E P. MARORE N E JAKARTA P. BRAS N E P. FANI N E P. FANILDO N E P. DANA II S E P. DANA I S E P. BATEK S E SOEMIARNO/VIII/2006

45 P. SEBATIK MALAYSIA INDONESIA Paralel 40 10’ LU (WGS84)
SOEMIARNO/VIII/2006

46 PULAU RONDO PULAU SEKATUNG SOEMIARNO/VIII/2006

47 P. RONDO SOEMIARNO/VIII/2006

48 P. BERHALA SOEMIARNO/VIII/2006

49 P. NIPA N E SOEMIARNO/VIII/2006

50 CITRA SATELIT PULAU NIPA
(Sebelum reklamasi) “KOLAM” index SOEMIARNO/VIII/2006

51 SOEMIARNO/VIII/2006

52 SOEMIARNO/VIII/2006

53 PULAU NIPA SOEMIARNO/VIII/2006

54 12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA TETANGGA
No NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN 1 P. RONDO Kab. Sabang NAD Tdk ada Penduduk Penjaga Mercusuar India Illegal Fishing 2 P.BERHALA Kab. Serdang Bedagai SumUt Tak ada Penduduk Luas: ± 2,5 km² Malaysia 3 P. SEKATUNG Kab. Natuna Kepulauan Riau Luas: ± 0,3 km² Vietnam 4 P. NIPAH Kota Batam Riau Tdk ada penduduk Luas: ± 60 ha, 80% karang, 20% pasir Singapura Tenggelam Pelayaran International 5 P.MANORE Kab. Sangihe Sulawesi Utara Penduduk ± 640 jw Luas: ± 214,49 km² Filipina Check Point Border Crossing 6 P. MIANGAS Kab. Talaud Pend ± 678 jiwa. Luas: ± 3,15 km² Ada Listrik dr Filipina 48 mil dr Kec. 145 mil Penyeludupan Terorisme Mata Uang Peso SOEMIARNO/VIII/2006

55 RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA
12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN 7 P. MARAMPIT Kab. Talaud Sulawesi Utara Penduduk jiwa Luas : + 12 km² Filipina Belum ada sarana Illegal Fishing Effective Occupation 8 P. FANI Kab. Raja Ampat Papua Ada penduduk Luas : + 9km² Palau 220 km² dari Sorong 35 jam pelayaran 9 P. FANILDO Kab. Biak Numfar Tak ada penduduk Luas : + 9 km² 280 km dari Kabupaten 10 P. BRAS Kab. Biak Numfor Penduduk + 50 jiwa Luas : km Republik Palau Jarak dari Kab 280 km dari P. Supriori 240 km 11 P. DANA Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak Ada Penduduk Dari P. Rote 4 km Dari Kupang 120 km Australia Pintu masuk ALKI III 12 P. BATEK Tak ada Penduduk Luas : + 25 ha Tempat Penyu bertelur Migrasi Lumba-lumba Timor Leste Sebelah Utara ALKI III SOEMIARNO/VIII/2006

56 KETERSEBARAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
INDONESIA NEGARA TETANGGA NAD 6 India Sumut 3 Malaysia 17 Kep Riau 20 Singapura 4 Sumbar 2 Vietnam Bengkulu Filipina 11 Lampung 1 Australia 27 Banten Timor Leste Jabar Palau 7 Jateng Papua Niugini Jatim Thailand 9 NTB NTT 5 Kaltim Sulteng Sulut Maluku Utara Maluku 18 Papua SOEMIARNO/VIII/2006

57 GEOPOLITIK INDONESIA SOEMIARNO/VIII/2006

58 Wasantara & Otonomi Daerah
Penataan Ruang (filosofi yg mendasari) Pemanfaatan ruang utk kepentingan semua orang secara terpadu, efektif, efisien, serasi, selaras, & berkelanjutan Keterbukaan, persamaan, keadilan & perlindungan hukum SOEMIARNO/VIII/2006

59 Wasantara & Otonomi Daerah
Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW harus melalui Perda Standarisasi penataan RTRW  selama ini mengacu pada negara kontinen Pengaturan wilayah pantai kurang jelas (belum ada marine cadastre) Kerusakan lingkungan tidak terhindar SOEMIARNO/VIII/2006

60 Wasantara & Otonomi Daerah (Marine cadastre)
Banyak pulau yg belum bernama Dokumentasi nasional Pendaftaran ke PBB Kasus Sipadan-Legitan jangan terjadi lagi Pembagian wilayah akan lebih akurat Jangan sampai kita merasa kehilangan tetapi tidak tahu apa yang hilang SOEMIARNO/VIII/2006

61 Geopolitik Negara ASEAN & Australia
Negara (kecil & maju) cenderung menerapkan teori Ratzel & Haushoffer Malaysia : membangun daerah perbatasan lebih baik dari negara tetangga, silent occupation Singapura : upaya reklamasi pantai & jasa per- ekonomian dunia Filipina : pengaruh sosial, budaya dan ekonomi, silent occupation Palau : silent occupation Papua Nugini : pengaruh sosial, sosial dan eko-nomi Australia : Australian Maritime Indentification Zone Timor Leste : tidak mustahil meniru Malaysia SOEMIARNO/VIII/2006

62 KONDISI SINGAPURA PASCA REKLAMASI
Reklamasi menjadikan daratan Singapura maju sekitar 12 km dari original coast line tahun 1973 KONDISI SINGAPURA PASCA REKLAMASI SEGMEN BARAT, MEI 2006 index SOEMIARNO/VIII/2006

63 Peta AMIZ (dari Kompas)
SOEMIARNO/VIII/2006

64 Perkembangan Geopolitik & Geostrategi Negara Maju
Q.Wright : dunia menyempit, percepatan jalan sejarah memicu dunia tanpa batas. Q.Wright : Kebangkitan demokrasi perang fisik di NSB. Benturan budaya : sembilan peradaban saling berha-dapan. NM : berdalih perangi terorisme internasional Teknologi informatika merupakan “imperialisme” baru (tidak melalui perang fisik). Wright, 1941 : 5 s/d 8 Huntington, 1996 : 100 SOEMIARNO/VIII/2006

65 UPAYA MENGHADAPI GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI NEGARA JIRAN
Armada angkutan laut negara besar Negara besar tetap ingin berperan dalam era globalisasi ALKI tidak perlu ditambah (permintaan IMO sebaiknya tidak disetujui) ALKI diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim Masyarakat maritim proaktif mengawasi Konflik daerah banyak terjadi di tempat yang dilalui ALKI SOEMIARNO/VIII/2006

66 UPAYA MENGHADAPI GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI NEGARA JIRAN
Amerika Serikat & Rusia (sebelum pecah) Negara-negara ini semula menentang konsep negara Nusantara Usul/meminta ALKI diperbanyak  negara nusantara menjadi terbuka Pengupayaan Inner water menjadi high seas tetap ditolak (memudahkan gerakan AL neg. adidaya) SOEMIARNO/VIII/2006

67 PERENUNGAN MENGHADAPI MASA DEPAN
Tidak terbuai slogan “bangsa serumpun”, “sesama Muslim”, “solidaritas ASEAN” Slogan “bangsa serumpun” hanya dipakai untuk memantapkan konsep ketahanan regional Mensosialisasikan makna “tanah air”, Nusantara, Benua Maritim Indonesia. Mendorong generasi muda “cinta laut” & ikut mengelola laut SOEMIARNO/VIII/2006

68 PERENUNGAN MENGHADAPI MASA DEPAN
Pengisian dan pembinaan pulau-pulau tidak berpenghuni, terutama di daerah perbatasan dengan lebih intensif. Pembangunan desa pantai dipercepat untuk mewujudkan Benua Maritim Indonesia Pulau dibina, tidak ditelantarkan, bahkan untuk tempat sampah B-3 dari LN Meninjau kembali UU no 32/2004 khusus ps 18 Pembagian dan pemberian kewenangan kepada wilayah tidak mengarah ke “etnik sentris  cegah The Ottoman Heritage jilid II SOEMIARNO/VIII/2006

69 PERENUNGAN MENGHADAPI MASA DEPAN
Konsep RTRW yang meliputi tanah & laut pedalaman disusun dgn lugas dan tepat Super power menghendaki kita lebih terbuka Membangun kekuatan armada laut (TNI, niaga, perikanan, industri, prasarana maritim) Meningkatkan kemampuan nelayan agar tidak tersesat dan mampu membaca peta SOEMIARNO/VIII/2006

70 HARAPAN Menyadarkan anak didik dan masyarakat pentingnya pengetahuan geopolitik Geopolitik untuk membangkitkan semangat cinta tanah air Semangat cinta tanah air akan membangkitkan karakter nasional Karakter nasional, salah satu elemen kekuatan nasional SOEMIARNO/VIII/2006

71 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Tetangga
Mengadapi ASEAN & Australia - Waspadai “silent occupation” - Pemantapan & pembinaan kekuatan maritim - AMIZ  kita harus inventarisasi pulau2 - Waspadai “Five Power Defence Arrangement” - Kunjungan Presiden/Wapres ke perbatasan sangat perlu SOEMIARNO/VIII/2006

72 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Besar
Menghadapi negara yang berkepentingan dengan perikanan Meningkatkan kemampuan nelayan (nelayan pantai  nelayan laut) Pembangunan desa pantai Nelayan menjadi monitor terhadap penggang- gu negara kita thd : pencurian ikan, pence- maran lingkungan, perusakan alat navigasi SOEMIARNO/VIII/2006

73 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Besar
Armada angkutan laut negara besar Negara besar tetap ingin berperan dalam era globalisasi ALKI tidak perlu ditambah (permintaan IMO sebaiknya tidak disetujui) ALKI diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim Masyarakat maritim proaktif mengawasi Konflik daerah banyak terjadi di tempat yang dilalui ALKI SOEMIARNO/VIII/2006

74 Upaya Menghadapi Geopolitik & Geostrategi Negara Jiran
Amerika Serikat & Rusia (sebelum pecah) Negara-negara ini semula menentang konsep negara Nusantara Usul/meminta ALKI diperbanyak  negara nusantara menjadi terbuka Pengupayaan Inner water menjadi high seas tetap ditolak (memudahkan gerakan AL neg. adidaya) SOEMIARNO/VIII/2006

75 Perenungan Menghadapi Masa Depan
Konsep RTRW yg meliputi tanah & laut pedalaman disusun dgn lugas dan tepat Super power menghendaki kita lebih terbuka Membangun kekuatan armada laut (TNI, niaga, perikanan, industri, prasarana maritim) Meningkatkan kemampuan nelayan agar tidak tersesat dan mampu membaca peta SOEMIARNO/VIII/2006

76 UU no. 6/1996 ttg Perairan Indonesia
Naskah Rujukan UU no. 6/1996 ttg Perairan Indonesia UU no.23/1996 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup UU no.32/2004 ttg Pemerintahan Daerah UU no.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Anta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Anderson, Benedict Imagined Communities. Yogyakarta : Insist Basrie, Chaidir, Drs, MSi, 1995, Wawasan Nusantara, Serpong : LIH ITI Ditjen Dikti, Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Dik Kewarganegaraan. Jakarta : Ditjen Dikti Dep Dik Nas Djalal, Hasjim. 1995, Indonesia and the Law of the Sea, Jakarta : CSIS Hardjasumantri, Kusnadi, 1989,Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta : UGM Pres Huntington, Samuel P.,1996, The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order. London : Touchtone Kusumatmadja, Prof. DR. Mochtar, SH, LLM.,2003, Konsepsi Hukum Negara Nusan- tara Pada Konferensi Hukum Laut III, Bandung : Alumni Roberts, J.M., 2002, The New Pinguin History of the World, London, UK : Pimguin Sekretariat Negara RI, TT, Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan Penyusunan UUD 45. Jakarta : Setneg RI Soemiarno, S, 2005, Ambalat dan Konflik Kepentingan (naskah Seminar), Semarang : UNNES Sunardi, RM, 2004, Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keu- tuhan NKRI. Jakarta : PT Kuaternita Adidarma Wright, Quincy, 1942, Study of War. Chicago Ill. : The University of Chicago Press Zen, M.T., 2005, System Pertahanan Untuk Ketahanan Nasional,(naskah pertemuan Menhan dgn Forum Rektor, Jakarta, Dep Han. SOEMIARNO/VIII/2006