PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT

Presentasi berjudul: "PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT"— Transcript presentasi:

1 PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2) Budi Widayanto, MSi Eko Murdiyanto, MSi

2 Lingkup Pemberdayaan Masyarakat
Lippit (1961) 7 Lingkup a. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaan nya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Jurusan Sosial EKonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yogykakarta

3 b. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politis. Termasuk juga menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya. c. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatip pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal maupun kondisi eklsternal yang dihadapi.

4 d. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya.
e. Melakukan pengujian dan demonstrasi, kegiatan uji-coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya Dan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatip yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korbanan yang terkecil.

5 f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam
g. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas. Yaitu dengan pemberian kesempatan kepada kelompok grassroot untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (voice and choice) dan penguatan kapasitas individu, kelembagaan-lokal, masyarakat, serta pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja.

6 Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat
Penerima manfaat (beneficiaries) adalah istilah yang digunakan oleh Mardikanto (1996) untuk mengganti sasaran atau obyek pemberdayaan masyarakat

7 Penerima manfaat-utama: petani dan keluarganya.
Penerima manfaat -penentu: birokrasi pemerintah yang memegang otoritas penentu kebijakan pembangunan. Penerima manfaat-pendukung : pelaku bisnis (produsen sarana dan peralatan produksi, penyedia kredit usahatani, pedagang/penyalur sarana dan peralatan pertanian, pengolah dan pemasar produk perta-nian), peneliti, aktivis organisasi profesi, LSM, media masa, pers, budayawan, dll.

8 Implikasi perubahan istilah:
1) Penghayatan setiap insan pemberdaya terhadap pendekatan, strategi, dan metoda yang partisipatip, yang membawa konsekuensi terhadap perubahan perilaku penyuluh untuk lebih menghargai masyarakat sebagai mitra-kerja dan bukannya terus menerus menempatkannya sebagai obyek kegiatan/bisnis mereka.

9 2) Perubahan kegiatan pemberdayaan tidak lagi diarahkan terpusat kepada petani dan keluarganya, tetapi juga terhadap masyarakat pertanian yang lain sebagai stakeholders pembangunan pertanian termasuk para penentu kebijakan pembangunan. 3) Pentingnya beragam bentuk kegiatan penmberdayaan masyarakat yang tidak hanya ditujukan bagi petani dan keluarga-nya, seperti: pertemuan ilmiah dengan kalangan akademisi di perguruan tinggi, sekolah lapang bersama para peneliti, temu-usaha dengan para pelaku bisnis pertanian, pameran dan demonstrasi (cara dan hasil).

10 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam.

11 Bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas (bottom-up). Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

12 Mengapa Bottom-up? Pendekatan ini mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Pendekatan ini memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain pendekatan ini menampatkan manusia sebagai subyek.

13 Pendekatan ini lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang untuk kepentingan mereka sendiri. Pendekatan ini  memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik.

14 KEKURANGAN: membutuhkan waktu yang lama
belum menemukan bentuknya yang mapan.

15 Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Sunyoto Usman (2003) beberapa strategi yang dapat dipilih dan diterapkan  dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: Strategi 1 : Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Strategi 2 : Program Pembangunan Pedesaan

16 Strategi 1 : Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

17 Strategi 2 : Program Pembangunan Pedesaan
pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani, menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. industrialisasi pedesaan, untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan.

18 pembangunan masyarakat desa terpadu, untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu: pembangunan pertanian dengan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

19 d. Strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara eknomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

20 4 Strategi menurut Nasikun
(1) Strategi pembangunan gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

21 (2) Strategi pembangunan Teknikal – Profesional,
Dalam strategi ini peranan agen –agen pembaharuan yang merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara –cara yang lebih kreatif sehingga hambatan –hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir. Peran agen pembangunan dalam : menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Strategi ini sesuai dengan Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat,

22 (3) Strategi Konflik, yang menaruh tekanan perhatian pada perubahan oraganisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat. (4) Strategi pembelotan kultural. menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi. Strategi ini merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

23 MODEL PERENCANAAN Perencanaan Teknokrat/ Top down
Model Perencanaan Rasional Komprehensif (Rational Comprehensive Planning): menekankan pada kemampuan akal pikiran dlm memecahkan problem yang berkembang dan terjadi dalam masyarakat melalui pendekatan ilmiah dalam analisisnya secara multi-disiplin. Contoh : Penyusunan Dokumen Tata Ruang Wilayah. Model Perencanaan Induk (Master Planning) Hampir sama dengan (a) tetapi dilakukan secara satu disiplin, misal arsitektur. Contoh : Penyusunan Dokumen bangunan bendung air. Jurusan Sosial EKonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yogykakarta

24 c. Model Perencanaan Strategis (Strategic Planning) : umumnya dipakai dalam organisasi yang bersifat publik karena diperlukan untuk merencanakan perusahaan secara efektif dalam mengelola masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Contoh : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). d. Model Perencanaan Incremental: didominasi oleh proses lobi-lobi politik yang sempit, tidak menggunakan pendekatan ilmiah (rasional) dalam aktifitasnya. Contoh : perencanaan dalam penentuan plafon belanja kota/daerah dengan mengestimasi bahwa kenaikan anggaran belanja berkisar 10 persen pada tahun perhitungan, Jurusan Sosial EKonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yogykakarta

25 2. Perencanaan Bottom up Perencanaan dari bawah, Model musyawarah, mulai dari MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), MUSRENBANGCAM (Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan), MUSRENBANGKAB (Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten). Jurusan Sosial EKonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yogykakarta

26 3. Perencanaan Partisipatif
a. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) : menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan (penyelesaian masalah) mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah sampai penentuan skala prioritas. Teknik PRA antara lain: (1) Secondary Data Review (SDR)- Tinjau Data Sekuder; (2) Direct Observation-Observasi Langsung; (3) Semi-Structured Interviewing (SSI)-Wawancara Semi Tersruktur; (4) Focus Group Discussion (FGD)-Diskusi Kelompok Terfokus; (5) Preference Ranking and Scoring; (6) Direct Matrix Ranking; (7) Peringkat Kesejahteraan; (8) Pemetaan Sosial; (9) Transek (Penelusuran); (10) Kalender Musim; (11) Alur Sejarah; (12) Analisa Mata Pencaharian; (13) Diagram Venn; (14) Kecenderungan dan Perubahan. Jurusan Sosial EKonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yogykakarta

27 b. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)
Pengumpulan informasi dari pihak luar (outsider), kemudian data dibawa pergi, dianalisa dan peneliti tersebut membuat perencanaan tanpa menyertakan masyarakat. RRA lebih bersifat “penggalian informasi”, sedangkan PRA dilaksanakan bersama-sama masyarakat, mulai dari pengumpulan informasi, analisa, sampai perencanaan program. Jurusan Sosial EKonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yogykakarta

28 c. Metode Kaji-Tindak Partisipatif
Esensinya menunjuk pada metodologi Participatory Learning and Action atau belajar dari bertindak secara partisipatif; belajar dan bertindak bersama, aksi refleksi partisipatif. Penggunaan istilah PLA dimaksudkan untuk menekankan pengertian partisipatif pada proses belajar bersama masyarakat untuk pengembangan. Kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambatan dan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Jurusan Sosial EKonomi (Agribisnis) UPN "Veteran" Yogykakarta

29 Sampai Jumpa