Pendidikan.

Presentasi berjudul: "Pendidikan."— Transcript presentasi:

1 Pendidikan

2 Outline Alasan Pemerintah Terlibat Dalam Pendidikan
Peran Pemerintah dalam sistem Pendidikan Gambaran penerapan program pemerintah dalam pendidikan Mengukur Manfaat Pendidikan

3 Education Pendidikan menjadi topik yg selalu hangat untuk diperdebatkan dalam area kebijakan publik. Pendidikan merupakan bagian besar dalam belanja pemerintah. Amerika Serikat membelanjakan dana di bidang pendidikan paling besar dibanding negara lain (lebih dari 30% dari budget-nya) …Namun secara kualitas hasil skor tes standar masih tertinggal di banding negara lain

4 Education

5 Alasan keterlibatan pemerintah dalam Pendidikan
Terdapat sejumlah manfaat publik (eksternalitas positif) dari pendidikan yang dapat menjadi alasan mengapa pemerintah perlu terlibat: Productivity Masyarakat mendapat manfaat dari peningkatan standar kehidupan sebagai akibat dari peningkatan produktivitas. Citizenship Pendidikan menjadikan warga lebih pintar dan menjadi pemilih aktif, meningkatkan kualitas proses demokrasi.

6 Alasan keterlibatan pemerintah dalam Pendidikan
Educational credit market failure: kegagalan/ketidakmampuan pasar untuk menyediakan pinjaman yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat membiayai pendidikan. Tanpa pendidikan publik, banyak keluarga yang harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya. Pasar tersebut tidak berfungsi dengan baik.

7 Alasan keterlibatan pemerintah dalam Pendidikan
Failure to maximize family utility Orang tua tidak memilih jenis/tingkat pendidikan yang sesuai untuk anaknya. Redistribution Selama pendidikan adalah barang normal, masyarakat berpenghasilan tinggi akan membeli pendidikan lebih banyak (mahal). Penyediaan sekolah publik memberikan level of playing field (mendorong income mobility)

8 Free Public Education and Crowding Out
Penyediaan pendidikan (terutama pendidikan dasar didominasi oleh pendidikan publik (sekolah negeri) yang diberikan secara gratis 90% siswa di AS bersekolah di sekolah negeri (yg gratis) dibanding siswa yg sekolah di sekolah swasta Hal ini diakibatkan oleh sistem pendidikan yg menyebabkan crowding out dari penyediaan pendidikan oleh swasta. Tanpa adanya free public schools, orang tua akan menyekolahkan anaknya di sekolah yg mahal dan berkualitas tinggi. Dengan adanya free public schools, orang tua dapat menurunkan kualitas pendidikan untuk anaknya dengan kompensasi tambahan porsi anggaran untuk belanja lain yg lebih besar

9 Free Public Education and Crowding Out
Other goods spending EF G2 C A G1 X D G3 Y G4 Z E1 EF E2 E3 Education spending B

10 Solving the Crowd-Out Problem: Vouchers
Satu solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah crowd-out di bidang pendidikan adalah educational vouchers (kupon pendidikan) Educational vouchers: sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah bagi keluarga yg memiliki anak usia sekolah, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk menbiayai pendidikan baik di negeri atau swasta Sistem pemberian Voucher tsb memberikan keadilan baik bagi sekolah swasta maupun sekolah negeri. Penerapan BOS di Indonesia merupakan salah satu bentuk educational vouchers

11 Solving the Crowd-Out Problem: Vouchers
Other goods spending EF G2 C A G1 X1 Y2 G5 Z2 G6 G3 Y1 G4 Z1 E1 EF E2 E4 E3 E5 B Education spending EF

12 Solving the Crowd-Out Problem: Vouchers
2 alasan penerapan Voucher pendidikan: Consumer sovereignty Vouchers memungkinkan individu untuk memilih pilihan pendidikan sesuai seleranya. Competition Vouchers memungkinkan pasar pendidikan menerima manfaat dari tekanan kompetitif yg menjadikan mekanisme pasar berjalan efisien. Terjadi mekanisme Tiebout (sekolah menghadapi ancaman ditinggalkan oleh siswa jika inefisien)

13 Problems with Educational Vouchers
Adapun kritik atas kebijakan vouchers. Excess specialization Dengan fokus pada segmen pasar tertentu, sekolah menjadi kurang fokus pada elemen dasar pendidikan. Banyak sekolah di tingkat dasar fokus pada aspek tertentu guna memenuhi permintaan pasar sehingga elemen dasar (membaca, menulis, matematika) kurang terpenuhi

14 Problems with Educational Vouchers
Vouchers will lead to segregation Terdapat potensi menimbulkan kembali pembeda-bedaan berdasarkan berbagai dimensi, seperti ras, tingkat pendapatan, atau kemampuan anak. Vouchers are an inefficient and inequitable use of public resources Dengan penerapan vouchers, total biaya sektor publik u/ pendidikan meningkat, karena pemerintah berkontribusi u/ biaya sekolah swasta yang sudah menjadi tanggungan keluarga yg memilih sekolah di swasta. The education market may not be competitive Pasar penyediaan pendidikan lebih dekat digambarkan sebagai model natural monopoly, dimana tingkat efisien yang dicapai dengan hanya penyedia tunggal Sekolah dianggap ‘too big to fail’ sehingga tidak ada insentif u/ bersaing

15 Problems with Educational Vouchers
The costs of special education Special education: Program khusus untuk memberikan pendidikan bagi anak yg cacat. Setiap anak mendapatkan voucher pendidikan yang sama senilai biaya pendidikan rata-rata pada kelasnya, namun tingkatan biaya pendidikan anak tidak semuanya sama. Siswa dengan kebutuhan khusus perlu biaya sekitar 2 kali lebih banyak dibanding siswa biasa

16 Praktik di AS: mengestimasi dampak dari penerapan program Voucher
Secara umum, akan sulit untuk membandingkan perbedaan dampak/hasil dari pihak yg memnggunakan dan yang tidak memnggunakan voucher. Hasil kajian atas penerapan program ini masih sangat beragam Beberapa kajian menunjukkan bahwa program voucher dapat meningkatkan kualitas pendidikan meningkatkan hasil tes 1-2% (Rouse, 1998) menyelesaikan kelas 8, dengan skor lebih tinggi di ujian terstandar (Angrist et al., 2002)

17 Pengalaman Penerapan Pilihan Sekolah Negeri
Beberapa area tidak menerapkan vouchers untuk sekolah swasta namun siswa diberikan pilihan diantara public schools. Hal ini menyebabkan sekolah terbaik oversubscribe sehingga untuk pengalokasian dilakukan pengundian Hasil keluaran program tersebut juga masih beragam, tergantung pada perbedaan kualitas dari sekolah2 negeri tersebut Program lain yg dilakukan sejalan dengan kebebasan memilih sekolah negeri, antara lain: Magnet schools: Sekolah negeri yg khusus di bangun untuk menarik siswa berprestasi atau siswa dgn minat pada subjek tertentu. Charter schools: sekolah yg dibiayai dengan dana publik namun biasanya tidak dibawah pembinaan dinas pendidikan setempat (local school boards) atau tidak harus mengikuti aturan2 sekolah negeri pada umumnya. Hasil studi banyak menemukan bahwa pola charter school efektif untuk meningkatkan prestasi siswa

18 Pengalaman dengan Insentif untuk sekolah negeri
Amerika Serikat pernah menerapkan banyak program yang membuat sekolah bertanggung jawab atas prestasi siswanya. Akuntabilitas tsb mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas. Banyak aturan negara bagian dan No Child Left Behind Act yang ditetapkan tahun 2001, memberikan standar pengukuran akuntabilitas sekolah. Aturan2 tsb dapat meningkatkan nilai matematika namun tidak jelas dampaknyaterhadap kemampuan membaca

19 Pengalaman dengan Insentif untuk sekolah negeri
Di sisi lain, standar pengukuran akuntabilitas sekolah berdampak pada hal berikut: Mendorong untuk “mengajar materi ujian” yang memungkinkan nilai ujian naik tanpa perlu memahami konsep. Sekolah dapat memanipulasi hasil ujian dan kondisi ujian guna meningkatkan hasil. Mendorong sekolah atau guru untuk berbuat curang.

20 Hasil kajian dari program2 tersebut beragam (mix)…
Kesimpulan program Vouchers dan Pilihan Sekolah Negeri Hasil kajian dari program2 tersebut beragam (mix)… Namun secara umum menunjukkan bahwa pemanfaatan pilihan sekolah negeri (terutama melalui charter school) serta penggunaan vouchers dapat meningkatkan mutu pendidikan. Namun, penggunaan sistem voucher juga menimbulkan permasalahan serius, meningkatkan kesenjangan kemampuan siswa. Siswa yg tertinggal semakin tertinggal sementara siswa yg memiliki motivasi tinggi mendapat pendidikan yg lebih baik Hal yg mutlak diperlukan adalah jaminan akses bagi setiap siswa untuk memperoleh pendidikan

21 Mengukur Tingkat Manfaat (return) dari Pendidikan
Mengukur biaya pendidikan reltif bisa & mudah dilakukan, namun mengukur manfaat dari pendidikan merupakan hal yg sangat sulit,meskipun penting. Returns to education: manfaat yg didapatkan masyarakat ketika para siswa dapat bersekolah dengan lingkungan yg berkualitas. Pendidikan yg lebih tinggi secara umum menyebabkan ybs mendapatkan upah yg lebih tinggi Beberapa kajian menunjukkan stiap tambahan tahun sekolah akan meningkatkan upah/gaji 7−10%. Meski demikian, interpretasi korelasi pendidikan- produktivitas/gaji masih dianggap kontroversial

22 Dampak Pendidikan pada Tingkat Produktivitas
Terdapat 2 interpretasi atas korelasi pendidikan- produktivitas: Education as human capital accumulation Human capital: kumpulan keahlian seseorang yang dapat meningkat dengan pendidikan lanjutan. Education as a screening device Screening: suatu model yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak meningkatkan kemampuan namun hanya menjadi media untuk membedakan antara individu yg memiliki kemampuan tinggi dan rendah.

23 Dampak Pendidikan pada Tingkat Produktivitas
Policy implications Human capital: Pemerintah perlu mendukung pendidikan guna meningkatkan produktivitas. Screening: Pendidikan tidak meningkatkan produktivitas sehingga tidak perlu disupport dengan dana yg besar. Differentiating the theories Pada umumnya, returns to education mencerminkan akumulasi human capital. Bentuk screening ditunjukkan pada tingkat pendidikan yg lebih tinggi

24 Dampak Tingkat Pendidikan pada aspek lain
Tingkat pendidikan yg lebih baik… Partisipasi politik lebih aktif Lebih sedikit melakukan pelanggaran Memiliki tingkat kesehatan dan kesehatan anak yg lebih baik Memiliki anak yg tingkat pendidikannya lebih baik Memiliki teman kerja yang lebih produktif

25 Bagaimana dengan Indonesia..?
Undang-undang Sisdiknas (UU no. 20/2003) telah mensyaratkan belanja di sektor pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja sejak tahun 2010, secara konsisten belanja pendidikan lebih dari 20 persen total belanja negara. Pada APBN-P 2015, anggaran pendidikan telah mencapai Rp408,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp154,4 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan Rp254,2 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah

26 Kondisi SDM Indonesia 70 persen tenaga kerja Indonesia di sektor manufaktur berpendidikan maksimal SMA kualitas SDM kita juga tercermin dari rata-rata lamanya sekolah penduduk berusia di atas 15 tahun yang baru mencapai 8,01 pada tahun 2012 Tingkat produktifitas yang sering kali diukur dengan menggunakan nilai PDB per tenaga kerja relatif masih tertinggal dibandingkan dengan negara- negara tetangga di Kawasan ASEAN pada tahun 2012, nilai PDB per tenaga kerja Indonesia hanya sebesar USD11.461, jauh di bawah Singapura (USD49.719), Malaysia (USD24.857) dan Thailand (USD16.764) (World Bank)

27 Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran

28 Prioritas Pembangunan di bidang Pendidikan Indonesia
Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan melalui peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan fasilitas pendidikan. Beberapa program yang dilakukan Pemerintah, antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu yang berprestasi, rehabilitasi fasilitas sekolah yang rusak, dan Endowment fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk jaminan keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya. Program prioritas tsb juga didukung oleh penyediaan dana tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi guru peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan optimalisasi upaya pengembangan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran

29 Pertanyaan yang terbersit dari penerapan kebijakan porsi anggaran 20% tsb?
Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan? Dimana capaian skor kualitas pendidikan Indonesia?

30 Keterlibatan Pemerintah dalam Pendidikan Tinggi
Secara umum, bahasan awal mendiskusikan pendidikan dasar dan menengah. Faktanya, sekitar 40% pengeluaran adalah untuk pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di AS dianggap suatu kesuksesan 3 sumber pembiayaan pemerintah: $234 milyar dari pembiayaan pemerintah negara bagian dan kota $18 milyar dari Pell grants $12.3 milyar dari pengurangan pajak

31 Current Government Role
State provision The primary form of government financing of higher education is direct provision of higher education through locally and state-supported colleges and universities. Pell Grants The Pell Grant program is a subsidy to higher education administered by the federal government that provides grants to low-income families to pay for their educational expenditures.

32 Loans Pemerintah pusat juga menyediakan pinjaman (student loan). Direct student loans: pinjaman yg diberikan langsung oleh the Department of Education. Guaranteed student loans: pinjaman yang diambil dari bank swasta dimana bank tersebut mendapatkan jaminan pengembalian dari pemerintah. Subsidi Means-tested : Suku bunga yg rendah Penundaan pembayaran pinjaman hingga ybs lulus

33 Tax Relief Bantuan lain yg diberikan pemerintah adalah rangkaian pembebasan pajak bagi mahasiswa dan keluarganya. Tax credits untuk keluarga yg memiliki anak kuliah Alternatifnya, pengurangan biaya pendidikan Pengurangan pajak ini mengurangi penerimaan pemerintah hingga mencapai $12 milyar per tahun.

34 Menyelesaikan Bentuk kegagalan pasar di tingkat pendidikan tinggi
Motivasi pemerintah dalam mengintervensi pendidikan di tingkat pendidikan tinggi bukan terkait eksternalitas positif namun lebih kepada upaya memperbaiki kegagalan pasar, khususnya credit market for student loans. Dengan pengalokasian pinjaman siswa, semakin banyak keluarga siswa yg mampu membiayai pendidikannya, & pemerintah dapat meningkatkan efisiensi.

35 Kesimpulan Pemerintah di berbagai negara mengalokasikan anggaran yg besar untuk pendidikan. Tingakt optimal dari intervensi pemerintah atas pendidikan bergantung pada tingkat kegagalan padar dari penyediaan swasta dan memperhatikan manfaat (return) dari pendidikan yang telah didapat masyarakat.