KONSEP MUTU DAN PENGANTAR AKREDITASI PUSKESMAS DAN FKTP

Presentasi berjudul: "KONSEP MUTU DAN PENGANTAR AKREDITASI PUSKESMAS DAN FKTP"— Transcript presentasi:

1 KONSEP MUTU DAN PENGANTAR AKREDITASI PUSKESMAS DAN FKTP

2 Tim Fasilitator 1. Nama: dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH
Konsultan manajemen mutu PKMK-FK UGM 2. Nama: dr. Soenoe Juwana MKes, MMR Konsultan, Purna tugas Widyaiswara Bapelkes Salaman 3. Nama: dr. Lina Kurniawati MPH Konsultan, Purna tugas Ka Badan KB & PP Kab Purworejo 4. Nama: Djemingin Pamungkas MKes Jabatan: Konsultan, Purna tugas Widyaiswara BPTPK Provinsi Jawa Tengah

3 Basic Concepts: Client Centered Care Access
Quality – Quality assurance/quality management Safety (pmk 1691/2011) – Risk management

4 Pengertian mutu Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby, 1984) Mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui perbaikan sluruh proses secara berkelanjutan (Zimmerman) Donabedian: Tidak dapat dibuat satu definisi ttg mutu Donabedian mengusulkan definisi sbb: The absolutist definition: the possibility of benefit and harm to health as valued by practitioner, with no attention to cost Defisini absolut: kemungkinan terjadinya manfaat atau cedera terhadap kesehatan sebagaimana dinilai oleh praktisi kesehatan tanpa mempertimbangkan biaya The individualized definition: the patient’s expectations of benefit and/or harm and other undesired consequences Defisini individual: ekspektasi pasien terhadap manfaat dan/atau terjadinya cedera dan konsekuensi yang tidak diharapkan The social definition: the cost of care, the benefit/harm continuum, distribution of health care as valued by the population in general Definisi sosial: biaya pelayanan, manfaat atau cedera yang terjadi sepanjang proses pelayanan, distribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dinilai oleh masyarakat secara umum.

5 Mutu (Kemenkes) Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien (pengguna) sesuai dengan tingkat kepuasan rata- rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan

6 Perspektif mutu Mutu dapat ditinjau dari berbagai perspektif yang berbeda: baik dari perspekstif penerima pelayanan kesehatan, profesi tenaga pelaksana pelayanan kesehatan pengelola program/sarana kesehatan, penyandang dana, pembuat dan pelaksana kebijakan pelayanan kesehatan

7 Manajemen mutu Manajemen Mutu (Quality Management) adalah seluruh aktivitas kegiatan fungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam bentuk: perencanaan mutu (quality planning), kendali mutu (quality control)/jaminan mutu (quality assurance) dan peningkatan mutu (quality improvement) ,serta kendali biaya dalam satu sistem mutu.

8 Dimensi Mutu (WHO) Akses thd pelayanan Keefektifan Efisiensi Keamanan
Kelangsungan layanan Kompetensi tehnis Kenyamanan Hub. Antar manusia

9 Dimensi Mutu (Maxwell)
Access Relevant to need Effectiveness Equity Acceptability Efficiency & Economy

10 Trilogy Juran Quality planning Quality control Quality improvement
Juran menjelaskan bahwa agar pelayanan kita bermutu, maka mutu perlu direncanakan, dikendalikan, dan secara berkelanjutan ditingkatkan atau disempurnakan

11 Standar mutu (Donabedian)
Standar struktur Standar proses Standar outcome Menurut Donabedian: perlu dilakukan standardisasi agar pelayanan yang kita berikan bermutu. Standar meliputi: standar struktur/input, standar proses, dan standar outcome/hasil

12 14 Prinsip Deming 1. Peningkatan mutu merupakan tujuan yang secarakonsisten hendak dicapai 2. Menerapkan filosofi mutu 3. Mengurangi ketergantungan pada pengawasan 4. Hentikan pendapat bahwa “harga membawa nama” 5. Peningkatan yang berkesinambungan sistem pelayanan dan produksi 6. Pendidikan dan pelatihan karyawan 7. Kepemimpinan yang mempunyai komitmen thd mutu 8. Menghilangkan rasa takut dalam iklim kerja 9. Menghilangkan barier antar unit kerja 10. Membatasi slogan 11. Mengurangi penekanan pada angka pencapaian target 12. Menghilangkan hambatan thd kepuasan kerja 13. Merencanakan dan melaksanakan program diklat yang membangun 14. Melaksanakan proses perubahan

13 14 langkah Crosby 1. Komitmen manajerial
2. Pembentukan Kelompok Kerja Mutu 3. Pengukuran 4. Penetapan biaya mutu 5. Kembangkan kesadaran akan mutu 6. Lakukan tindakan koreksi 7. Perencanaan cacat nihil (zero defect) 8. Pendidikan dan pelatihan 9. Penetapan hari bebas cacat (zero defect) 10. Penetapan tujuan yang jelas 11. Hilangkan penyebab terjadinya penyimpangan 12. Penghargaan 13. Pembentukan dewan mutu 14. Lakukan sebagai kegiatan yang berkesinambungan

14 DOING THE RIGHT THINGS RIGHT DOING THE RIGHT THINGS RIGHT BY DEFAULT
EVOLUSI PRINSIP MANAJEMEN DOING THINGS CHEAPER (EFFICIENCY) DOING THE RIGHT THINGS RIGHT DOING THINGS RIGHT DOING THE RIGHT THINGS RIGHT BY DEFAULT DOING THINGS BETTER (QUALITY IMPROVEMENT) DOING THE RIGHT THINGS (EFFECTIVENESS) ABAD 21

15

16 8 Prinsip dasar peningkatan mutu
Pusat perhatian pada pelanggan (client centered) Kepemimpinan Keterlibatan personil Pendekatan proses Pendekatan sistem untuk pengelolaan Peningkatan berkesinambungan Pembuatan keputusan berdasarkan fakta Hubungan saling menguntungkan dengan rekanan

17 Mutu pelayanan puskesmas
SISTEM MANAJEMEN MUTU SISTEM PELAYANAN Sistem Manajemen

18 MASALAH MUTU VARIASI PROSES

19 Penyebab masalah mutu: Variasi Proses
Proses tidak diukur dg baik 1 Proses tidak dimonitor dg baik 2 Proses tidak dikendalikan dg baik 3 Proses tidak dipelihara dg baik 4 Proses tidak disempurnakan 5 Proses tidak didokumentasi dg baik 6

20 Sistem Manajemen Mutu Sistem Manajemen Mutu mengukur memonitor
menyempurnakan mengukur memonitor mengendalikan memelihara Sistem Manajemen Mutu

21 Mutu pelayanan puskesmas
Komitmen Leadership Mengukur Memonitor Mengendalikan Memelihara Menyempurnakan Mendokumentasikan SISTEM PELAYANAN -Struktur -Proses -Outcome SISTEM MANAJEMEN MUTU

22 Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin
Mengukur Indikator Memonitor Mengendalikan Standar/ SPO Memelihara Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin Menyempurnakan CQI: Siklus PDCA

23 KESELAMATAN PASIEN

24 PRIMUM, NON NOCERE FIRST, DO NO HARM
HIPPOCRATES’S TENET ( BC)

25 Pengertian Patient Safety
Keselamatan pasien (patient safety) : reduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam sistem pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui pratik yang terbaik untuk mencapai luaran klinis yang optimum. (The Canadian Patient Safety Dictionary, October 2003)

26 Crisis In Health Care Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009
This figure comes from the Philadelphia Inquirer. Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009 Source – The Philadelphia Inquirer

27 Studi di Amerika 2004 – 2006: Medical Errors Cost U.S. $8.8 Billion, result in 238,337 potentially preventable deaths, according to HealthGrades Study Top-Performing Hospitals have 43 Percent Lower Incidence Rate Compared with Poorest Performers

28 Wayne Jowett, Kehilangan Nyawa Akibat Dokter Salah Suntik ..!
BBC, Kamis, 02 Oktober 2003, 8:22 WIB Wayne meninggal dunia di “Queen’s Medical Center”, Nottingham, Inggris, tepat pukul 8 pagi, setelah obat kemoterapi “Vincristine” yang seharusnya disuntikkan i.v, oleh dokter disuntikkan intrathecal. Yang seharusnya disuntikkan intrathecal adalah cytosine Dr. Feda Mulhem dikenai hukuman 8 bulan penjara atas pembunuhan tak direncanakan --ditambah 10 bulan penjara atas tuduhan lainnya, menyebabkan kematian pada pasien muda, Wayne Jowett. Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

29 Slide: Djasri, Hanevi, 2008

30 nursing care medical care Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

31 Risiko yang mungkin terjadi pada sarana pelayanan kesehatan (McCaffrey & Hagg-Rickert, Risk Management Handbook, pp , 2004) Risiko yang terkait dengan pelayanan pasien Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga klinis Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga kesehatan yang lain Risiko yang terkait dengan sarana dan prasarana Risiko financial Risiko lain (yang lain, misalnya yang terkait dengan penggunaan kendaraan/alat transportasi, misalnya ambulans, vans, sepeda motor dsb) McCaffrey dan Rickert membedakan beberapa risiko yang mungkin terjadi pada sarana kesehatan, kita akan fokus pada patient care related risk, antara lain….slide berikut

32 Risiko pada saat akses ke faskes
Kegagalan melakukan akses Keterlambatan akses Salah menuju/memilih tempat pelayanan

33 Risiko pada saat pendaftaran
Kekeliruan identitas rekam medis Rekam medis tidak ditemukan, dibuatkan rekam medis baru, Kartu identitas tertukar, Rekam medis tertukar

34 Risiko pada saat pengkajian dan penyusunan rencana asuhan
& Penyusunan Rencana asuhan Salah diagnosis Salah baca hasil pem Penunjang Salah interpertasi hasil Salah menyusun rencana terapi

35 Risiko pada Tindakan dan Pemberian obat
Pelaksanaan asuhan tidak sesuai rencana asuhan Kekeliruan dalam melakukan tindakan medik/keperawatan Kekeliruan dalam menyediakan diit Kekeliruan dalam penulisan resep, penyediaan obat, pemberian obat yang tidak perlu, tidak memberikan obat yang diperlukan, peracikan obat, informasi ttg obat, dsb Pemberian pelayanan yang tidak bersih, Pemberian terapi yang tidak dimonitor

36 Risiko pada saat Evaluasi dan tindak lanjut

37 Risiko pada saat kembali ke rumah/masya-rakat

38 Safety of The Facilities of of The Patient of The Health Care Worker
The Envir- onment of The Business Five for Life – Five is Life S1 : Safety for The Patient (no injury, blood-borne diseases, iatrogenic diseases, infections etc) S2 : Safety for The HCW (needle-stick injury) S3 : Safety for The Institution (preventing litigations) S4 : Safety for The Environment (green product/no pollution) S5 : Safety for The Business (sustainability- happy patient, happy HCW, happy shareholder) Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

39 Keselamatan Pasien di Sarana Pelayanan Kesehatan: Upaya upaya yang dirancang untuk: mencegah terjadinya “adverse outcomes/events” (hasil/kejadian yang tidak diharapkan, yang disebaBkan bukan oleh kondisi pasien) sebagai akibat “tindakan yang tidak aman” atau “kondisi laten”

40 Beberapa definisi Adverse event (Kejadian tidak diharapkan=KTD): injury caused by medical management rather than by the underlying condition of the patient Kejadian Tidak Cedera (KTC) Near miss (Kejadian nyaris cedera=KNC): suatu kejadian atau situasi yang sebenarnya dapat menimbulkan kecelakaan, trauma atau penyakit tetapi belum terjadi karena secara kebetulan diketahui atau upaya pencegahan segera dilakukan Kondisi Potensial Cedera (KPC): suatu keadaan yang mempunyai potensi menimbulkan cedera

41 Penyebab terjadinya kejadian tidak diharapkan (KTD=Adverse event)
Tindakan yang tidak aman (unsafe act): Human error: Slips: error sebagai akibat kurang/teralihnya perhatian atau salah persepsi) Lapses: error yang terkait dengan kegagalan memori lupa/tdk ingat) Mistakes: Kesalahan yang terkait dengan proses mental dalam assessment informasi yang tersedia, kesalahan dalam merencanakan asuhan, kesalahan dalam menetapkan tujuan, kesalahan dalam mengambil keputusan klinis Violation (pelanggaran) Sabotage (sabotase) (Reason, 1997)

42 Kondisi laten (latent condition):
Sistem yang kurang tertata yang menjadi predisposisi terjadinya error Sumber daya yang tidak memenuhi persyaratan (Reason, 1997)

43 Multi-Causal Theory “Swiss Cheese” diagram (Reason, 1991)

44 Situasi/kondisi yang memudahkan terjadi medical error
Tekanan waktu Lingkungan kerja yang tidak menentu Beban kerja yang tinggi Menghadapi situasi, alat, kasus yang belum pernah sebelumnya Kesibukan yang tinggi shg kurang istirahat Tuntutan kecepatan dlm menangani kasus setiap saat Petunjuk yang meragukan/tidak tepat Terlalu percaya diri Komunikasi yang tidak memadai Lingkungan kerja dg stress tinggi

45 Error dapat terjadi dalam bentuk tindakan: Melakukan yang semestinya tidak dilakukan (commission) atau Tidak melakukan yang semestinya dilakukan (omission)

46 Proses manajemen risiko
Menetapkan lingkup Manajemen risiko Kajian risiko (risk assessment) Identifikasi risiko Komunikasi dan Konsultasi pd stakeholders Monitoring, audit dan Tinjauan (review) Dukungan internal Analisis risiko Evaluasi risiko tdk ya Tindakan/treatment terhadap risiko

47 Health care regulation (Nihal Hafez, 1997)
Suatu aksi sosial yang dilakukan (oleh pemerintah) untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan fungsi tenaga kesehatan dan/atau organisasi kesehatan

48 Mekanisme regulasi kesehatan
Perijinan (lisensi) Sertifikasi Akreditasi Peraturan Perundangan

49 Akreditasi (sukarela), contoh: akreditasi RS, yan med dasar
Proses Pelaksana Sasaran evaluasi Komponen persyaratan Standard Akreditasi (sukarela), contoh: akreditasi RS, yan med dasar Lembaga yang diakui, biasanya LSM Organisasi atau sebagian fungsi organisasi Kepatuhan pada standar, on-site evaluation, kepatuhan tsb tidak diharuskan oleh hukum Standar maksimal yang dapat dicapai untuk memacu perbaikan mutu yang kontinyu Lisensi (wajib): lisensi tenaga kesehatan, lisensi fasilitas pelayanan Pemerintah atau konsil Individu atau organisasi Bagian dari regulasi untuk menjamin kompetensi minimum Bagian dari regulasi untuk menjamin standar minimal suatu fasilitas pelayanan Standar minimal untuk melindungi pasien, menjamin keamanan, dan meminimalkan resiko Sertifikasi (sukarela/wajib): sertifikasi ATLS, sertifikasi tehnologi kesehatan, sertifikasi berbagai pusat di RS Lembaga yang diberi kewenangan, pemerintah, atau LSM Individu/organisasi Evaluasi persyaratan yang ditetapkan, pendidikan/pelatihan tambahan, dan kompetensi di bidang tertentu Menunjukkan bahwa organisasi mempunyai pelayanan, tehnologi atau kapasitas khusus Standar lembaga (misalnya ISO) untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap spesifikasi rancangan lembaga

50 Definisi Akreditasi ISQua (2001) :Accreditation is a public recognition by a national healthcare accreditation body of the achievement of its accreditation standards by a healthcare organisation, demonstrated through an independent external peer assessment of that organisation’s level of performance in relation to the standards. Akreditasi adalah pengakuan oleh public melalui lembaga akreditasi pelayanan kesehatan nasional pada suatu organisasi pelayanan kesehatan atas tingkat pencapaian terhadap standar akreditasi yang diwujudkan melalui penilaian eksternal oleh peer secara independen thd tingkat kinerja terkait dengan standar tsb.

51 Akreditasi merupakan salah satu BENTUK audit eksternal
untuk menilai sistem pelayanan dan sistem mutu apakah sudah sesuai dengan standar yg ditetapkan

52 Peraturan Perundangan
Penyelenggaraan Pelayanan (Produksi): -mengukur -memonitor -mengendalikan -memelihara -menyempurnakan -mendokumentasikan Peraturan Perundangan Pedoman Acuan Standar Outcome Pelayanan Kepuasan Kebijakan Pedoman Kr.Acuan Prosedur Manual Akreditasi Standar Akreditasi

53 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Definisi: Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

54 UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ; Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes

55 MANFAAT AKREDITASI FKTP
BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP BAGI FKTP : Memberikan keunggulan kompetitif Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas . Meningkatkan pendidikan pada staf Meningkatkan pengelolaan risiko Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja Meningkatkan keamanan dalam bekerja. BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA) Memperkuat kepercayaan masyarakat Adanya Jaminan Kualitas

56 DPM PUSKESMAS AKREDITASI FKTP KLINIK PRATAMA PARIPURNA UTAMA MADYA
DASAR TIDAK TERAKREDITASI KLINIK PRATAMA PARIPURNA MADYA DASAR TIDAK TERAKREDITASI DPM TERAKREDITASI TIDAK TERAKREDITASI PROVINSI SEBAGAI KEPANJANGAN TANGAN PUSAT, BERPERAN TURUT MENSOSIALISASIKAN DAN MENGADVOKASI PEMDA KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI. PROVINSI BERPERAN PULA DALAM MELAKUKAN PEMETAAN WILAYAH SASARAN/TARGET AKREDITASI SEBELUM MELAKUKAN PENETAPAN INDIKATOR CAPAIAN DAERAH DAN RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN AKREDITASI DALAM PENYEDIAAN SDM KOMPETEN, PROVINSI BERPERAN DALAM PENETAPAN TIM AKREDITASI PROVINSI YANG SESUAI DENGAN KRITERIA PADA PEDOMAN AKREDITASI, UNTUK DILATIHKAN SEBAGAI TIM PELATIH BAGI PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI FKTP. OLEH KARENA ITU PROVINSI BERPERAN DALAM MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENDAMPING BAGI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MEMBUTUHKAN PEMBINAAN/PEMBIMBINGAN, PROVINSI DAPAT BERPERAN AKTIF UNTUK HAL HAL YANG DIBUTUHKAN DAERAH. ADIMINISTRASI MANAJEMEN UKM LAYANAN KLINIS (UKP) 776 EP ADIMINISTRASI MANAJEMEN LAYANAN KLINIS 503 EP ADIMINISTRASI MANAJEMEN LAYANAN KLINIS 234 EP

57 Administrasi manajemen
Akreditasi Puskesmas Pelayanan UKP Pelayanan Yang diakreditasi Penyelenggaraan UKM Puskesmas Administrasi manajemen Puskesmas

58 Standar akreditasi puskesmas disusun dalam 9 bab, dengan 776 elemen penilaian (EP):
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EP Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 EP Bab III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 EP Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 EP Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) dengan 101 EP Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM) dengan 29 EP Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EP Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP

59 4 Bab standar akreditasi klinik (TOTAL 503 EP)
Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) : 122 EP Bab II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) : 151 EP Bab III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK): 172 EP Bab IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) : 58 EP

60 Standar akreditasi Praktik Dokter Mandiri (234 EP)
Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Praktik Mandiri (KMPM) dengan 73 EP Bab II Layanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM) dengan 161 EP

61 Bab: Struktur standar Standar: Kriteria : Maksud dan Tujuan:
Elemen Penilaian

62 BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) Standar 1. 1
BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)   Standar 1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas Kebutuhan masyarakat akan pelayanan Puskesmas diidentifikasi dan tercermin dalam Upaya Puskesmas. Peluang untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.   Kriteria Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan.   Maksud dan Tujuan:   Pukesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat. Penilaian kebutuhan masyarakat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan sektor terkait dan kegiatan survei mawas diri, serta memerhatikan data surveilans untuk kemudian dilakukan analisis kesehatan komunitas (community health analysis) yang menjadi bahan untuk penyusunan rencana Puskesmas. Rencana Puskesmas …..dst Elemen Penilaian: 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan. 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lainnya. 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

63 Bab I Persyaratan Umum Klinik Standar
1.1. Persyaratan Pendirian dan Perijinan Klinik Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. Persyaratan Lokasi Kriteria Lokasi pendirian Klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah  Maksud dan Tujuan: Pendirian Klinik perlu memperhatikan tata ruang daerah dan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Analisis yang mempertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategik Klinik atau rencana pembangunan Klinik Elemen Penilaian: 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Klinik yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan 2. Pendirian Klinik mempertimbangkan tata ruang daerah 3. Pendirian Klinik mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan 4. Klinik memiliki perijinan yang berlaku

64 Cara penilaian Tiap pembuktian pada elemen diberikan nilai:
0 = jika belum ada sama sekali atau baru sebagian kecil ada ( 0% – 20 %) 5 = jika sebagian besar sudah dilaksanakan (20 – 79 %) 10 = jika sudah dilaksanakan (80 – 100 %)

65 Skor total untuk tiap kriteria =
jumlah skor semua elemen pada tiap kriteria x 100 % jumlah elemen pd tiap kriteria x 10 Skor total untuk tiap bab= jumlah skor semua elemen pada tiap bab x 100 % jumlah elemen pd tiap bab x 10

66 Pelaksanaan survei Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen eksternal dan internal Telusur: Wawancara: Pimpinan puskesmas Penanggung jawab program Staf puskesmas Lintas sektor Masyarakat Pasien, keluarga pasien Observasi: Pelaksanaan kegiatan Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/records)

67 Kegiatan Pokok bahasan penugasan Waktu Jumlah NS Nama NS Workshop I Standard an instrumen SA, penyusunan dokumen Mei 3 Tjahjono Soenoe Lina II Pembahasan hasil SA dan rencana tindak lanjut Tindak lanjut SA: Kelengkapan dokumen Perbaikan system Juni 2 III Progress tindak lanjut SA Implementasi perbaikan Juli akhir Djemingin Workshop IV Progress perbaikan system dan implementasi Perbaikan sesuai hasil workshop September/Oktober V SA pra akreditasi Perbaikan hasil SA pra akreditasi, persiapan akreditasi Oktober/November

68 Agenda Pembahasan Standar dan Instrumen
Linatih akan dibagi dalam 3 kelas: Kelas A : Manajemen puskesmas (dr. Soenoe J Mkes MMR) Kelas B : Upaya Puskesmas (Djemingin P, Mkes) Kelas C : Pelayanan Klinis (dr. Tjahjono) Pembahasan terinci tiap Bab, Standar, Kriteria, dan Elemen Penilaian (oleh Fasilitator) Penugasan diskusi: Esensi dari tiap Bab Dokumen yang perlu dilihat dalam waktu 2 jam kegiatan survey Butir-butir inti dari tiap Bab Daftar Pertanyaan yang akan digunakan sebagai pemandu pada saat survey

69 Terimakasih !