DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.

Presentasi berjudul: "DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8."— Transcript presentasi:

1 DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8

2 DEMOKRASI: ETIMOLOGIS
DEMOS ~ RAKYAT, CRATOS/CRATEIN ~ PEMERINTAHAN YUNANI ~ DIRECT DEMOCRACY, RAKYAT IKUT SECARA LANGSUNG

3 DEMOKRASI LANGSUNG SULIT
TIDAK ADA TEMPAT MENAMPUNG SELURUH WARGA MUSYAWARAH SULIT DENGAN JUMLAH YANG BANYAK PERSETUJUAN MUFAKAT SULIT DICAPAI MASALAH SEMAKIN KOMPLEKS DAN RUMIT

4 DEMOKRASI LANGSUNG PAHAM DEMOKRASI YANG MENGIKUTSERTAKAN SETIAP WARGA NEGARANYA DALAM PERMUSYAWARATAN UNTUK MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG

5 DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG
PAHAM DEMOKRASI YANG DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERWAKILAN, BIASANYA DILAKSANAKAN MELALUI PEMILIHAN UMUM

6 PENERAPAN DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG
PENDUDUK YANG SELALU BERTAMBAH MASALAH SEMAKIN KOMPLEKS SETIAP WARGA NEGARA PUNYA KESIBUKAN SENDIRI, MASALAH PEMERINTAHAN DISERAHKAN KEPADA ORANG LAIN

7 DEMOKRASI: TERMINOLOGIS
HARRIS SOCHE HENNRY B. MAYO INTERNATIONAL COMMISSION FOR JURIST C.F. STRONG SAMUEL HUNTINGTON ABRAHAM LINCOLN

8 ABRAHAM LINCOLN (1863) GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND
FOR THE PEOLE

9 PRINSIP UTAMA DEMOKRASI
KEBEBASAN/PERSAMAAN FREEDOM/EQUALITY KEDAULATAN RAKYAT PEOPLE’S SOVEREIGNTY

10 DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN
MONARKI TIRANI ARISTOKRASI OLIGARKI DEMOKRASI MOBOKRASI/OKHLOKRASI

11 BENTUK PEMERINTAHAN MODERN
MONARKI: BENTUK PEMERINTAHAN KERAJAAN, DIPIMPIN RAJA, RATU, KAISAR, SULTAN REPUBLIK: BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG PRESIDEN ATAU PERDANA MENTERI

12 DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK
SISTEM POLITIK DEMOKRASI: SISTEM PEMERINTAHAN YANG MENJALANKAN PRINSIP DEMOKRASI SISTEM POLITIK NONDEMOKRASI: SISTEM POLITIK OTORITER, TOTALITER, DIKTATOR, REZIM MILITER, REZIM SATU PARTAI, MONARKI ABSOLUT, KOMUNIS

13 TAHAPAN DEMOKRATISASI
PERGANTIAN DARI PENGUASA NONDEMOKRATIS KE PENGUASA DEMOKRASI PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN TERTIB POLITIK DEMOKRASI KONSOLIDASI DEMOKRASI PRAKTIK DEMOKRASI SEBAGAI BUDAYA POLITIK BERNEGARA

14 LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI
PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ORGANISASI POLITIK LEBIH DARI SATU PARTAI PERS DAN MEDIA MASSA SISTEM PERADILAN YANG BEBAS

15 KRITERIA NEGARA DEMOKRATIS
PEMERINTAHAN DEMOKRATIS YANG BERWUJUD PADA ADANYA INSTITUSI (STRUKTUR) DEMOKRASI MASYARAKAT DEMOKRATIS YANG BERWUJUD PADA ADANYA BUDAYA (KULTUR) DEMOKRASI

16 CIRI DEMOKRATISASI BERLANGSUNG SECARA EVOLUSIONER
PROSES PERUBAHAN SECARA PERSUASIF BUKAN KOERSIF PROSES YANG TIDAK PERNAH SELESAI

17 DEMOKRASI DESA RAPAT MUFAKAT GOTONG ROYONG
HAK MENGADAKAN PROTES BERSAMA HAK MENYINGKIR DARI KEKUASAAN RAJA ABSOLUT

18 DEMOKRASI INDONESIA MODERN (MOH. HATTA)
DEMOKRASI DI BIDANG POLITIK DEMOKRASI DI BIDANG EKONOMI DEMOKRASI DI BIDANG SOSIAL

19 DEMOKRASI PANCASILA KEDAULATAN RAKYAT REPUBLIK
NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM PEMERINTAH YANG KONSTITUSIONAL SISTEM PERWAKILAN PRINSIP MUSYAWARAH PRINSIP KETUHANAN

20 PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
SIDANG BPUPKI: MEI – JULI 1945 PARADIGMA KENEGARAAN SOEPOMO (31 MEI 1945): IDE INTEGRALISTIK BANGSA INDONESIA HATTA PERCAYA BAHWA DEMOKRASI/ KERAKYATAN DAN KEBANGSAAN SANGAT COCOK UNTUK PERGERAKAN MASA DATANG

21 MASA DEMOKRASI DI INDONESIA
MASA REPUBLIK I: MASA DEMOKRASI PARLEMENTER MASA REPUBLIK II: MASA DEMOKRASI TERPIMPIN MASA REPUBLIK III: MASA DEMOKRASI PANCASILA YANG MENINJOLKAN SISTEM PRESIDENSIIL

22 LANDASAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE 4 “MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UUD NEGARA RI YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA RI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT” PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945: “KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN UUD

23 SENDI-SENDI POKOK SISTEM POLITIK DEMOKRASI INDONESIA
IDE KEDAULATAN RAKYAT NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM BENTUK REPUBLIK PEMERINTAHAN BERDASAR KONSTITUSI PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB SISTEM PERWAKILAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

24 KONDISI BAGI KELANCARAN DEMOKRATISASI
PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI BERBASIS KEADILAN KEBUTUHAN DASAR BAGI SURVIVE WARGA NEGARA KEMAPANAN KESATUAN DAN IDENTITAS NASIONAL PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEDEWASAAN, SIKAP TOLERANSI, DAN RASA TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF REZIM YANG TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB PENGAKUAN BERKELANJUTAN DARI NEGARA-NEGARA DEMOKRATIS

25 KONDISI PENDUKUNG PEMBANGUNAN DEMOKRASI
PEMIMPIN TIDAK MENGGUNAKAN KEKERASAN ORGANISASI MESYARAKAT PLURALIS YANG MODERN DAN DINAMIS POTENSI KONFLIK PADA LEVEL YANG MASIH DAPAT DITOLERANSI BUDAYA POLITIK DAN SISTEM KEYAKINAN YANG MENDUKUNG IDE DAN LEMBAGA DEMOKRASI PENGARUH DAN KONTROL NEGARA ASING DAPAT MENGHAMBAT ATAU MENDUKUNG