Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.

Presentasi berjudul: "Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila."— Transcript presentasi:

1 Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.
Rifqi Ridlo Phahlevy

2 Kemampuan akhir Mahasiswa mampu menentukan model pemisahan kekuasaan yang selaras dengan Pancasila (c3)

3 indikator Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan pergeseran konsep pemisahan kekuasaan negara seiring dengan perubahan Konstitusi Indonesia; (c.2) Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat menilai kesesuaian model pemisahan kekuasaan yang saat ini berjalan dengan dasar falsafah negara Pancasila. (c3)

4 kriteria Keruntutan sistematika pergeseran pemisahan kekuasaan di indonesia; Ketepatan penilaian berdasarkan Pancasila.

5 Indonesia sebagai negara kesatuan
Kedaulatan tunggal pada negara Tidak ada negara dalam negara Hierarkhis Kekuasaan terdesentralisasi.

6 Apa yang membedakan antara Government & Governance?
Pengurus ataukah Pemerintah? Siapakah yang dimaksud dengan Pemerintah? Pemerintahan? Pemerintah Pusat? Pemerintah Daerah? Pemerintahan Daerah? Apakah sama? Bandingkan konsep ‘pemerintah-pemerintahan’ antara UUD 1945, UU No. 32/2004 dan UU No. 23 Tahun 2014?

7 Bab iii uud 45 Apa yang dimaksud dengan “Pemerintahan” dalam Judul Bab III UUD 1945 (Kekuasaan Pemerintahan Negara)? Siapa yang menjalankan Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam konsep tersebut? Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerinta han menurut  Undang­Undang Dasar.  Dalam  melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu   orang  Wakil  Presiden. 

8 Penyelenggara negara dalam uud 45
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9 Hubungan pusat dan daerah
Apa yang disebut hubungan dalam konteks hubungan Pusat dan Daerah? „Hubungan pusat dan daerah merupakan salah satu urusan dari sejumlah urusan daerah (lihat ps. 22D UUD 1945). „Hubungan meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

10 Wewenang pusat dan daerah
Desentralisasi; Dekonsentrasi; Tugas pembantuan (madebewind)

11 desentralisasi Desentralisasi adalah“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.” „Tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusanurusan tertentu dianggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah, yang oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mengurus hal itu sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri

12 6 urusan pemerintah pusat
Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional; dan Agama

13 Penyelenggaraan 6 urusan
Menyelenggarakan sendiri „Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah/ wakil Pemerintah di daerah „Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

14 Penyelenggaraan diluar 6 urusan
Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan

15 dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah “ pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”

16 Tugas pembantuan Tugas Pembantuan adalah “penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.”

17 Hubungan keuangan Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganpemerintahandaerah; Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah

18 Hubungan pelayanan umum
Kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal; Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum

19 Hubungan pemanfaatan sda
Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; Bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya; dan Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi jalan

20 Hubungan antara Pusat dan Daerah bukanlah sekadar hubungan elit pusat dan elit daerah! Melainkan hubungan untuk mentransformasikan perlindungan hak-hak konstitusional dan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.