Pergeseran Kedudukan Eksekutif Di Indonesia.

Presentasi berjudul: "Pergeseran Kedudukan Eksekutif Di Indonesia."— Transcript presentasi:

1 Pergeseran Kedudukan Eksekutif Di Indonesia.
Oleh: Rifqi Ridlo Phahlevy

2 Kemampuan akhir Mahasiswa mampu menggambarkan proses perkembangan Eksekutif di Indonesia. (c3)

3 indikator Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat mentabulasikan proses perkembangan eksekutif Indonesia sejak masa kemerdekaan; (c.3) Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat menggambarkan tata hubungan legislatif dan eksekutif di indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasca amandemen. (c3)

4 kriteria Ketepatan tabel dengan dokumen konstitusi dan undang- undang.
kesesuaian gambar dengan realitas hubungan eksekutif dan legislatif dalam UUD 1945 dan UU Susduk.

5 Dasar konseptual Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Indonesia, yang berbentuk Republik. Res publika = presiden adalah kepala pemerintahan yang dipilih bukan ditunjuk.

6 Definisi Besturen = diluar fungsi peradilan dan fungsi legislasi.
As government, is a body which formulates and implements policy.

7 Versi UUD RI 1945 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4:1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Pasal 10) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11)

8 Watak presidensiil... Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (Pasal 4:2) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (Pasal 17) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

9 Benarkah presidensiil...???
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

10 Problematik kekuasaan
Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 5:1) Legislative fungtion...???? Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya (Pasal 5:2) Regulation = Governmental Policies Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi. Judicial function...?

11 Grasi dan amnesty Grasi: pengampunan atas permohonan terpidana, berupa peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana (UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi) Amnesti: pengampunan untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan/tindakan kejahatan yang dituduhkan (UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi).

12 Abolisi dan rehabilitasi
Abolisi: sama dengan amnesti, kewenangan untuk menggugurkan hak penuntut umum guna melakukan penuntutan serta akibat hukum yang timbul karena tuntutan itu. Rehabilitasi: hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, yang diberikan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. (Pasal 1 butir 23 KUHAP);

13 Kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya sesuai ketentuan undang-undang. (Pasal 12) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11) Presiden mengangkat duta dan konsul. Presiden menerima duta negara lain. Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

14 Masa bakti Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Untuk berapa kali kembali ...??? Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Bagaimaan jika yang mangkat wapres...???

15 Pasca amandemen Adanya perubahan sistemik untuk memperkuat konsep presidensiil.

16 Kedudukan presiden Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang­Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

17 Penegasan batas kewenangan regulasi
Presiden berhak mengajukan rancangan undang­ undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

18 Status kewarganegaraan presiden
Calon Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden  harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak  pernah  menerima kewarganegaraan lain  karena kehendaknya sendiri, tidak pernah  mengkhianati  negara, serta mampu  secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

19 Pemilihan presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

20 Lanjutan... Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

21 Masa bakti Presiden  dan  Wakil  Presiden memegang jabatan  selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih  kembali  dalam jabatan  yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

22 Lanjutan... Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat­ lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

23 Kekuasaan presiden Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden berkuasa atas pengangkatan duta dan konsul; Kekuasaan menyatakan bahaya;

24 Lanjutan... Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden  memberi gelar, tanda jasa, dan  lain­lain tanda kehormatan

25 Pembantu presiden Dewan pertimbangan presiden (ps. 16) Menteri:
Presiden dibantu oleh menteri­menteri negara. Menteri­menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Pemerintah daerah

26 diskusikan Buat analisis perbandingan kekuasaan eksekutif antara UUD RIS dan UUDS ???