PERMASALAHAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS

Presentasi berjudul: "PERMASALAHAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS"— Transcript presentasi:

1 INTERVENSI TEKNOLOGI , PEMASARAN TERHADAP KELEMBAGAAN AGRIBISNIS Widi Artini Fakultas Pertanian

2 PERMASALAHAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS
Pasar global merupakan arena kompetisi teknologi dan strategi pemasaran yang tinggi Permasalahan Kelembagan Bargaining potition yang lemah karena sifat hasil pertanian yang mudah rusak dan bersifat musiman. Rendahnya penguasaan teknologi karena SDM petani yg relatif rendah

3 KLASIFIKASI KEBIJAKAN
Terdapat 3 klasifikasi kebijakan terkait dengan pembangunan pedesaan (Frank Ellis,1992).yaitu : 1) Kebijakan berkaitan dengan harga; 2) Kebijakan berkaitan dengan kelembagaan: 3) Kebijakan berkaitan dengan teknologi. KEBIJAKAN PASAR ( IMPOR DAN EKSPOR) KEBIJAKAN TEKNOLOGI (TEKNOLOGI BUDIDAYA , TEKNOLOGI PEMASARAN)

4 KEBIJAKAN PASAR Kebijakan Impor : Kebijakan Ekspor:
Cukai dan syarat (jenis komoditas , dan halal) Kebijakan Ekspor: Hasil Olahan: minimal setengah jadi Meningkatkan daya saing internasional Meningkatkan bargaining potition

5 Kebijakan Teknologi Memperkuat bargaining potition
Teknologi budidaya pertanian : Untuk mengatasi sifat musiman, Menigkatkan kualitas pada komoditas ekspor Memperkuat bargaining potition Meningkatkan Nilai tukar Melancarkan Arus pemasaran Teknologi Agroindustri : Olahan seengah jadi Olahan jadi Teknologi pemasaran : Standarisasi dan grading Packaging Sertifikasi Promotion

6 Penutup Keberhasilan pembangunan merupakan kelangsungan hidup dan proses menuju kesejahteraan masyarakat, karena pertanian adalah penghasil bahan pangan dan juga kebutuhan kelengkapan sandang dan papan Intervensi teknologi dan pemasaran terhadap kelembagaan agribisnis merupakan suatu kebutuhan bagi kelangsungan pembangunan pertanian di Indonesia, terutama dalam menghadapi pasar global. Karena sustainabilitas dari proses produksi pertanian sangat tergantung pada kelancaran pemasaran produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu kesungguhan Negara dalam melakukan Intervensi terhadap pembangunan pertanian baik berupa kebijakan maupun peraturan ataupun undang-undang yang menyatakan kesungguhan keberpihakan Negara pada sektor pertanian