Dinamika Demokratisasi di Indonesia

Presentasi berjudul: "Dinamika Demokratisasi di Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Dinamika Demokratisasi di Indonesia

2 PENDAHULUAN Setelah kita ketahui Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sejarah bentuk negara dan pemerintahan. Dimulai pada bentuk negara stateless atau tanpa negara berbentuk masyarakat kesukuan, kerajaan, korporasi, koloni. Dan memiliki bentuk pemerintahan dari monarki absolut, korporatisme, presidensial, parlementer. Dengan beragam bentuk negara dan pemerintahan tersebutlah yang menyebabkan kami mengusung peneilitian proses atau perkembangan demokratisasi di Indonesia. Dan juga perlu diketahui demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan bertitik tumpu pada rakyat yang mana hak-hak rakyat dijunjung tinggi dinegara tersebut. Hal ini yang menjadi persoalan karena berdasarkan pernyataan tersebut maka ada hubungan antara hak asasi manusia dengan demokrasi.

3 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa itu demokrasi dan seluk-beluk didalamnya?
2. Bagaimana sejarah atau perkembangan demokrasi? 3. Apa pengertian dari hak asasi manusia dan seluk-beluk didalamnya? 4. Bagaimana dan mengapa ada keterkaitan antara demokrasi dengan hak asasi manusia? 5. Mengapa hak asasi manusia sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi? 6. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?

4 1.3 Tujuan Penelitian 1. Ingin menerangkan demokrasi dan elemen-elemen yang patut dijelaskan didalamnya; 2. Ingin informasikan pergerakan kemajuan demokrasi berdasarkan sejarahnya; 3. Ingin menjelaskan hak asasi manusia dan elemen-elemen yang penting dan patut untuk diterangkan demi kejelasan; 4. Ingin menerangkan keterkaitan atau korelasi antara hak asasi manusia dengan demokrasi; 5. Ingin menginformasikan sangat pentingnya demokrasi dengan hak asasi manusia; 6. Ingin memaparkan perkembangan proses demokratisasi di Indonesia.

5 1.4 Kerangka Teori Menerangkan tentang demokrasi dan HAM secara garis kecil. Demokrasi Unsurnya Hak asasi manusia

6 DEMOKRASI, PERKEMBANGAN, HAM DAN INDONESIA
Demokrasi secara normatif Demokrasi empirik Teori Nawiaski dan Kelsen

7 Teori nawiaski dan kelsen

8 Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:
• Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). • Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. • Formell gesetz: Undang-Undang. • Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga KeputusanGubernur, Bupati atau Walikota.

9 Demokrasi memiliki unsur penegak
a. Negara hukum b. Masyarakat madani c. Infrastruktur politik d. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

10 Menurut Skalar, demokrasi terbagi 5
1. Demokrasi liberal 2. Demokrasi terpimpin 3. Demokrasi sosial 4. Demokrasi partisipasi 5. Demokrasi consational

11 Indikator Demokrasi a. Dinikmati dan dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka; b. Penegakan huku yang mewujudkan pada asas supremasi penegakan hukum dan jaminan terhadap HAM. c. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. d. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. e. Pengakuan terhadap hak minoritas. f. Pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan , pemberdayaan dan kecerdasan. g. Sistem kerja yang kooperaif dan kolaboratif. h. Keseimbangan dan keharmonisan. i. Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan dan j. Lembaga peradilan yang independen.

12 2.2 Perkembangan demokrasi
Zaman Kuno Zaman Medieval Renaissance Reformasi Modern

13 2.3 Hak Asasi Manusia Definisi Rumusan HAM
Bentuk-bentuk HAM yang diakui di Indonesia

14 2.4 Hubungan Demokrasi Dengan Hak Asasi Manusia
Penjelasan Analogi

15 2.5 Tahapan Perkembangan Demokratisasi Di Indonesia
1. Sebelum kemerdekaan 2. Setelah kemerdekaan sekarang a b d e f sekarang

16 KESIMPULAN Bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahandengan kedaulatan rakyat walaupun mandatarislah yang secara nyata yang berkuasa. Perkembangan demokrasi berawal dari abad 503 sebelum masehi dan sempat berhenti pada abad pertengahan dan dimulai lagi pada abad renaissance karena perjumpaan Islamd an dunia barat. Hak asasi manusia adalah hak yang ada pada manusia karena ciptaan Tuhan. HAM merupakan indikator negara demokratis, HAM dan Demokrasi bagai telpon pintar dan sistem porasinya, tanpa salah satunya maka demokrasi hanyalah gagasan saja. Demokratisasi Indonesia sempat terhalang pada era demokrasi terpimpin karena Soekarno dan demokrasi pancasila karena Soeharto, pada era demokrasi terpimpin Soekarno melakukan hal inkonstusional seperti membubarkan DPR yang merupakan hasil pemilu dan badan yang konstitusional dam mendirikan DPR-GR yang meurpakan pilihannya dan menggunakan dekrit sebagai sumber hukum. Pada era Soeharto militerisme sangat terasa sehingga keputusan berada ditangannya seolah olah ada palemen dikuasai olehnya dan adanya “penyunatan partai” yang merupakan pelanggaran demokrasi dan HAM.

17 3.4 Saran Agar pemerintah RI terbuka dan mengusung Undang-Undang yang tidak mendorong hak asasi manusia yang diharapkan menjadi dorongan agar proses demokratisasi dapat berjalan baik dan muncul pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme \ Dan juga peran aktif mahasiswa dan masyarakat dalam organisasi manusia yang mendorong demokrasi dan memberi kritikan yang bermanfaat bagi pemerintah guna kemajuan pemerintahan.