Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Presentasi berjudul: "Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat"— Transcript presentasi:

1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
RAPAT KERJA DAERAH KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAMUJU UTARA Oleh : H. Muhdin S.Ag, M.Pd.I Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

2 8 PERINTAH JOKO WIDODO Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan
Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang niat korupsi, Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan. Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu. Kerugian negara harus kongkret, tidak mengada-ada

3 Lanjutan 5. Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos secara berlebihan sebelum tahap penuntutan. 6. Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk mambangun daerah 7. Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) 8. Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, kapolda-kapolres, dan kajati-kajari akan di copot

4 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENAG PROV. SULBAR TAHUN 2017
Rp REALISASI Rp 91,50 %

5 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
REDISTRIBUSI PEGAWAI MASIH DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN MASIH BELUM MAKSIMAL (ANJAB DAN ABK BELUM TERPENUHI) ADANYA TAMBAHAN ANGGARAN YANG TURUN DI AKHIR TAHUN BERIMPLIKASI PADA RENDAHNYA SERAPAN ANGGARAN PERANGKAT UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER BELUM TERPENUHI DI BEBERAPA SATKER MADRASAH NEGERI KOORDINASI DAN KERJA SAMA DENGAN BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) BELUM TERLAKSANA DENGAN BAIK TERKAIT PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF

6 HASIL AKSELERASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017
MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TELAH DILAKUKAN KEPADA SELURUH SATKER TERBENTUKNYA TIM POKJA REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE) DI SELURUH SATKER INTERNALISASI 5 NILAI BUDAYA KERJA DI SELURUH SATKER CAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENGINPUTAN APLIKASI ONLINE PMPRB (E-POKJA) TELAH DI LAKUKAN. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITJEN, BPK DAN BPKP TELAH DISELESAIKAN

7 Terdapat Kenaikan Anggaran Sebesar Rp. 35.933.245.000
PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA prov. Sulbar 2018 Rp Rp Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2017 Terdapat Kenaikan Anggaran Sebesar Rp

8 KEMENAG PROV. SULBAR TAHUN 2018
ALOKASI ANGGARAN KEMENAG PROV. SULBAR TAHUN 2018 ALOKASI Rp FUNGSI AGAMA 27,51% Rp FUNGSI PENDIDIKAN 72,49% Rp

9 TARGET CAPAIAN KINERJA
- TRIWULAN PERTAMA 25% - TRIWULAN KEDUA 30% TRIWULAN KETIGA 30% TRIWULAN KEEMPAT 15% TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

10 SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

11 PEMANTAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
MELAKUKAN TELAAH TERHADAP RKAKL SESUAI DENGAN RENSTRA KEMENTERIAN AGAMA, JIKA DIPERLUKAN REVISI LAKUKAN SESEGERA MUNGKIN MENGAMBIL LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN MENINGKATKAN KONSULTASI DAN KOORDINASI ANTARA SATKER DAN DENGAN INSTANSI TERKAIT MEMPERHATIKAN KESESUAIAN DAN PENETAPAN JADWAL (TIME SCHEDULE) PELAKSANAAN PENGADAAAN BARANG DAN JASA OPTIMALISASI PERAN PENGELOLA KEUANGAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN YANG PROSEDURAL MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA KONSISTEN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI PERAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

12 ISU-ISU STRATEGIS 1 MORATORIUM PEMBANGUNAN KANTOR KEMENAG KABUPATEN YANG MASIH BERLAKU BERIMBAS PADA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BELUM MAKSIMAL 2 PEMBANGUNAN PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) TIDAK DISERTAI DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN DI SELURUH SATKER KABUPATEN 3 ANGGARAN FUNGSI AGAMA PERLU DI TINGKATKAN 4 USUL PENEGERIAN MADRASAH YANG BERJUMLAH 24 MADRASAH BELUM ADA YANG TEREALISASI

13 PROGRAM DIREKTIF MENAG
2. SAPA – Sarapan Bersama Penyuluh Agama 3. Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada 1. E-Government dan Layanan Online 4. SALAM – Silaturahmi Lembaga Keagamaan PROGRAM DIREKTIF MENAG 11. Halal Indonesia 5. NYANTRI – Magang Siswa/Mahasiswa 6. NGOPI – Ngobrol Pendidikan Islam 10. Mengaji (Mengasah Jati diri) Indonesia 7. JAMARAH - Jalur Manasik Haji dan Umrah 9. Bina Kawasan dan Guru Kunjung 8. BERKAH – Belajar Rahasia Nikah

14 Tersusunnya standar pelayanan
1. E-Government dan Layanan Online Indikator Keberhasilan Implementasi 1 Tersusunnya standar pelayanan Menyusun standar pelayanan, membangun sarana pelayanan, mengintegrasikan sistem pelayanan, dan mengadakan tenaga pelayanan 2 Tersedianya sarana pelayanan 3 Terintegrasinya sistem pelayanan 4 Tersedianya tenaga pelayanan 2. SAPA – Sarapan Bersama Penyuluh Agama Indikator Keberhasilan Implementasi Penyuluh agama telah mendapatkan pembinaan langsung dan terdata dalam aplikasi khusus Melakukan pembinaan langsung, menyediakan aplikasi e-Kinerja penyuluh dan inputing data

15 Indikator Keberhasilan
3. Netralitas ASN dalam Partai dan Pilkada Indikator Keberhasilan Implementasi 1 Terbentuknya regulasi tentang netralitas ASN Penetapan KMA tentang netralitas ASN Sosialisasi KMA 2 terwujudnya kesadaran yang tinggi dalam menjaga ketidakberpihakan Internalisasi tentang netralitas ASN Diseminasi tentang netralitas terwujudnya sikap dan perilaku ASN Kemenag yang tidak berpihak pada partai politik dalam Pilkada dan Pileg Pembinaan secara berjenjang kepada ASN Kemenag thd netralitas Pengawasan oleh pimpinan satker masing-masing Penindakan terhadap netralitas ASN kemenag 3 terwujudnya penegakan etika dan hukum bagi ASN Kementerian Agama 4 Pengawasan secara berjenjang Sosialisasi PMA tentang Netralitas

16 Indikator Keberhasilan
4. SALAM – Silaturahmi Lembaga Keagamaan Indikator Keberhasilan Implementasi terlaksananya pertemuan majelis agama dan lembaga keagamaan tingkat nasional, tk. Provinsi, tk. Kabupaten/kota dan tk. Kecamatan dalam rangka penguatan moderasi agama melaksanakan pertemuan/dialog majelis agama, lembaga keagamaan, FKUB, dan tokoh agama tk. Nasional. 1 terwujudnya kesepakatan para tokoh agama tentang pilkada damai (bagi daerah yang melaksanakan pilkada) dan kedamaian secara umum di wilayah masing-masing melaksanakan pertemuan/dialog majelis agama, lembaga keagamaan, FKUB, dan tokoh agama tk. Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan 2 terwujudnya kerukunan inter dan antar umat beragama menyelenggarakan survey indeks kerukunan umat beragama 3

17 6. NGOPI – Ngobrol Pendidikan Islam
5. NYANTRI – Magang Siswa/Mahasiswa 6. NGOPI – Ngobrol Pendidikan Islam Indikator Keberhasilan Implementasi merevisi RKA-KL dan kegiatan yang tidak efektif ke kegiatan NGOPI di satker masing-masing dengan 200 juta terselenggaranya kegiatan NGOPI dari 57 PTKIN dan 34 Kanwil Kemenag Prov 1 7. JAMARAH - Jalur Manasik Haji dan Umrah Indikator Keberhasilan Implementasi Menyediakan bimbingan dan konsultasi tentang ibadah haji dan umrah 1 Tersedianya media konsultasi Haji dan Umrah

18 9. Bina Kawasan dan Guru Kunjung
8. BERKAH – Belajar Rahasia Nikah Meningkatnya pemahaman terhadap makna perkawinan Meningkatnya kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin Menurunnya stunting Terwujudnya keluarga sakinah Menurunnya angka perceraian Mengefektifkan peran KUA dalam bimbingan perkawinan Memberdayakan penyuluh agama Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan ormas Implementasi Indikator Keberhasilan 9. Bina Kawasan dan Guru Kunjung Mengirim guru-guru agama honorer di wilayah 3T Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebangasaan di wilayah 3T Menjaga NKRI Mengirim guru-guru profesional di wilayah 3 T Melakukan pendampingan guru di wilayah 3T Distribusi tenaga agama guru honorer di wilayah 3T dengan perorang Memberikan bantuan insentif kepada guru-guru agama honorer di wilayah 3T Rekruitmen guru profesional Mengalokasikan anggaran Pembinaan kelompok guru Profesioanl di wilayah 3 T Implementasi Indikator Keberhasilan

19 Indikator Keberhasilan
10. Mengaji (Mengasah Jati diri) Indonesia 11. Halal Indonesia Indikator Keberhasilan Implementasi Terbitnya Regulasi JPH Tersusunnya standar LPH Tersediannya auditor halal bersertifikat Tersedianya layanan registrasi dan sertifikasi halal Tersedianya Juklak/Juknis komunikasi dan sosialisasi JPH Mempercepat terbitnya regulasi Membuat standar LPH Membuat standar auditor halal Menyusun standar, membangun sistem, dan pengadaaan tenaga Menjalankan Komunikasi dan sosialisasi JPH

20 KOMISI 1-SINERGITAS PROGRAM PUSAT DAN DAERAH - REFORMASI BIROKRASI
Implementasi Implementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi Manajemen Perubahan, memperkuat implementasi 5 nilai budaya kerja Penataan dan Penguatan Organisasi, meningkatkan efesiensi dan efektivitas organisasi Kementerian Agama Penataan Peraturan Perundang Undangan, Penataan Sumber Daya Manusia, Penataan tata laksana, meningkatkan efesiesi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Penguatan pengawasan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Penguatan akuntabilitas kinerja, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi kemenag. Peningkatan kwalitas pelayanan publik, 1 Indikator Keberhasilan Meningkatnya Nilai indeks reformasi birokrasi, dan Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Indikator Keberhasilan 2 TPG / Dosen Implementasi Tersedia data guru dan dosen yang valid, penerima TPG/TPD Tersedianya anggaran Terbayarnya Tunjangan Profesi Terlunasinya Pembayaran Tunjangan Profesi Melaksanakan verifikasi dan validasi data; Mengalokasikan anggaran menyiapkan petunjuk teknis dan mekanisme pembayaran Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pembayaran TPG/TPD

21 KOMISI 2 - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA
Implementasi Indikator Keberhasilan Membentuk Tim Cyber Pusat, menyediakan dan mengelola konten Tim Cyber 1 Mora Cyber (Pengelola Medsos) Terbentuknya Tim Cyber MORA yang terintegrasi 2 Bina Rumah Ibadah Memberikan anggaran bantuan rumah ibadah dan program pemberdayaan jamaah Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi dalam bentuk bantuan dan program pemberdayaan jamaah 3 Kode Etik Ceramah Menyusun dan memastikan PMA dapat diundangkan Terbitnya PMA tentang Kode Etik Ceramah Agama 4 Pengelolaan Dumas Menyempurnakan sistem penanganan pengaduan tersentralisasinya DUMAS Tuntasnya pengaduan masyarakat

22 TERIMA KASIH (Materi Dapat Didownload) www.kemenagsulbar.id