AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Oleh : Arif Kurniawan ( ) Rendika Yoki Rahman ( ) Sapta Rendi ( )

2 A. Konsep Anggaran Pemerintahan
Menurut Freeman (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas

3 Dalam pengertian lain,anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan:
Rencana-Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat menggembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. Estimilasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

4 Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah :

5 Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sebagai alat pengendalian Anggaran sebagai alat kebijakan Anggaran sebagai alat politik Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Anggaran sebagai alat penilaian kerja Anggaran sebagai alat motivasi

6 KONSEP ANGGARAN PEMERINTAHAN
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PERSETUJUAN LEGISLATIF PELAKSANAAN ANGGARAN PELAPORAN DAN AUDIT

7 PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
Langkah awal , yaitu langkah – langkah pendahuluan kepala pemerintahan memberikan batasan atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada priode anggaran berikutnya. Penyusunan rencana anggaran (preparing the budge) oleh unit – unit kerja yang ada.Anggara yang disusun meliputi estimasi pendapatan dan estimasi belanja.

8 PERSETUJUAN LEGISLATIF
Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan.Dalam hal ini,lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan – pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut

9 PELAKSANAAN ANGGARAN Pada tahap ini, anggaran yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksana anggaran lainnya.Dalam melaksanakan anggaran diperlukan juga sikap kehati-hatian agar organisasi tidak begitu saja melaksanakan seluruh anggaran belanja kegiatan pada awal-awal tahun anggaran meskipun hal tersebut telah disetujui sebelumnya.

10 PELAPORAN DAN AUDIT Tahap terakhir dari proses penganggaran adalah menyangkut masalah pelaporan dan audit atas anggaran yang telah dilaksankan

11 PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH
1. PENDEKATAN TRADISIONAL 2. PENDEKATAN KINERJA 3.PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU. 4.PENDEKATAN ANGGARAN BERBASIS NOL

12 PENDEKATAN TRADISIONAL
Teradat dua ciri utama dalam pendekatan ini ciri pertama adalah cara penyusunan yang berdasarkan pos – pos belanja. Angaran tradional menampilkan anggaran dalam perspektif sifat dasar (nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri kedua dari pendekatan ini adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Pendekatan ini bertujuan mengendalikan pengeluaran kas dengan lebih baik.

13 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja pada kinerja terukur dari aktifitas dan program kerja. Maka, karakteristik dari pendekatan ini adalah adanya proses untuk mengkoasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit orgaisasi tetapi tanpa meninggalkan rincian belanja.

14 PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
Pendekatan system perencanaan dan pengagaran terpadu (planning, programming, and budgeting system) atau PPBS dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada system penganggaran tradisionl dan juga penganggaran kinerja. Konsep PPBS merupakan konsep luas yang memandang bahwa penyusunan anggaran bukan lah proses terpisah yang berdiri sendiri, melaikan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi

15 PENDEKATAN ANGGARAN BERBASIS NOL
Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktifitas atau program yang telah diadakan ditahun – tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan.

16 STRUKTUR ANGGARAN PEMERINTAH
Klasifikasi ekonomi untuk belanja Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi

17 Klasifikasi ekonomi untuk belanja
Konfensasi untuk pegawai Belanja barang dan jasa Penggunaan aset tetap Bunga Subsidi Hiba Tunjangan social Belanja lain – lain

18 Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi
Pelayanan umum Pertahanan Ketertiban umum Ekomomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas masyarakat Kesehatan Pariwisata, budaya, dan agama Pendidikan Jaminan social

19 APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
RUANG LINGKUP APBN APBN mencangkup seluruh penerimaan dan pengeluaran yag ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening bendaharawan umum Negara (rekening BUN) di bank central, yaitu bank Indonesia (BI). FORMAT APBN Selama tahun 1969 / 1970 sampai dengan 1999/2000, APBN menggunakan format T-account dan mulai tahun anggaran 2000 format APBN diubah menjadi akun I-account dan disesuaikan dengan government, finance statistis (GVS)

20 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi , distribusi, dan stabilisasi. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

21 PROSES PENYUSUNAN APBD
PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PRAFON ANGGARAN SEMENTARA PENYIAPAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD

22 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyengaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD Proses penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan.KUA disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan mendakri melalui SE mendakri

23 PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PRAFON ANGGARAN SEMENTARA
Merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran , dimana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi dan strategi pemda.

24 Kode rekening untuk tahun anggaran ang bersangkutan
PENYIAPAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD Surat edaran kepala daerah tentng pedoman penyusutan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA – nya, yaitu: Dokumen KUA Standar satuan harga Kode rekening untuk tahun anggaran ang bersangkutan

25 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD
RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

26 PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD
Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karnanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku

27 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD
Kepala daerah menyampaikan raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi.