PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik

Presentasi berjudul: "PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik"— Transcript presentasi:

1 PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik Perseorangan PEMILIHAN UMUM “luber jurdil” setiap lima tahun kpu Presiden dan Wapres anggota DPR anggota DPRD anggota DPD

2 Pemerintah menjalankan Pemerintah menjalankan
BAB VIII. HAL KEUANGAN Penyusunan APBN 24 mengajukan [Pasal 23 (2)***] RAPBN Presiden DPR DPD memberi pertimbangan [Pasal 23 (2)***] TIDAK membahas bersama [Pasal 23 (2)***] Pemerintah menjalankan Pemerintah menjalankan tahun lalu [Pasal 23 (3)***] persetujuan YA APBN APBN RAPBN

3 25 Undang-Undang BAB VIII. HAL KEUANGAN
Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal Lain Mengenai Keuangan Negara 25 Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara (Pasal 23A***) diatur dengan Undang-Undang diatur dengan ditetapkan dengan Hal-hal lain mengenai keuangan negara (Pasal 23C***) Macam dan harga mata uang (Pasal 23B****)

4 diatur dengan undang-undang
BAB VIII. HAL KEUANGAN bank sentral 26 bank sentral Pasal 23D **** Susunan Kedudukan Kewenangan Tanggungjawab Independensi diatur dengan undang-undang

5 BPK 27 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang 27 Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)***] Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)***] BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***] Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***]