Pengantar Ilmu Politik

Presentasi berjudul: "Pengantar Ilmu Politik"— Transcript presentasi:

1 Pengantar Ilmu Politik
By: Epi Anggrahini

2 Pertemuan 1

3 Perkenalan Nama : Epi Anggrahini, SH.MH
Lulusan : Fakultas Hukum UII Yogyakarta No Telp : (WA dan SMS)

4 Aturan Perkuliahan Busana : Rapi dan sopan Pria : Kemeja
Putri : sopan dan pantas . WAJIB memakai sepatu Keterlambatan : 10 menit Tugas : Makalah, peper dan analisis kasus Referensi : Makalah : min.15 buku Jurnal : 5 jurnal Internet : bebas (tanpa word preess, blog) Tata penulisan : batas kanan 3 cm, batas kiri 4 cm,batas atas 3 cm, batas bawah 4 cm), footnote/bodynote, dan daftar pustaka. Kertas : A4 Halaman : 15 halaman (tanpa Cover) Cover : judul, tugas , Logo kampus, Nama penulis, no mahasiswa , Nama Universitas dan tahun.

5 KONTRAK BELAJAR Pertemuan : 16 kali pertemuan Bobot pertemuan : 25%
Tugas : 2 Kali ( 2 Kelompok diskusi dan presentasi, 2 kali Individu) Keaktivan : 10% Bobot tugas : 10% UTS : 25% ( close / open Book) UAS : 30 % (close / open Book

6 Pengantar Ilmu Politik

7 Pertemuan ke 2

8 Politik Bermacam-macam kegiatan dalam suatu Sistem Politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dalam melaksanakan tujuan itu

9 Konsep pokok dalam politik
Negara (status ) Kekuasaan (power) Pengambilan keputusan (decision making) Kebijaksanaan (policy) Pembagian ( distribution) atau alikasi allocation)

10 Definisi Ilmu politik Menurut Roger F, Soltau :
Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara dan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.

11 Definisi Ilmu politik Menurut J. Barent ;
Ilmu Politik ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya

12 1.Negara Negara adalah Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan diakui oleh rakyatnya

13 Definisi negara Menurut Roger H, Soltau : Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan- persoalan bersama, atas nama masyarakat. Menurut Harold J. Laski : Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu dan kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

14 Tugas negara: Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan Mengorganisir dan mengintegrasaikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

15 Menurut Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Robert L. Maclver : Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

16 Definisi umum : Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang- undangannya melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah.

17 Sifat-sifat negara Sifat memaksa Sifat monopoli Sifat Mencakup semua

18 Unsur-unsur negara Wilayah Penduduk Pemerintah Kedaulatan

19 Tujuan Negara Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

20 Fungsi negara Melaksanakan penertiban (Law of order); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan- bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Negara sebagai stabilisator. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan Menegakkan keadilan. Dilaksanakan oleh badan- badan pengadilan

21 Pertemuan ke 3

22 2. Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

23 Definisi Kekuasaan Menurut Ossip K. Flechthein :
Kekuasaan adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses- proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan

24 Menurut Robert M. Maclver :
Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.

25 Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship), dalam arti :
ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah Satu pihak memberi perintah dan satu pihak yang mematuhi perintah Selalu yang memerintah lebih tinggi dari yang diperintah Ada unsur paksaan walaupun tidak gamblang Setiap manusia merupakan subjek dan objek dari kekuasaan

26 Sumber kekuasaan Bersumber pada kekerasan Bersumber pada kedudukan
Bersumber pada kekayaan Bersumber pada kepercayaan

27 Kekuasaan Politik Adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum(pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Menyangkut kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat,dan menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan mempengaruhi tindakan dan aktifitas negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif.

28 3. Pengambilan Keputusan
Keputusan (decision) : membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Pengambilan keputusan ( decision making) : proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat keputusan-keputusan dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan- kebijaksanaan untuk mencapai tujuan Pengambilan keputusan memilih beberapa diantara alternatif, yang akhirnya ditetapkan menjadi kebijaksanaan pemerintah

29 Contoh : Pemerintah memutuskan memberi prioritas pada pengembangan pertanian, maka ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari alternatif lain misalnya memprioritaskan pendidikan atau industri.

30 4. Kebijaksanaan Umum Kebijaksanaan (policy) adalah suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pihak yang membuat kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya

31 Kebijaksanaan umum: membangun masyarakat secara terarah nelalui pemakaian kekuasaan.

32 Menurut Hoogerwerf Objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, srta akibat- akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum ( publik policy) disini menurut hoogewerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan .

33 David Easton Ilmu pilitik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (study of the making public policy).

34 “ Political life concern all those varieties of activity that infuence significanlty the kind of autoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be practicipating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society”. David Easton dalam buku the political system menyatakan,kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.

35 5. Pembagian (distribution)
Yang dimaksud dengan pembagian (distribution) dan alokasi ( allocation) ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Apabila pembagian tidak merata akan menyebabkan konflik.Ketidak merataan pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah.

36 Nilai-nilai (value) : Sesuatu yang dianggap baik atau benar
Sesuatu yang diinginkan Sesuatu yang mempunyai harga Sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia Nilai-nilai bersifat abstrak : kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dsb Nilai-nilai bersifat konkrit : rumah, kekayaan Politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat.

37 Harorld D. Laswell Dalam buku Who Gets whats,when , How mengatakan :
“Politik adalah masalah siapa mendapat apa,kapan, dan bagaimana”.

38 David Easton “ A political system can be designated as those interctions through which values are autoritatively allocated for a society.” Dalam A systems Analisysis of political life, mengatakan “ sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interasi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara outoritatif.(berdasarkan wewenang )untuk dan atas nama masyarakat .

39 Bidang-bidang politik
Dalam Contemporary Political Science,terbitan UNESCO 1950, Ilmu Politik dibagi dalam empat bidang: Teori politik 1. Teori politik 2. Sejarah Perkembangan ide-ide politik II. Lembaga-lembaga politik 1. Undang-undang dasar Pemerintah Nasional Pemerintah Daerah dan lokal Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah Perbandingan lembaga-lembaga politik

40 III. Partai-partai, golongan-golongan(groups), dan oendapat umum:
Partai-partai politik Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi Pendapat umum

41 IV. Hubungan Internasioanal
1. Politik Internasional 2. Organisasi-organisasi dan administrasi Internasional 3. Hukum Internasional

42 Teori politik merupakan bidang pertama dari Ilmu Politik adalah Bahasan Sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan (deskriptif) atau membandingkan (komperatif) atau berdasarkan logikan.

43 HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA
Pertemuan Ke 4 HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA

44 Ilmu-ilmu tersebut antara lain yaitu:
Ada beberapa Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut salaing mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ilmu-ilmu tersebut antara lain yaitu: Sejarah Filsafat Sosiologi Antropolog Psikologi sosial Geografi Ilmu Hukum

45 DATA & FAKTA DARI MASA LAMPAU
SEJARAH Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik adalah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan (future oriented). Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, khususnya sejarah kontemporer, hanya dipakai oleh sarjana ilmu politik untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantunya dalam menentukan proyeksi untuk masa depan. MENYUMBANG DATA & FAKTA DARI MASA LAMPAU

46 FILSAFAT FILSAFAT = usaha secara rasionil dan sistematis mencari pemecahan / jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia. “Ilmu Politik erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang mengangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara”.

47 Sosiologi SOSIOLOGI Membantu dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. ILMU POLITIK DAN SOSIOLOGO SAMA DALAM PANDANGANNYA BAHWA NEGARA DAPAT DIANGGAP SEBAGAI ASOSIASI / SISTEM PENGENDALIAN. BAGI ILMU POLITIK, NEGARA = OBJEK POKOK BAGI SOSIOLOGI, NEGARA = SALAH SATU DARI BANYAK ASOSIASI DAN LEMBAGA PENGENDALIAN DALAM MASYARAKAT.

48 ANTHROPOLOGI PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN TEORI-TEORI TENTANG KEDUDUKAN SERTA PERANAN SATUAN-SATUAN SOSIAL BUDAYA YANG LEBIH KECIL DAN SEDERHANA. MENYUMBANG ANTROPOLOGI BERPENGARUH DALAM BIDANG METODOLOGI PENELITIAN ILMU POLITIK (METODE PESERTA PENGAMAT = PARTICIPANT-OBSERVER). Eks: BESAR KECILNYA PENGARUH PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN POLITIK DI BERBAGAI DAERAH YANG BERBEDA SUKU, AGAMA SERTA KEHIDUPAN SISTEM SOSIALNYA; SAMPAI DI MANA PENGERTIAN DAN KESADARAN BERBANGSA INDONESIA TERDESAK / DI BATASI OLEH POLA-POLA KESETIAAN SUKU DAN KEBUDAYAAN SETEMPAT.

49 Ilmu ekonomi KELANGKAAN (SCARITY)
Menyebabkan Ilmu Ekonomi Berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional. Ilmu Ekonomi merupakan ilmu sosial yang sangat Planning oriented. Khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berpengaruh dalam bidang pembangunan.

50 PSIKOLOGI SOSIAL PSIKOLOGI SOSIAL
PENGKHUSUSAN PSIKOLOGI YANG MEMPELAJARI HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA MANUSIA DAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MANUSIA UNTUK BERPERAN DALAM IKATAN KELOMPOK ATAU GOLONGAN. DENGAN PSIKOLOGI SOSIAL, ILMU POLITIK DAPAT LEBIH MENGANALISA SECARA MENDALAM MAKNA DAN PERANAN “ORANG-ORANG KUAT”, KONDISI-KONDISI SOSIAL EKONOMI SERTA CIRI- CIRI KEPRIBADIAN YANG MEMUNGKINKANNYA MEMAINKAN PERANAN BESAR ITU. MENJELASKAN BAGAIMANA TEKNIK-TEKNIK “BRAIN WASHING” DALAM PROPAGANDA DAN INDOKTRINASI POLITIK SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBANGKITKAN PERKEMBANGAN PEMIMPIN –PEMIMPIN KARISMATIK YANG MEMPENGARUHI PROSES POLITIK PADA UMUMNYA.

51 ILMU HUKUM MENGATUR DAN MEMAKSAKAN UNDANG-UNDANG (LAW ENFOCEMENT) MERUPAKAN SALAH SATU KEWAJIBAN NEGARA YANG PENTING.

52 ILMU BUMI FAKTOR-FAKTOR YANG BERDASARKAN GEOGRAFI
PEMBATASAN STRATEGI (STRATEGIC PROINTIERS) DESAKAN PENDUDUK (POPULATION PRESSURES) DAERAH PENGARUH (SPHERE OF INFLUENCE)

53 Geografi Berdasarkan geografis, seperti perbatasan strategis (strtegis Fronteirs), desakan penduduk (population pressure), daerah pengaruh (sphere of influence) mempengaruhi politik. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kalinya membahas bagaimana foktor-faktor geografi mempengaruhi konsentelasi poliyik suatu negara. Dalam masa sebelum perang Dunia ke 2, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik atau, yang biasanya di hubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Keillen( ). Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi,gografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus di perhitungkan dalam menyusun politik luar negri dan politik daam nasional.

54 Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik
PERTEMUAN KE 5 Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik

55 A. Pendekatan tradisional
Ilmu politik selalu berkembang pendefinisiannya.Banyak cara dalam mempelajari ilmu politik. Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam memahami ilmu politik : A. Pendekatan tradisional dikatakan tradisional karena dalam memahami ilmu politik lebih memfokuskan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku politik yang ada disetiap system. B. Pendekatan tingkah laku memfokuskan pada apa yang sebenarnya terjadi.

56 Pendekatan-Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Legal/Institusional Pendekatan ini sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum perang dunia II. Pada pendekatan ini negara menjadi fokus utama, terutama konstitusional dan yurisidisnya. Bahasan pendekatan ini menyangkut sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Pendekatan ini lebih sering bersifat normatif dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi baratserta negara lebih di artikan sebagai suatu badan dari norma- norma konstitusional yang formal

57 B. Pendekatan Prilaku Pendekatan ini muncul dan berkembang di amerika pada tahun 1950-an sesudah Perang Dunia II. Adapun sebab munculnya pendekatan ini yaitu: Sifat deskriptif dari ilmu politikdianggap tidak memuaskan Ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak akan maju dengan pesat Di kalangan pemerintah amerika tealh muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilnu politik untuk menerangkan fenomena politik. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai sentral atau actor independen, tetapi sebagai kerangka.

58 Perilaku ini mempelajari perilaku anggota parlemen seperti pola pemberian suara rancangan undang- undang. Beberapa konsep pokok pendekatan prilaku menurut David Easton dan Albert Somit : Prilaku politik menampilkan keteraturan yang peril dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian di buktikan atau diverifikasi kebenarannya. Harus ada usaha membedakan jelas anatra norma dan fakta. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi sipeneliti Penelitian harus sistematis dan menuju pembentuka teori baru Ilmu politik harus bersifat murni.

59 C. Pendekatan Neo-Marxis
Kalangan Neo-Marxis berasal dari kalangan cendekiawan yang berasal dari kalangan “Borjuis”.Seperti cendekiawan lainnya mereka enggan bergabung dengan partai politik atau organisasi. Para Neo-Marxis ini, disatu sisi menolak komunisme dari Uni Soviet, di pihak lain tidak setuju dengan kapitalisme. Salah satu kelemahan pada golongan ini adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan unia yang banyak berubah. Marx meninggal pada tahun 1883.Pemikirannyalah yang yang ditafsirkan menjadi Marxisme.Mereka berpendapat bahwa keseluruhan gejala sosial merupakan gejala kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tersendiri.

60 D. Pendekatan Ketergantungan
Bertolak belakang dengan konsep Lenin mengenai imprealisme, mereka beranggapan bahwa imprealisme masih hidup tapi dalam bentuk lain seperti ekonomi yang didominasi negara-negara kaya. Pembangunan negara kurang maju selalu berkaitan dengan kepentingan pihak lain seperti: Negara jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia atau sumber daya alam. Negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi Negara maju. Ander Gunder Frank berpendapat bahwa penyelesaian masalah hanyalah melalui revolusi social secara global. Mereka berpendapat bahwa gejala ini sudah menjadi gejala seluruh dunia.Yang menarik adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini. Dan itu dapat dilihat dari membumbungnya hutang dan kesenjangan sosial.

61 D. Pendekatan Pilihan Rasional
Pendekatan ini muncul dan berkembang setelah pertentangan anatara pendekatan- pendekatan sebelumnya. Dan juga bebas dari peperangan besar yang selama ini terjadi. Dalam ilmu politik dikenal nama pendekatan Pilihan Rasional. Pada akhir-akhir ini perkembangan satu bidang ilmu politik itu tersendiri.

62 E. Pendekatan Institusional Baru
Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan- pendekatan yang lain. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusional baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Disebut Institusionalisme baru karena menyimpang dari Institusioanalisme yang lama.Selain itu Institusionalisme baru melihat institusi Negara sebagi hal yang dapat diperbaiki kearah tujuan tertentu

63 Faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok,mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari actor dan kelompok. Pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari tindakan dan pilhan masa lalu: Mewujudkan memlihara member peluang kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing. Perbedaan institusionalisme baru dan lama terletak pada nalisis ekonomi, kebijakan fiscal dan moneter, pasar dan globalisasi di mana institusionalisme tertuju ke sana, ketimbang masalah konstitusi yuridis.

64 Materi Bahasan  Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik.
 Pendekatan Tradisional.  Pendekatan Tingkah Laku.  Pendekatan Pasca-Tingkah Laku.

65 Definisi Pendekatan  Menurut Vernon van Dyke: Pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah data yang relevan.  Pendekatan mencakup: Standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data yang mana yang akan dikesampingkan.

66 Tiga Tingkat Pendekatan Ilmu Politik
 Teori: Cara seseorang atau sekelompok orang menjelaskan tentang politik.  Middle range theory: Sekelompok teori yang isinya sama, dengan penyeleksian yang bisa berbeda.  Pendekatan: Gabungan middle range theory yang menjelaskan banyak hal.

67 Pertama, Pendekatan Tradisional/Legal Konstitusional (Institutional Approach) (1)
 Isi Kajian dan Ciri:  Filsafat.  Normatif: Menjelaskan yang seharusnya, bukan keadaan sebenarnya.  Preskriptif: Paduan mana yang baik dan buruk.  Sejarah.  Historis: Kajiannya tentang masa lampau.  Deskriptif: Bersifat paparan.  Hukum.  Legal konstitusional: Lembaga formal.

68 Pertama, Pendekatan Tradisional/Legal Konstitusional (Institutional Approach) (2)
 Metode:  Kualitatif: Tidak memakai bantuan statistik dan matematika. Metode kuantitatif dimulai sejak 1932.  Lainnya:  Sarat Nilai: Syarat-syarat baik dan buruk dalam masyarakat.  Pendekatan tradisional gagal dalam pembangunan teori.  Namun banyak menghasilkan filsafat politik atau acuan hukum atau etika politik.  Teori adalah penjelasan yang berasal dari fakta empirik.  Filsafat adalah penjelasan yang tidak berasal dari fakta empirik.

69 Contoh Pendekatan Tradisional
 Algemene Staatleer (Ilmu Negara) oleh R. Krannenburg.  The Web of Government oleh McIver.

70 Kekecewaan Terhadap Pendekatan Tradisional
 Awal 1930-an muncul kekecewaan:  Ilmu Politik tidak banyak membahas kekuasaan.  Terasing dari proses kebijakan.  Metode ilmu sangat terbelakang.

71 Kekecewaan Mazhab Chicago
 Kekecewaan itu muncul dari:  Mazhab Chicago, yang dipelopori oleh Charles E. Miriam dan Harold D. Laswell.  Mazhab Chicago tidak setuju dengan pendekatan tradisional yang:  membahas struktur dan bukannya proses.  membahas lembaga dan bukannya perilaku (individu).  Pada mazhab ini juga muncul metode kuantifikasi.

72 Kedua, Pendekatan Prilaku/Tingkah Laku (Behavioral Approach) (1)
 Pada pendekatan prilaku ini:  Pembahasan struktur berubah menjadi pembahasan proses.  Pembahasan lembaga berubah menjadi pembahasan perilaku.  Isi Kajian:  Sosiologi.  Psikologi.  Antropologi.

73 Kedua, Pendekatan Prilaku/Tingkah Laku (Behavioral Approach) (2)
 Ciri-Ciri:  Empirik.  Analitis.  Prilaku individu dan kelompok (non formal).  Bebas nilai.  Berhasil dalam theory building.  Metode kuantitatif.

74 Contoh Pendekatan Prilaku
 The Civic Culture (1963) dan The Civic Culture Revisited (1980) oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba.  Structural Functional Analysis oleh Gabriel A. Almond.  General System Analysis oleh David Easton.  Communication Theory oleh Karl Deutsch.

75 Kekecewaan Terhadap Pendekatan Prilaku
 Hanya mementingkan pembangunan teori, tanpa mengindahkan kebutuhan “aksi” dan “relevansi.”  Aspek “kuantitatif” dalam banyak hal dianggap terlalu menyederhanakan kesimpulan.  “Norma-norma” politik ditinggalkan oleh penganut prilaku.

76 Ketiga, Pendekatan Pasca-Tingkah Laku (Post-Behavioral Approach) (1)
 Beberapa Ciri:  Dalam usaha mengadakan penelitian empirik dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah-masalah sosial. Revolusi pada masalah-masalah masyarakat lebih penting daripada kecermatan.  Bersifat konservatif, karena terlalu menekankan keseimbangan dalam sistem dan kurang memberi peluang-peluang pada perubahan.  Dalam penelitian, nilai-nilai tidak boleh dihilangkan. Ilmu tidak boleh value free dalam evaluasinya.

77 Ketiga, Pendekatan Pasca-Tingkah Laku (Post-Behavioral Approach) (2)
 Cendekiawan mempunyai tugas historis melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.  Sarjana harus action oriented. Membentuk masyarakat yang lebih baik.  Cendekiawan tidak boleh menghindari perjuangan dan harus turut mempolitisasi organisasi-organisasi profesi dan lembaga- lembaga ilmiah

78 Ketiga, Pendekatan Pasca-Tingkah Laku (Post-Behavioral Approach) (2)
 Hasilnya:  Pendekatan membaur satu sama lain.  Pendekatan deskriptif dilengkapi dengan analisis pelaku-pelakunya.  Nilai-nilai dan norma didudukan kembali pada tempatnya yang terhormat.

79 Contoh Pendekatan Pasca-Tingkah Laku
 The New Revolution in Political Science (1969) oleh David Easton.