Ketanegaraan Indonesia

Presentasi berjudul: "Ketanegaraan Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Ketanegaraan Indonesia
Pert. 7 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA. Dr. H. Syahrial / Pkn

2 Sumber hukum membetuk pemerintahan Orde Baru
Dinamika KTTN Indonesia Masa Awal Kemerdekaan UUD 1945 Pergantian Kabinet Presidensila kepada Parlementer dgn Maklumat Pemerintah 14 November 1945 Pembentukan Partai Politik (maklumat Pemerintan 3 November 1945 Konstitusi RIS Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi Negara RIS Masa Demokrasi Konstitusional UUDS 1950 Demokrasi Liberal/ parlementer Pemilu 55 multi partai Terpilih DPR dan Badan Konstituante Masa Orde Lama UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Presiden Sentral Kekuasaan Ideologi “Nasakom” Penyimpangan dari UUD 45 Masa Orde Baru Supersemar Sumber hukum membetuk pemerintahan Orde Baru UUD45 Dilaksanakan murni dan konsekuen Kekuasaan Presiden luas kearah Otoriter Penyederhanaan partai politik sehingga mengebiri demokrasi Kurang menghargai perbedaan dengan “asas Tunggal Pancasila” Masa Orde Reformasi UUD 1945 (Amandemen) Keseimbangan kekuasaan Legislatif, eksekutif dan yudikatif Pemilu multi partai menuju demokratisasi politik Dr. H. Syahrial / Pkn

3 Orde Reformasi Menetapkan Piagam HAM Indonesia (1999)
Amandemen UUD 1945 Perubahan Struktur politik dengan keseimbangan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif Demokratisasi Dr. H. Syahrial / Pkn

4 Pokok Pemerintahan Indonesia (Amandemen UUD45)
Negara hukum (pasal 1 ayat 3) Kedaulatan ditangan rakyat menurut UUD (pasal 1 ayat 2) MPR terdiriDPR dan DPD mengubah dan menetapkan UUD, melantik dan memperhentikan Presiden menurut UUD. (pasal 3) Presiden menurut UUD. berhak mengajukan RUU kepada DPR. dipilih langsung oleh rakyat, dan jabatan selama 5 tahun dan dipilih satu kali lagi (lihat pasal 4 –7). Dr. H. Syahrial / Pkn

5 lanjutan Presiden diberhentikan MPR setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak dapat membekukan DPR (pasal 7B dan C). Presiden sebagai kepada negara, membentuk DP, mengangkat para menteri, membentuk dan membubarkan kementerian menurut undang- undang (lihat pasal 10-17). Pemerintah Daerah bersifat otonom yang diatur dengan undang-undang (lihat pasal 18 dan 18A dan B). DPR memegang kuasa membuat undang- undang, memiliki fungsi legislasi, anggran dan pengawasan (pasal 20 dan 20A). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai kekuasan membuat undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D). Dr. H. Syahrial / Pkn

6 lanjutan Pemilihan Umum dengan asas LUBER- JURDIL, oleh KPU bersifat mandiri. (pasal 22E). BPK bebas dan mandiri dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden, serta mempunyai wakil di daerah-daerah. Kekuasaan Kehakiman bersifat merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dr. H. Syahrial / Pkn

7 Kekuasaan Pemerintahan
Kekuasaan Presdien adalah: Presiden memegang kekuasan menurut Undang-undang dasar. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Presiden menetapak peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara adalah: Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. Menyatakan perang, mebuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Mengangkat duta atau konsul dan menerima duta atau konsul negara lain atas pertibangan DPR. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatian pertibangan MA, dan memberi amnesti sert abolisi dengan pertimbangan DPR. Memberi gelar atau tanda jasa menurut undang-undang. Membentuk suatu Dewan Pertimbangan. Dr. H. Syahrial / Pkn

8 Mentri-Pemda-DPR Kementrian Negara Pemerintah Daerah
Presiden dibantu oleh menteri negara Pembentukan kementrian negara menurut undang- undang. Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi, kabupaten, kota diatur dengan undang-undang. Urusan daerah bersifat otonom dan tugas perbantuan. Dewan Perwakilan Rakyat Anggota DPR dipilih semuanya melalui pemilihan umum. Mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Anggotanya berhak mengusulkan rancangan undang- undang. Dr. H. Syahrial / Pkn

9 DPD Anggotanya dipilih setiap propinsi melalui pemilihan umum.
Jumlahnya tidak melebihi sepertiga anggota DPR. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Melakukan pengawasan otonomi daerah. Dr. H. Syahrial / Pkn

10 Pemilihan Umum Asas pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan lima tahun sekali. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wappres, dan DPRD. Perserta pemilihan umu adalah partai politik. Penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dr. H. Syahrial / Pkn

11 Badan Pemeriksa Keuangan
BPK berkedudukan secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Anggotayang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD yang diresmikan oleh Presiden. Pimpinannya dipilih oleh anggotanya dan memiliki wakil di daerah-daerah. Dr. H. Syahrial / Pkn

12 Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang. Kemisi Yudisial adalh lembaga negara kehakiman yang mandiri, yang bertugas memilih hakim agung. Diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang- undang berdasarkan Undang-undang dasar, sengketa antara lembag-lembaga negara serta berwenang membubarkan partai politik yang melanggar undang- undang. Dr. H. Syahrial / Pkn

13 Struktur Kekuasaan Pemerintahan hasil Amandemen UUD 1945
BPK MPR DPD DPR Legislatif Presiden Wakil Presiden Eksekutif MK MA KY Yudikatif Dr. H. Syahrial / Pkn

14 Struktur Kekuasaan pemerintahan UUD45
MPR BPK DPR Presiden DPA MA Dr. H. Syahrial / Pkn

15 Pendalam Materi Apakah kriteri umum suatu pemerintah disebut demokrasi? Bagaimanakah perkembangan demokrasi masa Orde Lama? Apakah criteria umum demokrasi terpenuhi pada masa itu? Bagaimanakah Orde Baru membangun suatu pemerintahan? Adakah criteria demokrasi terdapat dalam pemerintahan tersebut? Jelaskanlah! Apakah tujuan pemerintahan Suharto menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas? Posisi partai politik dan DPR masa Orde Baru sangat lemah. Kenapa ? Jelaskanlah! Apakah perubahan yang mendasar kenegaraan Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di masa reformasi? Jelaskanlah pokok-pokok pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945? Tugas Mandiri Perhatikanlah uraian di atas kembali! Buatlah perbandingan demokrasi di masa Orde Lam, Orde Baru dan Orde Reformasi. Diskusikan! Demokrasi pada periode waktu yang manaka yang lebih mendekati ciriteri umum demokrasi! Berikanlah analisasa anda! Dr. H. Syahrial / Pkn

16 Terima Kasih Dr. H. Syahrial / Pkn