KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian: Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Hayati Disampaikan oleh Sugeng Santoso - Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim dalam Pertemuan Tata Kelola Pengembangan Produk Sumberdaya Hayati Jakarta, 25 Januari 2018 Booz Allen Hamilton Standard Colors Colors should be used in the color pairs whenever possible. Do not mix and match colors, use pairs together as shown. Black, White and Gray can be used with any of the other colors. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA Purple Pantone 2765 R 12 G 4 B 79 Green Pantone 357 R 15 G 67 B 24 Blue Pantone 2 88 R 11 G 31 B 101 Pantone Cool Gray 6 R 158 G 158 B 158 Black Red Pantone 485 R 252 G 5 B 14 Yellow Pantone 3965 R 232 G 244 B 4 Aqua Pantone 319 R 126 G 204 B 189 White

2 OUTLINE Pengantar : Kebijakan & Sistem Ekonomi Maritim Berbasis Inovasi 1 2 Kebijakan Pembangunan Kemaritiman & Sumberdaya Hayati Rencana Implementasi 3

3 Pengantar Kebijakan & Sistem Ekonomi Maritim Berbasis Inovasi

4 SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI
PENGANTAR 1 SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6,4%/tahun. Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi (ke luar dari middle income trap) tahun 2034 dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-4 tahun 2045 Tahap Pertama ( ) PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI Proses perubahan struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0%/tahun Tahap Kedua (2025 – 2035) PERCEPATAN PERTUMBUHAN BERBASIS INOVASI Percepatan investasi dan pertumbuhan industri manufaktur dengan ekspor bernilai tambah tinggi Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,0%/tahun Tahap Ketiga (2036 – 2045) MODERNISASI EKONOMI BERBASIS KUALITAS DAN BERKELANJUTAN Modernisasi ekonomi dengan mengedepankan kualitas dan pertumbuhan berkelanjutan Proses rebalancing ekonomi Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%/tahun VISI INDONESIA 2045: PEMBANGUNAN EKOMOMI BERKELANJUTAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETAHANAN ENERGI INVESTASI KETENAGAKERJAAN INDUSTRI EKONOMI KREATIF PARIWISATA KEMARITIMAN KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KOMITMEN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Keluar dari Middle Income Trap 5,5% 6,5% 7,0% 7,0% 6,5% 6,0% 3

5 Mekanisme dan Lingkup Kebijakan Lintas K/L
Pengertian umum kebijakan: pernyataan politis yang menyatakan kehendak, tujuan dan sasaran serta alasan perlunya pencapaian tujuan. Dalam pengertian pragmatis/operasional, yang dimaksud dengan kebijakan adalah intervensi (campur tangan) atau tindakan tertentu dari pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil tertentu (yang diharapkan). ‘T E K N O G I’ Spesifik Generik Publik D M A I Aspek Kebijakan Aspek Teknis Kementerian Koordinator Teknis Agar kebijakan berfungsi efektif, diperlukan “instrumen/alat” kebijakannya (policy tools/instruments), yaitu seperangkat langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang ditetapkan. Setiap (atau kombinasi beberapa) instrumen kebijakan biasanya melibatkan (mengandung) setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu: Piranti hukum (legal devices): menyangkut aspek legal/hukum yang mendukungnya (melandasinya); Tatanan kelembagaan (institutional setting): berkaitan dengan tatanan lembaga (organisasi) yang terlibat, fungsi dan pengorganisasian (struktur dan hubungan atau interaksi antar aktor); Mekanisme operasional (operational mechanism): berkaitan dengan pola, cara/metode dan prosedur serta proses pelaksanaan dalam implementasi praktis. Problem Kebijakan berdasarkan Hirarki ‘Teknologi ‘ vs Jurisdiksi Kementerian 4

6 Pendekatan Sistem: Ekonomi (Maritim) Berbasis Inovasi
Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Supply Side Demand Side Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Intermediaries Lembaga Riset Brokers Kebijakan Penguatan Hubungan S & D Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Kebijakan Penguatan Pasokan Inovasi Kebijakan Menstimulasi Kebutuhan Inovasi Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Alamiah SDA (Natural Endowment) Budaya Sikap dan nilai Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan Mobilitas Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. 5

7 ILUSTRASI SIMPLIFIKASI KERANGKA LOGIS
Faktor-faktor Internal Bidang di bawah kendali “sistem” Input (sumber daya) Aktivitas (program/ kegiatan) Output/ Deliverables Dampak langsung/ immediate outcomes (direct impacts) Dampak antara/ intermediate outcomes (indirect impacts) Dampak akhir/ final outcomes (societal impacts) Faktor-faktor Eksternal Bidang di luar kendali “sistem” Rantai Hasil (Results Chain) INPUT: (Contoh) AKTIVITAS, PROSES,KE-TERKAITAN (Contoh) KELUARAN (Contoh) DAMPAK LANGSUNG (Contoh) DAMPAK TAK LANGSUNG (Contoh) DAMPAK YANG LEBIH LUAS (Contoh) SDM Pembiayaan Material/bahan Manajemen Kepemimpinan Litbang Prakarsa inovasi, alih & difusi Kerjasama Pengem-bangan pembiayaan Analisis Pelatihan TKT / TRL’ IRL # Adopsi, transfer, difusi Publikasi Keluaran HKI Metodologi baru SDM terlatih Potensi komersial SDM terampil Produk baru Aksesibilitas Penetrasi difusi Kesempatan bisnis Kesempatan kerja Pengambilan keputusan yang lebih baik Kewirausahaan Produk inovatif Proses inovatif Peningkatan daya saing Perkembangan investasi Tenaga kerja lebih produktif Penurunan pengangguran Dampak Ekonomi - perkembangan & pertumbuhan Dampak Sosial - kualitas hidup & lingkungan Kebijakan - SIN yang efektif Indikator yang relatif lebih “mudah” diukur Indikator yang relatif lebih sulit diukur Pengukuran Kinerja (Performance Measurement) 6

8 Kebijakan Pembangunan Kemaritiman: Pengembangan Sumberdaya Hayati

9 Formulasi (Reformulasi) Patisipasi Stakeholder Kunci
SIKLUS KEBIJAKAN Penetapan Agenda Pengkajian/ Analisis Formulasi (Reformulasi) Implementasi Monitoring & Evaluasi Patisipasi Stakeholder Kunci Instrumen Kebijakan Pengawasan Indikator Kinerja Data Praktik baik Analisis, dsb. Penetapan Kebijakan Menuju Indonesia yang lebih baik 8

10 9

11 Pilar I: Pengelolaan SD Kelautan & Pengembangan SDM
Kebijakan Utama Sasaran Jml PU No Strategi Utama/Program Utama Kegiatan Pengembangan SD Kelautan terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan 4 P1- KU1 pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari C1.3.1 C1.3.2 C1.3.3 P2- KU1 peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan C1.2.1 C1.2.2 C1.2.3 C1.2.4 P3- KU1 peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik C5.1.1 C5.1.2 C5.1.3 C5.1.4 C5.1.5 C5.1.6 C5.1.7 P4- KU1 pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan C2.1.1 C2.1.2 C2.1.3 C2.1.4 C2.1.5 C2.1.6 C2.1.7 C2.1.8 C2.1.9 C2.1.10 C2.1.11 C2.1.12 C2.1.13 Filename/RPS Number 10

12 Pilar IV: Ekonomi & Infrastruktur Kelautan serta
Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Kesejahteraan terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata 5 P1- KU6 pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam E1.2.1 E1.2.2 E1.2.3 E1.2.4 E1.2.5 E1.2.6 E1.2.7 P2- KU6 peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam E1.3.1 E1.3.2 E1.3.3 P3- KU6 penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam E1.4.1 P4- KU6 perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari E3.10.1 P5- KU6 peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil C3.3.1 C3.3.2 C3.3.3 Filename/RPS Number 11

13 Pilar IV: Ekonomi & Infrastruktur Kelautan serta
Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan pertumbuhan ekonomi kelautan terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing 8 P1- KU7 penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan C8.6.1 P2- KU7 penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien C8.1.1 P3- KU7 pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing intemasional C8.2.1 C8.2.2 P4- KU7 pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis C9.1.1 C9.1.2 C9.1.3 C9.1.4 C9.1.5 C9.1.6 C9.1.7 P5- KU7 optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan C9.2.1 P6- KU7 intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran C1.1.1 C1.1.2 C1.1.3 C1.1.4 C1.1.5 C1.1.6 C1.1.7 C1.1.8 P7- KU7 pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar C8.7.1 C8.7.2 C8.7.3 P8- KU7 pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan C9.3.1 Filename/RPS Number 12

14 NC7 Keg. Strategis Program Prioritas C
Sasaran Utama: Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap menjadi 6,98 jt ton & rumput laut: 19,54 jt ton Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan mejadi 20 juta ton NC7 Keg. Strategis Program Prioritas C 6.7.5 Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan (Jasa kelautan ; Lingkungan laut) 13

15 Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
National Fisheries Industry Acceleration Programme (President Regulation No. 3/2017) 14

16 15

17 16

18 1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tusinang masing-masing K/L untuk melakukan Pembangunan Industri Perikanan melalui: Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil budidaya Perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing Penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional Percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, iptek & Inovasi ramah lingkungan bidang perikanan Percepatan pelayanan perijinan di bidang industri perikanan nasional. Penyusunan rencana aksi pembangunan industri perikanan nasional 17

19 2. Matrik Peran K/L No K/L Tugas 1 KKP
Evaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap. Budidaya, pengolahan, pemasaran DN & Ekspor dan tambak garam nasional 2 Penyusunan roadmap industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan master plan kawasan industri perikanan nasional sbg proyek strategis nasional 3 Pelaksnaan pembangunan sarpras perikanan di kawasan industri perikanan nasional dan mengundang investor DN dan LN 4 Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk mendukung ketersediaan bahan baku industri dan konsumsi 5 Perluasan pelaksanaan SLIN 6 Perluasan Jejaring untuk Perdagangan Internasional 7 Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional 8 Peningkatan skala usaha nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala UKM secara terorganisasi dengan K/L terkait 9 Percepatan penerapan sistem jaminan mutu, keamanan hasil perikanan dan nilai tambah 10 Penyederhanaan perijinan dan pendelegasian wewenang perizinan/ non perizinan melalui PTSP 11 Percepatan penerbitan izin penangkapan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran dan pemasukan ikan 12 Penugasan kepada BUMN bidang perikanan untuk melaksanakan kegiatan usaha industri perikanan yang bersifat perintisan dan strategis dalam penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan, operator logistik, perbenihan, pakan dan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu. 13 Pengusulan operasional kegiatan industri perikanan nasional yang bersifat rintisan dalam bentuk PSO 18

20 Matrik Peran K/L No K/L Tugas 2 Perhubungan 1
Evaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan Penyediaan sarpras yang mendukung pengembangan industri perikanan 3 Peningkatan transportasi bahan baku industri perikanan 4 Penyediaan fasilitas bongkar muat hasil perikanan di setiap pelabuhan umum 5 Penertiban pelanuhan tangkahan 6 Penambahan jumlah pelabuhan ekspor hasil perikanan 7 Penyediaan transportasi khusus yang efisien dan insentif untuk distribusi hasil perikanan 8 Penyediaan kriteria spesifik dan dukungan perizinan untuk operasionalisasi kapal pengolah ikan dan kapal pengangkut ikan hidup 9 Penyederhanaan perijinan dan pendelegasian wewenang perizinan/ non perizinan melalui PTSP Perindustrian Percepatan pembangunan industri non produk pangan berbasis bahan baku ikan dan rumput laut Percepatan pembangunan industri bahan penolong untuk kebutuhan industri perikanan nasional 19

21 Peningkatan dan perluasan pasar di LN untuk produk perikanan nasional
No K/L Tugas 4 Perdagangan 1 Peningkatan dan perluasan pasar di LN untuk produk perikanan nasional 2 Pemberian fasilitas dan kemudahan akses bagi penekspor produk perikanan nasional dan pengimpor alat dan mesin perikanan dan bahan penunjang industri pengolahan 3 Penyempurnaan regulasi ekspor dan impor yang berkaitan industri perikanan nasional Peningkatan daya saing ekspor produk perikanan melalui penurunan tarif BM di negara tujuan 5 ESDM Penjaminan ketersediaan pasokan energi terutama listrik untuk sistem rantai dingin dan industri pengolahan hasil perikanan Penyediaan energi alternatif Penjaminan ketersediaan BBM di sentra perikanan Penyediaan dan pendistribusian LPG 6 Keuangan Skim pembiayaan khusus 7 PUPR Menyediakan sarpras pendukung industri perikanan 8 Ristekdikti Mengembangkan teknologi terapan penamgkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan nasional yang mendukung kearifan lokal dan konservasi sumberdaya perikanan yang berkelanjutan 9 BUMN Meningkatkan kemapuan BUMN Bid Perikanan 10 KUKM Percepatan pembentukan & pembinaan kelembagaan nelayan dan petambak garam termasuk akses ke pembiayaan 11 Kemendagri 12 TNI 13 BKPM 20

22 Menko Bidang Kemaritiman
Mengkoordinasikan dan menyinergikan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perikanan nasional sebagaimana Diktum Pertama dan Diktum Kedua; dan Mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden untuk Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional 21

23 Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5 Rancangan Tema RKP 2019 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” 22

24 Isu Strategis PN 3 (1/2) s. Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah. Produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan rendah. Skala dan rantai pasok/nilai usaha pertanian, perikanan dan kehutanan terbatas. Kualitas dan mutu hasil pertanian, perikanan dan kehutanan belum memenuhi standar bahan baku industri. Diversifikasi produk olahan pertanian, perikanan dan kehutanan masih terbata Nilai tambah dan daya saing produk industri masih rendah. Tren pertumbuhan dan kontribusi PDB industri menurun. Ketahanan rantai pasok/nilai industri rendah: kekurangan industri hulu dan pendukung, ketidakharmonisan kebijakan, ketergantungan impor bahan baku dan penolong. Produktivitas tenaga kerja industri stagnan. Produk industri nasional didominasi produk dengan kualitas dan kandungan teknologi rendah. Rendahnya kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia. Penciptaan nilai tambah jasa produktif belum optimal. Kesiapan destinasi dan industri pariwisata untuk merespon kunjungan wisatawan dan menyediakan jasa pariwisata bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan masih terbatas. Perkembangan ekonomi kreatif dan digital belum dimanfaatkan optimal. Ekspor didominasi produk bernilai tambah rendah dan perdagangan dalam negeri belume efisien. Kemitraan usaha belum dikembangkan optimal untuk mengatasi missing middle dalam rantai pasok/nilai. Akses pembiayaan usaha produktif yang terbatas. 23

25 Isu Strategis PN 3 (2/2) Produktivitas tenaga kerja masih rendah.
Proporsi tenaga kerja keahlian menengah masih terbatas Proporsi lapangan kerja informal masih tinggi dan didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah Kompetensi tenaga kerja rendah. Kualitas pendidikan vokasi dan relevansinya dengan dunia usaha rendah. Jumlah dan kapasitas wirausaha rendah. Pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah masih rendah. Jumlah dan kapasitas peneliti dan perekayasa masih terbatas. Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan penunjang produktivitas masih terbatas. Pengembagan inovasi dan teknologi frontier masih terbatas. Hilirisasi hasil litbang dan inovasi masih rendah. 24

26 Sasaran Produksi dan Ekspor Komoditas Perikanan
Sasaran Utama (3/4) Program Prioritas 1: Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian Sasaran Produksi dan Ekspor Komoditas Perikanan No. Indikator 2014 (Baseline) 2018 2019 (Sasaran Akhir RPJMN) 1. Hasil Perikanan (juta ton) a. Tuna (TTC) 1,32 1,25 1,28 b. Udang 0,91 0,99 1,01 c. Rumput Laut 10,10 13,42 14,23 2. Ekspor Perikanan (miliar USD) 4,64 8,53 9,54 1. akan dilengkapi angka capaian 2015, 2016, 2017 (menyusul) 25

27 Arah Kebijakan Prioritas Nasional 3
1 2 3 4 5 Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi Meningkatkan nilai tambah jasa produktif melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, efisiensi perdagangan dalam negeri, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, penguatan kemitraan, dan akses ke pembiayaan usaha Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, pengembangan teknologi frontier, serta hilirisasi hasil litbang dan inovasi 26

28 PN-3 Prioritas Nasional-3: Program Prioritas & Kegiatan Prioritas
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian 2 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan 3 Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Perbaikan struktur industri Peningkatan daya saing industri Fasilitasi pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/logistik Peningkatan kerja sama dengan Dunia Usaha Penguatan penyelenggaraaan diklat vokasi Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Percepatan pengembangan 7 Kawasan Pariwisata dan 2 KEK Pariwisata Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier Demarkasi PN 3 dan PN 4: a) PN 3: jika peningkatan hasil ditujukan untuk kuantitas raw material, maka difokuskan untuk ekspor; jika peningkatan hasil ditujukan untuk menyediakan bahan baku industri, maka fokusnya untuk memenuhi konsumsi industri dan jasa produktif dalam negeri dan ekspor. b) PN 4: khusus untuk konsumsi masyarakat PP 5: usulan KP cenderung hanya dapat dikontribusikan oleh 1 K/L (LIPI untuk metrologi, LAPAN dan BIG untuk penginderaan jauh, dan BPPT untuk material). kegiatan 5a mungkin bisa diintegrasikan dengan proyek prioritas terkait standar di PP 2, KP 2c Perlu pembedaan antara 1b (industri pengolahan hasil pertanian dst) dan 2b (perbaikan struktur industri yang difokuskan pada pengembangan industri hulu-termasuk industri pengolah hasil produk primer dan pendukung) Perlu kesepakatan mengenai demarkasi pembangunan sarpras pertanian (1e) dengan PN 4 Ketahanan Pangan Merujuk pada hasil rapim 8 Januari 2018, KEK diusulkan masuk ke PN 3, PP 2 (industri) dan PP 3 (jasa produktif, khususnya pariwisata) Pembangunan sarpras sudah dimasukkan menjadi pendukung aksesibilitas kawasan industri, KEK dan kawasan pariwisata Penguatan Informasi dan Komunikasi untuk Efisiensi Produksi, serta Peningkatan Pemasaran dan Ekspor sudah dicakup dalam Pengembangan E-commerce dan Pengembangan Kawasan Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas 27

29 Usulan Program Prioritas
Prioritas Nasional-3: Usulan Program Prioritas Level 1 1 PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS 5 2 4 3 28

30 PP 1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian: Usulan Kegiatan Prioritas
Level 2 1 Program Prioritas (PP) Pengembangan Kawasan jeruk, mangga, nenas, manggis, salak dan pisang Pengembangan tanaman kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, lada, pala, & cengkeh Pengembangan benih ternak unggul Pengembangan budidaya laut (marikultur) dan rantai supply tuna, udang dan rumput laut Peningkatan Produktivitas hasil hutan kayu dan bukan kayu Peningkatan jasa ekowisata sebagai obyek pariwisata nasional Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa) PENINGKATAN EKSPOR DAN NILAI TAMBAH PRODUK PERTANIAN Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan Kegiatan Prioritas (KP) Proyek Prioritas (ProP) 5 2 Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan dan hortikultura Sarana pengembangan pelabuhan perikanan memenuhi standar internasional Revitalisasi Sarana Pengolahan Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1 Pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura Pengolahan Hasil hutan Pengolahan Hasil Peternakan Pengolahan Hasil kelautan dan perikanan untuk industri berbasis bofarmaka dan bio prospecting Integrasi rantai pasok berbasis produksi dan pengolahan perikanan dan kelautan 3 4 Konsolidasi dan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan petani Peningkatan promosi dan advokasi Penguatan Litbang dan Inovasi untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah Sertifikasi standar dan mutu hasil dan produk olahan perkebunan dan hortikultura Penerapan standarisasi dan mutu hasil dan produk olahan peternakan Standarisasi unit pengolah ikan dan sertifikasi produk olahan kelautan dan perikanan Penerapan standarisasi dan mutu hasil dan produk olahan kehutanan 29

31 PP 2. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan:
Usulan Kegiatan Prioritas Level 2 1 Program Prioritas (PP) Perbaikan Regulasi, Harmonisasi & Simplifikasi Perizinan Peningkatan Fasilitasi Investasi Perlindungan Konsumen Persaingan Usaha yang Sehat Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial PERCEPATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Perbaikan Struktur Industri Peningkatan Daya Saing Industri Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Kegiatan Prioritas (KP) Proyek Prioritas (ProP) Dukungan regulasi, perizinan dan kelembagaan untuk 7 Kawasan Industri: Kuala Tanjung, Palu, Konawe, Teluk Bintuni, Sei Mangkei, Bantaeng dan Morowali Dukungan Infrastruktur untuk 7 KI dan 6 KEK Industri/Logistik Dukungan investasi penumbuhan usaha di 7 KI dan 6 KEK Industri/Logistik Dukungan regulasi, perizinan, dan kelembagaan untuk 6 KEK Industri/Logistik: MBTK, Sorong, Bitung, Arun, Galang Batang, Tanjung Api-api 2 4 2 Fasilitasi pengembangan kawasan industri dan KEK dapat mencakup dukungan sarpras, debottlenecking regulasi, penumbuhan industri, dan penguatan lembaga pengelola (termasuk pengelola kawasan yang berbentuk BUMD) Perbaikan Regulasi, Harmonisasi & Simplifikasi Perizinan (1a) termasuk perda pajak daerah dan retribusi daerah Fasilitasi Investasi (1b) termasuk penguatan kelembagaan, SDM, sistem dan regulasi untuk PTSP, pengembangan sistem e-perizinan dan inovasi daerah dalam perizinan Debottlenecking & Harmonisasi Regulasi & Perpajakan dalam Rantai Pasok/Nilai Dukungan Pengembangan Industri Hulu dan Pendukung Perbaikan Logistik Penguatan Industri Kecil & Menengah Akses Bahan Baku & Energi Inovasi Industri & Pemanfaatan TIK Peningkatan Desain, Standar, & Branding Peningkatan Penggunaan Produk Manufaktur Lokal 3 30

32 1 5 2 3 3 4 PP 3. Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif:
Usulan Kegiatan Prioritas Level 2 Program Prioritas (PP) 1 Dukungan Infrastruktur untuk 7 Destinasi Wisata Prioritas (Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika) dan 3 KEK Pariwisata (Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung dan Morotai) Perluasan & Diversifikasi Pemasaran Penerapan Sustainable Tourism Practices Penguatan Kelembagaan, Industri dan Usaha pariwisata di 7 Destinasi Wisata Prioritas 2 Pengembangan Statistik Pariwisata PENINGKATAN NILAI TAMBAH/ EFISIENSI JASA PRODUKTIF Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2 KEK Pariwiata Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/ Pembiyaan Kegiatan Prioritas (KP) Proyek Prioritas (ProP) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha 5 3 Pengembangan Bakat & Kompetensi SDM Penguatan Ekosistem (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI) Pengembangan Industri Seni Budaya Peningkatan Ekspor Produk Indonesia Peningkatan Fasilitasi Produk dan Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perdagangan Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri, Usaha Perdagangan dan Tertib Niaga Pengelolaan Stok dan Harga Pengembangan E-commerce Penguatan 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata dan KEK dapat mencakup dukungan sarpras (aksesibilitas), masterplan, debottlenecking regulasi, penguatan lembaga pengelola kawasan (termasuk yang berbentuk BUMD) serta pengembangan amenitas dan atraksi Perlu ditetapkan apakah Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perdagangan (6c) posisinya di PN 3 atau di PN 4 Ketahanan Pangan Peningkatan Efisiensi Transportasi dan Penguatan Informasi serta Komunikasi untuk Efisiensi Produksi, serta Peningkatan Pemasaran dan Ekspor dihilangkan Peningkatan Fasilitasi Produk dan Pelaku Usaha Perdagangan termasuk penguatan pelaku usaha perdagangan yang berbentuk BUMD Usulan Deputi PMMK terkait KP Pengembangan Industri Seni Budaya diakomodir dalam KP Ekonomi Kreatif (2d) Perluasan Akses Keuangan/ Pembiyaan dibedakan berdasarkan kriteria besaran kredit dan tahapan perkembangan usaha. Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro, Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up, dan Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha (KUR). Fintech dapat masuk di ketiganya. Pengembangan Statistik Ekonomi Kreatif 4 3 Pengembangan Kapasitas Usaha Perluasan Kemitraan Usaha Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemitraan 31

33 1 4 4 2 3 PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja:
Usulan Kegiatan Prioritas Level 2 Program Prioritas (PP) 1 PERCEPATAN PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA KERJA Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Kegiatan Prioritas (KP) Penyusunan Standar Kompetensi dan Kurikulum Proyek Prioritas (ProP) Pemetaan Kebutuhan Keahlian Pengembangan Skema Kerja Sama Vokasi dengan Dunia Usaha 4 4 2 Pemasyarakatan Kewirausahaan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Instruktur Vokasi Pelatihan Kewirausahaan Sarana dan Prasarana Diklat Vokasi Pelaksanaan Diklat Vokasi Pemagangan di Industri 3 Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Profesi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 32

34 PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas:
Usulan Kegiatan Prioritas Level 2 Program Prioritas (PP) 1 Kegiatan Prioritas (KP) Penelitian dan Pengembangan Metrologi PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier Proyek Prioritas (ProP) Penelitian dan Pengembangan ilmu genomik Penelitian dan Pengembangan material maju Penelitian dan Pengembangan life sciences 5 4 2 Penguatan kerjasama triple helix Pengembangan Teknologi dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Rintisan pengembangan teknologi frontier dalam rangka penguatan produktivitas industri Pengembangan Teknologi IT dan Digital Teknologi dan manajemen transportasi 3 Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material Penyiapan Peneliti Bidang Ilmu Strategis Pengembangan dan Pemanfaatan Bioteknologi Pengembangan Keahlian bagi para peneliti untuk bidang-bidang strategis Penguatan Kelembagaan (Lembaga Iptek, Perguruan Tinggi, Pusat2 Penelitian) untuk pengembangan bidang-bidang strategis 33

35 REKONSEPTUALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI
Rencana Implementasi 3 Kesejahteraan/ Kemakmuran Daya Saing Perbaikan : Internal Entitas Ekonomi : Kapasitas Inovatif dan Pembelajaran 2. Lingkungan Persaingan Ukuran : Produktivitas Perbaikan pada Faktor Internal dan Eksternal Pendekatan Klaster Industri Kebijakan Kerangka & Instrumen Kualitas Keterkaitan Infrastruktur Inovasi Umum Kondisi Spesifik-Klaster Sehimpunan investasi dan kebijakan “terobosan” yang mendukung inovasi dalam keseluruhan ekonomi. the “four diamond” framework. Hubungan timbal-balik Instrumen Kebijakan Kontekstual REKONSEPTUALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI 34

36 Ilustrasi Kebijakan Pemerintah untuk Pengembangan Klaster Industri
Dalam konteks Strategi & Persaingan Perusahaan Menghapus rintangan untuk persaingan lokal Fokus usaha untuk menarik investasi asing d lingk. klaster Fokus promosi ekspor di lingk klaster Menata institusi pemerintah yang relevan di lingk bisnis Kondisi (Input) Faktor Kondisi Permintaan Menciptakan regulasi standar sederhana dan, pro-inovasi tentang klaster, agar: Mengurangi ketidakpastian regulasi Mendorong inovasi produk/proses baru Sponsor testing, sertifikasi produk dan rating jasa pelayanan untuk klaster Bertindak sebagai buyer canggih poduk/jasa klaster Menciptakan program khusus pendidikan dan pelatihan Menetapkan penelitian universitas lokal tentang teknologi yg terkait klaster Mendukung penyusunan dan kompilasi information khusus klaster Memperbaiki transportasi, komunikasi, dan infrastruktur yg khusus diperlukan oleh klaster Industri Terkait & Pendukung Sponsor forum untuk menyatukan peserta klaster Usaha khas klaster untuk menarik suppliers and penyedia jasa dari lokasi lain Mendirikan kawasan berikat orientasi klaster, industrial park atau supplier park 35 Sumber: Diadopsi dari Porter (2000).

37 Tahapan Pohon tujuan Strategi alternatif Matriks rencana kegiatan
Results Hierarchy activities outputs purpose goal Pohon tujuan Strategi alternatif Matriks rencana kegiatan Agenda perkuatan Agenda perkuatan Agenda perkuatan Agenda perkuatan Analisis Perkuatan Lingkungan Usaha Prioritas tujuan + - + - + - + - Peta pelaku Analisis Lingkungan Usaha 36

38 PETA PELAKU Pemasok .... Pemasok Pemasok Pemasok PT Pabrik PMV.... Pasar Modal Bank Fintech Crowdfund ‘Hibah’.... K/L K/L K/L K/L K/L PT/ Univ Lemlit ..... LSM CSR ..... PFI ..... Asosiasi 37

39 Kondisi Faktor Pendukung Penghambat Akses Infrastruktur
Akses pasokan dalam Sistem Logistik Akses Permodalan SDM Perlatan Produksi Harga bahan baku Modal tanpa jaminan Harga Bahan limbah (bahan sisa) agar distandarkan Belum ada akses bahan baku ke pabrik bahan baku Akses transportasi masih belum LKB/ LKBB/ LNK Bunga pinjaman relatif tinggi Belum ada standarisasi kualitas Belum ada layanan berbasis IT untuk mendukung pemasaran produk 38

40 Strategi Perusahaan dan Persaingan
Pendukung Penghambat Pelaku usaha (kuantitas) .... Productivity Center Fokus produk Akses Pasar Harga jual rendah Harga jual tidak stabil Sistem Pembayaran Persaingan dengan ‘industri sejenis’ Pelaku sudah bekerjasama dengan pabrik bahan baku, tetapi ada yang belum Model Bisnis belum update (blm dilakukan BPR)….. Pengelolaan masih konvensional dari sisi pemasaran dan permodalan Belum ada Outlet terpadu Kecenderungan membuat produk yang sama (belum inovatif/ diversifikasi produk) 39

41 Kondisi Permintaan Pendukung Penghambat Pasar (permintaan) bertambah
Permintaan tidak stabil Belum intensifnya pembinaan termasuk informasi/akses pemasaran Asimetri Informasi a.l Informasi pasar (terkait suppy-demand terhadap masing-masing jenis produk) Perlu sinergi kelembagaan terutama terkait informasi permintaan Permintaan komoditas dari industri sangat kurang (tidak ada) Belum ada Captive market Kebutuhan bahan baku ada yang disediakan penampung Belum ada standarisasi mutu, sehingga ada keluhan luntur dan lain-lain 40

42 Industri Terkait dan Pendukung
Penghambat Belum ada lembaga/asosiasi yg bisa bersepakat terhadap Peran Pembinaan belum optimal 41

43 Perkuatan faktor input
42 33

44 Peningkatan strategi perusahaan dan kondisi persaingan
Akses kerjasama dengan LKB/LKBB/LNK agar diperoleh skema yang kompetitif ………………………………………. ……………………………………… 43 34

45 Perbaikan Kondisi Permintaan
Pembuatan situs Perintisan captive market Industri inti membuka akses melalui temu bisnis 44 35

46 Perkuatan Industri/Instansi Terkait dan Pendukung
Pembinaan pengawasan kualitas produk Fasilitasi oleh Pemda untuk kerjasama dengan perusahaan bahan baku Kebijakan Pemkot terkait perintisan captive market seperti penyediaan seragam dinas, pakaian training yang dipasok dari paguyuban IKM Konveksi Cipayung Kebijakan terkait dengan Pembinaan pemasaran termasuk sinergi kelembagaan terutama terkait informasi pasar Kebijakan dan kegiatan diseminasi informasi seperti membentuk “telecenter” dan lain-lain 45 36

47 Isu intervensi yang penting
Dari analisis lingkungan usaha, dipilih prioritas intervensi yang penting Pertimbangkan jangka waktu pelaksanaan! 46

48 Tahapan Analisis lingkungan usaha Logical Framework Approach
Results Hierarchy activities outputs purpose goal Pohon tujuan 47

49 Penjabaran Kegiatan nomor activities sumberdaya <personel> <dana> <material> Nomor Kegiatan Jenis Kegiatan Pelaksana PIC Waktu lembaga kontribusi Bahtiar/Disperindag Asosiasi Tempat Pelaksana dapat terdiri dari lebih dari satu lembaga Person in Charge harus dituliskan nama personel 48

50 Pengawal Program Pematangan konsensus dan perincian rencana tindak masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Diperlukan suatu kelompok kerja untuk mematangkan konsensus serta mengawal terselenggaranya kerja kolaboratif. Kelompok Kerja dibentuk dari para partisipan FGD sesuai dengan asas keterwakilan dan kesediaan untuk bekerja. 49

51 Sistem Pemantauan

52 51

53 52

54 53

55 54