PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

2 RENCANA PEMBELAJARAN MK. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 NO MATERI METODE PEMBELAJARAN ALOKASI WAKTU BOBOT NILAI 1 Pengantar Pend. Kewarganegaraan Ceramah singkat metode pembelajaran 1 kali pertemuan 10% 2 Filsafat Pancasila Ceramah interaktif dengan ilustrasi 2 kali pertemuan 3 Identitas Nasional Ceramah singkat ,studi kasus dan diskusi. 4 Hak Dan Kewajiban Warga Negara Ceramah singkat, PBL, dan studi lapang (kelompok / individu). 5 Negara dan Konstitusi Ceramah singkat, dikusi kelompok kecil dan diskusi 6 Demokrasi & Pendidikan demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka studi lapang & simulasi. 7 Hak Asasi manusia & Rule of Law Ceramah bervareasi, Multimedia, studi kasus, bedah kasus aktual 8 Geopolitik Indonesia & Otonomi Daerah Ceramah bervareasi, Multimedia,studi lapang , diskusi, diskusi. 20% 9 Geostrategi Indonesia Ceramah bervareasi, bedah kasus, diskusi, PBL, JUMLAH 1 6 X tatapmuka & UTS & UAS 100%

3 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KETUHANAN YME (AGAMA) WILAYAH Manusia Indonesia Geografi SDA LH H & W HAM PANCASILA Keluarga Masyarakat Bangsa NEGARA Wawasan Nusantara Ketahanan nasional Bela Negara

4 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Bagian Pertama Pengantar Latar Belakang Persyaratan Kerja di Era Globalisasi Keterkaitan Persyaratan Kerja & Bahan Ajar Menuju Indonesia 2020 Visi dan Misi Dik Kewarganegaraan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

5 PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN & MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003)

6 PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN
Utk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, yg berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,& menjadi warganegara yg demokratis & bertanggung jawab (Pasal 3 UU R I 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

7 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki : Memiliki rasa kebangsaan Cinta tanah air Penjelasan UU no. 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional

8 Pendidikan Kewarganegaraan Bag I Pengantar
Latar Belakang : Globalisasi Indonesia 1997 Tap MPR RI no.VII/MPR/2001 Materi yg Harus harus ada : Hak Asasi Manusia, Hak & Kewajiban warga negara Demokrasi & Rule of Law Tata Ruang & Lingkungan Hidup Bela Negara Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional

9 Latar Belakang (Pengantar)
Revolusi 3 T (Transport,Telekomunikasi,Trade) manusia kosmopolit dunia tanpa batas global paradox  org. mengecil, kaya fungsi konflik antar peradaban/budaya Indonesia 1997 krisis ekonomi krisis sosial, budaya krisis politik  etika politik, kriminal Indonesia 2020 Terwujud masyarakat Indonesia yg: religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri Baik & bersih dlm penyelenggaraan negara

10 Pengantar (Latar Belakang)
Indikator Keberhasilan visi Indonesia 2020 Penghormatan thp martabat kemanusiaan Meningkatnya: semangat persatuan & kerukunan bangsa, toleransi kepedulian & tanggung jawab sosial Berkembangnya budaya & perilaku sportif serta menghar-gai & menerima perbedaan dlm kemajemukan Menguatnya partisipasi politik sbg perwujudan kedaulatan rakyat, & kontrol sosial masyarakat Berkembangnya Orsos. Ormas & Orpol yg bersifat terbuka Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu kerjasama & bersaing dlm era global Memiliki kemampuan & ketangguhan dlm menyelenggara-kan kehidupan berbangsa & bernegara di tengah2 perga-ulan antar bangsa, agar sejajar dgn bangsa lain Terwujudnya penyelenggaraan negara yg profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas & bebas KKN

11 Persyaratan Kerja Era Globalisasi (Pengantar)
Pengetahuan & Keterampilan : Computing, analysis, synthesis : Management ambiguity : Communication : Second language Perilaku (attitude) : Kepemimpinan (leadership) : Kerjasama (team working) : Mampu kerja lintas budaya (can work cross culturally) : Kepribadian (personality) Kenal Sifat Pekerjaan : Terlatih etika kerja : Paham globalisasi : Fleksibel : Pilihan kerja

12 Keterkaitan Kurikulum
Persyaratan Kerja Kurikulum UNESCO Kurikulum Nasional Pengetahuan & Ketrampilan Learning to know MK Keilmuan & Ketrampilan (MKK) Learning to do MK Keahlian Berkarya (MKB) Perilaku Learning to be MK PerilakuBerkarya (MPB) MK Pengembangan Kepribadian (MPK) Mengenal Sifat Pekerjaan Learning to live together MK Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

13 Visi, Misi Dik Kewarganegaraan (Pengantar)
Visi : menjadi sumber nilai & pedoman bagi penyelenggaraan program studi dlm mengembangkan kepribadian sbg WNI Misi : membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar kesadaran berbangsa & bernegara dlm menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi & seni yg dikuasainya dgn rasa tanggung jawab kemanusiaan.

14 Kompetensi Dik. Kewarganegaraan (Pengantar)
 Mengantar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara  Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa  Menumbuhkembangkan pola sikap & pola pikir yg komprehensif, integral pada aspek kehidupan Kep No. 43/DIKTI/Kep/2006

15 Misi Akademik & Pedagogis Dik Kewarganegaraan (Pengantar)
Partikular-terbatas POLITICAL CULTURE (Negara, Lembaga Politik) COMUNITARIAN CULTURE (Keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) Makro - Nasional CIVIC VIRTUE CIVIC CULTURE (Individu, Warga) Psikososial (Udin : 2006)

16 NOMENKLATUUR/TERMINOLOGI: PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA (Pengantar)
CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA) CITIZENSHIP EDUCATION (UNITED KINGDOM) TA’LIMATUL MUWWATANAH, (TIMTENG) TARBIYATUL WATONIYAH EDUCACION CIVICAS (MEXICO) SACHUNTERRICHT (JERMAN) CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA) SOCIAL STUDIES (USA, NEW ZEALAND) LIFE ORIENTATION (AFRIKA SELATAN) PEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA) CIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE) OBSCESVOVEDINIE (RUSIA) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (INDONESIA)

17 Sejarah Dik Kewarganegaraan (Pengantar)
USA 1790  “theory of Americanization” menyangkut masalah warganegara dgn hak kewajiban, pemerintah & negara Diikuti oleh negara-negara kolonial dgn maksud supaya “kawula negara” tunduk pada aturan pemerintah kolonial Masa moderen dipakai utk membina agar WN cinta tanah air & siap berkorban utk negara dan bangsa.

18 Sejarah Dik Kewarganegaraan (Pengantar)
Kep Bersama Men Dikbud dan Men Hankam, tgl 8 Des : Dik Pa Cad & Dik Kewiraan bagi mhs PT UU no 20/1982 ttg Hankamneg : PPBN utk mhs PT  Dik Kewiraan, PPBN utk SD s/d SMA  Gerakan Pramuka UU no 2/1989 ttg Sisdiknas : Dikwir bagian dari Dikwar  bagian dari MKDU Kep Men Diknas no 232/U/2000  Mk wajib bagi Program Diploma III dan Strata 1 UU no 20/2003 ttg Sisdiknas  Mk wajib disamping Mk Dik Agama & Mk Bahasa PP no 19/2005 ttg Standar NasionalPendidikan

19 Urutan Pembahasan Pengantar Filsafat Pancasila Identitas Nasional
Negara dan Konstitusi Demokrasi Indonesia Hak dan Kewajiban Warganegara Hak Asasi Manusia dan Rule of Law Geopolitik Indonesia Geostrategi Indonesia Kep Dirjen Dikti no: 43/DIKTI/Kep/2006

20 Referensi Soemiarno (2006), Pendidikan Kewarganegaraan.
Ahmadi, Abu, Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta Anderson, Ben, 2001, Imaginated Cummunities. Yogya: INSIST Ditjen Dikti, Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegraan. (Bag I & II). Jakarta: Dikkti Huntington, S.P., 1998, The Clash of Civilization. London: Touch- tone Book Kaelan, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakata: UGM Press Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan. Rosida Press, 2008 Naisbitt, John, Global Paradox (terj). Jakarta: Binarupa Aksara Ohmae, Kenichi, The Borderless World. London: Fontana Winataputra, Udin S. Prof.Dr.MPd, Pendidikan Kewargane-garaan Menuju Masyarakat Demokrasi dan Berkeadaban. Jakarta: Ditjen Dikti Wright, Quincy, A Study of War. Chicago Ill: Chicago University Press UU No 12 tahun 2006 ttg Kewarganegaraan RI UU No 39 tahun 1999 ttg HAM UU no 32 tahun 2004 ttg Otonomi Daerah UUD 1945 dan perubahannya