Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman

Presentasi berjudul: "Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman"— Transcript presentasi:

1 Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
ISU STRATEGIS INOVASI PELAYANAN PUBLIK Disampaikan Dalam Pelatihan Revolusi Mental Dalam Pelayanan Publik Angkatan VI Samarinda, 20 Februari 2018 Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman

2

3 Perubahan Paradigma

4 Sumber : Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan 2016, ORI
Kewajiban penyelenggara layanan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat, masuk dalam kategori mengkhawatirkan.

5 Sumber : Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan 2016, ORI

6 Isu Strategis Inovasi Pelayanan Publik
Integritas Birokrasi Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Publik Efisiensi dan Efektvitas Birokrasi Sinergitas Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Isu Strategis Inovasi Pelayanan Publik

7 Integritas Birokrasi Pelayanan Publik
Integritas sebagai kesesuaian antara apa yang dinyatakan dalam kebenaran dengan apa yang dilakukan dalam kebenaran tersebut. Seseorang yang memiliki integritas adalah orang yang selalu memaknai kehidupannya dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Di dalam dirinya terdapat mekanisme kontrol untuk selalu berada di dalam jalur dan koridor kebenaran itu.

8 Kualitas Pelayanan Publik
Tolok ukur keberhasilan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Sedangkan tingkat kepuasan penerima layanan ini akan dapat diperoleh apabila seorang penerima layanan tersebut mendapatkan jenis pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan dan butuhkan. Dengan demikian maka kebutuhan penerima layanan harus sebisa mungkin dipenuhi agar diperoleh kepuasan. (Ratminto dan Atik) Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka efektivitasnya harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ukurannya antara lain adalah seberapa tinggi tingkat pelayanan kepada masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. (Gaspersz:203) Tangibles Reliability Responsiveness Assurance Empathy

9 Kendala Kualitas Pelayanan
Kepatuhan Standar Pelayanan Rendah Korupsi Maladministrasi Tinggi Kualitas Pelayanan Publik Rendah Inefisiensi Birokrasi

10 Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik
Motivasi Birokrasi efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat . (Tidak ada hambatan yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial yang cepat dan dinamis) Kemampuan Suasana Kerja Lingkungan Fasilitas Pendukung

11 Sinergitas Pelayanan Publik
STATE (Ciptakan Politik & Hukum yang kondusif) Kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. COMMUNITY (Peran Aktif dan positif dalam kegiatan Ekonomi, Politik dan Sosial PRIVATE SEKTOR (Ciptakan Pekerjaan dan Pendapatan)

12 Upaya Perbaikan Pelayanan Publik
Pengawasan & Penanganan Pengaduan Yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas (Berkeadilan, Akunta-bel dan Berorientasi Publik dan Bersih dari KKN Pemanfaatan TI Sinergi Kelembagaan dan Partisipasi Publik Apresiasi Dalam Bingkai Pengawasan

13 TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT