SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA PRESENTED BY: WIWID SUNDARI

Presentasi berjudul: "SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA PRESENTED BY: WIWID SUNDARI"— Transcript presentasi:

1 SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA PRESENTED BY: WIWID SUNDARI
PUBLIC WELFARE SKALA PRIORITAS KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA PRESENTED BY: WIWID SUNDARI NIM : LUTHFAN DARMA.P NIM : DITA PUTRI NIM : RADEN RORO ATIQAH ECONOMICS SCIENCE And DEVELOPMENT STUDIES FACULTY OF ECONOMICS And BUSINESS SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSITY 1436 H / 2015 M

2 Pertimbangan Parameter Prioritas
Tingkat Kegawatan (seriousness) Kemendesakan Kebutuhan (urgency) Perkemnbangan Dampak Negatif (trend) Menetapkan Persyaratan (conditional) Atau Kriteria

3 A. Tingkat Kegawatan (seriousness)
Kebijakan ekonomi negara menyangkut pembukaan lapangan pekerjaan Kebijakan ekonomi negara menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan Kebijakan ekonomi negara menyangkut kedaulatan dan ketahanan energi

4 B. Tingkat kemendesakkan kebutuhan (urgency)
Kebijakan ekonomi negara menyangkut pembangunan sarana transportasi publik perkotaan Kebijakan ekonomi negara menyangkut transportasi publik antar pulau Kebijakan ekonomi negara menyangkut transportasi massal, baik di perkotaan maupun antar kota di Indonesia Kebijakan ekonomi negara menyangkut transportasi laut antarpulau di Indonesia

5 C. Perkembangan dampak negatif (trend)
Kebijakan ekonomi negara menyangkut perdagangan luar negeri yang berpihak kepada kepentingan nasional a. National brand b. Untuk produk c. Untuk olahraga Kebijakan ekonomi negara menyangkut pembangunan merek nasional di pentas internasional

6 Persyaratan mutlak (IFF atau If and Only If, Condition)
D. Menetapkan Persyaratan (conditional) atau kriteria Ada 2 jenis persyaratan Persyaratan mutlak (IFF atau If and Only If, Condition) Persyaratan tambahan bila memungkinkan (conditional)

7 Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai berikut :
Membuat urutan (rangking) berdasarkan persyaratan Mengembangkan alternatif atau pilihan Menyaring alternatif dengan persyaratan mutlak Membandingkan alternatif berdasarkan persyaratan tambahan Menentukan pilihan sementara Mengkaji masalah potensial yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Memilih proyek investasi / kegiatan ekonomi publik yang akan dilaksanakan

8 Kebijakan Negara di Bidang BUMN dan BUMD untuk Kesejahteraan Rakyat
Alasan keikutsertaan negara dalam aktivitas ekonomi publik, tolak ukurnya adalah untuk menguntungkan masyarakat dan ekonomi nasional. Bila negara terpaksa ikut dalam aktivitas ekonomi publik, maka dapat diwujudkan melalui BUMN atau BUMD.

9