KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PP INH PROVINSI LAMPUNG KEPALA BIDANG BINA P2P DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PP INH PROVINSI LAMPUNG KEPALA BIDANG BINA P2P DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PP INH PROVINSI LAMPUNG KEPALA BIDANG BINA P2P DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

2 LATAR BELAKANG 1.Menjadi Komitmen Global dan Nasional: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Sustainable Development Goals (SDGs) Program Prioritas Percepatan Pembangunan Nasional (100 program prioritas, janji presiden) Renstra Kementerian Kesehatan Standar Pelayanan Minimal Meningkatnya komitmen pemerintah 2.Beban Masalah TB yang Tinggi

3

4 Estimasi Beban TB (2015) NoIndikatorTingkatJumlahRate (per 100,000) 1Prevalensi TBGlobal13 juta174 Indonesia1,6 juta647 2Insiden TBGlobal8 juta133 Indonesia1 juta399 3Kematian TBGlobal1,1 juta16 Indonesia100,00041 4Case Detection Rate, semua bentuk32% (Survei Prevalensi TB 2013 & Global TB report 2015)

5 *Data 2015 per 30 Mei 2016, Data 2016 per 26 Mei 2016

6 Source: National TB Program per 28 Agustus 2016

7 Pencapaian Program TB Tahun 2015 Jumlah semua kasus TB : 326.233 kasus termasuk di antaranya kasus TB anak : 27.764 kasus. Jumlah orang terduga kebal terhadap obat TB sebanyak 15.380. Jumlah kasus TB kebal terhadap obat TB terkonfirmasi sebanyak 1.860 kasus, yang diobati : 1.566 kasus. Pasien TB yang mengetahui status HIV : 34.604 kasus (10,6%) Pasien TB dengan HIV positif yang mendapatkan pengobatan HIV : 697 kasus (20,3%).

8 Modelling menuju eliminasi TB

9 Strategi Peningkatan Akses Layanan TOSS-TB bermutu Dikes Kab/kota Puskesmas RSU Daerah RS Swasta DPM RS Paru BPPM Klinik Lab Swasta Apotik Penemuan Pasif dengan Jejaring Layanan TB (PPM) Labkesda IDI IAI Penemuan Aktif berbasis keluarga dan masyarakat Investigasi kontak : 10 – 15 orang Penemuan di tempat khusus : asrama, lapas, rutan, pengungsi, tempat kerja, sekolah Penemuan di masyarakat : penemuan massal Mandatory notification Cakupan 60% Cakupan 40% Kader, posyandu, pos TB desa, Chase survey Intensif : HIV, DM, PAL, MTBS,

10 Target dampak pada 2020: 20% penurunan insiden TB 40% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014 Target dampak pada 2025: 50% penurunan insiden TB 70% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014 2025 20 Target dampak pada 2030: 80% penurunan insiden TB 90% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014 Target dampak pada 2035: 90% penurunan insiden TB 95% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014 2030 Peluncuran Strategi TOSS-TB : Peta jalan Eliminasi TB Penemuan Intensif, Aktif, Massif Kemitraan dan mobilisasi sosial 2016 2035 Visi: Indonesia bebas TB Tujuan: Eliminasi TB di Indonesia tahun 2035 Milestone menuju Eliminasi TB

11 HIV AIDS

12 Gambaran Estimasi ODHA di Indonesia Menurut Propinsi – Tahun 2012 Estimasi Jumlah ODHA 591.823

13 Jumlah Kasus HIV-AIDS di Indonesia yang Dilaporkan Tahun s.d. 2005 – 2016

14 SITUASI EPIDEMI

15 KASUS HIV AIDS PER TAHUN TH. 2002 -2016 DI PROVINSI LAMPUNG

16 PROPORSI KASUS HIV BERDASARKAN JENIS KELAMIN TH. 2003 – TH 2016 DI PROVINSI LAMPUNG PROPORSI KASUS HIV BERDASARKAN JENIS KELAMIN TH. 2003 – TH 2016 DI PROVINSI LAMPUNG

17 KASUS HIV BERDASARKAN KELOMPOK USIA TH. 2011 – 2016 DI PROVINSI LAMPUNG KASUS HIV BERDASARKAN KELOMPOK USIA TH. 2011 – 2016 DI PROVINSI LAMPUNG

18 PROPORSI KASUS AIDS YANG DILAPORKAN BERDASARKAN KELOMPOK FAKTOR RESIKO TAHUN 2012 - 2016 DI PROVINSI LAMPUNG

19 Menuju Getting to Zero (“0” Kematian Akibat AIDS; “0” Infeksi baru ; “0” stigma & Diskriminasi) 3EMTCT (triple eliminasi ibu ke anak : HIV-Sifilis-Hepatitis B) Akselerasi : Fast Track 90-90-90 LKB & SUFA 90% Pop kunci tahu status HIV 100% skrining EID Target 90/90/90 Skrining HIV, Sifilis, bumil Tripel eliminasi 2030 getting to zero 2030 2027 2020 2019 2016 2013 Permenkes Tripel eliminasi

20 Strategi Pengendalian HIV-AIDS dan PIMS 1.Memperluas dan meningkatkan cakupan diagnosis HIV 2.Meningkatkan cakupan ART 3.Meningkatkan efektifitas ART dengan menjaga kepatuhan berobat 4.Meningkatkan kualitas layanan dengan menguatkan model Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)

21 Strategi Kolaborasi TB-HIV (RAN 2015- 2019)

22 MENURUNKAN BEBAN TB PADA ODHA TARGET KEGIATAN-KEGIATAN

23 TARGET & CAPAIAN RAN TB-HIV 2015-2019 B. Menurunkan Beban TB Pada ODHA dan Inisiasi Pemberian ART Dini Persentase ODHA dikaji TB pada kunjungan terakhir 83%90%95%100% Persentase ODHA dengan TB yang mendapatkan pengobatan TB sesuai standar 69%100% Persentase ODHA baru yang menerima PP INH per tahun NA10%20%30%40%50% Jumlah layanan perawatan HIV yang melakukan PPI TB 1460140215290324 IndikatorBaseline Target 20152016201720182019 2016: BARU 71 % pasien ODHA berkunjung ke layanan HIV dikaji status TB 2016 : 41.6 % ODHA dengan TB yang mendapat pengobatan TB standard 2016 : 2.9 % ODHA BARU mendapat PP INH 71 % 41.6% 2.9 % N A

24 1. IPK TB PADA ODHA TERMASUK PADA POPULASI KUNCI HIV DAN MEMASTIKAN PENGOBATAN TB YANG BERKUALITAS ODHA Populasi Kunci ( penasun dan pasangannya, WPS, waria, LSL, dan WBP ) Sasaran IPK- TB (2) : Memastikan pengobatan TB yang berkualitas Suspek TB TB Peran : Petugas Kesehatan, Kader, LSM, Stakeholder terkait

25 PENGGUNAAN GENEXPERT DALAM PROGRAM TB DI INDONESIA: 1.SUSPEK TB RESISTAN OBAT 2.SUSPEK TB PADA ODHA SECARA BERTAHAP AKAN DIPERLUAS UNTUK: 1.SUSPEK TB dengan BTA Neg 2.SUSPEK TB ANAK 3.SUSPEK TB di LAPAS/RUTAN 4.PASIEN TB dengan Kondisi berat, co- morbid 5. SUSPEK TB EKSTRA PARU

26 Latar Belakang PP INH Indonesia : beban tinggi TB ODHA sekitar 30 kali lebih beresiko mengalami TB dibanding yang tidak terinfeksi HIV Rekomendasi WHO : 12 aktivitas kolaborasi TB-HIV  profilaksis dengan isoniazid (INH preventive therapy/IPT) Sesudah era ART  pemberian ARV akan mengurangi insiden TB pada ODHA karena efek proteksinya terhadap TB ODHA dalam terapi ARV tetap mempunyai risiko lebih tinggi terkena TB dibandingkan dengan populasi non HIV

27 Implementasi IPT belum dilaksanakan secara meluas  khawatiran sulit menyingkirkan diagnosis TB, kurangnya akses terhadap INH dan kekhawatiran akan terjadinya resistensi INH. Penggunaan bersama IPT dan ARV pada pasien HIV berasosiasi secara signifikan dalam menurunkan insiden TB. Dengan perluasan akses ART penggunaan IPT pada ODHA akan meningkatkan kontrol TB di negara dengan beban TB tinggi. Menindaklanjuti rekomendasi WHO  Kemekes Kesehatan Republik Indonesia cq. Direktorat PPML telah melakukan uji pendahuluan PP INH di 4 Rumah Sakit di 2 Provinsi ( RS Ciptomangunkusumo, RS Persahabatan, RS Hasan Sadikin, RS Dr.H.Marzoeki Mahdi) yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap di Rumah Sakit lainnya di Indonesia.

28 1.2 Tujuan Sebagai panduan teknis bagi pelaksana IPT/PP INH, melengkapi buku Petunjuk Teknis Tata Laksana Klinis Ko-Infeksi TB-HIV dan buku Pedoman Nasional Tatalaksana Klinis Infeksi HIV dan Terapi Antiretroviral Pada Orang Dewasa. 1.3 Sasaran Pelaksana kegiatan kolaborasi TB-HIV baik yang ada di fasyankes, dinas kesehatan dan institusi terkait lainnya. 1.4 Ruang Lingkup Buku Petunjuk Teknis IPT/PP INH ini membahas mengenai aspek manajemen dan teknis pelaksanaan IPT/PP INH. Ruang lingkup pembahasan meliputi manajemen pelaksanaan, tugas dan fungsi pelaksana, serta monitoring dan evaluasi.

29 Tantangan dalam implementasi kolaborasi TB-HIV Pemegang Kebijakan ◦Perbedaan persepsi dan prioritas program ◦Keterbatasan akses layanan testing HIV ◦Ketersediaan logistik rapid test HIV dan ARV ◦Biaya terkait test HIV pada pasien TB ◦Tes cepat TB pada ODHA  sarana terbatas Sistem Organisasi RS ◦Struktur Organisasi, Komitmen ◦Model kolaborasi yang solid??? ◦Jejaring Rujukan layanan TB dan Layanan HIV belum optimal  perbedaan persepsi dan kepentingan ◦Infrastruktur, SDM, SOP, sarana, prasarana ◦Pembagian wewenang pemberian terapi ◦Pengendalian infeksi ◦Integrasi pencatatan dan pelaporan

30 Tantangan dalam implementasi kolaborasi TB-HIV Tenaga Kesehatan ◦Kurang pengetahuan ◦Keengganan menawarkan test HIV ◦Stigma pada provider kesehatan ◦Kemampuan komunikasi provider kesehatan ◦Kurang sosialisasi tentang TB-HIV ◦Kurang pelatihan tentang TB-HIV ◦Kurang koordinasi antara unit TB dan unit HIV Pasien ◦Pengetahuan pasien terkait HIV dan TB masih lemah ◦Ketakutan dalam mengetahui hasil tes ◦Keengganan/penolakan untuk melakukan test

31 Strategi percepatan Menurunkan beban TB pada ODHA Penerapan Strategi DOTS di seluruh RS Rujukan ARV Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resistan Obat pada RS Rujukan ARV yang sekaligus menjadi RS Rujukan TB MDR Akses tes cepat dengan GeneXpert di RS Rujukan ARV Akses pemeriksaan Lab untuk deteksi TB MDR/XDR pada ODHA Ekspansi PP INH ke RS Rujukan ARV seluruh Indonesia Penguatan PPI TB Penguatan Pencatatan dan Pelaporan TB-HIV Integrasi pelaporan TB-HIV melalui SITT dan SIHA

32 Strategi percepatan Menurunkan beban HIV pada pasien TB Meningkatkan cakupan Tes HIV pada pasien TB Pemberian ARV pada pasien TB-HIV sesegera mungkin tanpa melihat nilai CD4 Strategi perluasan kegiatan TB-HIV 1.Layanan LKB di Kabupaten/Kota 2.Percepatan untuk Kabupaten/Kota lain

33 STRATEGI PERCEPATAN TB-HIV DI 75 KAB/KOTA LKB 1.Pemetaan klinik TB dan kemungkinan jejaring terhadap layanan tes HIV ◦Jika tidak terdapat akses  pertimbangkan untuk set up layanan tes HIV 2.Melatih petugas TB untuk melakukan PITC 3.Menyediakan layanan pasca tes 4.Merujuk pasien TB dengan HIV ke RS Rujukan ART / Puskesmas Satelit ART 5.Pemberian ART pada seluruh pasien ko-infeksi TB-HIV, tanpa melihat jumlah CD4 6.Desentralisasi pemberian ART di Puskesmas (Puskesmas satelit ART) Target: ◦100% coverage (100% tes HIV pada pasien TB ◦100% pasien Ko-infeksi TB-HIV mendapatkan ART) ◦100% Pasien ko-infeksi TB-HIV mendapatkan PPK (Pencegahan Kotrimoksasol)

34 7.Promosi tes HIV pada pasien TB sesuai dengan RAN TB-HIV (penawaran rutin, tanpa memandang faktor risiko HIV lagi) 8.Memperkuat akses dan jejaring layanan tes HIV bagi pasien TB 9.Memperkuat akses dan jejaring perawatan dan dukungan bagi pasien TB-HIV ◦ART tanpa melihat jumlah CD4 ◦PPK (Program Pencegahan Kotrimoksasol)

35 KESIMPULAN DAN RENCANA KE DEPAN 1.Revisi Kebijakan Nasional Strategi kolaborasi TB-HIV 2.Penguatan koordinasi program TB dan HIV di semua level 3.Melibatkan PR HIV dan TB dalam kegiatan kolaborasi TB-HIV 4.Setiap Fasyankes harus mulai mengintegrasikan dan mampu melakukan kegiatan kolaborasi pengendalian TB dan HIV 5.Mendorong “one stop services” TB-HIV dan memperkuat jejaring antar fasyankes 6.Implementasi "Three I’s" perlu ditingkatkan ◦Intensifikasi penemuan kasus TB semakin meningkat ◦PP INH sedang tahap ekspansi bertahap ◦Infection control tidak boleh ditinggalkan 7.Ekspansi layanan Test HIV pada pasien TB perlu dipercepat 8.Inisiasi dini ART pada pasien TB-HIV dapat meningkatkan kualitas hidup ODHA

36