Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.

Presentasi berjudul: "Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017."— Transcript presentasi:

1 Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 2. APBNP Tahun 2017

2 Sistematika Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 Sasaran dan kebijakan Capaian pembangunan RAPBNP Tahun 2017 Perkembangan Anggaran Pendidikan Penggunaan Anggaran Kemendikbud Tahun 2017 Usulan Tambahan Anggaran

3 Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019

4 Sasaran 2014 (Baseline) 20152016201720182019  Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 8,2 tahun 8,3 tahun 8,5 tahun 8,6 tahun 8,7 Tahun 8,8 tahun  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1% (2013) 94,8%95,1%95,4%95,8%96,1 %  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4% (2013) 55,9%58,8%61,8% 64,8% 68,4 %  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B68,7%73,9%76,5%79,0%81,6%84,2%  Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B62,5%68,7%71,8%74,8%77,9%81,0%  Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B73,5%77,2%79,1%80,9%82,8%84,6%  Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B48,2%53,8%56,6%59,4%62,2%65,0%  Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0,85 (2012) 0,860,870,880,890,90  Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0,53 (2012) 0,58 0,59 0,60  Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0,07 (2012) 0,290,360,420,480,54  Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) * - Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara) (2012) 375 382 396 n.a. (2018) 427; 50 438; 50 446; 45 Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dalam RPJMN 2015-2019 Arah Kebijakan: 1.Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah 2.Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel 3.Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru 4.Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan 5.Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini 6.Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja 7.Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan *) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.

5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK Menurut Jenjang Pendidikan Sumber data: PDSP Kemendikbud % APK Perkembangan APK dari tahun ke tahun semakin membaik. Penurunan APK pada jenjang SD/MI/Paket A dikarenakan semakin banyaknya anak yang mulai sekolah di usia 7 tahun (tidak banyak yang overage dan underage) Masih belum mencapai target 85,51%

6 Perkembangan Sekolah, Siswa, dan Guru, 2015-2016 Sumber data: PDSP Kemdikbud, 2016 dan 2017 Meskipun angka partisipasi pendidikan menengah tidak terlalu besar, jumlah siswa jenjang SMA dan SMK terus meningkat pesat. Dalam kurun waktu 2 tahun jumlah siswa mengalami kenaikan sebanyak 898,6 ribu siswa. Jumlah tersebut tidak termasuk siswa Madrasah Aliyah dan Paket C Dilaporkan bahwa guru PNS terus menurun dengan semakin banyaknya guru yang memasuki usia pensiun. Jika moratorium tetap dilaksanakan diperkirakan dalam kurun waktu 10 tahun kedepan 48% guru PNS akan keluar dari sistem.

7 Rasio APK 20% termiskin : 20% terkaya -SD/MI/Paket A = 1,04 -SMP/MTs/Paket C = 0,94 -SMA/SMK/MA/Paket C = 0,66 Perbandingan APK Menurut Jenjang dan Kelompok Ekonomi, Tahun 2016 Sudah mencapai target sebesar: -SMP/MTs/Paket C = 0,9 -SMA/SMK/MA/Paket C = 0,6 Dihitung menggunakan data Susenas 2016

8 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kelompok Umur, Tahun 2009, 2014, dan 2016 (dalam tahun) Angka ini menunjukkan bahwa selain rata-rata lama sekolah secara umum meningkat, tampak bahwa rata-rata lama sekolah kelompok usia muda secara signifikan lebih tinggi dibanding kelompok penduduk usia tua. Perkembangan yang baik juga terjadi antara tahun 2014 sampai tahun 2016 (data tahun 2017 belum tersedia) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2016 sudah mencapai 8,53 tahun dan lebih tinggi dari target 8,5 tahun, dengan rincian per kelompok umur sbb:

9 Perkembangan Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2004-2016 (persen)

10 Perkembangan Angka Melek Aksara Menurut Kelompok Umur, Tahun 2016 (dalam persen) Perkembangan angka melek aksara untuk semua kelompok umur membaik dari tahun ke tahun. Untuk usia 15-24 tahun tampaknya sudah mencapai hardcore yang sulit untuk ditingkatkan, yang umumnya adalah penduduk dengan disabilitas dan yang berada di daerah sangat terpencil yang tidak pernah menempuh pendidikan

11 Angka Melek Aksara Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Ekonomi, Tahun 2016 (dalam persen) Tampak bahwa kesenjangan angka melek aksara sudah tidak terjadi pada kelompok usia muda (15-24 tahun), bahkan kelompok usia 24-44 tahun. Kesenjangan yang lebar hanya terjadi pada kelompok usia 45 tahun keatas.

12 Perhitungan Proyeksi Kinerja Pendidikan 2015-2019

13 RAPBNP Tahun 2017

14 PERKEMBANGAN ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN 2011-2017

15 POSTUR ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN APBN 2017 15 Kementerian Pariwisata Kementerian Pertahanan Kementerian LHK Kementerian KKP Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian KUKM Kementerian Kominfo Kementerian Desa Perpustakaan Nasional RI Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Badan Tenaga Nuklir Nasional Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga

16 PEMANFAATAN ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 1. Program Indonesia Pintar Diberikan bagi 16,4 Juta Siswa 2. Sarpras Pendidikan Pembangunan USB, RKB, Rehabilitasi, Perpustakaan, Laboratorium, dan Peralatan Pendidikan 3. Guru dan Tenaga Kependidikan Tunjangan Guru, Peningkatan kualifikasi, Peningkatan kompetensi berkelanjutan, SM3T, dan Guru garis depan 4. Vokasi Sarpras pendukung akses dan mutu vokasi, Pendidikan kecakapan hidup, pelatihan guru Vokasi 5. Mutu Pendidikan Pendidikan karakter, penerapan kurikulum, akreditasi, penjaminan mutu pendidikan, UN, penelitian 6. PAUD Dikmas Peningkatan akses dan mutu PAUD, Pelaksanaan program kursus dan kesetaraan, penguatan pendidikan keluarga 7. Kebudayaan pembangunan dan revitalisasi museum, taman budaya, dan desa adat, komunitas seni budaya, perfilman, sarana kesenian di sekolah, dan Europalia 8. Bahasa memperkaya kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari keragaman bahasa daerah serta penyiapan dan penyebaran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional melalui pengiriman pengajar Bahasa Indonesia untuk penutur asing 9. Beasiswa Beasiswa Prestasi untuk siswa, Beasiswa Unggulan, dan Darmasiswa untuk siswa/mahasiswa asing 10. Gaji dan Operasional untuk seluruh Satker Kemdikbud 11. Tata Kelola dan Pengawasan termasuk untuk penyediaan/rehabilitasi perkantoran 300 Satker Kemdikbud

17 Penyerapan Anggaran per 30 Mei 2017

18 Usulan Tambahan Anggaran dalam RAPBNP Tahun 2017 Catatan: Dalam APBN 2017 sasaran penerima PIP dikurangi dari 17,9 juta anak menjadi 16,8 juta dengan pengurangan anggaran sebesar Rp. 894 Milyar. Diusulkan penerima PIP tetap sebesar 17,9 juta sehingga alokasi yang semula dipindah ke program lain diusulkan untuk dikembalikan, namun kegiatan yang semula mendapat alokasi dari pengurangan PIP dapat terus dilanjutkan. Mengingat sasaran program PIP untuk mengembalikan anak di luar sekolah kembali ke sekolah ditingkatkan, maka alokasi anggaran untuk bantuan operasional pendidikan non-formal diusulkan untuk ditingkatkan. Saat ini bantuan operasional pendidikan untuk program tersebut belum disediakan