GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI INDONESIA

Presentasi berjudul: "GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI INDONESIA
Pert. 12 Pert. 12. Dr. H. Syahrial / Pkn

2 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA GEOPOLITIK Menurut ilmu Geopolitik, terdapat tiga faktor yang harus diketahui dan dipahami: Sejarah lahirnya suatu negara, Bangsa dan tanah air sendiri Cita-cita dan ideologi yang diyakini sebagai suatu kebenaran dalam hidup, kelangsungan hidup negara dan bangsa. GEOPOLITIK INDONESIA  WAWASAN NUSANTARA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3 GEOPOLITIK DAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA GEOPOLITIK DAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA M. Yamin: Majapahit Indonesia II (Abad XIV) M. Yamin: Sriwijaya Indonesia I (Abad VII – XV) KERTANEGARA  EKSPEDISI PAMALAYU BALA PUTRA DEWA  MENGUASAI SLT. MALAKA TRIBHUWANATUNGGADEWI GADJAH MADA HAYAM WURUK TAN AMUKTI PALAPA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4 GEOPOLITIK DITINJAU DARI POSISI SILANG INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA GEOPOLITIK DITINJAU DARI POSISI SILANG INDONESIA POSISI STRATEGIS SILANG DUNIA (RUTE TRADISIONAL) DUA SAMUDRA DUA BENUA SLOCS DAN SLOT (JALUR PERDAGANGAN DUNIA DAN JALUR MINYAK DUNIA) LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

5 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA ERA PRA KOLONIAL (PRA SEJARAH – ABAD XVII) KERAJAAN HINDHU (TARUMANEGARA; KUTAI; MAJAPAHIT). KERAJAAN BUDHA (SRIWIJAYA). KERAJAAN ISLAM (KESULTANAN BANTEN, TIDORE & TERNATE; SAMUDERA PASAI; MATARAM). ERA KOLONIAL (ABAD XV – XX). SPANYOL (1521 – 1646). PORTUGIS (1509 – 1595). VOC & BELANDA (1602 – 1945). KEBANGKITAN NASIONALISME (1908 – 1928). PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945). ERA KEMERDEKAAN (1945-sekarang) LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

6 KEBANGKITAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEBANGKITAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA (TAHUN 1908 – TAHUN 1945) Bangkitnya Patriotisme, Nasionalisme & Wawasan Kebangsaan. 3 Pilar Tonggak Sejarah Bangsa. 4 Pilar Wawasan Kebangsaan. 1908 : Lahirnya Budi Oetomo (Kebangkitan Nasional) 1928 : Sumpah Pemuda 1945 : Proklamasi, UUD NRI Tahun 1945, Pancasila. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RERUBLIK INDONESIA

7 (era kebangkitan nasional – proklamasi)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Perekat bangsa (era kebangkitan nasional – proklamasi) JARINGAN PERDAGANGAN MASA LAMPAU. PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA TAHUN 1928. IMPERIUM HINDIA – BELANDA (PASKA PAX NEERLANDICA). PENGALAMAN HIDUP BERSAMA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

8 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. KEAMANAN NASIONAL KESEJAHTERAAN KEPENT. NAS TUJUAN CITA2 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

9 Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera dan 2 benua, dibawah orbit GSO
Asas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957  Deklarasi Pemerintah RI tanggal (di-kenal sebagai Deklarasi Juanda) tanggal dan disetujui bangsa lain tahun 1982 di Jamaica (UNCLOS) Ciri Khas Indonesia : diapit 2 samudera dan 2 benua, dibawah orbit GSO Dr. Syahrial / Pkn

10 Deklarasi Juanda Perubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939 Point to point theory  tidak lagi low water line (contour line)  garis lurus dari titik terluar pulau terluar Laut teritorial 12 mil laut dan laut antara 2 pulau Memaknai tanah-air (nusantara)  Benua Maritim Indonesia Dr. Syahrial / Pkn

11 Implementasi: Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap,dan bertindak dalam rangka NKRI Dr. Syahrial / Pkn

12 apakah terpaan nilai global akan menantang wawasan persatuan bangsa?
Tantangan Wannus: nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah terpaan nilai global akan menantang wawasan persatuan bangsa? Tantangan bagaimana pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalime dan kesadaran warga negara. Dr. Syahrial / Pkn

13 Perjuangan Wilayah Laut Indonesia :
Lanjutan ………………. Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah laut 65% dan panjang pantai Km. Perjuangan Wilayah Laut Indonesia : Sejak Proklamasi, 3 mil laut yaitu Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO 1939). Deklarasi Djuanda 13 Des 1957 (12 mil laut). UU No. 4/Prp Tahun 1960. Konferensi PBB tentang hukum laut tahun Ta-hun 1982, dicantumkan asas negara kepulauan da-lam UNCLOS 82 (United Nations Conference on The Law of The Sea) Indonesia meratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985 – 31 Des 1985.

14 REZIM TATA LAUT/PERAIRAN
MENURUT UNCLOS'82 PERAIRAN KEPULAUAN PERAIRAN PEDALAMAN LAUT TERITORIAL LAUT BEBAS ZONA TAMBAHAN ZEE 12 MIL LANDAS KONTINEN DARATAN 24 MIL 200 S/D 350 MIL Dr. Syahrial / Pkn

15 BATAS WILAYAH BATAS ZEE 35
Landasan Konstitusional WILAYAH NEGARA (Bab IXA) 35 BATAS WILAYAH BATAS ZEE Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **

16 INTERNATIONAL AIRSPACE
Wil. Udara Nasional Ruang Udara Bebas NATIONAL AIRSPACE INTERNATIONAL AIRSPACE (KEDAULATAN) (YURISDIKSI) Laut Teritorial 12 MIL Zona Tambahan 24 Mil Landas Kontinen 350 ZEE 200 Mil Teritorial Darat Dr. Syahrial / Pkn

17 ( WILAYAH KEPENTINGAN )
RUANG UDARA DAN ANTARIKSA RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN ) RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG UDARA BEBAS RUANG UDARA BEBAS LAUT TERITORIAL LAUT TERITORIAL ZEE ZT DARATAN DARATAN 12 NM 12 NM 24 NM 24 NM 200 NM 200 NM Dr. Syahrial / Pkn

18 Pert. 14 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.
Geostrategi Indonesia Pert. 14 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA. Dr. H. Syahrial / Pkn

19 Pengertian: Geostrategi memanfaatkan wilayah negara sebgai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan,sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan Bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis,politis, ekonomis,sosial budaya dan Hankam Dr. H. Syahrial / Pkn

20 Geostrataegi Indonesia memanfaatkan wilayah negara republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan,sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional Lanjutan . Dr. H. Syahrial / Pkn

21 Geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ATHG baik bersifat internal maupun eksternal PERKEMBANGAN KONSEP Dr. H. Syahrial / Pkn

22 Mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ipoleksusbudhankam mupun aspek alamiah, upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamsi dan tujuan nasional. ljt Dr. H. Syahrial / Pkn

23 KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL KONDISI DINAMIS BANGSA. KOMPLEKSITAS ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN, DAN GANGGUAN. PISAU ANALISA PEMECAHAN MASALAH BANGSA. PENDEKATAN 8 ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL (ASTA GATRA) : ASPEK STATIS (TRI GATRA): GEOGRAFIS, SUMBER KEKAYAAN ALAM & DEMOGRAFI. ASPEK DINAMIS (PANCA GATRA): IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA & PERTAHANAN DAN KEAMANAN. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

24 (INTER STATE, INTRA STATE, TRANS NATIONAL)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ANCAMAN NASIONAL (INTER STATE, INTRA STATE, TRANS NATIONAL) MILITER NON MILITER NON TRADISIONAL TRADISIONAL IDEO LOGI POLI TIK EKO NOMI SOS BUD TEK-INFO AGRESI/ INVASI TDK BERSENJATA BERSENJATA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

25 Pasal 4 TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 4 TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Substansi: Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000. Hasil Kajian: Berbagai amanat yang terdapat dalam ketetapan ini tetap diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta menjamin keutuhan NKRI maka ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy)

26 Menunjang tugas pokok pemerintahan dalam:
Menegakkan hukum dan ketertiban (Law and Order) Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (Welfare and Prosperity) Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (Defense and Prosperity) Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (Yuridical Justice and Social Justice) Tersedianya kesempatn rakyat untuk mengaktualisasikan diri (Freedom of the People) Geostrategi Dr. H. Syahrial / Pkn

27 Membina aspek alamiah serta aspek sosial,
Hakikat Tannas: Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Membina aspek alamiah serta aspek sosial, Keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, Dr. H. Syahrial / Pkn

28 Sifat-sifat ketahanan nasional
Manunggal Mawas KeDalam Kewibawaan Berubah Menrut Waktu Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan Percaya pada diri sendiri Sifat Tannas: Manunggal Mawas KeDalam Kewibawaan Berubah Menurut Waktu Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan Percaya pada diri sendiri Dr. H. Syahrial / Pkn

29 Daya Tangkal a. Ketahanan idiologi b. Ketahanan politik
Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional Latar Belakang: Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perbutan pengaruh negara-negara bersar. Bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan Fungsi Geostrategi: Daya Tangkal a. Ketahanan idiologi b. Ketahanan politik c. Ketahanan ekonomi d. Ketahanan sosial budaya e. Ketahanan pertahanan dan keamanan 2. Pengarah Potensi 3. Menyatukan pola pikir & tindak Dr. H. Syahrial / Pkn

30 Aspek Geografi ( wawasan benua, bahari, dirgantara dan kombinasi)
ASTRAGRATA: Aspek Geografi ( wawasan benua, bahari, dirgantara dan kombinasi) Sumberdaya alam (hewani, nabati dan mineral; prinsip maksimal, lestari dan daya saling) Penduduk (jumlah, komposisi dan distribusi) Idiologi: Pancasila Politik: damai, adil, jujur, tertib dan demokratis Ekonomi: tersedianya pangan, papan dan sandang Sosial Budaya: harmat-menghormati, sopan santun, beretika Hankam: aman, damai, tidak bersengketa Implementasi Bidang Politik: Menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional Politik bebas dan aktif Banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidak adilan politik, hukum, ekonomi dan budaya. Sistem politik yang demokratis Sistem birokrasi yang efisien Dr. H. Syahrial / Pkn

31 BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****] PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)****] Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)****] Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]

32 Indo-Perdamaian Dunia
Kebijakan Politik Luar negeri: Kepentingan nasional Kemampuan nasional Dinamika dan kondisi internasional Penyelesaian sengketa inter: Tidak menggunakan kekerasan Non-intervensi Persamaan hak Persamaan kedaulatan Prinsip hukum internasional Itikat baik Prinsip keadilan Dr. H. Syahrial / Pkn

33 Mekanisme Perdamaian dunia
Piagam PBB (ps. 2 ayat 4) Larangan menggunakan kekerasan dlm hub internas Deklerasi Manila 1982 Penyelesaian sengketa secara damai Masalah Internasional Dalam bidang : Politik Ekonomi Sosial budaya Dr. H. Syahrial / Pkn

34 Peta Perwakilan RI Tahun 2008
EROPA 31 Perwakilan ASIA & OCEANIA AFRIKA & TIMUR TENGAH AMERIKA 42 Perwakilan 19 Perwakilan 27 Perwakilan

35 Terima Kasih Dr. H. Syahrial / Pkn

36 h Terima Kasih Dr. Syahrial / Pkn