Pendidikan & Penyadaran Hukum Publik terhadap Revisi KUHP

Presentasi berjudul: "Pendidikan & Penyadaran Hukum Publik terhadap Revisi KUHP"— Transcript presentasi:

1 Pendidikan & Penyadaran Hukum Publik terhadap Revisi KUHP

2 Executive Summary Studi ini dilakukan mendapatkan gambaran tentang persepsi publik terhadap produk hukum dalam KUHP dan penerapannya selama ini, serta pemahaman publik terhadap eksistensi dan perubahan dalam KUHP selama ini. Responden adalah nomor telepon rumah tangga yang diambil secara random sederhana melalui buku telepon terbaru di setiap wilayah yang telah ditentukan. Jumlah sampel di setiap wilayah ditentukan secara kuota proporsional berdasarkan besar kecilnya pemilik telepon di setiap wilayah. Temuan hasil poling menunjukkan sebagian besar responden mengetahui aturan-aturan dalam KUHP sebagai sistem hukum yang mengatur jalannya hukum di Indonesia. Meskipun demikian, sebagian besar responden pun cukup dominan dalam menyatakan ketidaktahuannya dengan adanya revisi yang dilakukan pemerintah terhadap KUHP selama ini.

3 Executive Summary Kondisi ini sebenarnya membuat dua pertanyaan besar: Pertama, Apakah hal ini merupakan perwujudan dari ketidakpedulian publik dengan sistem, produk dan jalannya proses hukum di Indonesia? Atau yang kedua, sebagai buah dari lemahnya pemerintah dalam sosialisasi dan menginformasikan KUHP selama ini. Terkait dengan persepsi publik terhadap kasus-kasus dan persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Penilaian responden cukup positif terhadap persoalan hukum yang melibatkan perampasan hak-hak perorangan/kelompok oleh orang/kelompok yang lain, atau oleh negara. Penilaian publik cenderung negatif terhadap jalannya proses hukum dan keefektifan produk hukum itu sendiri dalam menjaga serta memberi sanksi kepada para pelaku pelanggar hukum. Meskipun demikian, penilaian positif publik cukup dominan terhadap revisi dalam KUHP yang diharapkan akan mampu memperbaiki kondisi hukum di negeri ini.

4 Background Research Objective Research Methodology Data Analyst Time Schedule

5 Background Citra dan persepsi yang terekam di masyarakat adalah input yang digunakan untuk mendeteksi sampai seberapa jauh tingkat pemahaman publik terhadap isu-isu hukum. KUHP sebagai salah satu produk hukum merupakan unit analisis yang bisa dipersepsikan oleh publik. Baik dilihat dari sisi eksistensi, keefektifan, maupun aktualitasnya. Poling ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tingkat persepsi, pemahaman dan awareness terhadap KUHP, dan harapan perubahan yang diharapkan publik.

6 Research Objective Mengetahui persepsi dan pemahaman publik terhadap eksistensi KUHP selama ini. Mendapatkan informasi mengenai tingkat pengetahuan publik KUHP, baik dari sisi kultur maupun sosial masyarakat. Mengukur tingkat kepuasan publik terhadap implementasi KUHP di masyarakat. Menggali informasi mengenai harapan dalam KUHP selama ini.

7 Methodology Type: Quantitative Research – Polling
Responden adalah nomor telepon rumah tangga dengan pengambilan sampel dari buku telepon terbaru secara random sampling sederhana Sample Size (N respondents): 1.200 Sampling Error +/- 2.8% 12 wilayah di kota besar: * Jakarta : 275 responden * Palembang : 75 responden * Bandung : 100 responden * Denpasar : 75 responden * Semarang : 100 responden * Pontianak : 75 responden * Surabaya : 100 responden * Balikpapan : 75 responden * Yogyakarta : 100 responden * Makassar : 75 responden * Medan : 75 responden * Manado : 75 responden Technique of data collection: close questionnaire Proportion sampling: * Gender : Male/Female * Age : 17 – 55 Tahun * Pemilik rumah dan tinggal di rumah dengan nomor tersebut, bukan tamu atau pembantu rumah tangga.

8 Methodology Rumah tangga pemilik telepon: Ibu Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, Dosen/Guru, Pegawai Negeri, Swasta, Polisi/TNI Kota: Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palembang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado Responden berusia minimal 17 – 55 tahun atau sudah menikah; Bukan pembantu/tamu

9 Data Analyst Descriptive Analysis Cross Tabulation

10 Time Schedule No Kegiatan Days 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.
Perumusan Kuesioner 2. Pengumpulan Data 3. Validasi Data & Coding 4. Analisis & Pembuatan Laporan 5. Presentasi & Final Report

11 Demografi Usia Gender Pekerjaan Pendidikan Kota

12 Wiraswasta/Pengusaha
Demografi 100 % 50 25 75 17-20 th 21-25 th 26-30 th 31-40 th 41-55 th 20.2 23.9 17.9 24.1 13.9 USIA 100 % 50 25 75 Perempuan Laki-laki GENDER 49.7 50.3 100 % 50 25 75 Ibu RT Pelajar/Mhs Belum/tdk bekerja Pegawai Negeri Guru/Dosen Pegawai Swasta TNI/Polri Wiraswasta/Pengusaha 13.2 28.2 10.7 10.8 19.8 4.5 6.0 6.8 PEKERJAAN N = 1.201

13 Demografi PENDIDIKAN KOTA 100 % 50 25 75 Tidak Sekolah Lulus SD S1
Tidak Sekolah Lulus SD S1 S2/S3 Lulus SLTP Lulus SLTA D1-D3 14.6 0.2 21.6 30.5 0.0 2.2 30.9 PENDIDIKAN 100 % 50 25 75 Jakarta 8.3 23.0 6.2 Surabaya Bandung Semarang Yogyakarta KOTA Medan Palembang Pontianak Denpasar Pontianak Balikpapan Makassar Manado N = 1.201

14 Demografi Persepsi terhadap RKUHP Pemahaman terhadap KUHP Harapan terhadap RKUHP Pengetahuan tentang KUHP & RKUHP

15 I. Persepsi terhadap RKUHP
A. Sikap Publik terhadap Kejahatan terhadap Agama, Keyakinan, dan Aliran Kepercayaan dalam RKUHP Publik menilai kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terhadap perorangan atau kelompok yang lain merupakan pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi hukum. Hal ini terungkap dari sikap 86% responden yang setuju bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang menjalankan agama sesuai keyakinannya adalah melanggar hukum. Pernyataan positif publik ini secara merata tersebar di setiap kategori responden. Baik dilihat dari wilayah, gender, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan maupun tingkatan usia, hampir seluruh kategori menilai kekerasan agama sebagai tindakan melanggar hukum. Pengaturan agama oleh negara, seperti pembatasan jumlah agama, misalnya, merupakan salah satu aturan yang disikapi positif oleh 56% responden sebagai mekanisme guna menertibkan “keliaran” tumbuhnya aliran keyakinan yang justru bisa menimbulkan ketidakharmonisan hukum. Namun, lebih dari 20 persen responden, khususnya di wilayah Semarang, Surabaya, dan Denpasar mempersepsikan pembatasan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

16 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP A. Sikap Publik terhadap Kejahatan terhadap Agama, Keyakinan, dan Aliran Kepercayaan dalam RKUHP A.1. Kekerasan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang menjalankan agamanya sesuai keyakinan adalah melanggar hukum. 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu 4.1 10.3 85.6 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 88.0 0.0 3.6 8.4 100 2. 21 – 25 Tahun 83.2 4.2 12.6 3. 26 – 30 Tahun 83.9 4.5 11.6 4. 31 – 40 Tahun 87.5 3.8 8.7 5. Tahun 86.0 9.8 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin SIkap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 86.8 0.0 3.3 9.9 100 2. Laki-laki 84.4 4.9 10.7

17 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
A.1. Kekerasan Kelompok Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 91.6 0.0 2.1 6.3 100 2. Belum/Tidak Bekerja 87.3 2.9 9.8 3. Pelajar/Mahasiswa 83.5 7.6 8.9 4. Pegawai Negeri 86.2 3.8 10.0 5. Pegawai Swasta 76.6 5.4 18.0 6. Guru/Dosen 84.7 4.2 11.1 7. TNI/Polri 79.6 3.7 16.7 8. Wiraswasta 82.9 6.1 11.0 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan SIkap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 84.3 0.0 4.5 11.2 100 2. Menengah 87.7 2.9 9.4 3. Tinggi 82.5 5.9 11.6

18 A.1. Kekerasan Kelompok Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden
Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 84.4 0.0 4.3 11.3 100 2. Surabaya 90.0 2.0 8.0 3. Bandung 1.0 9.0 4. Semarang 81.0 6.0 13.0 5. Yogyakarta 82.0 5.0 6. Medan 88.0 5.3 6.7 7. Palembang 81.3 4.0 14.7 8. Denpasar 82.7 10.6 9. Pontianak 10. Balikpapan 78.7 13.3 11. Makassar 90.7 2.7 6.6 12. Manado 93.3

19 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP 100 % 50 25 75 A.2. Pembatasan jumlah agama adalah pelanggaran HAM. 12.3 18.7 12.9 56.1 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 50.9 27.5 13.2 8.4 100 2. 21 – 25 Tahun 56.3 15.7 14.3 13.7 3. 26 – 30 Tahun 52.9 21.5 12.8 4. 31 – 40 Tahun 61.9 16.6 9.7 11.8 5. Tahun 55.8 15.3 11.6 17.3 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 55.6 20.2 12.3 11.9 100 2. Laki-laki 17.3 12.2 13.9

20 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
A.2. Pembatasan Jumlah Agama Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 50.4 24.8 16.0 8.8 100 2. Belum/Tidak Bekerja 55.7 20.3 12.7 11.3 3. Pelajar/Mahasiswa 56.3 22.4 12.1 9.2 4. Pegawai Negeri 55.4 16.2 15.4 13.0 5. Pegawai Swasta 58.6 10.9 19.6 6. Guru/Dosen 77.8 0.0 22.2 7. TNI/Polri 50.0 20.4 11.1 18.5 8. Wiraswasta 54.9 14.6 9.8 20.7 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 47.8 27.5 15.2 9.5 100 2. Menengah 56.3 18.1 13.3 12.3 3. Tinggi 59.8 15.6 8.9 15.7

21 A.2. Pembatasan Jumlah Agama
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 55.8 18.5 10.1 15.6 100 2. Surabaya 58.0 20.0 11.0 3. Bandung 61.0 17.0 12.0 10.0 4. Semarang 53.0 21.0 13.0 5. Yogyakarta 60.0 15.0 14.0 6. Medan 62.7 18.7 6.6 7. Palembang 50.7 13.3 17.3 8. Denpasar 40.0 25.3 21.3 13.4 9. Pontianak 68.0 5.3 10. Balikpapan 45.3 18.0 11. Makassar 8.0 12. Manado 57.3 10.7

22 I. Persepsi terhadap RKUHP
B. Sikap Publik terhadap Pelecehan Seksual dan Anti Perkosaan dalam RKUHP Publik menilai kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang pelakunya harus diberi sanksi hukum. Hal ini terbukti dengan penilaian responden yang nyaris sempurna (92%) bahwa pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya adalah perbuatan hukum yang harus mendapatkan sanksi hukum. Penilaian yang sama diungkapkan pula oleh 80 % responden terhadap fenomena perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Secara merata apresiasi positif publik terhadap kasus-kasus hukum tersebut cenderung merata. Baik dilihat dari tingkatan usia, kategori gender, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan muapun kota responden.

23 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP B. Sikap Publik terhadap Pelecehan Seksual dan Anti Perkosaan dalam RKUHP B.1. Pelecehan seksual dan tindakan asusila adalah perbuatan melanggar hukum. 2.3 6.2 91.5 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 91.0 0.0 4.2 4.8 100 2. 21 – 25 Tahun 90.9 2.8 6.3 3. 26 – 30 Tahun 92.6 1.7 5.7 4. 31 – 40 Tahun 93.8 1.0 5.2 5. Tahun 88.4 8.8 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 91.9 0.0 1.3 6.8 100 2. Laki-laki 91.1 3.4 5.5

24 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
B.1. Pelecehan Seksual & Asusila Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 91.6 0.0 0.4 8.0 100 2. Belum/Tidak Bekerja 91.2 3.8 5.0 3. Pelajar/Mahaswa 95.6 1.3 3.1 4. Pegawai Negeri 88.5 8.4 5. Pegawai Swasta 91.4 2.3 6.3 6. Guru/Dosen 90.3 9.7 7. TNI/Polri 90.7 3.7 5.6 8. Wiraswasta 91.5 4.8 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 92.1 0.0 2.8 5.1 100 2. Menengah 90.5 6.7 3. Tinggi 93.0 1.3 5.7

25 B.1. Pelecehan Seksual & Asusila
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 89.9 0.0 2.1 8.0 100 2. Surabaya 92.0 3.0 5.0 3. Bandung 95.0 2.0 4. Semarang 90.0 10.0 5. Yogyakarta 94.0 4.0 6. Medan 94.7 2.7 2.6 7. Palembang 93.3 8. Denpasar 89.3 6.7 9. Pontianak 90.7 6.6 10. Balikpapan 85.3 12.0 11. Makassar 5.3 5.4 12. Manado 97.3

26 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP B.2. Perkosaan/pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perbuatan melanggar hukum. 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu 8.7 0.7 11.2 79.3 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 77.2 0.0 11.4 100 2. 21 – 25 Tahun 78.3 0.3 10.5 10.9 3. 26 – 30 Tahun 80.5 1.7 5.8 12.0 4. 31 – 40 Tahun 82.0 8.0 9.7 5. Tahun 78.1 0.9 8.4 12.6 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 80.6 0.0 7.8 11.6 100 2. Laki-laki 78.2 1.3 9.7 10.8

27 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
B.2. Perkosaan dalam Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 79.4 0.0 5.9 14.7 100 2. Belum/Tidak Bekerja 77.6 12.1 10.3 3. Pelajar/Mahasiswa 80.4 10.8 8.8 4. Pegawai Negeri 79.2 11.5 9.3 5. Pegawai Swasta 85.2 6.3 8.5 6. Guru/Dosen 84.7 15.3 7. TNI/Polri 68.5 14.8 5.6 11.1 8. Wiraswasta 79.3 12.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 82.0 0.0 10.1 7.9 100 2. Menengah 76.4 0.9 9.0 13.7 3. Tinggi 83.6 0.5 7.5 8.4

28 B.2. Perkosaan dalam Perkawinan
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 79.3 0.7 9.4 10.6 100 2. Surabaya 79.0 2.0 8.0 11.0 3. Bandung 83.0 1.0 9.0 7.0 4. Semarang 76.0 14.0 5. Yogyakarta 0.0 6. Medan 85.3 9.3 5.4 7. Palembang 78.7 13.3 8. Denpasar 74.7 1.3 10.7 9. Pontianak 6.7 10. Balikpapan 62.7 16.0 20.0 11. Makassar 88.0 5.3 12. Manado 82.7 4.0

29 I. Persepsi terhadap RKUHP
C. Sikap Publik terhadap Kejahatan Informasi Rahasia dalam RKUHP Publik menilai positif terhadap kejahatan atau pelanggaran informasi rahasia negara. Terbukti dengan dengan penilaian 82% responden yang menyatakan bahwa membuka rahasia negara kepada pihak atau negara lain adalah perbuatan melanggar hukum. Yang menarik pada responden dengan kategori tertentu mempunyai pandangan yang berbeda jika dibandingkan kategori responden lain. Kalangan militer—TNI dan Polri—merupakan kategori responden yang paling bersikap positif dalam memandang kasus hukum ini. Kemudian secara berurutan pegawai swasta dan pegawai negeri. Dalam menyikapi persoalan hukum ini, ibu rumah tangga dan pengajar (guru/dosen) adalah kategori responden yang relatif paling minim apresiasi positifnya.

30 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP C. Sikap Publik terhadap Kejahatan Informasi Rahasia dalam RKUHP Membuka rahasia negara kepada pihak/negara lain adalah melanggar hukum. 3.9 7.4 7.0 81.8 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 82.6 9.0 4.2 100 2. 21 – 25 Tahun 86.0 4.9 3.8 5.3 3. 26 – 30 Tahun 78.5 9.1 2.5 9.9 4. 31 – 40 Tahun 83.0 8.0 2.4 6.6 5. Tahun 77.7 6.0 7.4 8.9 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 80.8 8.1 3.6 7.5 100 2. Laki-laki 82.9 6.4 4.2 6.5

31 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
C. Kejahatan Informasi Rahasia Negara Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 72.7 14.7 3.8 8.8 100 2. Belum/Tidak Bekerja 82.3 8.9 1.3 7.5 3. Pelajar/Mahasiswa 85.0 6.5 5.0 3.5 4. Pegawai Negeri 86.2 3.1 5.4 5.3 5. Pegawai Swasta 86.7 1.6 3.9 7.8 6. Guru/Dosen 72.2 9.7 2.8 15.3 7. TNI/Polri 90.7 0.0 9.3 8. Wiraswasta 82.9 3.7 6.1 7.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan SikapResponden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 77.0 11.8 5.6 100 2. Menengah 81.1 6.9 4.3 7.7 3. Tinggi 85.4 5.7 2.4 6.5

32 C. Kejahatan Informasi Rahasia Negara
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 83.0 7.2 3.3 6.5 100 2. Surabaya 85.0 4.0 7.0 3. Bandung 80.0 6.0 4. Semarang 82.0 8.0 5. Yogyakarta 84.0 5.0 1.0 10.0 6. Medan 89.3 5.3 2.7 7. Palembang 82.7 6.7 2.6 8. Denpasar 78.7 12.0 6.6 9. Pontianak 81.3 10. Balikpapan 68.0 10.7 14.6 11. Makassar 12. Manado 9.3 1.3

33 I. Persepsi terhadap RKUHP
D. Sikap Publik terhadap Dekriminalisasi Pers dan Kebebasan Berekspresi Dekriminalisasi pers dan kebebasan berekspresi serta berpendapat merupakan hak-hak masyarakat yang dinilai publik belum sepenuhnya mampu dilaksanakan secara utuh oleh negara. Terbukti dari 51% responden yang menilai negara sudah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan di kalangan pelajar/mahasiswa dan pengajar (guru/dosen) hanya 40% responden yang bersikap setuju adanya jaminan negara terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kondisi yang sama terungkap pula dari sikap responden terhadap jaminan dari negara terhadap media massa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tanpa rasa takut. Dan mungkin, faktor inilah yang menyebabkan 48% responden saja yang menilai pemberitaan di media massa sudah memenuhi hak-hak masyarakat. Tidak mengherankan jika 80% responden menilai pembatasan-pembatasan oleh negara terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

34 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP D. Sikap Publik terhadap Dekriminalisasi Pers dan Kebebasan Berekspresi dalam RKUHP D. 1. Membatasi masyarakat untuk mendapatkan informasi adalah melanggar HAM. 5.0 5.7 8.6 80.7 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 79.6 8.4 6.0 100 2. 21 – 25 Tahun 82.2 4.2 7.7 5.9 3. 26 – 30 Tahun 75.6 8.3 2.9 13.2 4. 31 – 40 Tahun 83.4 5.5 3.5 7.6 5. Tahun 81.4 2.8 5.1 10.7 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 82.3 4.8 4.3 8.6 100 2. Laki-laki 79.1 6.5 5.7 8.7

35 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
D.1. Pembatasan Informasi Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 79.0 8.8 2.1 10.1 100 2. Belum/Tidak Bekerja 79.1 6.3 1.9 12.7 3. Pelajar/Mahasiswa 82.0 5.6 8.3 4.1 4. Pegawai Negeri 82.3 2.3 6.9 8.5 5. Pegawai Swasta 84.4 0.8 5.5 9.3 6. Guru/Dosen 90.3 0.0 9.7 7. TNI/Polri 59.3 22.2 3.7 14.8 8. Wiraswasta 80.5 2.4 7.3 9.8 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 81.5 6.2 4.5 7.8 100 2. Menengah 77,8 6.6 9.0 3. Tinggi 85.4 3.8 2.4 8.4

36 D.1. Pembatasan Informasi
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 80.4 5.1 5.4 9.1 100 2. Surabaya 81.0 4.0 11.0 3. Bandung 79.0 6.0 7.0 8.0 4. Semarang 84.0 3.0 5. Yogyakarta 80.0 5.0 12.0 6. Medan 86.7 5.3 2.7 7. Palembang 82.7 8. Denpasar 77.3 6.7 9. Pontianak 85.3 1.4 10. Balikpapan 64.0 10.7 18.6 11. Makassar 12. Manado 6.6

37 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP D.2. Negara telah menjamin kebebasan bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi. 13.4 24.6 11.1 50.9 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 44.9 38.9 10.2 6.0 100 2. 21 – 25 Tahun 48.6 27.3 15.7 8.4 3. 26 – 30 Tahun 50.4 21.9 11.2 16.5 4. 31 – 40 Tahun 57.1 20.8 12.8 9.3 5. Tahun 50.7 18.1 16.3 14.9 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 52.6 23.0 13.7 10.7 100 2. Laki-laki 49.2 26.1 13.1 11.6

38 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
D.2. Kebebasan Berpendapat & Berekspresi Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 55.0 17.6 18.5 8.9 100 2. Belum/Tidak Bekerja 54.4 20.9 10.1 14.6 3. Pelajar/Mahasiswa 44.0 37.5 12.7 5.8 4. Pegawai Negeri 50.0 16.2 15.3 5. Pegawai Swasta 57.8 14.1 18.0 6. Guru/Dosen 40.3 12.5 9.7 7. TNI/Polri 63.0 9.3 18.4 8. Wiraswasta 53.7 23.2 12.1 11.0 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 47.2 31.5 13.5 7.8 100 2. Menengah 51.1 23.3 15.3 10.3 3. Tinggi 52.6 23.5 10.0 13.9

39 D.2. Kebebasan Berpendapat & Berekspresi
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 51.8 22.1 12.7 13.4 100 2. Surabaya 48.0 31.0 11.0 10.0 3. Bandung 44.0 30.0 16.0 4. Semarang 50.0 32.0 7.0 5. Yogyakarta 47.0 29.0 9.0 15.0 6. Medan 54.7 25.3 10.7 9.3 7. Palembang 50.7 24.0 20.0 5.3 8. Denpasar 46.7 22.7 21.3 9. Pontianak 68.0 14.7 8.0 10. Balikpapan 11. Makassar 53.3 26.7 13.3 6.7 12. Manado 56.0

40 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP D.3. Pemberitaan di media massa selama ini sudah memenuhi hak-hak kebutuhan informasi masyarakat. 10.3 32.0 9.5 48.2 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 46.7 36.5 11.4 5.4 100 2. 21 – 25 Tahun 49.7 32.2 12.2 5.9 3. 26 – 30 Tahun 45.5 35.5 6.2 12.8 4. 31 – 40 Tahun 52.6 29.4 9.7 8.3 5. Tahun 44.7 27.4 12.6 15.3 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 49.7 30.1 10.6 9.6 100 2. Laki-laki 46.7 33.8 10.1 9.4

41 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
D.3. Pemberitaan Media Massa Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 50.8 30.3 11.8 7.1 100 2. Belum/Tidak Bekerja 46.8 34.8 8.9 9.5 3. Pelajar/Mahasiswa 46.6 36.9 11.2 5.3 4. Pegawai Negeri 48.5 25.4 13.8 12.3 5. Pegawai Swasta 48.4 21.9 10.2 19.5 6. Guru/Dosen 40.3 45.8 0.0 13.9 7. TNI/Polri 64.8 24.1 11.1 8. Wiraswasta 45.1 30.5 15.9 8.5 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 48.9 32.6 12.9 5.6 100 2. Menengah 48.6 31.4 11.5 8.5 3. Tinggi 47.2 7.0 13.2

42 D.3. Pemberitaan Media Massa
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 48.2 33.3 8.7 9.8 100 2. Surabaya 50.0 35.0 7.0 8.0 3. Bandung 45.0 9.0 11.0 4. Semarang 52.0 30.0 12.0 6.0 5. Yogyakarta 46.0 39.0 6. Medan 46.7 34.7 9.3 7. Palembang 48.0 32.0 13.3 6.7 8. Denpasar 45.3 24.0 17.3 13.4 9. Pontianak 54.7 25.3 10.7 10. Balikpapan 38.7 30.7 14.7 16.0 11. Makassar 62.7 4.0 12. Manado 20.0 14.6

43 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP D.4. Negara telah menjamin kebebasan bagi media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tanpa rasa takut. 13.6 24.1 11.5 50.8 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 55.1 21.6 16.8 6.5 100 2. 21 – 25 Tahun 49.0 26.2 14.0 10.8 3. 26 – 30 Tahun 49.6 23.1 12.8 14.5 4. 31 – 40 Tahun 52.9 25.3 11.1 10.7 5. Tahun 47.9 23.3 14.8 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 51.3 25.3 13.2 10.2 100 2. Laki-laki 50.3 22.9 13.9 12.9

44 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
D.4. Kebebasan Media Massa Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 53.4 27.7 12.2 6.7 100 2. Belum/Tidak Bekerja 50.6 22.2 15.8 11.4 3. Pelajar/Mahasiswa 51.9 24.5 15.9 7.7 4. Pegawai Negeri 47.7 22.3 18.5 11.5 5. Pegawai Swasta 46.1 23.4 12.5 18.0 6. Guru/Dosen 37.5 31.9 4.2 26.4 7. TNI/Polri 68.5 11.1 0.0 20.4 8. Wiraswasta 51.2 22.0 14.6 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 56.2 20.8 15.7 7.3 100 2. Menengah 50.9 24.4 14.1 10.5 3. Tinggi 48.0 25.3 11.6 15.1

45 D.4. Kebebasan Media Massa
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 48.6 26.1 13.3 12.0 100 2. Surabaya 50.0 32.0 10.0 8.0 3. Bandung 47.0 26.0 15.0 4. Semarang 51.0 30.0 13.0 6.0 5. Yogyakarta 49.0 7.0 14.0 6. Medan 52.0 24.0 7. Palembang 48.0 28.0 10.7 8. Denpasar 50.7 16.0 20.0 9. Pontianak 56.0 22.7 10.6 10. Balikpapan 49.3 18.7 17.3 14.7 11. Makassar 61.3 9.3 12. Manado 54.7

46 I. Persepsi terhadap RKUHP
E. Sikap Publik terhadap tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RKUHP 67% responden menyetujui bahwa negara harus membatasi masyarakat dalam mengakses materi-materi pornografi, baik dalam bentuk gambar, film, suara dan lain-lain yang bersifat mesum. Bahkan 79% responden aksi mesum seperti ciuman di depan umum sebagai salah satu bentuk tindakan pornoaksi yang harus dikenai sanksi hukum. Secara keseluruhan, penilaian positif publik ini tersebar secara merata di setiap kategori responden.

47 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP E. Sikap Publik terhadap tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RKUHP E.1. Negara membatasi masyarakat dalam mengakses materi-materi pornografi (gambar/film/suara, dll). 7.2 18.7 6.8 67.3 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 63.5 21.0 11.4 4.1 100 2. 21 – 25 Tahun 66.1 21.7 7.0 5.2 3. 26 – 30 Tahun 64.9 20.7 6.6 7.8 4. 31 – 40 Tahun 70.6 16.6 5.9 6.9 5. Tahun 70.2 14.0 8.8 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 66.4 19.2 7.9 6.5 100 2. Laki-laki 68.2 18.3 7.0

48 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Pendidikan
E.1. Pembatasan Pornografi Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 70.2 16.0 7.6 6.2 100 2. Belum/Tidak Bekerja 70.9 19.6 4.4 5.1 3. Pelajar/Mahasiswa 64.3 20.9 10.9 3.9 4. Pegawai Negeri 70.8 16.2 4.6 8.4 5. Pegawai Swasta 63.3 18.8 7.8 10.1 6. Guru/Dosen 59.7 22.2 8.3 9.8 7. TNI/Polri 70.4 9.3 1.9 18.6 8. Wiraswasta 69.5 23.2 2.4 4.9 Berdasarkan Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 68.5 16.9 10.7 3.9 100 2. Menegah 68.6 17.3 7.5 6.6 3. Tinggi 64.4 22.1 5.1 8.4

49 E.1. Pembatasan Pornografi
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 65.6 20.3 7.2 6.9 100 2. Surabaya 69.0 19.0 5.0 7.0 3. Bandung 66.0 17.0 9.0 8.0 4. Semarang 73.0 20.0 2.0 5. Yogyakarta 63.0 24.0 4.0 6. Medan 70.7 17.3 6.7 5.3 7. Palembang 62.7 22.7 9.3 8. Denpasar 18.7 12.0 6.8 9. Pontianak 72.0 13.3 5.4 10. Balikpapan 68.0 10.7 11. Makassar 6.6 12. Manado 14.7 10.6

50 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP E.2. Ciuman di depan umum adalah salah satu bentuk pornoaksi yang harus dikenai sanksi hukum. 8.4 3.6 8.6 79.4 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 76.6 5.4 12.6 100 2. 21 – 25 Tahun 79.7 4.2 6.6 9.5 3. 26 – 30 Tahun 81.4 2.1 7.9 8.6 4. 31 – 40 Tahun 80.6 2.4 9.3 7.7 5. Tahun 77.2 4.7 7.0 11.1 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 79.5 2.6 8.8 9.1 100 2. Laki-laki 79.4 4.5 8.0 8.1

51 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
E.2. Ciuman adalah Bentuk Pornoaksi Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 82.8 0.0 8.8 8.4 100 2. Belum/Tidak Bekerja 83.5 1.9 6.3 8.3 3. Pelajar/Mahasiswa 76.7 5.3 10.3 7.7 4. Pegawai Negeri 79.2 3.8 6.2 10.8 5. Pegawai Swasta 75.8 10.2 6. Guru/Dosen 4.2 9.7 6.9 7. TNI/Polri 77.8 3.7 7.4 11.1 8. Wiraswasta 80.5 4.9 3.6 11.0 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 78.7 3.9 11.8 5.6 100 2. Menengah 78.5 4.1 7.8 9.6 3. Tinggi 81.4 2.4 8.4

52 E.2. Ciuman adalah Bentuk Pornoaksi
Berdasarkan Kota No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 80.4 2.9 7.2 9.5 100 2. Surabaya 82.0 3.0 7.0 8.0 3. Bandung 78.0 9.0 6.0 4. Semarang 85.0 4.0 5. Yogyakarta 76.0 0.0 10.0 14.0 6. Medan 85.3 6.7 7. Palembang 74.7 10.8 8. Denpasar 77.3 9.3 5.4 9. Pontianak 78.7 10. Balikpapan 73.3 10.7 12.0 11. Makassar 80.0 2.7 12. Manado

53 I. Persepsi terhadap RKUHP
F. Sikap Publik terhadap tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam R-KUHP Publik menilai lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang belum dijaga dan dikelola secara benar oleh negara. Kondisi ini dikemukakan oleh 45% responden yang tidak setuju bahwa negara selama ini telah mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 40% responden pun bersikap tidak setuju jika selama ini negara telah membuat aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Kondisi ini terbukti dengan kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan yang tidak diimbangi dengan punishment tegas. Tidak mengherankan jika 78% responden bersikap positif perlunya sanksi hukum yang berat bagi perusahaan/korporasi yang telah merusak dan mencemari lingkungan. Publik pun menilai sanksi hukuman penjara dan pemulihan lingkungan sebagai punishment yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Disusul hukuman dalam bentuk denda dan pencabutan ijin. Yang menarik, 40% responden menyetujui semua bentuk sanksi hukum tersebut dikenakan kepada para perusak lingkungan.

54 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP F. Sikap Publik terhadap tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam R-KUHP F.1. Selama ini negara telah mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. 12.8 44.5 9.8 32.9 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 25.1 50.3 18.0 6.6 100 2. 21 – 25 Tahun 29.0 46.5 13.3 11.2 3. 26 – 30 Tahun 36.4 45.9 9.5 8.2 4. 31 – 40 Tahun 37.0 42.9 11.4 8.7 5. Tahun 34.4 38.1 13.5 14.0 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 35.9 42.1 11.9 10.1 100 2. Laki-laki 29.8 47.1 13.6 9.5

55 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
F.1. Negara telah Mengelola Lingkungan Hidup Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 42.4 36.6 12.6 8.4 100 2. Belum/Tidak Bekerja 31.0 49.4 10.1 9.5 3. Pelajar/Mahasiswa 26.3 49.0 16.5 8.2 4. Pegawai Negeri 34.6 31.5 18.5 15.4 5. Pegawai Swasta 25.8 48.4 14.9 10.9 6. Guru/Dosen 29.2 55.6 0.0 15.2 7. TNI/Polri 48.1 44.4 7.5 8. Wiraswasta 37.8 45.1 9.8 7.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 30.9 45.5 15.2 8.4 100 2. Menengah 33.7 43.9 12.7 9.7 3. Tinggi 32.3 45.3 11.6 10.8

56 F.1. Negara telah Mengelola Lingkungan Hidup
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 28.3 46.0 12.3 13.4 100 2. Surabaya 32.0 50.0 7.0 11.0 3. Bandung 33.0 45.0 15.0 4. Semarang 44.0 14.0 10.0 5. Yogyakarta 47.0 9.0 12.0 6. Medan 29.3 21.3 5.4 7. Palembang 36.0 41.3 16.0 6.7 8. Denpasar 33.3 14.7 10.7 9. Pontianak 45.3 10. Balikpapan 37.3 20.0 11. Makassar 40.0 46.7 1.4 12. Manado 38.7 8.0

57 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP F.2. Negara telah membuat aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. 15.2 39.7 7.5 37.6 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 30.5 44.9 19.2 5.4 100 2. 21 – 25 Tahun 33.6 40.6 18.2 7.8 3. 26 – 30 Tahun 43.0 40.1 9.9 7.0 4. 31 – 40 Tahun 40.8 12.8 6.3 5. Tahun 39.1 32.6 17.2 11.1 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 41.4 37.7 13.7 7.2 100 2. Laki-laki 33.8 41.7 16.6 7.9

58 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
F.2. Aturan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 46.2 35.7 13.9 4.2 100 2. Belum/Tidak Bekerja 46.8 34.2 12.7 6.3 3. Pelajar/Mahasiswa 27.7 44.2 20.4 7.7 4. Pegawai Negeri 35.4 36.9 15.4 12.3 5. Pegawai Swasta 46.1 31.3 16.4 6.2 6. Guru/Dosen 27.8 56.9 0.0 15.3 7. TNI/Polri 37.0 40.7 13.0 9.3 8. Wiraswasta 45.1 14.6 4.9 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 35.4 40.4 17.4 6.8 100 2. Menengah 38.2 37.4 16.3 8.1 3. Tinggi 37.7 43.4 12.1

59 F.2. Aturan Lingkungan Hidup
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 36.6 42.0 13.4 8.0 100 2. Surabaya 35.0 46.0 11.0 3. Bandung 36.0 21.0 7.0 4. Semarang 32.0 16.0 10.0 5. Yogyakarta 33.0 12.0 9.0 6. Medan 44.0 4.0 7. Palembang 42.7 29.3 20.0 8. Denpasar 28.0 49.3 6.7 9. Pontianak 37.3 41.3 10.7 10. Balikpapan 40.0 24.0 26.7 9.3 11. Makassar 54.7 1.3 12. Manado

60 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP F.3. Perusahaan/korporasi yang merusak dan mencemari lingkungan dikenai sanksi hukum berat. 8.1 6.8 7.5 77.6 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 74.9 10.8 9.6 4.8 100 2. 21 – 25 Tahun 76.6 9.8 8.0 5.6 3. 26 – 30 Tahun 79.3 4.5 8.3 7.9 4. 31 – 40 Tahun 80.6 5.2 5.9 5. Tahun 75.3 4.2 10.7 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 79.0 5.0 8.1 7.9 100 2. Laki-laki 76.2 8.7 8.0 7.1

61 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
F.3. Sanksi bagi Perusahaan Perusak Lingkungan Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 79.4 5.0 8.0 7.6 100 2. Belum/Tidak Bekerja 77.8 10.1 6.3 5.8 3. Pelajar/Mahasiswa 75.2 8.8 9.1 6.9 4. Pegawai Negeri 76.9 6.2 10.7 5. Pegawai Swasta 74.2 7.8 11.7 6. Guru/Dosen 87.5 0.0 12.5 7. TNI/Polri 75.9 1.9 11.1 8. Wiraswasta 80.5 6.1 9.8 3.6 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 73.0 11.8 9.0 6.2 100 2. Menengah 77.6 6.4 8.3 7.7 3. Tinggi 79.8 5.1 7.3 7.8

62 F.3. Sanksi bagi Perusahaan Perusak Lingkungan
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 76.4 6.2 9.1 8.3 100 2. Surabaya 82.0 3.0 12.0 3. Bandung 75.0 8.0 10.0 7.0 4. Semarang 80.0 5. Yogyakarta 6.0 6. Medan 81.3 2.7 7. Palembang 77.3 9.3 6.7 8. Denpasar 10.7 5.3 9. Pontianak 73.3 9.2 10. Balikpapan 74.7 6.6 11. Makassar 76.0 12. Manado 78.7

63 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
F.4. Sanksi bagi Perusak Lingkungan Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 40.3 46.6 11.3 1.8 100 2. Belum/Tidak Bekerja 31.0 65.8 2.5 0.7 3. Pelajar/Mahasiswa 30.7 66.4 2.4 0.5 4. Pegawai Negeri 33.1 65.4 0.8 5. Pegawai Swasta 30.5 68.0 1.5 0.0 6. Guru/Dosen 20.8 66.7 12.5 7. TNI/Polri 48.1 40.7 11.2 8. Wiraswasta 69.5 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 42.7 48.9 6.7 1.7 100 2. Menengah 31.7 62.1 4.5 3. Tinggi 30.7 66.6 0.3 2.4

64 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP F.4. Selama ini negara telah memberi sanksi yang berat bagi para perusak lingkungan. 100 % 50 25 75 Setuju Tidak Setuju Tidak Jawab Tidak Tahu 3.5 61.5 1.9 33.1 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 33.5 62.3 3.6 0.6 100 2. 21 – 25 Tahun 28.7 67.8 2.5 1.0 3. 26 – 30 Tahun 37.6 57.4 3.7 1.3 4. 31 – 40 Tahun 31.5 61.9 3.5 3.1 5. Tahun 35.8 56.3 4.7 3.2 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 34.1 59.3 5.5 1.1 100 2. Laki-laki 32.0 63.8 1.5 2.7

65 F.4. Sanksi bagi Perusak Lingkungan
Berdasarkan Kota No Kota Sikap Responden Total (%) Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 33.3 58.7 5.4 2.6 100 2. Surabaya 35.0 62.0 1.0 2.0 3. Bandung 37.0 60.0 4. Semarang 29.0 66.0 5.0 0.0 5. Yogyakarta 31.0 6. Medan 44.0 52.0 1.3 2.7 7. Palembang 29.3 6.7 5.3 8. Denpasar 25.3 70.7 9. Pontianak 28.0 65.3 4.0 10. Balikpapan 45.3 49.3 11. Makassar 32.0 66.7 12. Manado 26.7 68.0

66 Berdasarkan Kategori Usia
I. Persepsi terhadap RKUHP F.5. Sanksi hukum yang dikenakan kepada para perusak lingkungan. 100 % 50 25 75 Penjara Denda Pemulihan Lingkungan Pencabutan Ijin Semuanya 28.4 4.7 6.2 21.9 38.8 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pernyataan Responden Total (%) Penjara Denda Pemulihan Lingkungan Pencabutan Ijin Semuanya 1. 17 – 20 Tahun 23.4 2.4 27.5 9.0 37.8 100 2. 21 – 25 Tahun 16.8 5.6 32.5 7.3 3. 26 – 30 Tahun 25.2 9.1 23.1 5.4 37.2 4. 31 – 40 Tahun 21.5 2.1 30.8 4.5 41.1 5. 41 – 55 Tahun 24.7 3.7 26.5 39.5 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pernyataan Responden Total (%) Penjara Denda Pemulihan Lingkungan Pencabutan Ijin Semuanya 1. Rendah 22.4 4.8 28.1 5.5 39.2 100 2. Menengah 21.4 4.5 28.8 7.0 38.3

67 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
F.5. Jenis Sanksi bagi Perusak Lingkungan Berdasarkan Pekerjaan No Jenis Pekerjaan Pernyataan Responden Total (%) Penjara Denda Pemulihan Lingkungan Pencabutan Ijin Semuanya 1. Ibu Rumah Tangga 22.7 5.9 30.7 4.2 36.5 100 2. Belum/Tidak Bekerja 27.8 5.7 21.5 10.1 34.9 3. Pelajar/Mahasiswa 20.6 5.3 30.1 6.2 37.8 4. Pegawai Negeri 16.2 2.3 29.2 10.0 42.3 5. Pegawai Swasta 18.0 29.7 3.1 46.9 6. Guru/Dosen 22.2 0.0 33.3 44.5 7. TNI/Polri 9.3 31.4 8. Wiraswasta 28.0 4.9 22.0 7.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Jenis Pekerjaan Pernyataan Responden Total (%) Penjara Denda Pemulihan Lingkungan Pencabutan Ijin Semuanya 1. Rendah 26.4 2.8 25.3 6.7 38.8 100 2. Menengah 19.9 5.4 30.7 6.4 37.6 3. Tinggi 23.2 4.3 26.1 5.7 40.7

68 F.5. Jenis Sanksi bagi Perusak Lingkungan
Berdasarkan Kota No Jenis Pekerjaan Pernyataan Responden Total (%) Penjara Denda Pemulihan Lingkungan Pencabutan Ijin Semuanya 1. Jakarta 20.7 5.1 25.7 6.9 41.6 100 2. Surabaya 29.0 5.0 24.0 7.0 35.0 3. Bandung 22.0 32.0 4.0 37.0 4. Semarang 26.0 42.0 5. Yogyakarta 28.0 6. Medan 30.7 16.0 8.0 41.3 7. Palembang 21.3 2.7 34.7 6.7 34.6 8. Denpasar 18.7 38.7 6.6 9. Pontianak 10. Balikpapan 25.3 20.0 44.0 11. Makassar 10.7 37.3 9.3 40.0 12. Manado 33.3

69 II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP
KUHP sebagai sistem aturan hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberikan sanksi bagi para pelaku yang melanggar hukum. Hal ini dikemukakan oleh 57% responden yang menilai sanksi hukum bagi orang atau kelompok yang telah melanggar hak asasi manusia, baik dalam bentuk penculikan, perkosaan, atau pemusnahan kolompok etnis. Begitu pula dengan kasus-kasus yang dilakukan orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau kelompok lain yang menjalankan agama sesuai keyakinannya. Lebih dari separuh responden (53%) menilai sanksi yang dikenakan kepada mereka tidak efektif untuk menghentikan tindak kekerasan tersebut. Pelecehan seksual dan perkosaan dalam perkawinan—yang saat ini masih dalam RKUHP—pun dinilai publik (56%) tidak akan efektif dalam memberikan sanksi bagi para pelakunya. Keraguan responden muncul dalam mencermati keefektifan sanksi hukum bagi para pelaku yang diduga membuka rahasia negara. Bahkan 34% responden menyatakan sikap ketidaktahuan dan tidak mengemukakan jawaban terhadap keefektifan sanksi.

70 II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP
Terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, muncul keseimbangan jawaban antara efektif dan tidak efektifnya jaminan negara terhadap hak tersebut. Yang menarik, kategori responden militer (TNI/Polri) paling dominan dalam menyatakan bahwa negara telah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal yang sama berlaku pula dalam mencermati jaminan kebebasan pers dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Proporsi pendapat yang seimbang publik muncul salam menyikapi adanya jaminan dari negara. Namun, seperti halnya dalam menilai kebebasan berpendapat dan berekpresi, responden kategori militer menilai selama ini negara telah menjamin sepenuhnya terhadap kebebasan pers dan informasi. Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku perusak lingkungan, publik menilai sanksi yang diberikan selama ini tidak efektif membuat jera bagi para pelakunya. Kondisi ini terekam dari jejak pendapat 38% responden yang menilai tidak efektifnya sanksi. Sedangkan, hanya 34% responden yang menilai sanksi cukup efektif dalam menindak para perusak lingkungan

71 Berdasarkan Kategori Usia
II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP 1. Sanksi bagi orang/kelompok yang melanggar HAM (penculikan, perkosaan, pemusnahan suku, dll). 100 % 50 25 75 Efektif Tidak Efektif Tidak Jawab Tidak Tahu 34.3 56.6 6.3 2.8 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 30.5 60.5 8.4 0.6 100 2. 21 – 25 Tahun 33.9 59.8 5.3 1.0 3. 26 – 30 Tahun 37.6 53.3 5.4 3.7 4. 31 – 40 Tahun 32.9 56.4 6.2 4.5 5. Tahun 35.8 53.5 7.4 3.3 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 32.3 55.6 8.4 3.7 100 2. Laki-laki 36.2 57.8 4.2 1.8

72 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.1. Sanksi bagi Pelanggar HAM Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 34.9 43.7 14.7 6.7 100 2. Belum/Tidak Bekerja 33.3 59.9 6.2 0.6 3. Pelajar/Mahasiswa 34.8 60.1 5.1 0.0 4. Pegawai Negeri 33.1 60.8 4.6 1.5 5. Pegawai Swasta 28.1 66.4 3.9 1.6 6. Guru/Dosen 20.8 75.0 4.2 7. TNI/Polri 51.9 31.5 1.9 8. Wiraswasta 46.3 53.7 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 32.0 55.6 9.0 3.4 100 2. Menengah 36.7 52.8 7.7 2.8 3. Tinggi 31.0 64.2 2.7 2.1

73 II.1. Sanksi bagi Pelanggar HAM
Berdasarkan Kota No Kota Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 31.2 58.3 7.6 2.9 100 2. Surabaya 29.0 62.0 4.0 5.0 3. Bandung 38.0 52.0 10.0 0.0 4. Semarang 27.0 9.0 2.0 5. Yogyakarta 41.0 51.0 6. Medan 40.0 53.3 2.7 7. Palembang 38.7 8.0 1.3 8. Denpasar 34.7 57.3 9. Pontianak 28.0 61.3 10. Balikpapan 32.0 11. Makassar 36.0 60.0 12. Manado 44.0 49.3

74 Berdasarkan Kategori Usia
II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP 2. Sanksi bagi orang/kelompok yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang/ kelompok lain yang menjalankan agama sesuai keyakinannya. 7.6 53.3 2.6 36.5 100 % 50 25 75 Efektif Tidak Efektif Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 32.9 56.9 9.0 1.2 100 2. 21 – 25 Tahun 35.3 58.0 5.2 1.5 3. 26 – 30 Tahun 38.4 51.7 7.0 2.9 4. 31 – 40 Tahun 37.4 54.7 5.8 2.1 5. Tahun 37.7 44.2 12.6 5.5 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 35.1 52.8 8.8 3.3 100 2. Laki-laki 37.9 53.9 6.4 1.8

75 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.2. Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Agama Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 38.2 48.2 11.8 3.8 100 2. Belum/Tidak Bekerja 34.8 58.9 6.3 0.0 3. Pelajar/Mahasiswa 34.5 57.2 7.4 0.9 4. Pegawai Negeri 40.8 46.2 10.8 2.2 5. Pegawai Swasta 35.2 52.3 7.0 5.5 6. Guru/Dosen 22.2 73.6 4.2 7. TNI/Polri 51.9 40.7 8. Wiraswasta 40.2 51.2 6.1 2.5 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 33.7 53.9 9.6 2.8 100 2. Menengah 37.6 51.4 8.3 2.7 3. Tinggi 35.8 56.6 5.4 2.2

76 II.2. Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Agama
Berdasarkan Kota No Kota Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 36.2 52.2 8.7 2.9 100 2. Surabaya 34.0 57.0 7.0 2.0 3. Bandung 35.0 59.0 5.0 1.0 4. Semarang 30.0 52.0 15.0 3.0 5. Yogyakarta 40.0 51.0 4.0 6. Medan 37.3 57.3 2.7 7. Palembang 49.3 12.0 1.4 8. Denpasar 28.0 60.0 6.7 5.3 9. Pontianak 32.0 10. Balikpapan 45.3 8.0 11. Makassar 56.0 1.3 12. Manado

77 Berdasarkan Kategori Usia
II. Pemahaman terhadap Efektifitas RKUHP 3. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dan perkosaan dalam perkawinan. 100 % 50 25 75 Efektif Tidak Efektif Tidak Jawab Tidak Tahu 7.3 56.0 5.1 31.6 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 35.3 51.5 10.2 3.0 100 2. 21 – 25 Tahun 30.8 59.4 6.3 3.5 3. 26 – 30 Tahun 29.8 61.6 4.5 4.1 4. 31 – 40 Tahun 56.4 6.9 5.9 5. Tahun 33.0 47.9 8.9 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 28.6 59.8 7.0 4.6 100 2. Laki-laki 34.5 52.3 7.7 5.5

78 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.3. Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 27.7 63.4 6.7 2.6 100 2. Belum/Tidak Bekerja 27.2 61.4 8.2 3.2 3. Pelajar/Mahasiswa 35.1 53.1 8.3 3.5 4. Pegawai Negeri 32.3 51.5 10.0 6.2 5. Pegawai Swasta 25.8 57.0 8.6 6. Guru/Dosen 27.8 58.3 0.0 13.9 7. TNI/Polri 50.0 38.9 11.1 8. Wiraswasta 35.4 51.2 8.5 4.9 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 33.7 52.8 10.7 2.8 100 2. Menengah 31.6 56.7 6.8 4.9 3. Tinggi 30.5 56.3 6.7 6.5

79 Berdasarkan Kategori Usia
II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP 4. Sanksi bagi orang yang membuka rahasia negara kepada pihak/negara lain. 20.2 36.4 14.7 28.7 100 % 50 25 75 Efektif Tidak Efektif Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 30.5 41.3 20.4 7.8 100 2. 21 – 25 Tahun 26.6 38.8 21.0 13.6 3. 26 – 30 Tahun 28.1 36.8 17.4 17.7 4. 31 – 40 Tahun 27.7 37.7 19.4 15.2 5. Tahun 32.1 27.0 23.3 17.6 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 28.0 36.8 20.1 15.1 100 2. Laki-laki 29.6 35.8 14.5

80 II.3. Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
Berdasarkan Kota No Kota Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 31.2 58.0 5.4 100 2. Surabaya 29.0 60.0 4.0 7.0 3. Bandung 43.0 49.0 1.0 4. Semarang 25.0 53.0 17.0 5.0 5. Yogyakarta 36.0 51.0 6.0 6. Medan 33.3 57.3 7. Palembang 26.7 6.7 6.6 8. Denpasar 28.0 65.3 2.7 9. Pontianak 52.0 8.0 10. Balikpapan 34.7 44.0 13.3 11. Makassar 66.7 2.6 12. Manado 30.7 54.7 12.0

81 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.4. Sanksi bagi Pembuka Rahasia Negara Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 29.4 34.0 24.4 12.2 100 2. Belum/Tidak Bekerja 26.6 36.7 19.6 17.1 3. Pelajar/Mahasiswa 29.5 40.7 20.9 8.9 4. Pegawai Negeri 30.8 37.7 19.2 12.3 5. Pegawai Swasta 23.4 37.5 17.2 21.9 6. Guru/Dosen 22.2 33.3 12.6 31.9 7. TNI/Polri 46.3 20.4 13.0 8. Wiraswasta 28.0 32.9 23.2 15.9 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 30.3 39.3 21.9 8.5 100 2. Menengah 29.8 35.0 20.6 14.6 3. Tinggi 26.4 37.2 18.6 17.8

82 II.4. Sanksi bagi Pembuka Rahasia Negara
Berdasarkan Kota No Kota Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 26.8 40.6 17.9 14.9 100 2. Surabaya 30.0 40.0 13.0 17.0 3. Bandung 32.0 35.0 21.0 12.0 4. Semarang 22.0 43.0 23.0 5. Yogyakarta 33.0 29.0 6. Medan 34.7 21.3 9.3 7. Palembang 25.3 16.0 18.7 8. Denpasar 28.0 37.3 9.4 9. Pontianak 29.3 22.7 10. Balikpapan 26.7 18.6 11. Makassar 38.7 10.7 12. Manado

83 Berdasarkan Kategori Usia
II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP 5. Menjamin kebebasan warga negara untuk mengungkapkan pendapat dan berekspresi. 14.3 37.3 12.6 35.8 100 % 50 25 75 Efektif Tidak Efektif Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 33.5 44.3 15.0 7.2 100 2. 21 – 25 Tahun 35.0 39.5 16.4 9.1 3. 26 – 30 Tahun 35.1 36.8 9.9 18.2 4. 31 – 40 Tahun 38.4 35.6 14.9 11.1 5. Tahun 35.8 31.6 17.7 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 38.2 34.8 15.1 11.9 100 2. Laki-laki 33.5 39.7 13.4

84 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.5. Kebebasan Berpendapat & Berekspresi Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 41.6 30.7 18.1 9.6 100 2. Belum/Tidak Bekerja 34.8 38.0 12.7 14.5 3. Pelajar/Mahasiswa 42.2 15.6 7.4 4. Pegawai Negeri 34.6 30.8 18.5 16.1 5. Pegawai Swasta 33.6 35.9 12.5 18.0 6. Guru/Dosen 26.4 50.0 0.0 23.6 7. TNI/Polri 46.3 31.5 3.7 8. Wiraswasta 32.9 39.0 15.9 12.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 37.1 15.7 10.1 100 2. Menengah 35.9 36.2 16.4 11.5 3. Tinggi 35.3 39.1 9.7 15.9

85 II.5. Kebebasan Berpendapat & Berekspresi
Berdasarkan Kota No Kota Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 33.0 38.8 13.4 14.8 100 2. Surabaya 36.0 43.0 10.0 11.0 3. Bandung 41.0 13.0 4. Semarang 44.0 15.0 8.0 5. Yogyakarta 39.0 35.0 16.0 6. Medan 34.7 41.3 13.3 10.7 7. Palembang 17.3 6.7 8. Denpasar 9. Pontianak 30.7 10. Balikpapan 38.7 22.7 21.3 11. Makassar 32.0 46.7 14.7 6.6 12. Manado 29.3

86 Berdasarkan Kategori Usia
II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP 6. Menjamin kebebasan pers dan kebebasan informasi. 16.9 35.5 11.3 36.3 100 % 50 25 75 Efektif Tidak Efektif Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 34.7 38.9 20.4 6.0 100 2. 21 – 25 Tahun 35.7 36.7 19.2 8.4 3. 26 – 30 Tahun 38.0 35.1 12.8 14.1 4. 31 – 40 Tahun 38.1 35.3 15.5 11.1 5. Tahun 34.0 32.1 17.7 16.2 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 39.1 33.6 16.2 11.1 100 2. Laki-laki 33.5 37.5 17.6 11.4

87 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.6. Kebebasan Pers & Informasi Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 40.3 33.6 18.1 8.0 100 2. Belum/Tidak Bekerja 37.3 36.7 15.8 10.2 3. Pelajar/Mahasiswa 34.2 39.8 19.5 6.5 4. Pegawai Negeri 31.5 33.8 20.0 14.7 5. Pegawai Swasta 28.9 12.5 21.9 6. Guru/Dosen 27.8 13.8 7. TNI/Polri 51.9 0.0 20.3 8. Wiraswasta 35.4 17.1 12.1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 37.1 34.3 20.8 7.8 100 2. Menengah 37.7 34.2 18.4 9.7 3. Tinggi 33.4 38.5 12.4 15.7

88 II.6. Kebebasan Pers & Informasi
Berdasarkan Kota No Kota Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 32.6 39.9 15.2 12.3 100 2. Surabaya 36.0 42.0 12.0 10.0 3. Bandung 34.0 40.0 17.0 9.0 4. Semarang 19.0 5. Yogyakarta 38.0 14.0 6. Medan 38.7 37.3 7. Palembang 17.3 9.4 8. Denpasar 28.0 24.0 9. Pontianak 41.3 30.7 16.0 10. Balikpapan 26.7 21.3 13.3 11. Makassar 45.3 6.7 12. Manado

89 Berdasarkan Kategori Usia
II. Pemahaman terhadap Efektifitas KUHP 7. Memberikan sanksi bagi para perusak lingkungan. 17.0 37.9 10.8 34.3 100 % 50 25 75 Efektif Tidak Efektif Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 32.9 38.9 21.0 7.2 100 2. 21 – 25 Tahun 30.8 42.0 17.8 9.4 3. 26 – 30 Tahun 34.7 38.4 14.5 12.4 4. 31 – 40 Tahun 34.6 38.8 16.3 10.3 5. Tahun 39.1 30.2 16.7 14.0 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 35.4 36.6 17.9 10.1 100 2. Laki-laki 33.2 39.4 16.1 11.3

90 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
II.7. Sanksi bagi Perusak Lingkungan Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 42.9 26.9 22.7 7.5 100 2. Belum/Tidak Bekerja 31.0 37.3 17.8 13.9 3. Pelajar/Mahasiswa 41.9 19.5 7.6 4. Pegawai Negeri 32.3 39.2 14.6 5. Pegawai Swasta 28.9 40.6 14.8 15.7 6. Guru/Dosen 31.9 43.1 11.1 7. TNI/Polri 50.0 33.3 0.0 16.7 8. Wiraswasta 32.9 47.6 9.8 9.7 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 32.6 34.8 22.5 10.1 100 2. Menengah 35.1 36.5 18.7 9.7 3. Tinggi 33.7 42.0 11.4 12.9

91 II.7. Sanksi bagi Perusak Lingkungan
Berdasarkan Kota No Kota Penilaian Responden Total (%) Efektif Tidak Efektif Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 34.1 39.1 16.3 10.5 100 2. Surabaya 36.0 43.0 12.0 9.0 3. Bandung 40.0 15.0 4. Semarang 34.0 42.0 18.0 6.0 5. Yogyakarta 37.0 13.0 14.0 6. Medan 41.3 37.3 6.7 14.7 7. Palembang 29.3 22.7 10.7 8. Denpasar 28.0 9. Pontianak 33.3 38.7 18.7 9.3 10. Balikpapan 21.3 24.0 16.0 11. Makassar 34.7 17.3 12. Manado 13.3

92 III. Harapan dan Keyakinan terhadap RKUHP
RKUHP merupakan sebuah harapan bagi publik terhadap kian membaiknya sistem hukum dalam mengatur negara dan warga negaranya. Hal ini terekam dari harapan dan keyakinan 50% responden bahwa RKUHP akan menjamin kebebasan warga negara untuk menganut dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Begitu pula dengan jaminan keamanan kaum perempuan dari tindak pelecehan seksual dan perkosaan dalam perkawinan. Hampir separuh responden meyakini RKUHP akan mampu menjamin keamanan tersebut. Dari sisi gender, kaum perempuan rupanya lebih dominan dalam meyakini hal ini dibandingkan responden laki-laki. Harapan responden terhadap RKUHP pun demikian besar dalam mengkaji perubahan akan semakin menjamin kebebasan warga negara dalam berpendapat dan berekspresi. Meskipun demikian, responden kategori pengajar masih bersikap pesimistis dengan perubahan dalam KUHP tersebut.

93 III. Harapan dan Keyakinan terhadap R-KUHP
Kondisi yang sama muncul dalam menyikapi RKUHP yang menyoroti kebebasan pers. 46% responden meyakini kebebasan pers dan informasi akan semakin terjamin. Namun, responden kategori pengajar tetap bersikap pesimistis. Hal ini berbeda dengan kalangan militer yang sangat yakin negara akan menjamin kebebasan pers dan informasi dalam RKUHP. Hal yang sedikit berbeda justru diungkapkan publik dalam menyikapi RKUHP yang menyoroti perlindungan lingkungan dari perusakan dan pencemaran. Meskipun 40 % responden meyakininya, namun, ketidakyakinan 34% responden ditambah pernyataan ketidaktahuan dan no comment-nya 23% responden menunjukkan masih besarnya sikap ragu publik terhadap RKUHP dalam menjamin perlindungan lingkungan.

94 Berdasarkan Kategori Usia
III. Harapan dan Keyakinan terhadap RKUHP 1. Revisi KUHP akan menjamin kebebasan warga negara untuk menganut dan menjalankan agama yang sesuai keyakinannya. 16.2 22.8 10.8 50.2 100 % 50 25 75 Yakin Tidak Yakin Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 50.3 24.6 20.4 4.7 100 2. 21 – 25 Tahun 49.0 25.2 17.5 8.3 3. 26 – 30 Tahun 50.0 20.2 15.3 14.5 4. 31 – 40 Tahun 50.2 24.2 15.6 10.0 5. Tahun 52.1 19.1 13.0 15.8 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 50.0 22.0 17.7 10.3 100 2. Laki-laki 50.4 23.6 14.6 11.4

95 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
III.1. RKUHP Menjamin Kekebasan Beragama Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 53.8 17.6 21.0 7.6 100 2. Belum/Tidak Bekerja 50.0 17.1 20.3 12.6 3. Pelajar/Mahasiswa 48.7 26.8 18.6 5.9 4. Pegawai Negeri 51.5 23.8 11.5 13.2 5. Pegawai Swasta 38.3 26.6 14.8 6. Guru/Dosen 54.2 20.8 11.1 13.9 7. TNI/Polri 59.3 22.2 0.0 18.5 8. Wiraswasta 53.7 8.5 11.0 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 48.3 21.3 22.6 7.9 100 2. Menengah 51.5 22.4 16.4 9.7 3. Tinggi 48.8 24.3 12.7 14.2

96 III.1. RKUHP Menjamin Kekebasan Beragama
Berdasarkan Kota No Kota Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 48.6 25.4 14.0 12.0 100 2. Surabaya 51.0 28.0 9.0 3. Bandung 57.0 22.0 7.0 4. Semarang 48.0 27.0 18.0 5. Yogyakarta 44.0 26.0 15.0 6. Medan 50.7 8.0 13.3 7. Palembang 56.0 14.7 20.0 9.3 8. Denpasar 18.7 22.6 9. Pontianak 52.0 25.3 12.2 10.7 10. Balikpapan 6.7 22.7 14.6 11. Makassar 17.3 12. Manado 41.3 24.0

97 Berdasarkan Kategori Usia
III. Harapan dan Keyakinan terhadap RKUHP 2. Revisi KUHP akan menjamin keamanan kaum perempuan dari ancaman pelecehan seksual dan perkosaan dalam perkawinan. 100 % 50 25 75 Yakin Tidak Yakin Tidak Jawab Tidak Tahu 8.8 34.3 7.4 49.5 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 58.7 28.7 10.2 2.4 100 2. 21 – 25 Tahun 50.3 32.2 10.1 7.4 3. 26 – 30 Tahun 47.1 37.2 7.9 7.8 4. 31 – 40 Tahun 47.4 37.0 7.6 8.0 5. Tahun 47.0 34.4 8.8 9.8 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 52.0 30.5 11.3 6.2 100 2. Laki-laki 47.1 38.2 6.4 8.3

98 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
III.2. RKUHP Menjamin Keamanan Perempuan Berdasarkan Pekerjaan No Kategori Usia Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 57.6 23.5 14.7 4.2 100 2. Belum/Tidak Bekerja 41.8 42.4 5.7 10.1 3. Pelajar/Mahasiswa 56.0 28.9 10.3 4.8 4. Pegawai Negeri 39.2 43.8 6.2 10.8 5. Pegawai Swasta 43.0 39.1 6.3 11.6 6. Guru/Dosen 41.7 45.8 6.9 5.6 7. TNI/Polri 53.7 37.0 0.0 9.3 8. Wiraswasta 45.1 37.8 7.3 9.8 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 59.0 25.8 11.3 3.9 100 2. Menengah 52.0 31.3 9.5 7.2 3. Tinggi 40.7 43.7 6.5 9.1

99 III.2. RKUHP Menjamin Keamanan Perempuan
Berdasarkan Kota No Kota Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 48.2 34.8 8.0 9.0 100 2. Surabaya 56.0 29.0 10.0 5.0 3. Bandung 53.0 30.0 7.0 4. Semarang 50.0 34.0 11.0 5. Yogyakarta 51.0 36.0 6. Medan 52.0 34.7 4.0 9.3 7. Palembang 50.7 32.0 10.7 6.6 8. Denpasar 44.0 37.3 13.3 5.4 9. Pontianak 5.3 6.7 10. Balikpapan 53.3 29.3 11. Makassar 46.7 12. Manado 42.7

100 Berdasarkan Kategori Usia
III. Harapan dan Keyakinan terhadap RKUHP 3. Revisi KUHP akan menjamin kebebasan warga negara dalam berpendapat dan berekspresi. 10.6 32.9 8.4 48.1 100 % 50 25 75 Yakin Tidak Yakin Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 51.5 27.5 17.4 3.6 100 2. 21 – 25 Tahun 46.9 33.6 12.5 7.0 3. 26 – 30 Tahun 47.5 34.3 8.3 9.9 4. 31 – 40 Tahun 49.1 33.9 8.7 5. Tahun 46.5 33.0 8.4 12.1 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 50.8 30.3 12.1 6.8 100 2. Laki-laki 45.4 35.5 9.0 10.1

101 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
III.3. RKUHP Menjamin Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 60.1 21.4 15.1 3.4 100 2. Belum/Tidak Bekerja 48.1 36.1 6.3 9.5 3. Pelajar/Mahasiswa 29.2 17.4 5.3 4. Pegawai Negeri 39.2 41.5 8.5 10.8 5. Pegawai Swasta 37.5 50.0 3.1 9.4 6. Guru/Dosen 38.9 1.4 20.8 7. TNI/Polri 59.3 22.2 0.0 18.5 8. Wiraswasta 45.1 36.6 7.3 11.0 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 53.9 25.3 16.3 4.5 100 2. Menengah 50.2 29.8 12.0 8.0 3. Tinggi 41.8 42.0 5.1 11.1

102 III.3. RKUHP Menjamin Kebebasan Berpendapat
Berdasarkan Kota No Kota Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 46.0 31.9 10.9 11.2 100 2. Surabaya 50.0 33.0 12.0 5.0 3. Bandung 56.0 26.0 11.0 7.0 4. Semarang 44.0 37.0 13.0 6.0 5. Yogyakarta 48.0 32.0 6. Medan 54.7 30.7 6.6 8.0 7. Palembang 33.3 10.7 8. Denpasar 40.0 38.7 13.3 9. Pontianak 50.7 34.7 10. Balikpapan 26.7 11. Makassar 49.3 37.3 9.4 4.0 12. Manado 9.3 13.4

103 Berdasarkan Kategori Usia
III. Harapan dan Keyakinan terhadap RKUHP 4. Revisi KUHP akan menjamin kebebasan pers dan informasi. 100 % 50 25 75 Yakin Tidak Yakin Tidak Jawab Tidak Tahu 12.5 31.1 9.9 46.5 Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 50.3 22.8 20.4 6.5 100 2. 21 – 25 Tahun 43.7 31.1 14.0 11.2 3. 26 – 30 Tahun 46.3 33.9 10.7 9.1 4. 31 – 40 Tahun 46.4 33.6 10.4 9.6 5. Tahun 47.9 31.2 9.3 11.6 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 47.2 28.8 14.4 9.6 100 2. Laki-laki 45.9 33.5 10.5 10.1

104 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
III.4. RKUHP Menjamin Kebebasan Pers Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 52.5 23.5 18.1 5.9 100 2. Belum/Tidak Bekerja 44.9 36.1 7.6 11.4 3. Pelajar/Mahasiswa 45.7 25.1 19.8 9.4 4. Pegawai Negeri 43.8 35.4 9.2 11.6 5. Pegawai Swasta 49.2 38.3 2.3 10.2 6. Guru/Dosen 37.5 50.0 5.6 6.9 7. TNI/Polri 55.6 24.1 0.0 20.3 8. Wiraswasta 37.8 39.0 11.0 12.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 51.1 21.9 19.1 7.9 100 2. Menengah 48.2 28.1 14.1 9.6 3. Tinggi 41.5 41.0 6.4 11.1

105 III.4. RKUHP Menjamin Kebebasan Pers
Berdasarkan Kota No Kota Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 44.2 31.8 12.0 100 2. Surabaya 48.0 31.0 13.0 8.0 3. Bandung 55.0 24.0 4. Semarang 42.0 33.0 15.0 10.0 5. Yogyakarta 14.0 7.0 6. Medan 52.0 30.7 9.3 7. Palembang 45.3 29.3 14.7 10.7 8. Denpasar 38.7 40.0 13.3 9. Pontianak 32.0 10. Balikpapan 53.3 20.0 13.4 11. Makassar 44.0 37.3 6.7 12. Manado 33.3

106 Berdasarkan Kategori Usia
III. Harapan dan Keyakinan terhadap RKUHP 5. Revisi KUHP akan menjaga dan melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. 13.0 32.4 10.2 44.4 100 % 50 25 75 Yakin Tidak Yakin Tidak Jawab Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 43.1 35.3 15.0 6.6 100 2. 21 – 25 Tahun 40.2 36.7 14.0 9.1 3. 26 – 30 Tahun 44.6 31.4 11.6 12.4 4. 31 – 40 Tahun 47.4 31.5 11.8 9.3 5. Tahun 46.5 26.5 13.5 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 47.8 29.1 13.6 9.5 100 2. Laki-laki 40.9 35.7 12.3 11.1

107 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
III.5. RKUHP Melindungi Lingkungan Hidup Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 59.7 16.8 16.4 7.1 100 2. Belum/Tidak Bekerja 43.7 26.6 15.8 13.9 3. Pelajar/Mahasiswa 39.8 38.9 14.2 4. Pegawai Negeri 38.5 36.2 11.5 13.8 5. Pegawai Swasta 32.8 13.3 14.1 6. Guru/Dosen 30.6 54.2 4.1 11.1 7. TNI/Polri 61.1 22.2 0.0 16.7 8. Wiraswasta 37.8 42.7 11.0 8.5 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 43.3 29.8 17.4 9.5 100 2. Menengah 46.2 30.4 14.3 9.1 3. Tinggi 41.8 37.2 8.6 42.4

108 III.5. RKUHP Melindungi Lingkungan Hidup
Berdasarkan Kota No Kota Pernyataan Responden Total (%) Yakin Tidak Yakin Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 44.2 34.1 11.6 10.1 100 2. Surabaya 43.0 39.0 9.0 3. Bandung 48.0 33.0 12.0 7.0 4. Semarang 44.0 36.0 14.0 6.0 5. Yogyakarta 31.0 13.0 6. Medan 32.0 5.3 14.7 7. Palembang 26.7 10.6 8. Denpasar 21.3 10.7 9. Pontianak 42.7 33.3 9.3 10. Balikpapan 53.3 17.3 13.4 16.0 11. Makassar 45.3 6.7 12. Manado 41.3 20.0

109 III. Harapan dan Keyakinan terhadap RKUHP
Secara umum, publik mengetahui bahwa KUHP merupakan sistem aturan hukum yang mengatur hubungan antarwarga negara dan antara warga negara dengan negara. Dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan responden semakin besar proporsinya. Yang menarik, kategori responden kalangan militer sangat peduli dengan sistem hukum di Indonesia. Terbukti dengan besarnya proporsi pemahaman informasi mereka terhadap aturan hukum yang ada di KUHP (91%). Yang sangat disayangkan, meskipun pemahaman publik relatif tinggi, namun pengetahuan publik relatif minim terhadap informasi adanya perubahan dalam KUHP selama ini. Tingkat pemahaman publik terhadap perubahan KUHP rupanya bergantung pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan pula. Semakin tinggi pendidikan semakin besar pula proporsi yang mengetahui perubahan dalam KUHP. Proporsi responden dengan kategori pekerjaan pengajar dan militer rupanya lebih dominan dibandingkan kategori pekerjaan yang lain.

110 Berdasarkan Kategori Usia
IV. Informasi terhadap KUHP dan Revisinya 1. Pengetahuan publik terhadap informasi tentang KUHP sebagai sistem aturan hukum Indonesia. 27.5 6.8 65.7 100 % 50 25 75 Tidak Jawab Tahu Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 65.3 29.9 4.8 100 2. 21 – 25 Tahun 60.5 32.2 7.3 3. 26 – 30 Tahun 64.0 27.7 8.3 4. 31 – 40 Tahun 71.6 24.2 4.2 5. Tahun 67.0 23.7 9.3 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 65.1 28.5 6.4 100 2. Laki-laki 66.3 26.6 7.1

111 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
IV.1. Pemahaman terhadap KUHP Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 60.1 33.2 6.7 100 2. Belum/Tidak Bekerja 60.8 33.4 8.8 3. Pelajar/Mahasiswa 30.0 6.2 4. Pegawai Negeri 68.5 23.8 7.7 5. Pegawai Swasta 71.1 21.9 7.1 6. Guru/Dosen 75.0 23.6 1.4 7. TNI/Polri 90.7 0.0 9.3 8. Wiraswasta 74.4 19.5 6.1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 60.7 31.5 7.8 100 2. Menengah 63.8 29.0 7.2 3. Tinggi 71.4 23.2 5.4

112 IV.1. Pemahaman terhadap KUHP
Berdasarkan Kota No Kota Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 67.8 26.1 6.1 100 2. Surabaya 64.0 29.0 7.0 3. Bandung 75.0 21.0 4.0 4. Semarang 60.0 33.0 5. Yogyakarta 27.0 9.0 6. Medan 28.0 8.0 7. Palembang 65.3 26.7 8. Denpasar 30.7 9. Pontianak 62.7 32.0 5.3 10. Balikpapan 68.0 22.7 9.3 11. Makassar 6.7 12. Manado 61.3

113 Berdasarkan Kategori Usia
IV. Informasi terhadap KUHP dan Revisinya 2. Pengetahuan publik terhadap infromasi tentang adanya revisi/perubahan dalam KUHP yang sedang dilakukan oleh pemerintah 58.5 7.8 33.7 100 % 50 25 75 Tidak Jawab Tahu Tidak Tahu Berdasarkan Kategori Usia No Kategori Usia Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. 17 – 20 Tahun 34.7 60.5 4.8 100 2. 21 – 25 Tahun 29.4 63.6 7.0 3. 26 – 30 Tahun 56.2 9.1 4. 31 – 40 Tahun 36.0 58.8 5.2 5. Tahun 34.4 52.6 13.0 Berdasarkan Gender No Jenis Kelamin Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Perempuan 31.6 61.4 7.0 100 2. Laki-laki 35.8 55.6 8.6

114 Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
IV.2. Pemahaman terhadap Revisi KUHP Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Ibu Rumah Tangga 25.2 69.7 5.1 100 2. Belum/Tidak Bekerja 31.0 59.5 9.5 3. Pelajar/Mahasiswa 32.2 61.7 6.1 4. Pegawai Negeri 32.3 56.9 10.8 5. Pegawai Swasta 35.2 57.0 7.8 6. Guru/Dosen 48.6 38.9 12.5 7. TNI/Polri 59.3 29.6 11.1 8. Wiraswasta 40.2 52.4 7.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Rendah 29.2 65.2 5.6 100 2. Menengah 33.0 58.9 8.1 3. Tinggi 37.2 54.7

115 IV.2. Pemahaman terhadap Revisi KUHP
Berdasarkan Kota No Kota Pemahaman Responden Total (%) Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab 1. Jakarta 32.6 60.5 6.9 100 2. Surabaya 35.0 57.0 8.0 3. Bandung 39.0 4.0 4. Semarang 32.0 60.0 5. Yogyakarta 37.0 53.0 10.0 6. Medan 30.7 9.3 7. Palembang 38.7 53.3 8. Denpasar 61.3 6.7 9. Pontianak 33.3 10. Balikpapan 11. Makassar 12. Manado 57.3

116 Kesimpulan Temuan hasil poling menunjukkan sebagian besar responden mengetahui aturan-aturan dalam KUHP sebagai sistem hukum yang mengatur jalannya hukum di Indonesia. Meskipun demikian, sebagian besar responden pun cukup dominan dalam menyatakan ketidaktahuannya dengan adanya revisi yang dilakukan pemerintah terhadap KUHP selama ini. Terkait dengan persepsi publik terhadap kasus-kasus dan persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Penilaian responden cukup positif terhadap persoalan hukum yang melibatkan perampasan hak-hak perorangan/kelompok oleh orang/kelompok yang lain, atau oleh negara. Namun, penilaian publik cenderung negatif terhadap jalannya proses hukum dan keefektifan produk hukum itu sendiri dalam menjaga serta memberi sanksi kepada para pelaku pelanggar hukum. Meskipun demikian, penilaian positif publik cukup dominan terhadap revisi dalam KUHP yang diharapkan akan mampu memperbaiki kondisi hukum di negeri ini.

117 Rekomendasi Penerapan hukum dalam KUHP secara faktual belum mampu memuaskan rasa keadilan masyarakat. Hal ini terdeteksi dari sikap publik yang cenderung pesimistik dan negatif terhadap proses dan sanksi hukum selama ini. Oleh karena itu, diharapkan dalam RKUHP tidak hanya menitikberatkan pada aspek siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi juga pada aspek penerapan hukum yang lebih lugas dan detil. Pengetahuan publik yang cukup lemah dalam mengetahui RKUHP menunjukkan semua pihak yang terkait dengan RKUHP idealnya secara kontinyu menginformasikannya melalui saluran-saluran yang tepat dan mudah dijangkau publik. Selanjutnya, dari dua temuan tersebut menimbulkan dua pertanyaan besar: Pertama, Apakah hal ini merupakan perwujudan dari ketidakpedulian publik dengan sistem, produk dan jalannya proses hukum di Indonesia? Atau yang kedua, sebagai buah dari lemahnya pemerintah dalam sosialisasi dan menginformasikan KUHP selama ini. Oleh karena itu, temuan dari poling ini merupakan langkah awal untuk memasuki kajian yang lebih mendalam terkait dengan kedua persoalan itu.

118 Terima Kasih