OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR

Presentasi berjudul: "OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR"— Transcript presentasi:

1 OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
Tahun 2012 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012

2 Dasar Hukum Penerapan BAS :
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Ki nerja Instansi Pemerintah; PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

3 Opini BPK atas LKPP 2009 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified). Yang dikecualikan ada 3 hal dan salah satunya adalah: Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaannya minimal sebesar 27,67 triliun sehingga dapat memberi informasi yang tidak tepat

4 Temuan SPI BPK atas LKPP TA 2010 (temuan berulang)
Anggaran Belanja minimal sebesar Rp 4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya)

5 HUBUNGAN SAPP DENGAN BAS
RKA-K/L SAPP PERENCANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGAWASAN DIPA SPM SP2D MPN APBN Bagan Akun Standar SA-BUN SAK SIMAK-BMN

6 SIKLUS PENGANGGARAN APBN
PERAN BAS DAN SAI DALAM SIKLUS PENGANGGARAN APBN PERENCANAAN : RKA-KL PELAKSANAAN DIPA KEUANGAN PERLENGKAPAN RENCANA KEUANGAN BAS SAI

7 TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR
Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama; Meningkatkan kualitas informasi keuangan; Memudahkan pengawasan keuangan.

8 Kode Ekonomi/ Jenis belanja
Klasifikasi Akun 2012 Organisasi (BA, Es, Satker) Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Keluaran/Output Kode Ekonomi/ Jenis belanja

9 KLASIFIKASI AKUN DALAM BAS
KODE AKUN NAMA AKUN 1 ASET 2 KEWAJIBAN 3 EKUITAS 4 PENDAPATAN 5 BELANJA 6 TRANSFER KE DAERAH 7 PEMBIAYAAN 8 NON ANGGARAN 18 September 2018

10 STRUKTUR APBN DALAM FORMAT “I ACCOUNT”
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah BELANJA NEGARA I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Lainnya II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otsus dan Penyesuaian SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN (Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri)

11 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI : MENURUT JENIS : Belanja Pegawai;
Pelayanan Umum Pemerintahan; Pertahanan; Hukum, Ketertiban dan Keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan dan Pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan Budaya; Agama; Pendidikan; Perlindungan Sosial. MENURUT JENIS : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan jasa; Belanja Modal; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Lain-Lain.

12 KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA)
Belanja K/L PMK 91, 101 - Pegawai - Barang - Modal - Bantuan Sosial Belanja BUN PMK 91, 171, 101 - Pembayaran bunga utang - Belanja Hibah - Belanja Subsidi - Belanja Lain-lain PP RKA-BUN belum ada, mulai 2010 revised PP 21 akomodasi RKA BUN,

13 DEFINISI JENIS BELANJA MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI

14 BELANJA PEGAWAI Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa. Tidak termasuk pembayaran tenaga kontrak, yg tidak ada PP,

15 Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap” diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.

16 BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk. ATK dan operasional kantor lainnya Biaya pemeliharaan Biaya perjalanan. Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat

17 Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/ SIMAKBMN). Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya.

18 Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal : Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp ,-/unit); Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis, manfaat atau kapasitas; Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).

19 Klasifikasi Belanja Barang
Kodefikasi akun baru (526): Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang dipisahkan dari akun (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi: 52 521 522 523 524 525 526 Belanja barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja BLU Belanja Barang untuk diserah-kan kpd masy./ Pemda

20 BELANJA MODAL Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). (Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007) Masa manfaat > 1 thn, digunakan operasional, berwujud, dpt dinilai, kecuali yg rusak berat/usang

21 BELANJA MODAL Belanja Modal (53) Belanja Modal Tanah (531)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (532) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (533) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534) Belanja Modal Lainnya (536) Masa manfaat > 1 thn, digunakan operasional, berwujud, dpt dinilai, kecuali yg rusak berat/usang

22 KONSEP NILAI PEROLEHAN
Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: Harga beli aset tetap Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan

23 Belanja Barang atau Belanja Modal?
Pemilihan antara Belanja Barang dan Belanja Modal dalam pengadaan awal Memenuhi Kriteria Pengakuan Aset Tetap/Aset Lainnya? Y T Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi: P/M ≥ G/B ≥ Belanja Barang sesuai peruntukannya Belanja Modal sesuai peruntukannya

24 DEFINISI ASET TETAP Dimiliki dan Berwujud;
Mempunyai masa manfaat lebih dari bulan; Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi

25 KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP
Mempunyai masa manfaat lebih dari bulan; Biaya perolehan dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

26 KRITERIA KAPITALISASI setelah perolehan
RKA-KL BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDAK dan NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ untuk Peralatan & Mesin ≥ untuk Gedung & Bangunan YA TIDAK

27 PEMBENTUKAN ASET DARI JENIS BELANJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan Pajak XXXX PNBP XXXX Belanja - Belanja Barang XXXX - Belanja Modal XXXX - Belanja Bansos XXXX Belanja Barang Belanja Modal NERACA Aset Lancar Kewajiban - Persediaan Aset Tetap Tanah, Gedung, Peralatan dll. Ekuitas Aset Lainnya Total Aset Total Kewajiban+ Ekuitas Belanja Bansos berupa barang

28 BELANJA BANTUAN SOSIAL
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan

29 Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

30 Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang. Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik, pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial. (57xxxx) bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial;

31 Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1)
Tujuan penggunaan Rehabilitasi sosial Perlindungan sosial Pemberdayaan Sosial Jaminan Sosial Penanggulangan kemiskinan Penanggulangan bencana

32 Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2)
Pemberi Bantuan Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana. Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini

33 Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3)
Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial". Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

34 Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4)
Bersifat sementara atau berkelanjutan Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

35 Aset yg diserahkan Ke masyarakat Bel Barang Bantuan Sosial * Risiko Sosial Barang ( BAST ) Uang ( LS-Kel Masyarakat) Notes: Dana Bansos yg belum disalurkan Kas  di Neraca ( Kas Lainnya) Barang -> di Neraca ( Persediaan)

36 Klasifikasi Belanja Bantuan Sosial
Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57): Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi: 57 571 572 573 574 575 576 Belanja Bansos utk Rehabilitasi Sosial Belanja Bansos utk Jaminan Sosial Belanja Bansos utk Pemberdayaan Sosial Belanja Bansos utk Perlindungan Sosial Belanja Bansos utk Penanggulangan kemiskinan Belanja Bansos utk Penanggulangan Bencana

37 KAPAN BAS DIGUNAKAN ? PMK No.91/PMK.02/2007 Pasal 3
(1) Bagan Akun Standar sebagimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, mulai Tahun Anggaran 2008. 18 September 2018

38 Permasalahan dalam Penggunaan Bagan Akun Standar
Pemahaman Klasifikasi Belanja Pemahaman Pemakaian Akun dalam BAS untuk Kepentingan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan BAS PERENCANAAN (RKA-KL) PELAKSANAAN (DIPA) PELAPORAN (LKPP)

39 AKUN BELANJA BARANG PADA DK/TP 2012

40 Dapat menghasilkan BMN yang akan diserahkan (526211)
OUTPUT DEKONSENTRASI Penunjang: Dapat menghasilkan BMN yang akan diserahkan (526211) Utama: Non Fisik Dari Belanja Barang sesuai peruntukannya

41 BMN OUTPUT DEKONSENTRASI
Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat Non-fisik: menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain sinkronisasi & koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimtek, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. 2. Kegiatan Penujang Dapat menghasilkan BMN berupa AT Kode akun baru – Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi (termasuk yang menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada Pemda). Perolehan BMN dicatat sebagai persediaan 3. Reklasifikasi Apabila 6 bulan setelah perolehan BMN pada poin 2 belum diserahkan kepada Pemda, direklasifikasi menjadi AT

42 DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA
DEKONSENTRASI DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA (DANA PENUNJANG) ADMINISTRATIF PENGADAAN INPUT BERUPA BARANG/JASA PENUNJANG LAINNYA KEGIATAN UTAMA: NON FISIK Pengadaan barang ? Tidak Ya Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkannya: 52xxxx Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkannya: 52xxxx Akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK: Direklasifi-kasi menjadi Aset Tetap Tidak 6 bln stlh pengadaan diserahkan ke SKPD  BAST BMN  Persediaan  SIMAK-BMN

43 OUTPUT TUGAS PEMBANTUAN
Utama: Fisik Lainnya Penunjang: Menghasilkan BMN Tidak menghasilkan BMN Fisik Dari belanja barang fisik lainnya TP (526115) Dari belanja modal Dari belanja barang penunjang TP (526212) Dari belanja barang: Perjalanan dsb (52xxxx)

44 BMN TUGAS PEMBANTUAN No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama
Bersifat fisik: Menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah antara lain pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan, irigasi & jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset Pemerintah. Fisik: 53 sesuai peruntukan Fisik lain: Kode akun baru ( Belanja Fisik Lainnya Tugas Pembantuan), a.l. barang habis pakai, seperti obat2an, vaksin, pupuk, bibit tanaman untuk diserahkan kepada Pemda 2. Kegiatan Penujang Menghasilkan BMN berupa AT, Kode akun baru ( Belanja Penunjang Tugas Pembantuan yang menghasilkan BMN dan akan diserahkan) Tidak menghasilkan AT  akun 52 sesuai peruntukkannya

45 DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA
TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN UTAMA DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA (DANA PENUNJANG) PENGADAAN TANAH, BANGUNAN, PERALATAN & MESIN, JALAN, IRIGASI & JARINGAN FISIK LAIN a.l. : Pengadaan barang habis pakai utk diserahkan ke Pemda Renovasi Aset bukan milik Pemerintah ADMINIS-TRATIF PENGADA-AN INPUT BERUPA BARANG /JASA PENUNJANG LAINNYA Akun Belanja Modal Sesuai Peruntukkannya: 53xxxx Mengha-silkan Aset Tetap ? Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkan-nya: 52xxxx Akun Belanja Barang Fisik Lain: Tidak Ya BMN  ASET TETAP Direklasifi-kasi menjadi Aset Tetap Akun Belanja Barang Penunjang TP: 6 bln stlh pengadaan diserahkan ke SKPD  BAST BMN  Persediaan  SIMAK-BMN Dihibahkan ke SKPD sepanjang bermaksud menyerahkan  DJKN Jika Tidak

46 AKUN BARANG PADA DK/TP 2012 Perdirjen 80/PB/2011
2012 Dst. Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK (521311) Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK utk Diserahkan Kpd Pemda (526211) Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP (521321) Belanja Barang Penunjang TP utk Diserahkan Kpd Pemda (526212) Belanja Barang Fisik Lain TP (521411) Belanja Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda (526115)

47 TERIMA KASIH