DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI

Presentasi berjudul: "DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI"— Transcript presentasi:

1 DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
Pert.11 Dr. H.Syahrial / Pkn

2 Demokrasi, Yunani kuno, khususnya di kota Athena,
Arti Demokrasi: Demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi, Yunani kuno, khususnya di kota Athena, Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan. Dr. H.Syahrial / Pkn

3 Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit
Demokrasi Modern: Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit Setiap warga negara mempunyai kesibukan masalah pemerintahan diserahkan kepada orang mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara. Dr. H.Syahrial / Pkn

4 Demokrasi politik tentang pengakuan hak-hak asasi manusia,
Makna Demokrasi: Demokrasi politik tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, Demokrasi dalam arti luas, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial. Dr. H.Syahrial / Pkn

5 Pengakuan partisipasi politik Pengakuan hakikat dan martabat manusia.
Asas Pokok Demokrasi: Pengakuan partisipasi politik Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Dr. H.Syahrial / Pkn

6 Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga
Nilai Demokrasi: Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur Membatasi kekekarasan sampai minimum Mengakui keanekaragaman Menjamin tegaknya keadilan Dr. H.Syahrial / Pkn

7 Keputusan suara rakyat .
Ciri-ciri Demokrasi: Keputusan suara rakyat . Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kekuasaan merupakan amanat rakyat, Kedaulatan ada ditangan rakyat, Dr. H.Syahrial / Pkn

8 Jalur Pendidikan Demokrasi: Pendidikan demokrasi secara formal
Pendidikan demokrasi secara informal Pendidikan nonformal Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.

9 Visi Pendidikan Demokrasi
Sebagai wahana substantis, pedagogis dan sosial cultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalamberbagai konteks. Misi Pendidikan Demokrasi Memfasilitasi warga negara berbagai akses dan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan dgn memiliki wawasan yang luas dan memadai. Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.

10 Penyimpangan Orba Berdemokrasi:
Ketatanegaraan berdasarkan kelembagaan. Praktek nya masa Orde Baru terdapat berbagai penyimpangan Gerakan "Reformasi" dan jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.

11 Pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil;
Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (mono-loyalitas) Pemilihan umum tidak kompetitif. Intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan; Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.

12 Sistem kepartaian yang tidak otonom tidak demokratis;
Maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR; Menciutkan partisipasi politik rakyat (floating mass); Pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan SIUP Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.

13 Pemilihan Umum Lebih Demokratis. Partai Politik Lebih Mandiri
Pengaturan HAM Lembaga Demokrasi Lebih Berfungsi Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.

14 Visi Demokrasi Reformasi:
Diarahkan untuk membangun civil society (masyarakat madani) active participant in democratic decision making atau partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Sumber materi: Dr. Syahrial.2010.Impelentasi Pancasila melalui PKn. Graha Ilmu. Yokyakarta.

15 Perkembangan demokrasi Reformasi
Kemajuan kemunduran Partisipasi populer dan media massa relatif bebas tapi tidak sepenuhnya independen Partai politik yang tidak demokratis Pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel. Inferioritas sipil dan ambisi militer Kewarganegaraan yang setara (hak-hak sipil dan politik) Proses-proses supremasi hukum dan pembrantasan korupsi. Indeks demokrasi (4,9) dilihat dari indikator : otonomi, kompetisi, pluralisasi dan solidaritas Dr. H.Syahrial / Pkn

16 Pengertian: Istilah masyarakat madani (civil society) pertama kali digunakan oleh filsuf Scotlandia, Adam Ferguson, untuk menunjukkan masyarakat kota yang sudah tersentuh peradaban maju, yaitu suatu masyarakat yang beradab yang membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan. civil society didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mempu mengimbangi kekuasaan negara. Civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat sipil, tetapi sering dikacaukan dengan pembedaan sipil dan militer Dr. H. Syahrial / Pkn

17 Negara bersifat netral dengan hidup yang baik oleh warga negara.
Kewarganegaraan harus meliputi tiga unsur dalam masyarakat madani, yaitu: Negara bersifat netral dengan hidup yang baik oleh warga negara. Kehidupan warga negara dibimbing oleh keadilan tertinggi Warga negara memisahkan kepentingan publik dengan privat. Masyarakat madani di Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses modrnisasi,. MM Demokratisasi citizenship Dr. H. Syahrial / Pkn

18 Proses demokratisasi masyarakat madani:
kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi (termasuk partai politik). Kebebasan menyatakan pendapat, Hak untuk memilih, Hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Hak pemimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan dukungan dan suara rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber alternatif. Pemilihan umum yang teratur, jujur dan adil. Adanya lembaga-lembaga yang dapat membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada suara yang diperolehnya. Dr. H. Syahrial / Pkn

19 Terima Kasih Dr. H.Syahrial / Pkn