Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan

Presentasi berjudul: "Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan

2 Terminologi Publik Umum, Masyarakat, Pemerintah Kebijakan Politik
Keputusan Hukum

3 Pengertian Kebijakan Publik
Program yang telah memperhitungkan nilai2 tujuan dan prakteknya (Laswel dan Kaplan, 1950) Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu (Fredrich, 1963) Tindakan yang diambil oleh pemerintah (Sharkansky, 1970) Pilihan pemerintah, untuk melakukan atau tidak (Dye, 1975) Tindakan pemerintah dengan nyata dan penjelasan alasannya (Simeon, 1976) Sekumpulan keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh aktor atau kelompok politik untuk mencapai tujuan dalam situasi yang khusus, dimana keputusan2 tsb prinsip merupakan kekuasaan bagi aktor2 tersebut untuk mencapainya (Jenkins, 1978) Kebijakan yang dibuat oleh badan2 dan pejabat2 pemerintah (Anderson, 1984) Tindakan segera atau sedang dilaksanakan yang dipilih oleh otoritas pemerintah/publik dalam rangka mengatasi masalah/hubungan antar kumpulan masalah (Pal, 1987)

4 Masalah Publik Masalah publik merupakan suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan Masalah akan menjadi masalah kebijakan bila masalah tersebut diartikulasikan Masalah publik merupakan masalah yang berdampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang2 yg tidak secara langsung terlibat Jika masalah publik mendapat dukungan dari masyarakat dan kelompok2 yang berkepentingan dengan masalah tersebut mengorganisasikan diri, maka kemungkinan besar masalah tersebut menjadi agenda pemerintah

5 Keputusan Publik Keputusan merupakan sesuatu yang ditetapkan sesudah mempertimbangkan/ memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan ybs Ketetapan merupakan sikap atau langkah terakhir yang harus dilaksanakan Keputusan publik adalah hasil akhir yang telah ditetapkan sesudah mempertimbangkan/ memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan ybs yang harus dilaksanakan oleh orang banyak/publik/masyarakat/pemerintah

6 Proses Pengambilan Keputusan Publik
Secara Teknokratis Yg berperan  tenaga ahli dan pemerintah Asumsi  tenaga ahli dan pemerintah punya keahlian, sementara masyarakat emosional Evaluasi  efisiensi dan rasionalitas Secara Demokratis Yg berperan  seluruh stakeholder Asumsi  masyarakat terkena dampak dan suara masyarakat menentukan putusan publik Evaluasi  Keterjangkauan proses dan tanggapan pihak terkena dampak

7 Permasalahan Keputusan Publik di Indonesia (Winarso dkk, 2002)
Perumus perencanaan pembangunan hanya terbatas pada institusi pemerintah Prioritas tidak berdasarkan rencana jangka panjang namun berdasarkan ketetapan KaDa dan DPR/D Pembangunan di daerah terganggu oleh kebijakan dan keputusan pemerintahan yang lebih tinggi/luas Kurang akurat dan validnya data yang tersedia untuk pembuatan kebijakan dan perencanaan Tidak terfasilitasinya potensi masyarakat (umum dan swasta) dalam perencanaan Pembangunan

8 Pergeseran Pengambilan Keputusan Publik
Secara Teknokratis  Secara Demokratis Latar Belakang Kekecewaan terhadap sistem yang ada (teknokratis) Keputusan tidak aspiratif atau partisipatif Tuntutan peranan publik dalam proses pengambilan keputusan

9 Paradigma dalam Pengambilan Keputusan
Merupakan suatu kesepakatan para pakar dalam proses berfikir yang menjadi dasar dalam pengembangan keilmuan. Top down Proses pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan yang dilakukan oleh yang di atas atau dipusat, di bawah atau di daerah berperan untuk menjabarkan atau menerapkan keputusan Bottom Up Proses pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan yang dilakukan oleh yang berkepentingan (stake holder)/ di bawah/ di daerah. di atas/pusat/pengelola berperan manjadi fasilitator

10 Penerapan Paradigma Persyaratan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan: Top down Pengambil keputusan harus berorientasi pada kepentingan publik Sistem pengawasan baik oleh lembaga yang berwenang Hukum harus menjadi supremasi Bottom Up Sistem pengelolaan (pemerintahan) yang demokratis Pemahaman masyarakat relatif homogen Transparan