PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT

Presentasi berjudul: "PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT Manokwari, 10 Juni 2014 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT Drs. Ishak L. Hallatu, M. Si

2 ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

3 GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
Provinsi Papua Barat secara geografis terletak pada : 0⁰ 00” – 4⁰,00” Lintang Selatan dan 24⁰00” – 132⁰ 00” Bujur Timur Luas Wilayah : ,62 Km2 Secara administratif pemerintahan terdiri dari : 12 Kabuparen 1 kota dengan 154 distrik dan kampung. Jumlah Penduduk ( 2012) : jiwa

4 POTENSI WILAYAH PETERNAKAN SAPI Potensi Minyak bumi (20 TB) dan Gas alam (13 TCF) di kawasan Teluk Bintuni dan wilayah Kepala Burung Tambang dan mineral : Nikel , Batubara Potensi batu gamping milyard ton, pasir kwarsa 137,5 juta ton dan lempung untuk industri semen di Manokwari Potensi Hutan Produksi 1,86 juta Ha, HP Terbatas 1,84 juta Ha, HP Konversi 2,3 juta Ha Potensi hutan sagu alam Ha untuk pengembangan bio-ethanol di Sorong Selatan Potensi lahan Pertanian /perkebunan ha (Kelapa sawit, Kakao) Potensi lahan Peternakan : Bomberai ha, Kebar ha, Salawati ha Potensi Perikanan : udang, ikan pelagis, rumput laut Pariwisata : ekowisata bahari di Kepulauan Raja Ampat dan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih

5 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI PAPUABARAT
SORONG SORSEL RAJAAMPAT MAYBRAT TAMBRAUW T. BINTUNI T.WONDAMA KAIMANA DAERAH MAJU: KOTA SORONG MANOKWARI FAK FAK DOB : MANSEL PEG ARFAK

6 KEADAAN SOSIAL EKONOMI

7 STRUKTUR DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Struktur ekonomi Provinsi Papua Barat dengan migas didominasi oleh sektor industri pengolahan (51,67%) terutama berasal dari produksi LNG Tangguh, yang hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Kontribusi sektor pertanian (13,76%). Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat dengan migas menunjukkan peningkatan signifikan dari 13,87% pada tahun 2009 menjadi 27,47% pada tahun 2010, kemudian mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2011 yakni sebesar 27,08%, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berasal dari adanya produksi LNG Tangguh, peningkatan ini tidak berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2012 LPE mengalami penurunan menjadi 15,84% .

8 KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat dari 35,12 % pada tahun 2008, menjadi 26,67% pada tahun 2013, namun demikian Papua Barat masih menempati urutan ke 2 propinsi termiskin. Persebaran penduduk miskin terbanyak di perdesaan 35,64% yang notabene merupakan penduduk asli papua sedangkan di perkotaan 5,65%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari 7,77% pada tahun menjadi 5.49% pada tahun 2012, penurunan TPT ini bukan disebabkan oleh bertambahnya lapangan kerja disektor formal tetapi disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor informal. TPT sebesar 5.49% ini didominasi oleh pengangguran terdidik dan pengangguran usia muda.

9 PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KOMPONEN PEMBENTUK IPM PAPUA BARAT TAHUN 2012 AMH (93,74; RLS 8,45) AHH (69.14) PPP ( ) Edited Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat yang signifikan menempatkan Provinsi Papua Barat pada urutan ke 29 dari 33 Provinsi. Untuk meningkatkan IPM diperlukan upaya peningkatan daya beli dan menekan angka inflasi yang tinggi

10 TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

11 PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI TATA RUANG
Tata Ruang/RTRW belum efektif menjadi acuan dalam penyusunan Rencana-rencana Pembangunan (RPJMD, RENSTRA dll). Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman RTRW Penetapan Penyelesaian RTRW Provinsi Papua Barat sedang menunggu persetujuan substansi Menteri Kehutanan RI IMPLEMENTASI T A T A R U A N G : Ego Kabupaten/Kota maupun Ego sektoral mengabaikan Arahan Tata Ruang Minimnya koordinasi antar Sektor maupun Vertikal menyebabkan berbeda pemahaman yang berdampak pada pemanfaatan Ruang tidak Efisien Status kepemilikan tanah adat/masyarakat sering menjadi kendala pemanfaatan ruang dalam hal pembebasan lahan Kepentingan Politik sering bertentangan dengan Arahan Tata Ruang

12 PEMBANGUNAN (PRASARANA) WILAYAH
MASIH RENDAHNYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Minimnya infrastruktur Dasar di Papua Barat : Infrastruktur transportasi Energi Ketersediaan pasokan air bersih yang memadai Kemudahan sarana telekomunikasi Pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat Infrastruktur sosial-ekonomi Irigasi yang memadai Belum rampungnya pembangunan Jalan Raya Trans Papua Barat menimbulkan persoalan dalam pembangunan Provinis Papua Barat yang merupakan infrastruktur utama dalam menggerakkan pertumbuhan perkenomian dan mempermudah akses antar wilayah yang terdapat di Provinsi Papua Barat

13 RUAS TAMBAHAN JALAN PROVINSI
PRASARANA TRANSPORTASI DI PAPUA BARAT A RUAS JALAN PROVINSI NAMA RUAS PANJANG AIMAS – SEGET 116 KM MEGA – SAUSAPOR 50,30 KM MEGA - FEF 76 KM AYAMARU – SUSWA – FEF 115,50 KM TEMINABUAN KAMBUAYA 60 KM FAKFAK – SIBORU – SIPATNANAM 47 KM Dela Pami Amban Arfai Bakaro Maibo Yukase Susumuk I4 (EMPAT) RUAS JALAN STRATEGIS (NASIONAL) NAMA RUAS DAN PANJANG SORONG – MEGA 88 KM SORONG – MANOKWARI 568 KM MANOKWARI – BINTUNI 253 KM FAKFAK – HURIMBER – BOMBERAY 162 KM II. 2 (DUA) RUAS TAMBAHAN JALAN STRATTEGIS (NASIONAL) SORONG (SUSUMUK) – BINTUNI 130 KM FAKFAK – KAIMANA – MANOKWARI 638 KM Atori B Isogo Idor Werianggi RUAS TAMBAHAN JALAN PROVINSI NAMA RUAS PANJANG BAKRO – AMBAN 9,20 KM PAMI – ARFAI 31 KM MAIBO – DELA 66 KM YUKASE – KUMURKEK 28 KM SUSUMUK – ATORI 96 KM ATORI – ISOGO 63 KM WERIANGGI – IDOR 12 KM TANGGAROMI -COA 21,50 KM FAK-FAK - NUSALASI 91 KM Fak-Fak Nusalasi Tanggaromi Coa

14 DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
MASIH BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang bijak telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sudah cukup mengkhawatirkan kelestarian alam Beberapa kegiatan yang rawan berakibat kerusakan lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan dan pembalakan liar. Provinsi Papua Barat memiliki hutan Tetap 69,76% dari keseluruhan luas wilayah dan sebagian merupakan kawasan lindung. Di kawasan lindung tersebut terkandung sumberdaya andalan Provinsi Papua Barat yang berupa batu bara, minyak bumi, dan bahan galian mineral

15 PETA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA
Persentase Kawasan Lindung : 56,47% Luas Kawasan Lindung : ,82 Ha Persentase Hutan Tetap : 69,76% Luas Hutan Tetap : ,91 Ha Persentase Kawasan Budidaya : 43,53% Luas Kawasan Budidaya : ,19 Ha

16 PEMBANGUNAN (PRASARANA) WILAYAH
Minimnya infrastruktur Dasar di Papua Barat baik infrastruktur transportasi, energi, ketersediaan pasokan air bersih yang memadai , kemudahan sarana telekomunikasi, pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat, infrastruktur sosial-ekonomi, dan irigasi yang memadai.

17 DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Minimnya infrastruktur Dasar di Papua Barat baik infrastruktur transportasi, energi, ketersediaan pasokan air bersih yang memadai , kemudahan sarana telekomunikasi, pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat, infrastruktur sosial-ekonomi, dan irigasi yang memadai. Belum rampungnya pembangunan Jalan Raya Trans Papua Barat menimbulkan persoalan dalam pembangunan Provinis Papua Barat yang merupakan infrastruktur utama dalam menggerakkan pertumbuhan perkenomian dan mempermudah akses antar wilayah yang terdapat di Provinsi Papua Barat

18 PETA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA
Persentase Kawasan Lindung : Persentase Kawasan Budidaya :

19 KEPENDUDUKAN

20 Demografi STRUKTUR PENDUDUK PERSEBARAN KEPADATAN URAIAN
PENDUDUK ASLI PAPUA PENDUDUK NON ASLI Jumlah Penduduk (jiwa) Laki-laki Perempuan Persentase Penduduk (%) 53,27 46,73 Sex Ratio (%) 106,23 119,88 Median Umur (th) 16,39 20,19 Dependency Ratio (%) 64,07 47,27 Penduduk menurut kelompok umur (%) 0-14 37,30 30,57 15-64 60,95 67,90 65+ 1,75 1,53 Jumlah Rumah Tangga 84.747 83.333 PERSEBARAN KEPADATAN STRUKTUR PENDUDUK

21 Pendidikan Pada Tahun 2012 rata-rata lama sekolah sebesar 8,45 tahun
PERKEMBANGAN ANGKA MELEK HURUF Pada Tahun 2012 rata-rata lama sekolah sebesar 8,45 tahun Artinya rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP. Berarti pencapaian pendidikan di Provinsi Papua Barat belum memenuhi Program Wajib Belajar 9 Tahun ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) & ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) 2012 edited

22 CAKUPAN PUSKESMAS & TENAGA MEDIS
Kesehatan Status gizi buruk pada balita Tahun 2010 tercatat mencapai 9,1%, sedangkan gizi kurang mencapai 17,4% CAKUPAN PUSKESMAS & TENAGA MEDIS Belum ada data gizi buruk

23 PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KEMISKINAN TAHUN 2013
Penurunan angka kemiskinan di perdesaan pada Tahun 2012 sebesar 37.73% menjadi 35.64% di Tahun 2013 dan angka kemiskinan di perkotaan juga turun dari 5,76% menjadi 5,65% Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat Tahun 2013 sebesar Rupiah per kapita per bulan, terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar rupiah dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rupiah Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 5.71% di Tahun 2012 menjadi 6.35% di Tahun 2013 Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 3.03% di Tahun 2012 menjadi 2.16% di Tahun 2013 edited

24 ISU-ISU STRATEGIS

25 Isu-isu strategis OTONOMI KHUSUS : Perlindungan, Keberpihakan, Pemberdayaan OAP KEPENDUDUKAN : - Komposisi Penduduk Asli , - Papua dan Non Papua, - Persebaran Penduduk, - Tidak Merata, - Persentase Penduduk Miskin Tinggi (medan yang sulit) KUALITAS SDM : Masih rendah terutama tingkat kesehatan & pendidikan, masih rendah kapasitas aparatur dalam pengelolaan pemerintahan (clean and good governance). INFRASTRUKTUR DASAR : Ketersediaannya masih minim & belum merata LINGKUNGAN HIDUP : - Degradasi lahan dan Lingkungan, - Penangan Persampahan PEREKONOMIAN : - Pertumbuhan ekonomi Tinggi, - Penaggulangan Kemiskinan, - Insvestasi Rendah, - Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua, TATA RUANG : pengembangan struktur tata ruang, Pemanfaatan Pola Ruang (Kawasan Budidaya), Pengembangan kawasan pesisir & Pulau-Pulau Kecil, Pengembangan kawasan strategis SOSIAL : Belum berkembang & belum menguntungkan

26 PERMASALAHAN

27 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
KEPADATAN PENDUDUK SANGAT RENDAH. peluang ekonomi VS wilayah kurang menarik/dihindari; RAWAN BENCANA Memiliki kerawanan bencana yg sangat tinggi; SDA LAUT TIDAK DAPAT SEPENUHNYA DIKUASAI/ DIMANFAATKAN Secara kultural MASIH TERPISAH OLEH SEKAT-SEKAT NILAI ADAT; PEMBANGUNAN JALAN SULIT dengan kondisi medan yang bervariasi; MINIMNYA INFRASTRUKTUR penyebab kemiskinan; SDM dan sarana prasarana MITIGASI BENCANA BELUM SIAP KUALITAS & KUANTITAS SDM RENDAH belum mampu bersaing global Timbul berbagai PERSOALAN TERKAIT HAK ULAYAT; Terkait kehutanan: PENURUNAN PRODUKTIVITAS, PELANGGARAN, LAHAN KRITIS; JARAK ANTAR WILAYAH RELATIF JAUH  penyediaan infrastruktur; AGROINDUSTRI BELUM TERKOORDINASI & SULIT MENGUBAH POLA BERTANI; RENTAN KONFLIK akibat kesenjangan sosial; PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN MASIH SEBATAS SKENARIO KETIMPANGAN WILAYAH MASIH TINGGI

28 ARAH PEMBANGUNAN

29 PAPUA BARAT PADA KORIDOR 6 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
KORIDOR PERHATIAN INVESTASI Manokwari - Sorong Teluk Bintuni Kegiatan Investasi Utama : Pertambangan dan Migas Pabrik Semen Peternakan Sapi Pabrik Pengolahan Sagu Kebun dan pabrik minyak kelapa Sawit Industri Perikanan Pariwisata Pengembangan Kawasan : Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Aimas (Arar) Kawasan Industri Petrokimia

30 ARAH PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI
mengembangkan perekonomian rakyat melalui dukungan fasilitas ekonomi dan permodalan kepada pelaku usaha sektor manufaktur dan UMKM. Membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas dengan melaksanakan program pemberdayaan,pendampingan, pembimbingan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua . Peningkatan ketahanan pangan dengan pemanfaatan dan pengembangan komoditi unggulan dan sumberdaya lokal seperti sagu, umbi-umbian, pala , perikanan rumput laut , kelapa sawit dan hasil hutan. Pengembangan potensi pariwisata khususnya wisata bahari dan wisata alam lainnya yang di dukung pengembangan ekonomi kreatif.

31 ARAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
Dela Pami Amban Arfai Bakaro Maibo Yukase Susumuk Atori B Isogo Idor Werianggi Fak-Fak Nusalasi Tanggaromi Coa Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat; 2. Menyusun sistem pengelolaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

32 ARAH PENGEMBANGAN TATA RUANG
DAN LINGKUNGAN HIDUP TATA RUANG Penyediaan ruang bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi dominan maupun sektor lain yang dapat menunjang pengembangan sektor dominan pada lahan/Kawasan budidaya. Pengembangan ruang yang lebih terdesentralisasi melalui pengembangan kawasan pedalaman, perdesaan, dan perbatasan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya setempat Pengembangan sektor sekunder dan tersier yang mempunyai kaitan dengan sektor primer di wilayah setempat untuk memperkuat perekonomian setiap bagian wilayah Provinsi Papua Barat, termasuk pengembangan pusat-pusat pelayanan di daerah pedalaman, perdesaan, dan perbatasan. LINGKUNGAN HIDUP Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan alam Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dengan tetap berprinsip kepada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan Membina dan mengawasi pengusahaan bidang pertambangan

33 ARAH PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
Pendidikan Berbagai program yang akan direncanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat kedepannya, antara lain: Program pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua; Program wajib melek huruf dini bagi Orang Asli Papua; Program wajib melek huruf dewasa bagi Orang Asli Papua; Program SD kecil tingkat kampung; Program sekolah pola asrama tingkat distrik; Program pengiriman tenaga pengajar ke kampung terpencil dan kampung terisolir; Program pendidikan guru bagi Orang Asli Papua; Program beasiswa ilmu khusus berbasis keunggulan lokal Papua Barat; Program penyesuaian kurikulum dengan muatan lokal Papua Barat; Program kemitraan pendidikan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat; Program dana stimulus bagi tenaga pengajar di daerah terpencil dan daerah terisolir; Program sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal Papua Barat; Program taman penitipan anak Orang Asli Papua; Program taman bacaan kampung bagi orang Orang Asli Papua; Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait pendidikan bagi Orang Asli Papua; dan Program jaminan pendidikan bagi Orang Asli Papua.

34 ARAH PENGEMBANGAN TATA RUANG
DAN LINGKUNGAN HIDUP Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan alam Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dengan tetap berprinsip kepada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan Membina dan mengawasi pengusahaan bidang pertambangan LAMPIRKAN pta + Urain Tata Ruang

35 Kesehatan Berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat kedepannya, antara lain: Program pelayanan kesehatan door to door bagi Orang Asli Papua; Program jaminan kesehatan bagi Orang Asli Papua; Program pelayanan kesehatan dan obat-obatan gratis bagi Orang Asli Papua; Program pengembangan obat-obatan tradisional Papua; Program pengembangan cara-cara pengobatan tradisional Papua; Program pembinaan tenaga kesehatan tradisional Papua; Program pencegahan dan pengobatan khusus HIV, kusta, dan malaria bagi Orang Asli Papua; Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke ke kampung terpencil dan kampung terisolir; Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat; Program pembangunan prasarana dan sarana kesehatan tingkat kampung; Program perencanaan dan pengendalian keluarga Papua; Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait kesehatan bagi Orang Asli Papua; dan Program rujukan kesehatan bagi Orang Asli Papua.

36 Infrastruktur Dasar Berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat kedepannya, antara lain: Program rumah layak huni bagi Orang Asli Papua; Program penyediaan sanitasi bagi permukiman dan perumahan Orang Asli Papua; Program penyediaan air bersih bagi permukiman dan perumahan Orang Asli Papua; Program penyediaan listrik bagi perumahan dan permukiman Orang Asli Papua; Program penyediaan telekomunikasi yang menjangkau kampung terpencil dan terisolir; Pembukaan akses transportasi ke seluruh kampung terpencil dan terisolir; dan Program pengelolaan sampah dan pembinaan orang Papua dalam mengelola sampah

37 Perekonomian Rakyat Berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat kedepannya, antara lain: Program pengembangan sistem usaha mikro bagi Orang Asli Papua; Program pembinaan usaha mini mikro bagi Orang Asli Papua; Program pengembangan pertanian tanaman pangan pokok orang Papua (keladi, jagung, ubi, kacang-kacangan, bunga pepaya, dan sebagainya); Program pengembangan tanaman perkebunan khas Papua (pala, sagu, dan sebagainya); Program pengelolaan kawasan lindung sekitar permukiman Orang Asli Papua; Program pengembangan peternakan hewan khas Orang Asli Papua; (babi, rusa, dan sebagainya); Program pengelolaan kawasan dan pembinaan Orang Asli Papua dengan skema transmigrasi lokal; Program pembukaan lapangan kerja bagi Orang Asli Papua; Program pengelolaan pariwisata berbasis Orang Asli Papua; Program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dan usaha bagi tenaga kerja pemuda Orang Asli Papua; Program pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis pelatihan SDM Orang Asli

38 5.Rekruitmen, penentuan kuota dan promosi
Berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat kedepannya, antara lain: Penyusunan regulasi penentuan kuota Orang Asli Papua dalam pemerintahan; Program rekruitmen Orang Asli Papua menjadi aparatur pemerintah; Program pembinaan Orang Asli Papua dalam pemerintahan; Program promosi Orang Asli Papua dalam pemerintahan; Penyusunan regulasi persyaratan izin usaha terkait pelibatan Orang Asli Papua; Penyusunan database kependudukan Orang Asli Papua; Program pemetaan tanah ulayat; Program pengelolaan administrasi hak ulayat; dan Penyusunan Perdasus dan Perdasi.

39 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

40 Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai dengan Tahun 2016 (Bidang Ekonomi)
Kondisi 2012 Target 2016 Tingkat kemiskinan 28.2% Tingkat pengangguran terbuka 5.49% Pertumbuhan Ekonomi 15.84% Pendapatan per kapita 52,38 juta Tingkat kemiskinan 15% Tingkat pengangguran terbuka 3% Pertumbuhan ekonomi Pendapatan per kapita

41 Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai dengan Tahun 2016 (Bidang Sosial)
Kondisi 2012 Target 2016 Rata-Rata Lama Sekolah 8.45 tahun Angka Melek Huruf 93.74 Angka Harapan Hidup 69.14 Angka Kematian Bayi 74 per 1000 kelahiran Rata-Rata Lama Sekolah 9 tahun Angka Melek Huruf 95 Angka Harapan Hidup tahun Angka Kematian Bayi 27 per 1000 kelahiran

42 Terima Kasih