PERTEMUAN III.

Presentasi berjudul: "PERTEMUAN III."— Transcript presentasi:

1 PERTEMUAN III

2 Sejarah Awal Berkembangnya Perbankan di Indonesia
Periode Pendudukan Belanda Periode Pendudukan Jepang Periode Pasca Kemerdekaan Periode Orde Baru Periode Paket kebijakan Periode UU No. 7 Tahun 1992 Periode Reformasi

3 PERIODE HINDIA BELANDA
Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1824 dengan nama Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), dan pemerintah Hindia- Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi Vereenigde Oost-Indiche Compagnie (VOC) yang, kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama sekitar dua abad ( ), mengalami kebangkrutan.

4 Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche Bank pada tahun 1827, dan N.V. Escompto Bank. Beberapa koperasi simpan pinjam yang didirikan di kalangan petani pada 1895 di Purwokerto, pada 1934 digabungkan oleh pemerintah Belanda ke dalam Algemene Volkscredit Bank (AVB). Pada 1898 pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan Jawatan Pos membuka sebuah Bank Tabungan yaitu Post Spaartbank, yang kemudian diikuti oelh pendirian Rumah Gadai Negara pada 1901.

5 Pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia terdapat sejumlah bank asing yang beroperasi di Jakarta dan Surabaya. Bank-bank asing tersebut adalah The Hongkong and Shanghai Bank, The Chartered Bank, Bank of China, Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) dari Singapura, Great Eastern Banking Corporation, Bank of Taiwan, Mitsui dan Yokohama Specie Bank dari Jepang. Diantara beberapa bank swasta lokal, terdapat pula NV Banksvereniging Oei Tiong Ham di Semarang. Tidak satupun dari bank-bank swasta pada masa sebelum perang tersebut yang mampu bertahan hingga masa kemerdekaan.

6 Bank-bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda mempunyai kedudukan kuat di Indonesia.
Sebagai contoh: NHM yang lebih dikenal dengan sebutan Factorij, karena semula bergerak di bidang perdagangan. Kedudukan lembaga ini sangat kuat pada zaman tanam paksa, hanpir sama dengan VOC yang menguasai bagian penjualan. Semua hasil yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda harus dikirim melalui factorij dengan cara konsinyasi ke negeri Belanda. Dengan memonopoli ekspor dan impor ini, factorij sudah tentu memperoleh kedudukan yang istimewa.

7 Bank Devisa Asing Memberikan fasilitas terhadap lalu lintas pembayaran serta pembiayaan ekspor dan impor ke Eropa dan Amerika. Pemerintah Hindia Belanda membuka pintu lebar-lebar bagi bank-bank devisa asing untuk mendirikan kantor cabang di Indonesia. Di Indonesia didirikan bank-bank asing seperti The Chartered Bank of India, The Oversees Chinese Banking Corporation, The Bank of China, The Bank of Taiwan, The Yokohama Specie Bank (Yokohama Shokin Ginko), dan The Mitsui Bank.

8 Periode Pendudukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang, dunia perbankan Indonesia mengalami masa suram. Pemerintah tentara Jepang merasa perlu memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang tentara Jepang.

9 PENUTUPAN BANK Pada 20 Oktober 1942, panglima tertinggi Jepang di Jawa memerintahkan penutupan bank. Dengan demikian, De Javache Bank dan sejumlah bank Hindia Belanda lainnya, termasuk Post Spaartbank serta bank-bank asing lainnya ditutup. Algemene Volkscredit Bank tidak ditutup, melainkan dilanjutkan tetapi berganti nama menjadi Syomin Ginko. Sehubungan dengan penutupan bank-bank tersebut ditunjuk satu likuidator, yaitu Nanpo Kaihatsu Kimko, sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai sirkulasi.

10 Perkembangan Perbankan Pasca Kemerdekaan RI

11 Periode Awal Kemerdekaan RI
Setahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 yang menegaskan lahirnya Bank Negara Indonesia (BNI) Tugas Bank Negara Indonesiamengeluarkan & mengedarkan uang kertas bank & sebagai pemegang kas Negara. tugas Bank Negara Indonesia adalah mengatur pengedaran uang RI yaitu ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai uang kertas pemerintah, di samping menarik uang masa pendudukan Jepang dan menggantinya dengan ORI.

12 Pada 1 Januari 1947, pemerintah RI mendirikan sebuah perusahaan, Banking and Trading Corporation Ltd. (BTC) yang berkantor pusat di Jakarta. berganti nama menjadi Indonesian Banking Corporation (IBC).

13 Tingginya inflasi disebabkan karena pemerintah Indonesia banyak mencetak uang untuk biaya perjuangan & ada berbagai macam mata uang yang dikeluarkan oleh penguasa. Pendudukan Jepang telah mengedarkan uang Jepang sebesar Rp juta selama tiga tahun masa pendudukan. Tentara pendudukan sekutu dan Belanda mengedarkan lagi tambahan uang Jepang sehingga per Maret 1946, seluruh uang Jepang yang beredar di Indonesia mencapai Rp juta. Sampai permulaan tahun 1950, uang ORI yang beredar diperkirakan mencapai Rp juta. Tentara pendudukan Belanda mengeluarkan “ uang merah “ atau “uang NICA” per Desember 1949 sebanyak Rp juta.

14 Periode Tahun 1950 – 1959 De Javasche Bank sebagai bank sentral yang berhak mengeluarkan uang kertas, artinya bertindak sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Fungsi lain De Javasche Bank masih sama dengan masa sebelum perang, yakni membiayai perusahaan Belanda di Indonesia. Hal ini menyebabkan posisi bank tersebut menjadi sangat lemah meskipun kedudukannya sebagai bank sirkulasi Negara Indonesia. Pada 6 Desember 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 14 tanggal 6 Desember 1951, dan sifat kegiatannya masih meneruskan kebiasaan lama.

15 Pada 1953 diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955, Keputusan-keputusan Dewan Moneter Nomor 25, 26, dan 27 Tahun 1957. Dengan demikian Bank Indonesia telah dilengkapi dengan kekuasaan dan hak-hak preogative sebagai suatu bank sentral modern.

16 Pada 1959, pemerintah melakukan sanering semua uang NICA dan uang kertas De Javasche Bank yang nilainya lebih dari Rp. 2,50,- dipotong dua bagian. Bagian kanan uang ini dapat ditukar dengan 3% obligasi RI, sedangkan bagian kiri dapat ditukar dengan uang kertas yang baru dari De Javasche Bank. Di samping itu, semua giro dan simpanan lain yang ada di bank yang jumlahnya diatas Rp. 400,- harus ditukar dengan obligasi yang dapat dibayar kembali secara berangsur selama 40 tahun.

17 NASIONALISASI Dalam periode ini terjadi proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda yang dimulai tahun 1957 dimulai dengan pengambilalihan NV KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) di Indonesia oleh karyawannya, yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan sejumlah perusahaan yang lain.

18 Perkembangan Perbankan Pada Awal Masa Pemerintahan Orde Baru
Periode Tahun 1966 – 1969 Pembaharuan kebijaksanaan dasar ekonomi, keuangan, dan pembanguanan. Dengan tegas membedakan program stabilisasi dan rehabilisasi, dengan program pembangunan ekonomi. Maka periode ini dapat juga disebut sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi.

19 Landasan pokok penting bagi perbankan seperti tercantum di dalam UU Pokok Perbankan :
Pertama, tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan monetrer pemerintah di bidang perbankan. Kedua, memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan azas-azas demokrasi ekonomi. Ketiga, membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut di atas bagi kepentingan ekonomi rakyat.

20 Periode Tahun 1969 s.d 1983 Ekspansi ekspor dan penciptaan stabilitas ekonomi merupakan hal yang penting dalam kebijaksanaan moneter. Hal ini terbukti pada tindakan-tindakan moneter dan dilakukan pemerintah sepanjang periode , dengan tujuan untuk menjaga peningkatan ekspor di pasaran luar negeri.

21 Perkembangan Perbankan Masa Deregulasi Moneter & Perbankan
Dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian Indonesia, pemerintah sejak 1 juni 1983 telah melakukan berbagai kebijaksanaan deregulasi disetiap sector ekonomi khususnya dibidang moneter dan perbankan.

22 S E K I A N