PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MOCH. FAHRI, S.STP., M.Si Plt. DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Presentasi berjudul: "PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MOCH. FAHRI, S.STP., M.Si Plt. DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT."— Transcript presentasi:

1 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MOCH. FAHRI, S.STP., M.Si Plt. DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2 2

3 3 1.Indonesia diprediksi akan memperoleh bonus demografi. Dimana, penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Peningkatan penduduk usia produktif muncul sejak tahun 2010, namun diprediksi puncaknya terletak pada kurun waktu 2020-2030. 2.Pada Tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia diprediksi meningkat menjadi 305 Juta Jiwa dan sebanyak 195 Juta Jiwa (64%) merupakan penduduk usia produktif. Potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi; Mampu menekan beban ketergantungan (dependency burden) sampai tingkat terendah Meningkatkan pengangguran akibat proporsi tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dg tingkat partisipasi angkatan kerja. BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

4 Ketidakstabilan politik dalam negeri Harga minyak merosot 67% dalam 7 bulan 4,88 4 GDP Growth (%) GDP Per Capita (US$) PeringkatNegara 1Amerika Serikat 2China 3Jepang 4Jerman 5Inggris 6India 7Perancis 8Brazil 9Italia 10Kanada 11Rusia 12Korea Selatan 13Australia 14Spanyol 15INDONESIA 16Meksiko 17Turki 18Belanda 19Arab Saudi 20Swiss Top Countries by GDP Sumber: Worldbank & Statisticstimes.com,2017 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1961-2016

5 5 Keterangan: BRIC adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan yang merupakan 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat. Akronim ini pertama dicetuskan oleh Goldman Sachs pda Tahun 2001. G-20 atau kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 adalah 5,02%, mengalami kenaikan 0,12% dibandingkan Tahun 2015;  Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2007-2016 adalah 5,6% atau menempati urutan ke-3 di antara negara-negara G20 dan BRIC. “Indonesia sudah merdeka hampir 72 Tahun” PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA G20 DAN BRIC

6 6 TAHUN 2016TAHUN 2050 China11Cina Amerika Serikat22India 33Amerika Serikat Jepang44Indonesia Jerman55Brazil Rusia66 Brazil77Meksiko Indonesia88Jepang Inggris99Jerman Perancis10 Inggris E7 economies G7 economies Sumber: www.pwc.com (The World in 2050) 1.Pada Tahun 2016, Perolehan GDP PPP Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia; 2.Negara-negara Emerging Markets diprediksi akan mendominasi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2050, termasuk Indonesia; 3.Diprediksi tahun 2030 akan menempati posisi ke 5; 4.Bahkan pada tahun 2050 Indonesia diprediksi masuk ke dalam 4 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia. GPD at Purchasing Power Parity (PPP) Rangkings Keterangan: GDP at PPP: Produk domestik bruto pada paritas daya beli menyesuaikan perbedaan tingkat harga Negara-negara dan memberikan ukuran yang lebih baik dari volume barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu ekonomi; E7: Kelompok negara ekonomi berkembang yang terdiri dari China, India, Indonesia, Brazil, Mexico, Rusia dan Turki. PREDIKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

7 7 Juta Jiwa Penduduk Indonesia diproyeksikan terus meningkat, namun dengan laju yang menurun PDB Per kapita diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Dengan pertumbuhan ekonomi rill rata-rata 5-6% per tahun, didukung oleh peningkatan teknologi dan tingginya jumlah penduduk yang mencapai 310 Juta Jiwa pada Tahun 2045. PDB Indonesia diperkirakan mencapai US$ 9,1 Triliun pada tahun 2045 (Terbesar ke-4 dunia). PDB per kapita diperkirakan mencapai U$ 29.300 (Setara dengan Korea Selatan, Italia dan Spanyol saat ini). Pembangunan Infrastruktur Pembenahan dan Pengembangan Industri Pengolahan Pengembangan Industri Jasa (Contoh: Pariwisata) Tahap 1Tahap IITahap III Keterangan: Setiap tahap akan berjalan tiap 10 tahun Untuk mencapai Indonesia emas 2045, pembangunan akan difokuskan pada 3 tahap: Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2017 Laju Pertumbuhan Penduduk (LHS) Proyeksi Penduduk (RHS) MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2045

8 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

9 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ISU-ISU PEMBANGUNAN DESA

10 10 Laju penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dibanding perkotaan; Dari tahun 2009-2017, perdesaan berhasil menurunkan kemiskinan 3.42%, sedangkan perkotaan 3%. Sumber: BPS, Maret 2017 PERSENTASE KEMISKINAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

11 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sumber: BPS, Maret 2017 Pada periode Bulan Maret, tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Perdesaan cenderung memburuk. Hal itu ditandai dengan nilai indeks yang semakin tinggi. Tetapi pada bulan September cenderung membaik, ditandai dengan nilai indeks yang semakin turun. Di Perkotaan, tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan cenderung stagnant. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi di Perdesaan diantaranya: a) Pada Bulan Maret, petani belum masuk waktu panen; b) Kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBN belum berjalan; c) Dana Desa baru cair Tahap 1 pada Bulan Maret (dari RKUN ke Kabupaten/kota dan baru tersalur ke Desa secara efektif di Bulan April) dan Tahap II pada Bulan Agustus baru dicairkan (secara efektif digunakan di Bulan September). INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) PERDESAAN DAN PERKOTAAN

12 12 PENDIDIKAN NASIONALDESA Juta% % < SD52,2542,733,7457,78 SMP22,0718,0311,0218,87 SMA22,0918,05 7,6313,07 SMK12,4110,14 3,025,17 DIPLOMA I/II/III 3,342,73 0,791,35 UNIVERSITAS 10,218,34 2,193,75 JUMLAH TOTAL122,410058,4100 Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2015 Sumber: BPS 2015 (data diolah)  Jumlah penduduk desa mencapai 119,8 juta jiwa dengan total angkatan kerja 58,4 juta jiwa yang masih didominasi lulusan SD (57,78%).  Tantangan: “Bagaimana membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja desa yang didominasi berpendidikan SD menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil? RENDAHNYA KUALITAS ANGKATAN KERJA PERDESAAN

13 13 PROVINSI DESA SANGAT TERTINGGAL DESA TERTINGGALDESA BERKEMBANGDESA MAJUDESA MANDIRI SUMATERA3.57113.7055.32139513 JAWA-BALI2636.95312.7842.960156 SULAWESI8545.1612.582791 KALIMANTAN2.4973.089927661 NUSA TENGGARA4762.570827703 MALUKU83298827026- PAPUA4.9601.12617112- TOTAL13.45333.59222.8823.608174 % dari jumlah desa18,2545,5731,044,890,23 Desa-desa di Indonesia masih didominasi oleh desa dengan kategori tertinggal Sumber: Buku Indeks Desa Membangun 2015 BANYAKNYA JUMLAH DESA TERTINGGAL DI INDONESIA

14 NOSUMBER DANA TOTAL ALOKASI (Rp Triliun) 1Dana Desa Tahun 201760,0 2Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017104,1* 3Alokasi Anggaran K/L ke Desa Tahun 2016362,6 4Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 201734,7** TOTAL561,4 Keterangan: *) diasumsikan sebesar 60% dari total anggaran DAK lokusnya ada di desa; **) diasumsikan 10% dari total anggaran DAU Kabupaten/kota. Banyaknya dana yang disalurkan ke desa dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten membutuhkan peningkatan koordinasi dan konsolidasi secara vertikal (dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa); Koordinasi dan konsolidasi dana yang masuk ke desa perlu diarahkan untuk peningkatan produktivitas desa. 14 BESARNYA DANA YANG MASUK KE DESA DARI BERBAGAI SUMBER DAN DIPERLUKAN KOORDINASI

15 NAWACITA KE-3 74.910 DESA 122 DAERAH TERTINGGAL 187 LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERBATASAN 619 KAWASAN TRANSMIGRASI “Membangun dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” 29 KABUPATEN YANG MEMILIKI PULAU KECIL DAN TERLUAR 95 KABUPATEN RAWAN BENCANA Percepatan Pembangunan ‘dari Pinggiran’  Desa sebagai fokus dan lokus utama pembangunan Ruang Lingkup Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Konsolidasi Pendanaan dan Kegiatan dalam Pembangunan Desa (K/L, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Swasta) strategi Refocusing Pembangunan Desa (4 Program Prioritas Pembangunan Desa: Prudes/Prukades, BUM Desa, Embung, dan Sarana Olahraga Desa) Produktivitas Masyarakat Desa Koordinasi dan Dukungan 19 Kementerian/Lembaga 15 UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI IMPLEMENTASI NAWACITA KE-3

16 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DANA DESA

17 Dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 17 Dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) oleh Walikota/Bupati Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat :  Perdes APB Desa;  Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya. Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat : Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I paling kurang 50% Dana Desa Tahap I telah digunakan. Tahap I : 60%, bulan Maret Syarat :  Perda mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan;  Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;  Laporan realisasi penyaluran & konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya. Tahap II : 40%, bulan Agustus Syarat : Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan paling kurang 50% dan telah digunakan oleh desa paling kurang paling kurang 50%. Sumber: 1.PMK No.49/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; 2.PP No.8/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

18 18 UU No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (2): Alokasi Dana Desa dari APBN bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. FORMULA SAAT INI: Proporsi dan bobot formula: 1.90%  Alokasi Dasar (Pemerataan); 2.10%  Berdasarkan variabel:  Jumlah penduduk desa (25%);  Angka kemiskinan desa (35%);  Luas wilayah desa (10%);  Tingkat kesulitan geografis desa (30%). RANCANGAN FORMULA TAHUN 2018: Proporsi dan bobot formula: 1.77%  Alokasi Dasar (Pemerataan); 2.3%  Alokasi Afirmatif (Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi); 3.20%  Berdasarkan variabel:  Jumlah penduduk desa;  Angka kemiskinan desa (50%);  Luas wilayah desa;  Tingkat kesulitan geografis desa. FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA

19 19 KEBIJAKAN DANA DESA

20 20 PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016 DAN 2017 TAHAP 1

21 21 HASIL PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016 DAN 2017 TAHAP 1 MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI SAYARAKAT DESA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA

22 22 Penggunaan dana desa didorong secara swakelola dengan penggunaan material lokal dan padat karya serta pada kegiatan ekonomi NoTahun Tenaga Kerja Jangka Pendek (orang) Tenaga Kerja Jangka Panjang (orang) 12015 986 Ribu105 Ribu 220161,84 Juta199 Ribu Keterangan Perhitungan: Tenaga Kerja Jangka Pendek (3 Bulan)-Kegiatan Pembangunan Infrastruktur: Tenaga Kerja Jangka Panjang (8 Bulan)-Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat: Dana Desa Pemanfaatan: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penurunan Angka Kemiskinan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Biaya Tenaga Kerja Per Hari (Rp 65.000,-) x waktu kerja (8 Bulan) Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur x 30% (alokasi upah kerja dalam pembangunan infrastruktur) Biaya Tenaga Kerja Per Hari (Rp 60.000,-) x waktu kerja (90 Hari) KONTRIBUSI DANA DESA DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA

23 23 Keterangan: *) Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di 12 Desa pada 6 wilayah (sampel); Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator “kebutuhan dasar keluarga”, sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang memenuhi 6 indikator tsb; 6 indikator kebutuhan dasar keluarga adalah: a) Anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan; e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Sumber : Tim Studi Dampak Dana Desa, Puslitbang, Kemendesa PDTT 2017. 1.Penurunan Kemiskinan: Rata-rata penduduk miskin menurun sebesar 1,33 %; Faktor yang mempengaruhi: a) Dana Desa; b) Berbagai kegiatan desa; c) Kondisi mikro ekonomi. 2.Keterjangkauan dan Kemanfaatan Dana Desa bagi Penduduk Miskin: Pembangunan fisik /infrastruktur oleh Dana Desa umumnya menjangkau dan dimanfaatkan oleh lebih dari 50% penduduk miskin (kemanfaatan: peningkatan kenyamanan, keamanan, dan mempermudah aksesibilitas); Kegiatan pembinaan kemasyarakatan umumnya belum menjangkau penduduk miskin; Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sebagian besar desa menjangkau dan bermanfaat bagi kurang dari 10% penduduk miskin. 3.Dampak terhadap Ekonomi: Dana Desa umumnya meningkatkan kesempatan kerja (temporer) bagi 10-25% penduduk di 75% Desa; Dana Desa meningkatkan kesker pada usaha pokok kurang dari 10% penduduk di 50% desa; Dana Desa meningkatkan produktivitas usaha kurang dari 10% penduduk pada pada 33,3% desa; Dana Desa umumnya meningkatkan penghematan biaya ekonomi (transportasi) di lebih dari 50% desa; Dana Desa umumnya meningkatkan pendapatan (temporer) kurang dari 10% penduduk di 83,3% desa; Dana Desa telah menumbuhkan semangat kerja & rasa bahagia karena perbaikan infrastruktur; Lebih dari 50% desa, Dana Desa memberikan dampak peningkatan modal sosial sebanyak <10% penduduk. STUDI DAMPAK DANA DESA

24 Diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan pada bidang kegiatan Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, Embung, BUM Desa atau BUM Desa bersama dan Sarana Olahraga Desa a.Pembangunan Desa untuk pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pelestarian Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Alam; b.Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang demokratis. Berdasarkan Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 : “Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati dalam musyawarah desa dan dipublikasikan pada masyarakat di ruang publik” 24 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2017

25

26 26 PENANGAN MASALAH Pendamping Desa Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Perencanaan Penggunaan Dana Desa PENGAWASAN Satgas Dana Desa BPKP Inspektorat Kepolisian dan Kejaksaan Penggunaan Dana Desa Pencairan Dana Desa RKUD ke RKD LITIGASI PEMDA/ Kecamatan Pendamping Masyarakat Pemerintahan Desa MUSYAWARAH KPK BPKP Inspektorat Kepolisian dan Kejaksaan PENGAWASAN DAN PENANGANGAN MASALAH DANA DESA

27 27 Pemerintah Pusat TA P3MD Pusat Satker Propinsi (Terkait Dana Dekonsentrasi) TA Program Propinsi Satker Propinsi TAPP Pemkab/Kota TA Kabupaten/Kota Pemdes dan Kecamatan Pendamping Desa Dan Pendamping Lokal Desa Pemerintahan desa dan TPK Pendamping Lokal Desa Pemkab/Kota TA Kabupaten Kecamatan Pendamping Desa Jenjang 1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jenjang 3 Jenjang 4 Penanggung JawabPelaku Masalah Musyawarah Desa Permasalahan Penyalahgunaan Dana Desa SATGAS DANA DESA MASALAHMASALAH Jenjang 2 PENANGANAN MASALAH SECARA BERJENJANG

28 Misi Satgas Desa adalah: a.Melacak sumber-sumber masalah kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. b.Mengatasi sumbatan-sumbatan/kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. c.Melakukan pengawasan implementasi dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. d.Melakukan pengkajian terhadap kebutuhan reformasi regulasi terkait dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. e.Memberikan advokasi, solusi dan mitigasi dalam merespon aduan masyarakat yang terkait dengan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. f.Melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. 28 PERSONIL SATGAS: Eks Ketua KPK; Eks Jaksa; Eks Aparat Pengawas Internal Pemerintah; Perguruan Tinggi; Aktivis Organisasi Kepemudaan; Masyarakat Sipil. PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DANA DESA

29 Contoh Keterbukaan Informasi melalui Baliho Informasi melalui Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, dll): Contoh Transparansi Penggunaan APBDes di website Desa: Berdasarkan Permendesa 22/2016 dan Permendesa 4/2017 tentang Perubahan atas Permendesa 22/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, prioritas penggunaan Dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Ada banyak media yang telah digunakan oleh Desa dalam pelaksanaan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, seperti Baliho, Media Sosial dan Website Desa. 29 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

30

31 31 PEMBAGIAN TUGAS TIGA KEMENTERIAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

32 32 Keterangan: a.Berdasarkan hasil survei pada 4.345 Desa sebagai sampel; b.Tahun 2017, direncanakan akan dilakukan survei bersama BPS dengan sampel yang lebih besar untuk mengetahui dampak pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2016 (3 desa) (72 desa) (212 desa) (687 desa) (1.675 desa) (2.029 desa) (1.889 desa) (1.293 desa) (566 desa) (264 desa) PERKEMBANGAN STATUS DESA TAHUN 2016

33 33 Pemanfaatan dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, namun belum signifikasi berdampak terhadap produktivitas ekonomi masyarakat; Kedepan, diharapkan pemanfaatan Dana Desa bukan hanya digunakan untuk membangun infrastruktur saja, tapi juga fokus pada upaya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat desa; Upaya refocusing pemanfaatan Dana Desa melalui 4 kegiatan prioritas pembangunan desa, yaitu: 1. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 2. Embung Desa 4. Sarana Olahraga Desa PENINGKATAN KUALITAS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA DAN MEMPERCEPAT PRODUKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT

34 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 4 KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

35 35 KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

36 36 Diperlukan dukungan pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, kareanya dibutuhkan diberikan insentif, seperti: kredit modal, pajak dan kemudahan perijinan; 82,77% penduduk desa hidup di sektor pertanian PROBLEMATIKA PERDESAAN Variasi produk yang tinggi, akibatnya skala ekonomi kecil; Akses pasar yang sangat terbatas; Tiadanya integrasi vertikal; Tidak tersedianya industri paska panen; Keterlibatan swasta yang minim SOLUSI Clusterisasi produk unggulan desa Menciptakan integrasi vertikal Pelibatan swasta untuk industri paska panen DAMPAK Produktifitas ekonomi pedesaan bisa ditingkatkan; Pengelolaan lebih efisien; Biaya produksi bisa ditekan dan profit bisa maksimal untuk masyarakat desa PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN (PRUKADES)

37 Untuk mendukung keberlanjutan program PRUKADES, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memfasilitasi pertemuan Daerah dengan pihak investor serta K/L terkait; Forum ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan daerah dalam mengembangkan produk unggulannya, baik dalam dukungan infrastruktur dari K/L ataupun investasi dari BUMN maupun Swasta. Sampai saat ini, telah dilaksanakan 4 kali forum bisnis yang melibatkan 28 Kabupaten, serta K/L, BUMN dan Swasta terkait. Kabupaten 1 Kabupaten Wonogiri, 11Kabupaten Sleman20 Kabupaten Bondowoso 2Kabupaten Cilacap12 Kabupaten Pekalongan 21Kabupaten Bungo 3Kabupaten Tegal13 Kabupaten Hulu Sungai Utara 22 Kabupaten Bojonegoro 4 Kabupaten Kebumen 14 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 23 Kabupaten Halmahera Barat 5Kabupaten Blora15 Kabupaten Nias Utara 24 Kabupaten Pandeglang 6 Kabupaten Tanah Laut 16 Kabupaten Tana Tidung 25 Kabupaten Bangka Selatan 7Kabupaten Poso17Kabupaten Malang26 Kabupaten Pesisir Barat 8 Kabupaten Minahasa Utara 18Kabupaten Demak27 Kabupaten Mamuju Tengah 9 Kabupaten Maokwari Selatan 19Kabupaten Pinrang28 Kabupaten Musi Rawas 10Kabupaten Sigi FORUM BISNIS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DENGAN K/L LAIN DAN PEMERINTAH DAERAH

38 38 Luasan Lahan : Luasan pengembangan jagung Pandeglang seluas 51.446 Ha. Luas lahan yang telah ditanami adalah 18.000 Ha. Hasil Panen : Seluas 2.854 Ha sudah dipanen dengan jumlah produksi 14.270 Ton (rata-rata produksi 5 Ton/Ha) Para pihak yang terlibat dalam pembelian jagung yaitu: Mitra PT. Chaeron Pokpan Serang Mitra Gudang PT. Japfa Confeed, Lampung BUMD Mitra Pandeglang Berkah HKTI Prov. Banten Tengkulak dan pakan ternak lokal Dukungan program Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian membantu pengadaan 85.000 bibit untuk 50.000 hektar lahan, traktor, dan pupuk; Kementerian PUPR membantu pembangunan 11 jembatan untuk menunjang aksesibilitas produksi pertanian. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memfasilitasi partnership pihak swasta: Artha Graha Group, Japfa Comfeed Indonesia, dan Triputra Group berinvestasi 3 dryer sebagai penunjang keberlanjutan produksi pertanian, serta kerjasama dengan Bulog dan HIMBARA. Sumber: Dinas PMD Kab. Pandeglang, 2017 dan diolah dari berbagai sumber PENGEMBANGAN PRUKADES JAGUNG KABUPATEN PANDEGLANG-BANTEN

39 39 Sumber: Dinas PMD Kab. Pandeglang dan diolah dari berbagai sumber lainnya Lokasi Kabupaten Pandeglang yang dekat dengan Pantai memberikan keuntungan dalam pemanfaatan hasil laut; Sampai saat ini, Kabupaten Pandeglang baru memanfaatkan sebanyak 26.403,6 Ton/tahun (28,4%) dari batas maksimum penangkapan ikan berdasarkan Maintenant Sustainable Yield sebesar 92.917,7 Ton/tahun; Selain hasil ikan laut, Pandeglang juga mengembangkan komoditas ikan kerapu dengan rincian sebagai berikut : Target produksi 40-50 ton per tahun dari 12 ton per-tahun yang sudah ada Off Taker potensial : PT Tata Pangan Makmur (Affiliate Company Carrefour) terkait pengadaan produk ikan untuk Carrefour, bekerja sama dengan Koperasi Alam Bahari (pembelian sudah mencapai 60 ton) Dukungan program pemerintah : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan bantuan berupa 56 unit keramba jaring apung dan benih ikan kerapu cantang 115.000 ekor Pemerintah Kabupaten mengembangkan 2 kawasan Minapolitan PENGEMBANGAN PRUKADES IKAN KERAPU KABUPATEN PANDEGLANG - BANTEN

40 40 Komoditas yang dikembangkan : 20.000 hektar pada 9 kecamatan, dengan Target 80.000 ton Produksi saat ini 467,5 ton dari 1679,48 hektar Off Taker potensial : Bulog Dukungan program : Pemerintah Daerah menyediakan lahan hibah seluas 4 hektar Perum BULOG membantu pembangunan gudang penyimpanan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membantu memfasilitasi pembiayaan dari Perbankan PENGEMBANGAN PRUKADES KABUPATEN HALMAHERA BARAT

41 41 Komoditas yang dikembangkan : Jagung di atas lahan seluas 26.000 hektar Target produksi 5 hektar ton Off Taker potensial : PT Salim Group, PT Segera Agro Nusantara Dukungan Program : PT. Salim Group membantu pembangunan sarana dan prasar pariwisata PT Seger Agro Nusantara membantu mesin dryer Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memfasilitasi partnership pihak swasta, serta kerjasama dengan Bulog dan Himpunan Bank Milik Negara. Sumber: diolah dari berbagai sumber PENGEMBANGAN PRUKADES KABUPATEN MINAHASA UTARA

42 42 Produk unggulan Kabupaten Bojonegoro yang sedang dikembangkan adalah buah belimbing, jambu merah dan jambu kristal; Buah belimbing super yang dihasilkan memiliki diameter 8-10 cm dengan panjang 15-20 cm (belimbing normal hanya memiliki diameter 5-6 cm dengan panjang 15 cm) dan jambu kristal dengan diameter 10-12 cm dengan berat 0,5 kg; Produk yang dikembangkan juga berupa dalam bentuk olahan, seperti sirup dan madu belimbing, Untuk memfasilitasi pengembangan perluasan jaringan pemasaran produk buah belimbing dan jambu kristal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memfasilitasi kerjasama antara Kabupaten Bojonegoro dengan PT Trans Retail Indonesia (Carrefour). Sumber: http://surabaya.bisnis.com PERLUASAN JARINGAN PEMASARAN PRUKADES KABUPATEN BOJONEGORO

43 43 DAMPAK POSITIF: Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab. Dompu Tahun 2011-2015: 6%/tahun; Serapan kredit meningkat dari 32 M Tahun 2010, menjadi 165 M Tahun 2015; Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kab. Dompu menempati urutan ke 2 dari 10 Kabupaten di NTB (Tahun 2010 menempati urutan ke 9); Nilai tukar petani : 127,89 (lebih besar dibandingkan rata2 nasional: 101,31); Kriminalitas turun hingga 60%. 1.Kabupaten Dompu berhasil mengembangkan gerakan menanam jagung sebagai komoditas unggulan sejak tahun 2011; 2.Langkah Kabupaten Dompu: Membuka 10 Ribu lahan baru; Menyediakan 5.000 bibit unggul siap tanam dengan harga subsidi; Mempermudah akses petani kepada bank dengan jaminan dari APBD; Memastikan stabilitas harga jual jagung dengan menetapkan harga jual terendah Rp 2.000; Melibatkan pihak TNI di tingkat desa untuk mendampingi petani. Sumber: diolah dari berbagai sumber CONTOH SUKSES PENGEMBANGAN PRUKADES DI KABUPATEN DOMPU - NTB

44 44 Contoh Desain Embung Desain Embung Keterangan*: Kebutuhan Biaya: Rp 200 Juta; Luas Layanan: 45 Ha; Tambahan Indeks Penanaman: 0,5; Produksi: 135 Ton Gabah Kering Panen; Penerimaan: Rp 500 Juta. Dana Desa dapat direkomendasikan untuk pembangunan embung dengan asumsi sebesar Rp 200-500 Juta/unit. *Simulasi Kementerian Pertanian Pembangunan Embung Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Penciptaan Lapangan Kerja di Desa Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Peningkatan Daya Beli Peningkatan Konsumsi dan Tabungan Masy. Pertumbuhan Ekonomi Desa Ilustrasi Proses Akumulasi Kapital Melalui Pembangunan Embung PEMBANGUNAN EMBUNG

45 45 KEBUTUHAN: 49.057 DESA (PODES, 2014) TARGET PEMBANGUNAN: 30.000 1. Desa-desa yang mengalami kekeringan lahan 2. Desa desa yang memiliki komoditi pertanian 3. Pertanian Desa yang tidak memiliki jaringan irigasi 5. Desa yang memiliki sumber air minum dari air hujan dan mata air 3. Desa Tidak Memiliki Waduk, Situ, Danau & Bendungan Parameter Identifikasi DESA-DESA YANG MEMBUTUHKAN EMBUNG DESA

46 46 NOPROVINSIJUMLAH BUMDESA 1Nangroe Aceh Darusalam6.728 2Sumatera Utara430 3Bali336 4Bangka Belitung19 5Banten146 6Bengkulu360 7D.I Yogyakarta148 8Gorontalo68 9Jambi11 10Jawa Barat2.964 11Jawa Tengah1.413 12Jawa Timur1.424 13Kalimantan Timur369 14Kalimantan Tengah256 15Kalimantan Selatan160 16Kepulauan Riau20 17Lampung255 18Maluku76 19Nusa Tenggara Barat178 20Riau319 21Sulawesi Selatan313 22Sulawesi Tenggara259 23Sulawesi Tengah496 24Sulawesi Utara629 25Sumatera Barat339 26Sumatera Selatan154 27Nusa Tenggara Timur60 28Kalimantan Barat152 29Kalimantan Utara55 30Maluku Utara134 31Papua10 32Papua Barat15 33Sulawesi Barat150 TOTAL BUMDESA18.446 1.Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUM Desa meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun hingga awal tahun 2017 meningkat drastis hingga 18.446 Unit. 2.BUM Desa masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti keterbatasan permodalan dan investor, market share bisnis masih rendah, rendahnya manajemen operasional usaha, kompetensi SDM dan teknologi yang masih belum mumpuni, serta potensi “moral hazard” BUM Desa oleh Kepala Desa dan kelompok tertentu. PERKEMBANGAN BUM DESA TAHUN 2017

47 Sumber: Bagian Perencanaan Ditjen PPMD 47 1.Berdasarkan data Kementerian Desa, PDTT Tahun 2016, beberapa BUM Desa yang berkembang telah memiliki omset antara 300 juta-10 Milyar. 2.BUM Desa yang memiliki omset tertinggi tahun 2016 adalah BUM Desa Ponggok Klaten sebesar Rp 10,3 Miliar dengan usaha di sektor wisata 3.Disusul BUM Desa Tirtonirmolo Bantul (simpan pinjam) dengan omset sebesar 8,7 Milyar. 10 Besar Bum Desa Dengan Pendapatan Terbesar Di Indonesia NOKAB/KOTADESANAMA BUMDESAJENIS USAHAOMSET PERTAHUN 1KlatenPonggokTirta MandiriKolam Pemandian dan Jasa Wisata 10,300,000,000 2BantulTirtinirmoloTirtonirmoloSimpan Pin jam 8,700,000,000 3BulelengTajunMandala Giri Amerta 5,179,000,000 4CilacapKarang KandriKarang Knadri SejahteraSuplier PLTU 3,000,000,000 5KamparRokan HuluBangun JayaPerkebunan dan Simpan Pinjam 3,000,000,000 6Gunung KidulBleberanSejahteraJasa Wisata 2,000,000,000 7BangliLandihBulan PalapaPeternakan 1,600,000,000 8BulelengPakisanKaryasari 1,400,000,000 9BojonegoroKedungprimpenSrisadaniPompanisasi, Sewa Terop 1,300,000,000 10BulelengTunjungTunjung Mekar 1,300,000,000 11KarangasemBebandemBandem JagadhitaPeternakan dan Pertanian 1,200,000,000 12BulelengPacungKencana Bumi Sejahtera 1,160,000,000 13BulelengBulianGunung Sarimas 1,121,000,000 14BulelengPatasAmartha 1,100,000,000 15BangliPengotan Simpan Pinjam 1,050,000,000 16BangliKutuhKutuh Lestari 1,040,000,000 17KebumenKarang Duwur Jasa Wisata 1,000,000,000 18BogorSukamanah Pengelolaan Air Bersih dan Simpan Pinjam 1,000,000,000 19Flores TimurKenere Koperasi Simpan Pinjam 900,000,000 20SukabumiNyalindungPanva Karya SejahteraPertanian 800,000,000 21Dharmas RayaRanahKoto Ranah SaktiSimpan Pinjam, Perdagangan 700,000,000 22BojonegoroKedungarumJaya TirtaPompanisasi 600,000,000 23MalangBanjarejoUPK MakmurJasa Pengelolaan Air Bersih 550,000,000 24BojonegoroSugiwaras HIPAM,Pertanian,Simpan Pinjam 550,000,000 25TubanNgadipuroSejahteraPompanisasi, Peternakan 520,000,000 26KuninganLengkongLanggengkamulyanKredit Usaha Mikro, &Peternakan 500,000,000 27MalangRandugadingHipam Sumber GuwoJasa Pengelolaan Air Bersih 500,000,000 28SerangBeberanMaslahat Simpan Pinjam, Toko Sembako, Jasa anggkutan Ekspedisi 500,000,000 29TanggerangCangkuduCangkudu Cipta MandirISimpan Pinjam 500,000,000 30Lampung SelatanBumiasih Bank Sampah dan Simpan Pinjam 500,000,000 31Indragiri HilirPekanTuaHarapan BarokahPengelolaan Pasar Desa, Simpan Pinjam 500,000,000 32TulungangungTangunggunungGraha LestariPertanian dan Perternakan 400,000,000 33TulungangungGondangAl- HidayahPembuatan Karak Pisau 350,000,000 34LamonganBeransiBumi LestariUnit Saprodi, Unit Pemasaran 350,000,000 35BlitarTegalrejoBarokahSimpan Pinjam 350,000,000 36PangandaranKertayasaGuha BauJasa Wisata 300,000,000 37SumedangGaneasGaneas SejahteraKelompok Tani,dan Ternak 300,000,000 38BandungSukamenak Pengelolaan Air Bersih 300,000,000 39CirebonCikeusalKarya MandiriSimpan Pinjam 300,000,000 40MajalengkaWeragatiBina MandiriPertanian 300,000,000 BEBERAPA BUM DESA YANG SUDAH MEMILIKI PENDAPATAN DI ATAS 300 JUTA

48 BUM Desa sebagai Motor Ekonomi Desa Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mendorong pembentukan dan pengembangan BUM Desa di Desa. maka Apabila dari 74.910 Desa terbentuk 70.000 BUM Desa dan diasumsikan setiap BUM Desa memiliki profit minimal Rp 1 Miliar/Tahun, maka Total Profit yang dimiliki BUM Desa adalah Rp 70 Triliun/Tahun. 48 POTENSI BUM DESA

49 49 Unit usaha layanan Unit Usaha Perdagangan & Jasa Usaha Keuangan Desa Voucher pangan; Penyedia layanan air bersih dan listrik; Distributor pupuk dan bibit bersubsidi. Koperasi pertanian; Budidaya Ikan; Peternakan Ayam. Koperasi simpan pinjam; Layanan keuangan perbankan, seperti transfer, pembayaran cicilan, penyaluran KUR. BUM Desa dapat menjadi penerima dan pengelola bantuan serta dukungan Kementerian/ Lembaga, BUMN dan swasta, sehingga dapat menjadi aset bagi BUM Desa. Meningkatnya aset BUM Desa dapat memberikan kemudahan dalam permintaan dukungan permodalan dan pengembangan usaha. 1.Kementerian Pertanian: Penyaluran bantuan bibit, pupuk dan traktor. 2.PT Perindo, Japfa Comfeed Indonesia: Cold storage, Dryer 1.Perbankan: Agen Laku Pandai, KUR. 2.Kementerian KUKM: Permodalan dan pelatihan pengelolaan koperasi. 1.Kementerian Pertanian: Subsisi pupuk dan bibit. 2.PT General Electric Indonesia: pengembangan teknologi pembangkit listrik ILUSTRASI KERJASAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SWASTA DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA

50 Toko Desa Program Jaminan Pendidikan & Kesehatan Destinasi Wisata Air Jumlah pendapatan usaha BUM Desa Tirta Mandiri tiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Alokasi Laba BUM Desa digunakan untuk membiayai kegiatan unggulan Desa Ponggok yaitu: pemberian dana pendidikan (Kartu Cerdas Desa), jaminan kesehatan (Kartu Kesehatan Anak), penyaluran dana melalui lembaga zakat desa. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Perkreditan Rakyat 50 Budidaya Ikan Nila Merah Foodcourt Umbul Ponggok CONTOH SUKSES PENGEMBANGAN BUM DESA PONGGOK-KLATEN

51 1.BUM Desa Panggungharjo berdiri sejak Tahun 2015 dan kini aset yang dimiliki BUM Desa Panggungharjo mencapai Rp 860 Juta; 2.Tahun 2016, pendapatan BUM Desa Panggungharjo mencapai Rp 3 Miliar dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD hingga Rp 80 Juta per bulan; 3.Usaha yang dijalankan antara lain adalah pengelolaan sampah, pengolahan minyak goreng bekas, produksi sampah organic, gerai desa, kerajinan, persewaan ruko, pengolahan tanah kas desa serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 4.Dari usaha pengelolaan sampah, BUM Desa per bulannya bisa mendapatkan untung sekitar Rp 1,64 Juta. Sedangkan untuk usaha pengolahan minyak goreng bekas, BUM Desa memperoleh laba bersih sekitar Rp 230 Juta (Pada Tahun 2016 BUM Desa membeli minyak goreng bekas dari masyarakat seharga Rp 4.000 dan menjual minyak goreng bekas yang telah diolah menjadi bio diesel kepada Danone sekitar 32 ton dengan harga jual per liternya Rp 7.250. Pengelolaan Sampah Persewaan Ruko Pengelolaan Tanah Kas Desa SPBU 51 CONTOH SUKSES PENGEMBANGAN BUM DESA PANGGUNGHARJO-BANTUL

52 PT Mitra BUM Desa Nusantara (51%) PT Mitra BUM Desa Desa BUM Desa (49%) Telah dibentuk PT Mitra BUM Desa Nusantara; Peran PT Mitra BUM Desa Nusantara: 1.Agregator: meningkatkan skala ekonomi BUM Desa, efisiensi pemasaran, produksi, operasional, permodalan dan perluasan jaringan investasi dan skala bisnis; 2.Off Taker hasil produksi BUM Desa: penjaminan daya serap produk pertanian dan peternakan dari BUM Desa, meningkatkan market share serta optimalisasi pemasaran produk; 3.Supervisi Operasional: standarisasi kualitas produk, prosedur dan operasional BUM Desa, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan Good Corporate Governance. 52 Kepemilikan saham Perum BULOG: 30% Danareksa: 20% Rajawali Nusantara Indonesia: 10% Pertamina: 10% Pusat Perdagangan Indonesia: 10% Pupuk Indonesia Holding Company: 10% PT Perkebunan Nusantara III: 10% PT Mitra BUM Desa Kabupaten (51%) BUMD (49%) PEMBENTUKAN PT MITRA BUM DESA

53 NoBidang UsahaJenis Kegiatan 1Perdagangan Umum Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dan Mitra Kerja Onfarm (MKO) bagi BULOG; Rumah Pangan Kita (RPK): Outlite Retail sebagai penyalur produk BUGOL. 2Agen Bank Branchless Banking: Menyediakan jasa perbankan di tingkat desa seperti pembayaran listrik, telepon, BPJS, simpan pinjam, dll; Usaha Kredit Mikro bagi BUM Desa. 3Distributor dan TransportasiKerjasama angkutan (transportasi), untuk mendukung distribusi produk tani dan pangan. 4 Agen Pengecer Pupuk, Bibit dan Semen Distributor resmi untuk produk-produk BUMN, khususnya yang mendukung pertanian seperti pupuk dan bibit. 5PergudanganKerjasama penyimpanan lumbung, untuk mendukung penyimpanan pupuk, produk pangan, dsb. 6Supplier Bahan Pangan Penyediaan bahan pangan, untuk masyarakat secara luas melalui kerjasama dengan BULOG untuk menyerap hasil pane dan menyalurkan ke masyarakat. 7Ekspor ImporKegiatan ekspor impor bahan pangan hasil panen BUM Desa. 8Industri Pengolahan PanganPengembangan industri pengolahan pangan demi optimalisasi kegiatan ekonomi perdesaan. 9Pengembangan Potensi EkonomiMengawal dan mendampingi BUM Desa untuk mengembangkan potensi usaha di desa-desa. 10 Meningkatkan Perekonomian Desa Menyerap hasil tani dan produk BUM Desa lainnya dan memasarkan produk ke pasar demi perluasan pangsa pasar BUM desa. 11 Penggilinga, Pengeringan Gabah Kering Kerjasama penyewaan penggilingan dan pengeringan gabah kering, untuk mendukung pengolahan hasil panen petani di desa. 12Sewa LumbungKerjasama penyimpanan lumbung, untuk mendukung penyimpanan pupuk, produk pangan, dsb. 53 BIDANG USAHA PT MITRA BUM DESA NUSANTARA (MBN)

54 Kabupaten yang Sudah MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kabupaten yang Sudah PKS Bojonegoro Muara Bungo PandeglangSlemanKerinci Indramayu Kebumen Bone 54 Ngawi Gunung Kidul Bantul Kulon Progo Lumajang Lombok Timur Belu Dharmasraya Pesisir Selatan 50 Kota Wonogiri Karawang Kabupaten yang Sudah MoU KABUPATEN YANG SUDAH BEKERJA SAMA

55 1.Bangka Selatan 2.Malang; 3.Bondowoso; 4.Musi Rawas; 5.Mamuju Tengah; 6.Pinrang; 7.Pesisir Barat; 8.Halmahera Barat; 9.Manokwari Selatan; 10.Kuala Kapuas; 11.Minahasa Utara; 12.Poso; 13.Purwakarta; 14.Ponorogo; 15.Padang Pariaman; 16.Gianyar; 17.Bolaang Mongondow; 18.Pekalongan; 19.Sungai Hulu Utara; 20.Sigi; 21.Tana Tidung; 22.Demak; 23.Nias Utara 55 KABUPATEN YANG SUDAH MENERIMA SOSIALISASI DAN SIAP BEKERJASAMA

56 PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DESA

57 Dari total 74.910 desa di seluruh Indonesia, terdapat 12.659 Desa (15,4%) yang terdiri dari 2.704.001 KK belum teraliri oleh listrik (Data Podes 2014, BPS); Kemitraan General Electric adalah salah satu dari upaya dalam lingkup pengkajian teknologi yang diharapkan menjadi kelengkapan dari persiapan program Listrik Desa, untuk selanjutnya disinergikan dengan pemangku kepentingan lain. Tujuan utama dari MoU adalah untuk meningkatkan sinergi peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan, dan pembangunan dalam Program Elektrifikasi Desa di Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan kawasan Transmigrasi. Kerjasama meliputi : 1.Melakukan penilaian mengenai pengembangan dengan teknologi pembangkit listrik; 2.Melakukan identifikasi dan penilaian lokasi, permintaan dan ketersediaan listrik, serta mencari solusi untuk tujuan dari program eiektrifikasi desa; 3.Kolaborasi dalam pengembangan program dengan dukungan PT General Electric Indonesia di bidang teknologi pembangkit listrik; 4.Melakukan kajian pengelolaan elektrifikasi desa yang akan dikelola oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama. 57 KERJASAMA KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DENGAN GENERAL ELECTRIC

58 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN (PRUDES/ PRUKADES) BUM DESA SARANA OLAHRAGA DESA EMBUNG DESA Kementerian Koordinator Perekonomian Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Pertanian Kementerian ATR Kementerian LHK Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja Kementerian KUKM Kementerian Riset dan Dikti TNI Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Kementerian PPN/Bappenas Kementerian BUMN Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian KUKM Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Kelautan & Perikanan Kementerian Kominfo Kementerian Sosial Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Koordinator PMK Kementerian Pemuda & Olahraga Kementerian ATR Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Pertanian Kemenenterian ESDM Kementerian PUPR Pemerintah Daerah Pemerintah Desa 58 Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk membangun desa Desa sebagai fokus dan lokus pembangunan di Indonesia, sehingga banyak program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga yang menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan. KOMITMEN BERSAMA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

59 MOCH. FAHRI, S.STP., M.Si Plt. DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERIMA KASIH