KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

2 AGRARIA Isu Pokok: Upaya Eksplorasi Pemamanfaatan Sumber Daya Agraria Untuk Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. TATA RUANG Isu Pokok: Desain Pengelolaan Lingkungan Untuk Menciptakan Pembangunan yang Keberkelanjutan. PERTANAHAN Isu Pokok: Administrasi Pertanahan, Kepemilikan bidang, Kawasan. Agraria dan Tata Ruang / Pertanahan ± 20 Undang-Undang yg mengatur masalah SDA/ Agraria

3 SUMBERDAYA ALAM (AGRARIA) SDA: segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.  komponen biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme)  komponen abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah) KEMANFAATAN DAN KEBERLANJUTAN (Kelestarian Lingkungan Hidup)

4 KONDISI DAN SITUASI DESA DI INDONESIA SANGAT BERVARIATIF PERSEBARANNYA TIDAK MERATA….

5 NoTAHUN JUMLAH KELURAHANDESA 120087.87865.189 220097.95567.241 320108.06868.442 420118.21669.249 520128.30172.944 6201574.093 TINGKAT PERKEMBANGAN DESA. KELURAHAN SECARA NASIONAL DARI TAHUN 2008-2015 TERUS MENINGKAT

6 LUAS KELOMPOK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH NEGARA/ PEMERINTAH BADAN HUKUM PRIVAT PERSEORANGAN PENGUASAAN GUREM LANDLESS / BURUH TANI SKEMA UMUM KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH MASALAH YG DIHADAPI 1. KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH TERDAPAT : HGU 15.000.000 HA HGB 29.584 HA HTI 8.800.000 HA HPH 17.380.000 HA PETANI GUREM 13.700.000 ORANG

7 2. KEMISKINAN Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) - JTPersentase Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) KotaDesaKota+DesaKotaDesaKota+DesaKotaDesa Sep-13 10,6317,9228,558,5214,4211,47308.826275.779 Sumber: www.bps.go.id/ akses Mei 2015www.bps.go.id/ 28,55 Juta Penduduk Indonesia tergolong pada penduduk miskin dengan pendapatan 308 ribu rupiah/ org/ bulan.

8 3. PENGANGGURAN Pengangguran Terbuka TPT 2013 Agustus Indonesia6,25% (6,25%) 14.8 Juta Penduduk Indonesia Menganggur

9 4. Prosentasi Penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat sehingga kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan juga terus meningkat, sementara ketersediaan tanah relatif tetap. INDONESIA Prosentasi penduduk yang tinggal di perkotaan (Tahun) 201020152020202520302035 49,853,356,760,063,466,6 Proyeksi Sumber: www.bps.go.id/ akses Mei 2015www.bps.go.id/

10 5. PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN SEKTOR PERUMAHAN a.Ketersediaan Lahan....... ???? (BPHTB DKI Jakarta sebesar Rp. 5,5 T) *) b.Pengembang Swasta mendominasi pembangunan di perkotaan c.Spekulasi dan monopoli harga lahan yg tdk terkendali d.Tdk terjangkaunya harga lahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah e.Belum berpihaknya regulasi tata ruang terhadap kawasan kumuh (Penjelasan Ps. 34 (3) : “ Pengembangan kawasan scr terpadu dilaksanakan, antara lain melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yg berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan “) *) Sumber : Dinas Pelayanan Pajak

11 6. BIDANG TANAH YG BELUM BERSERTIPIKAT Jumlah Bidang Tanah di Indonesia ± 100 Juta Bidang Sudah bersertipikat ± 45 Juta Bidang Belum bersertipikat ± 55 Juta Bidang

12 12 7. KONFLIK AGRARIA

13 13 Skema Umum Pengadaan Tanah/ Izin Lokasi TANAH Kepentingan Umum Kepentingan Lainnya Badan Hukum Pemerintah/ Pemerintah Daerah Masyarakat Perorangan Izin Lokasi Penetapan Lokasi Pemerintah Daerah Pemerintah BUMN/BUMD dengan penugasan Perolehan Langsung UU 2/2012 UU 2/2012 Perpres No.71/2012 Perpres No.71/2012 Perpres No.30/2015 Perpres No.30/2015 UU 39/ 2009 UU 39/ 2009 UU 23/ 2014 UU 23/ 2014 Perpres No.71/2012 Perpres No.71/2012 Perpres No.30/2015 Perpres No.30/2015 UU 23/ 2014 UU 23/ 2014 PerMEN ATR 5/2015 PerMEN ATR 5/2015 PerKBPN 2/2011 PerKBPN 2/2011 Hk. Keperdataan Hk. Keperdataan Hukum Keperdataan JENIS KEGIATAN PELAKSANAMEKANISME DASAR PELAKSANAAN

14 Undang-Undang 23/2014 (Ps. 9) Urusan pemerintahan dibagi atas : Absolut, Konkuren dan Umum Konkuren (Ps. 12) : a. Urusan pemerintahan Wajib (24 urusan) : - Urusan yg berkaitan dengan pelayanan dasar (6 urusan)... huruf (c) Penataan ruang dan (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman - Urusan yg berkaitan dengan non pelayanan dasar (18 urusan).... huruf (d) pertanahan b. Urusan pemerintahan Pilihan (8 urusan)

15 TERIMA KASIH