PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.

Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR."— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET 20151 Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR HUKUM INDONESIA

2 A. KONSEPSI TEORITIK ASAHI MARET 20152

3 1. PEMERINTAH SEBAGAI PENYEDIA BARANG DAN JASA PUBLIK ASAHI MARET 20153

4 BERBAGAI PEMIKIRAN BERBAGAI PEMIKIRAN ASAHI MARET 20154

5 5 PERAN NEGARA

6 FLOW OF CONCEPT SOSIO EKONOMI KLASIK PERAN NEGARA WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU OTORITAS 6ASAHI MARET 2015

7 7 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

8 FLOW OF CONCEPT MELALUI MEKANISME NON PASAR CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘ PERUSAHAAN NEGARA’ 8ASAHI MARET 2015

9 2. PEMERINTAH ITU SIAPA? ASAHI MARET 20159

10 PEMERINTAH … ? 1.GENERAL GOVERNMENT 2.INSTITUSI PEMERINTAH DENGAN OTONOMI KHUSUS 3.BADAN USAHA MILIK NEGARA 4.INSTITUSI PEMEGANG KEBIJAKAN NEGARA ASAHI MARET 201510

11 3. KONSEKUENSI PERUBAHAN KONSEPSI ASAHI MARET 201511

12 KEUANGAN NEGARA BERKEMBANG KE ARAH PENGERTIAN YANG LEBIH LUAS ASAHI MARET 201512

13 KEUANGAN NEGARA BERKEMBANG MENJADI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ASAHI MARET 201513

14 B.IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ASAHI MARET 201514

15 CAKUPAN KEUANGAN NEGARA ASAHI MARET 201515

16 CAKUPAN ….. SEBUAH PILIHAN …. ASAHI MARET 201516

17 CAKUPAN …. KONSIDERAN ‘MENGINGAT’ : ----- PASAL 33 UUD 45 PASAL 23 UUD 45 ----- ASAHI MARET 201517

18 CAKUPAN ….. PENJELASAN ANGKA 2 ALINEA PERTAMA ASAHI MARET 201518

19 CAKUPAN ….. HAL-HAL BARU DAN/ ATAU PERUBAHAN MENDASAR DALAM KETENTUAN KEUANGAN NEGARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI MELIPUTI PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA, …… ASAHI MARET 201519

20 CAKUPAN ….. PENJELASAN ANGKA 3 ASAHI MARET 201520

21 CAKUPAN ….. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, ………….. ASAHI MARET 201521

22 CAKUPAN ….. DARI SISI SUBYEK YANG DIMAKSUD DENGAN KEUANGAN NEGARA MELIPUTI SELURUH OBYEK SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS YANG DIMILIKI NEGARA, DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH, DAN BADAN LAIN YANG ADA KAITANNYA DENGAN KEUANGAN NEGARA. ASAHI MARET 201522

23 DEFINISI ASAHI MARET 201523

24 KEUANGAN NEGARA SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG ASAHI MARET 2015 24 PASAL 1 angka 1

25 KEUANGAN NEGARA a.HAK NEGARA UNTUK MEMUNGUT PAJAK, MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN UANG, DAN MELAKUKAN PINJAMAN; b.KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS LAYANAN UMUM PEMERINTAHAN NEGARA DAN MEMBAYAR TAGIHAN PIHAK KETIGA; c.PENERIMAAN NEGARA; d.PENGELUARAN NEGARA; ASAHI MARET 201525 MELIPUTI :

26 KEUANGAN NEGARA e.PENERIMAAN DAERAH; f. PENGELUARAN DAERAH; g.KEKAYAAN NEGARA/KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHAK LAIN BERUPA UANG, SURAT BERHARGA, PIUTANG, BARANG, SERTA HAK-HAK LAIN YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG, TERMASUK KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN NEGARA/ PERUSAHAAN DAERAH; ASAHI MARET 201526

27 KEUANGAN NEGARA h. KEKAYAAN PIHAK LAIN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAN/ATAU KEPENTINGAN UMUM; i.KEKAYAAN PIHAK LAIN YANG DIPEROLEH DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS YANG DIBERIKAN PEMERINTAH. ASAHI MARET 201527 PASAL 2 UUKN

28 C. KONSEKUENSI SEBUAH PILIHAN ASAHI MARET 201528

29 TERHADAP KELEMBAGAAN PENGELOLA KEUANGAN NEGARA ASAHI MARET 201529

30 KELEMBAGAAN LEMBAGA PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG TIDAK DIPISAHKAN LEMBAGA PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN ASAHI MARET 201530

31 ASAHI MARET 201531

32 ASAHI MARET 201532 BUMN : Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

33 ASAHI MARET 201533 PERAN NEGARA

34 SOSIO EKONOMI KLASIK PERAN NEGARA WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU OTORITAS 34ASAHI MARET 2015

35 35 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

36 MELALUI MEKANISME NON PASAR CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK INSTANSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘ PERUSAHAAN NEGARA’ 36ASAHI MARET 2015

37 37 KEDUDUKAN BUMN

38 FLOW OF CONCEPT KLASIK MELALUI MEKANISME NON PASAR PERAN NEGARAWUJUD OTORITAS CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK KEMENTERIAN/ LEMBAGA GENERAL GOVERNMENT 38ASAHI MARET 2015

39 FLOW OF CONCEPT SOSIO EKONOMI PERAN NEGARA B U M N WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK INSTANSI TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘PERUSAHAAN NEGARA’ PERSERO PERUM TUNDUK PADA UU P.T. TUNDUK PADA UU NO. 19/ 2003 39ASAHI MARET 2015

40 40 CAKUPAN KEUANGAN NEGARA (dalam diagram)

41 FLOW OF CONCEPT SOSIO EKONOMI KLASIK MELALUI MEKANISME NON PASAR PERAN NEGARA B U M N WUJUD PELAKU EKONOMI/ INDIVIDU OTORITAS CARA PENYEDIAAN BRG/ JASA PUBLIK KEMENTERIAN/ LEMBAGA TIDAK MELALUI MEKANISME NON PASAR ‘ PERUSAHAAN NEGARA’ PERSERO PERUM TUNDUK PADA UU P.T. TUNDUK PADA UU NO. 19/ 2003 41ASAHI MARET 2015

42 KERUGIAN NEGARA ASAHI MARET 201542

43 ASAHI MARET 2015 KEKURANGAN KEKAYAAN NEGARA YANG DISEBABKAN OLEH SUATU TINDAKAN MELANGGAR HUKUM/ KELALAIAN SESEORANG KERUGIAN NEGARA 43

44 DARI SUDUT PANDANG HUKUM KEUANGAN NEGARA, SUATU KERUGIAN DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA APABILA DITINJAU DARI SUDUT SUBYEK, OBYEK, DAN TATA KELOLA SESUAI DENGAN KAIDAH YANG DIANUT OLEH HUKUM ITU SENDIRI. 44ASAHI MARET 2015

45 DARI SUDUT SUBYEK YANG DIMAKSUD DENGAN NEGARA ADALAH PEMEGANG PERAN SELAKU OTORITAS YANG, SESUAI DENGAN HUKUM DASAR, MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENYEDIAKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT SECARA CUMA-CUMA, DI SATU PIHAK, DAN MEMILIKI HAK UNTUK MEMUNGUT PAJAK MAUPUN PUNGUTAN LAINNYA DARI MASYARAKAT, DI LAIN PIHAK. ASAHI MARET 201545

46 TERBATAS DENGAN BERBAGAI INSTRUMEN (ASSET) TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS POKOKNYA SEBAGAI OTORITAS. 46ASAHI MARET 2015 DARI SUDUT OBYEK

47 DIKAITKAN DENGAN PERAN PEMERINTAH SELAKU OTORITAS YANG BERWENANG MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA, YANG DALAM HAL INI ADALAH KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER. 47ASAHI MARET 2015 SUDUT TATA KELOLA

48 DARI SUDUT TUJUAN : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA 48ASAHI MARET 2015

49 SESUAI KONSEP YANG TERKANDUNG DALAM UUKN, DITINJAU DARI SEGI TUJUAN MAUPUN TATA KELOLANYA, KERUGIAN DI BUMN/ BUMD TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN KORUPSI 49ASAHI MARET 2015 KESIMPULAN

50 NAMUN, DI LUAR TATA KELOLA YANG HARUS DINILAI BERDASARKAN PROFESIONAL JUDGEMENT, BERKURANGNYA ASSET NEGARA DALAM LEMBAGA TERSEBUT YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEJABAT/ ORANG2 TERTENTU HARUS DIKATEGORIKAN SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN KORUPSI. 50ASAHI MARET 2015

51 Terima kasih 51ASAHI MARET 2015 BLOG : KEUANGANPUBLIK.COM EMAIL : m515wo@yahoo.com HP. : 0818700198