RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS). MENGAPA PERLU RKAS ? PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51)

Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS). MENGAPA PERLU RKAS ? PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51)"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

2 MENGAPA PERLU RKAS ? PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51) secara eksplisit menyatakan kewajiban satuan pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu kebijakan pendidikan yang dirumuskan satuan pendidikan adalah rencana kerja tahunan satuan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan penyusunan rencana kegiatan sekolah (berikut anggarannya) akan memudahkan sekolah untuk mengetahui secara rinci tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan supaya tujuan dan kewajiban sekolah tercapai

3 RKAS / RAPBS KEUANGAN TAHUNAN SEKOLAH SEBAGAI PEDOMAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAN SEKOLAH YANG DITETAPKAN MELALUI RAPAT PLENO ORTU/WALI SISWA, KOMITE SEKOLAH & DEWAN GURU SERTA DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG DITETAPKAN (KADISDIK)” RKAS DIBUAT DIAWAL TAHUN PELAJARAN (RKAS PENETAPAN) DIMUNGKINKAN PERUBAHAN RKAS PADA SEMESTER KE 2 (AWAL TAHUN ANGGARAN)

4 BAGAIMANA CARA MENYUSUN RKAS....  RKAS BAGIAN DARI RKS  RKAS adalah penjabaran operasional dari RKS, artinya isi program RKAS lebih detil dan lebih berjangka waktu pendek (satu tahun). Bila RKS dibuat pada awal tahun untuk empat tahun ke depan, maka RKAS dibuat pada setiap awal tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat.  Menntukan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran  Menentukan skala prioritas program dan kegiatan  Membuat rencana biaya, pendanaan dan sumber pendanaan sekolah

5 PRINSIP DLM MENYUSUN RKAS  demand driven (berdasarkan kebutuhan)  data driven, realistik sesuai dengan hasil analisis konteks  dapat memperbaiki prestasi belajar peserta didik  membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan/ pengembangan)  sistematis, terarah, terpadu (saling terkait & sepadan), dan menyeluruh  tanggap terhadap perubahan  bersifat partisipasif, keterwakilan, dan transparansi,  berdasarkan pada hasil review dan evaluasi.

6 1. APBN (BLOCKGRAND,DANA DEKONSENTRASI, DANA TP DLL) 2. APBD -APBD PROPINSI (BANSOS, BANKEU, DANA DEKONSENTRASI) -APBD KAB (B LGS DAN BTL) 3. PARTISIPASI MASYARAKAT - SOT - YAYASAN - CSR NB : DI PER TJ-KAN TERPISAH

7  PERBUB TTG STANDAR INDEKS HARGA BARANG DAN JASA TK KAB  PERBUB TTG KODE REKENING BELANJA  PERPRES 54 /2010 BESERTA PERUBAHANNYA TTG PEDOMAN PENGADAAN BRG & JASA  PERPRES 70/2012 TTG PERUBAHAN PERPRES 54/2010  KETENT. PER UU TTG PENGEL KEUDA  FORMAT RKAS DAN KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN YANGG DISEPAKATI

8 A. PENYUSUNAN DI TK SKLH B. VERIFIKASI DI TK DINAS TAHAPAN/JADWAL PENYUSUNAN RKAS : 1. BL APRIL : PEMBTKAN TIM PENYUSUNAN RKAS YG DITAPKAN SK KASEK 2. BL MEI-JUNI : TIM MENGHIMPUN DATA KEBUT SKLH (EVAL DIRI SEKLH/EDS) 3. BL JUNI-JULI : SUN DRAFT RKAS DG DIDAHULUI RAPAT2 SKLH DG KOMITE SKLH, KONSULTASI & KOORD DG DINAS

9 4. BL JULI-AGUST AWAL : DIVERIFIKASI TK DINAS DAN DISAHKAN OLEH KA DINAS TIM PEMBINA RKAS : 1. SEKRETARIS 2. KABID SMA/SMK TIM PENELITI DINAS : 1. UNSUR DINAS : BID SMA/SMK & SEKRET 2. UNSUR PENGAWAS SMA/SMK PEJABAT YANG MENGESAHKAN : KADINAS

10 STRUKTUR RKAS 1. PENDAPATAN/PENERIMAAN A. PUSAT B. APBD C. PARTISIPASI MASYARAKAT 2. BELANJA A. BELANJA TIDAK LANGSUNG B. BELANJA LANGSUNG 3. PEMBIAYAAN

11  REKAPITULASI RKAS (PENERIMAAN DAN BELANJA)  FORMAT RKAS 2.2 (REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN)  FORMAT RKAS 2.1 (TTG RINCIAN GAJI)  FORMAT RKAS 2.2.1 (TTG RINCIAN KEGIATAN)  LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA