1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK.

Presentasi berjudul: "1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK."— Transcript presentasi:

1

2 1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK

3 2 Memang baik menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi orang baik

4 3 Deskripsi singkat : Mata diklat ini diarahkan pada pembahasan tentang arti kepemerintahan yang baik yang lebih menekankan pada peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Puskesmas sebagai salah satu peyelenggara pemerintah harus dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik sebagai bagian dari tujuan good governance. Pembahasan konsepsi, pengertian, prinsip-prinsip, aktor serta teknik mewujudkannya, dan bagaimana aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam tugas-tugas sebagai Pimpinan Puskesmas.

5 4 POKOK DAN SUB POKOK BAHASAN : 1. Konsep Kepemerintahan Yang Baik. 2. Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik. 3. Aktor Kepemerintahan Yang Baik 4. Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik.

6 5 TUJUAN PEMBELAJARAN A.Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah selesai mengikuti mata diklat ini, peserta mampu memahami tentang tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu : 1.Menjelaskan latar belakang perlunya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). 2.Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip tata kepeme- rintahan yang baik 3. Menjelaskan implementasi tata kepemerintahan yang baik.

7 6 PENDAHULUAN TRANSFORMASI/ PERUBAHAN STRUKTURAL DI SEGALA BIDANG PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM PEMBERANTAS AN KKN PENGHORMATAN HAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASY. PROSES DEMOKRATISASI ERA REFORMASI DLL

8 7 PERUBAHAN YANG TERJADI DI INDONESIA PERUBAHAN DI BERBAGAI NEGARA GOOD GOVERNANCE PENGALAMAN PEM BANGUNAN MASA LALU PARADIGMA BARU PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN I REFORMASREFORMAS

9 8 PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DINAMIS BERANEKARAGAM SEMAKIN SULIT KOMPLEKS PERMASALAHAN BANGSA KECENDERUNGAN PERGESERAN INTERAKSI SOSPOL ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT. SWASTA (PRIVATE SECTOR) SWASTA (PRIVATE SECTOR) MASYARAKAT (CIVIL SOCIETY) INOVASI DAN PRAKTEK ADM. PUBLIK YANG BARU BERBAGI PERAN MELALUI KERJASA MA/KOLABORASI BERBAGI PERAN MELALUI KERJASA MA/KOLABORASI GLOBALI SASI

10 9 Peranan negara dan pemerintah yang sangat dominan dalam pembangunan nasional telah cenderung bergeser ke arah peranan masyarakat dan swasta yang lebih besar Penyelenggara pemerintah (Governing)  sebagai proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat Governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan  pemerintahan.

11 10 Konsepsi kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif Konsepsi governance, para pelaku terdiri dari unsur sektor publik (pemerintah) yang berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta yang menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyrakat, dan masyarakat madani (civil society) yang menfasilitasi interaksi sosial dan politik, menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik Paradigma kepemerintahan (governance) adalah paradigma  pemerintah berinteraksi dengan sektor swasta dan masyarakat madani dalam bidang ekonomi, sosial dan politik

12 11 LATAR BELAKANG Krisis ekonomi-politik yang melanda Indonesia sejak Medio 1997 Pemerintah yang sentralistis, birokrasi yang patrimonialistik, penyelenggara negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politik suprastruktur dan infrastruktur politik Ideologi pembangunanisme yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Negara dikelola tanpa sebuah sistem yang jelas Eko Prasojo (2007)  3 penyakit negara: –Sistem politik multi partai tidak didukung oleh sistem merit politik yang baik –Tidak ada kepastian dan jaminan perlindungan hukum –Birokrasi masi berorientasi kekuasaan bukan pelayanan

13 12 KORUPSI 3 sumber penyakit  -Kalangan legislatif (political corruption), -Kalangan birokrasi (bureaucratic corruption), -Kalangan penegak hukum (judical corruption)

14 Pasal 2 TAP MPR XI/MPR/1998: “(1) Penyelenggaran negara pada lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.” 13

15 14 Millenium Development Goals (MDG’s)  Tujuan pembangunan Millenium (September 2005 : Deklarasi Millenium PBB) 1.Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah 2.Pencapaian pendidikan dasar secara universal 3.Mengembangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan 4.Mengurangi tingkat kematian anak 5.Meningkatkan kesehatan ibu 6.Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya 7.Menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan 8.Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

16 15 Konsepsi Kepemerintahan (Governance) Pemerintah atau “ GOVERNMENT “ –” The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a Nation, State, City, etc, atau –” Pengarahan dan Administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dsb. –The Governing Body of Nation, State, City, etc –Atau lembaga atau Badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya

17 GOVERNANCE Kepemerintahan dalam bahasa Inggris disebut “ Governance”  The act, fact, manner, of governing Dalam bahasa Indonesia  “Tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan” 16

18 17 KOOIMAN (eds, 1993)  governance lebih merupakan serangkaiaan proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Prof. Bintoro Tjokroamidjojo (34:2000)  governance artinya: memerintah-menguasai-mengurus-mengelola Pidato presiden, 16 Agustus 2000  governance diterjemahkan sebagai pengelolaan Governance  pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan dan pemerintahan

19 Praktek terbaik Governance  kepemerintahan yang baik atau Good Governance Terdapat dalam Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN dan BPKP; 2000) dan PP No 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS 18

20 GG ADALAH KONSEP, JUGA TEORI KARENA MEMILIKI ASAS/PRINSIP-PRINSIP (RAMBU-RAMBU YANG HARUS DIPENUHI. GG BUKAN INPUT DAN PROSES GG ADALAH OUTPUT, TOLAK UKURNYA: > PELAYANAN YANG PRIMA (EFESIEN, EFEKTIF DAN PRODUKTIF), > PEMERINTAHAN YANG ANTI KKN (NOT CORRUTIVE BEHAVIOR), OUTCOME GG ADALAH PEMERINTAHAN YG AMANAH DAN DIPERCAYA MASYARAKAT BAGAI MANA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK (GG) ? LAKUKAN REFORMASI BIROKRASI/APARATUR PEMERINTAHAN APANYA YANG HARUS DIREFORMASI? 19

21 20 United Nation Development Program(UNDP)  3 model Kepemerintahan a.Economic governance  proses pembuatan keputusan (decision making processes), yg memfasilirasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaski diantara penyelenggara ekonomi  mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan, dan kualitas hidup b.Political governance  proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan c.Administrative governance, yaitu sistem implementasi kebijakan

22 3 Domain Kelembagaan dalam Governance Negara (State) Sektor swasta (Private sector) Masyarakat (Society)  Saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing 21

23 22 PUBLIC ISSUE GOVERNMENT CIVIL SOCIETY PRIVATE SECTOR

24 23 1.PEMERINTAH, MENCIPTAKAN LINGKUNGAN POLTIK DAN HUKUM YANG KONDUSIF. 2.SWASTA, MENDORONG TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA DAN PENDAPATAN MASYARAKAT. 3.MASYARAKAT, MEWADAHI INTERAKSI SOSIAL POLITIK, MENGGERAKKAN KELOMPOK DALAM MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM AKTIVITAS EKONOMI SOSIAL POLITIK

25 24 AKTOR DALAM KEPEMERINTAHAN ( GOVERNANCE) Individu, organisasi, institusi, dan kelompok-kelompok sosial yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya kepemerintahan yang efektif. a.Negara dan Pemerintahan Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah : –Penyelenggaraan pelayanan publik –Penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah –Membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global

26 25 b. Sektor Swasta, mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (Manufacturing), perdagangan perbankan dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Peranannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi c. Masyarakat Madani (Civil society ), kelompok masyarakat baik perseorangan maupun kelompok, yang berinteraksi secara sosial, politik, da ekonomi

27 26 UNDP (1997)  Karakteristik atau prinsip-prinsip praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. 1.Partisipasi 2.Aturan hukum (rule of law) 3.Transparans 4.Daya tanggap (responsiveness) 5.Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) 6.Berkeadilan (equity) 7.Efektivitas dan efisiensi (effectiveness and Efficiency) 8.Akuntabilitas (Accountability) 9.Bervisi strategis (strategic vision) 10.Saling keterkaitan (interrelated)

28 27 Administrasi publik yang bercirikan kepemerintahan yang baik Empat Unsur Utama: 1.Akuntabilitas 2.Transparansi 3.Keterbukaan 4.Aturan hukum (rule of law)

29 Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000  kepemerintahan yang baik (good Governance), yaitu: Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Modul AKIP (LAN & BPKP, 2000): proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services di sebut Governance (Pemerintahan atau kepemerintahan), sedang praktik terbaiknya disebut Good governance (Kepepemerintahan yang baik) 28

30 29 Good Governance yang efektif menuntut adanya aligmment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi Kepemerintahan yang baik (good Governance) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga mesinergiskan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain, negara, sektor swasta dan masyarakat (society) Domain state menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan Good governance, karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor swasta dan masyarakat (society), serta fungsi administrastif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.

31 30 PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2000 : 1.Profesionalitas 2.Akuntabilitas 3.Transparansi 4.Pelayanan Prima 5.Demokrasi 6.Efisiensi 7.Efektivitas 8.Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat

32 31 Asas-Asas Umum Pemerintahan: 1.Asas Kepastian Hukum 2.Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3.Asas Kepentingan Umum 4.Asas Keterbukaan 5.Asas Proporsionalitas 6.Asas Profesionalitas 7.Asas Akuntabilitas Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

33 R. Megalia32 TERIMA KASIH -----