Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Presentasi berjudul: "Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."— Transcript presentasi:

1 Dapodikdasmen 2018 - 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018 Yusuf Rokhmat, MT Bagian Perencanaan dan Penganggaran Yusuf Rokhmat, MT Bagian Perencanaan dan Penganggaran

2 Dasar Hukum  Permendikbud no.79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan  Juknis- juknis program dan kegiatan yang berbasis data dapodik  Permendikbud no.79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan  Juknis- juknis program dan kegiatan yang berbasis data dapodik

3  Tahu  Mau  Perlu  Tahu  Mau  Perlu

4 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Data Processing Dapodikdasmen 4 Pengumpulan Aplikasi Frontend Dapodikdasmen Manajemen Aplikasi Manajemen Dapodik Validasi Aplikasi Validasi Dapodikdasmen Pelaporan DSS Sekolah Kita Tahap Penanaman Tahap Perawatan - Pemupukan - Irigasi Tahap Panen Pembasmian Hama

5 Waktu dan aplikasi baru  Estimasi 17 Agustus 2018  Selama proses perawatan, sinkronisasi di off kan  Generate prefill masih dapat di lakukan untuk mengakomodir PMP  Manajemen Dinas pendidikan di offkan (tambah PTK baru, dll) yang bersifat interaksi  Rekap2 masih dapat di ambil  Nama Dapodikdasmen versi 2019  Fresh installer  Estimasi 17 Agustus 2018  Selama proses perawatan, sinkronisasi di off kan  Generate prefill masih dapat di lakukan untuk mengakomodir PMP  Manajemen Dinas pendidikan di offkan (tambah PTK baru, dll) yang bersifat interaksi  Rekap2 masih dapat di ambil  Nama Dapodikdasmen versi 2019  Fresh installer

6 database  Penyatuan database dikdas dan database dikmen (Merging)  Perubahan struktur database (memapping prasarana dan bentuk pendidikan)  Penambahan referensi tugas tambahan PTK (sesuai permendikbud no.14 2018)  Penambahan referensi : Lapangan parkir, kantin dan lapangan (Akreditasi)  Penyatuan database dikdas dan database dikmen (Merging)  Perubahan struktur database (memapping prasarana dan bentuk pendidikan)  Penambahan referensi tugas tambahan PTK (sesuai permendikbud no.14 2018)  Penambahan referensi : Lapangan parkir, kantin dan lapangan (Akreditasi)

7 Perubahan fitur dan mekanisme  Tambah PD baru melalui Tarik PD online  Tambah PD diluar DAPODIK melalui mekanisme ke dinas pendidikan setempat  Pengawas melakukan verifikasi ke lapangan  Kepala sekolah menandatangani SPTJM,  Notifikasi saat hapus, ubah (anggota rombel, rombel, pembelajaran dan sync)  Surat pengantar mutasi di non aktifkan dari front end  Tambah PD baru melalui Tarik PD online  Tambah PD diluar DAPODIK melalui mekanisme ke dinas pendidikan setempat  Pengawas melakukan verifikasi ke lapangan  Kepala sekolah menandatangani SPTJM,  Notifikasi saat hapus, ubah (anggota rombel, rombel, pembelajaran dan sync)  Surat pengantar mutasi di non aktifkan dari front end

8 Fasilitasi hasil PPDB  Integrasi PPDB ke dalam database dapodik  Inject data hasil PPDB ke dalam basis data dapodik secara otomatis  Prosedur dan Format database sudah distandarkan  Nilai tambah : -Sekolah tidak perlu input ulang siswa baru -Data longitudinal (PD_id) terjaga  Integrasi PPDB ke dalam database dapodik  Inject data hasil PPDB ke dalam basis data dapodik secara otomatis  Prosedur dan Format database sudah distandarkan  Nilai tambah : -Sekolah tidak perlu input ulang siswa baru -Data longitudinal (PD_id) terjaga

9 Absensi online  Absensi guru DHGTK akan digunakan untuk validasi tunjangan profesi SMT 1 208/2019  Mekanisme Fingerprint terintegrasi  Sesuaikan dengan jadwal pembelajaran di dapodik dengan data FP  Absensi guru DHGTK akan digunakan untuk validasi tunjangan profesi SMT 1 208/2019  Mekanisme Fingerprint terintegrasi  Sesuaikan dengan jadwal pembelajaran di dapodik dengan data FP

10 Validasi  Front End  Back End  Verval  Transaksional sistem  Front End  Back End  Verval  Transaksional sistem

11 Tugas tambahan  1) Koordinator Pengembangan PKB/PKG (2 Jam),  2) Koordinator Bursa Kerja Khusus SMK (2 jam),  3) Ketua LSP-P1 untuk SMK (1jam),  4) Penilaian Kinerja Guru (2 jam),  5) Pengurus Organisasi/ Asosiasi Profesi Guru tingkat: a. nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris)(3 jam); b. provinsi ( ketua dan wakil)(2 jam); dan c. kabupaten/ kota (ketua) (1 jam).  1) Koordinator Pengembangan PKB/PKG (2 Jam),  2) Koordinator Bursa Kerja Khusus SMK (2 jam),  3) Ketua LSP-P1 untuk SMK (1jam),  4) Penilaian Kinerja Guru (2 jam),  5) Pengurus Organisasi/ Asosiasi Profesi Guru tingkat: a. nasional (ketua umum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris)(3 jam); b. provinsi ( ketua dan wakil)(2 jam); dan c. kabupaten/ kota (ketua) (1 jam). Permendikbud no.15 tahun 2018

12 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 08 Sistematika Validasi Deteksi Rule Validasi Suspect Item record Error Message Kategori Invalid Feedback Skema Vld Iteratif (cron-job) Sync sekolah Validasi Dapodikdasm en LPMP Dinas

13 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 09 Skema Aliran Data DB Dapodikdasm en Sistem Deteksi: -Rule validasi -Suspect -Error Message -Feedback dan iteratif Operator Sekolah Data Invalid Aplikasi Manajemen Data Invalid (Validasi Dapodikdasmen) LPMP DINAS PROV DINAS KAB/KOTA Sinkronisasi Verifikasi dan Validasi Rule untuk mendeteksi kategori data invalid. Selanjutnya temuan record data invalid di beri label invalid beserta pesan kesalahannya (error message) di dalam database dapodik. Informasi data invalid akan “turun” ke aplikasi dapodik sekolah melalui sinkronisasi. Populasi data invalid difasilitasi dalam aplikasi manajemen data invalid (Validasi Dapodikdasmen) untuk dijadikan bahan dasar bahan verifikasi ke sekolah-sekolah untuk diperbaiki oleh operator sekolah.

14 erkas Dasar Hukum 1.SE mendagri Tahun 2018 2.Juknis BOS 2018 1.Perencanaan dan kegiatan Sekolah 2.Penatausahaan 3.Realisasi Belanja

15  Terimakasih