PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat"— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
DI JAWA BARAT Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan

2 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI JAWA BARAT
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PROGRAM PRIORITAS “SEMUA ANAK BISA SEKOLAH” Visi RPJPD DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS Pembangunan Ruang Kelas Baru; Pembelian Lahan/Tanah Unit Sekolah Baru; Pembangunan Unit Sekolah Baru Negeri; Pemberian Bantuan BPMU SMA/SMK/SLB Swasta dan MA; Penyelenggaraan SMA Terbuka dan PJJ SMK; Pemberian Beasiswa; Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS; Pemanfaatan PIP. Visi RPJMD JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA Misi Pertama RPJMD MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING IKU GUBERNUR PENINGKATAN MUTU, DAYA SAING, DAN RELEVANSI PENDIDIKAN Indeks Pendidikan 2016 61.39 Poin Pemenuhan Sarana Prasarana satuan pendidikan; Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Peningkatan Kesejahteraan, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru; Pengembangan Karakter Peserta Didik; Pelaksanaan Kurikulum Nasional; Penguatan Peran Organisasi Profesi GTK; Fasilitasi Program Link and Match SMK. Gerakan Literasi Sekolah, Sekolah Ramah Anak IKU DINAS RLS 2016 7.95 Tahun AMH 2016 98.78 % PENINGKATAN MANAJEMEN TATA KELOLA PENDIDIKAN APK SD : % SMP : % SM : % (Sumber data : Kemdikbud, 2017) Penyelenggaraan UN dan USBN; Pelaksanaan PPDB Online; Fasilitasi Akreditasi Sekolah /Madrasah di Provinsi Jawa Barat; Peningkatan peran Komite Sekolah; Dukungan regulasi untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat; Regulasi Kelembagaan Dinas Pendidikan;

3 SOTK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 2018
KEPALA DINAS Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (KOOR. PENGAWAS, PENGAWAS, GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN) SEKRETARIS H. FIRMAN ADAM, S.Pd.,M.M.Pd. KASUBAG PERENCANAAN & LAPORAN HENDRA KUSUMA SUMANTRI S.Si., MT KASUBAG KEUANGAN & ASET MUMUH S.,S.Pd.,M.Si KASUBAG KEPEGUM H. MULYANA, S.Pd, M.M., KABID PKLK Dr. H. DADANG RAHMAN MUNANDAR, S.Pd., M.Pd. KABID PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Dr. H. DODIN RUSMIN NURYADIN, M.Si. KABID PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS Ir. H. YESA SARWEDI HAMI SENO, M.Pd. KABID GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Drs. H. KARYONO, M.Si. KASI KESEJAHTERAAN ENDANG S., S.E., M.MPd. UPTD DAN CABDIN KASI PENGEMBANGAN KARIR Dra EHA SOLIHAT M.Hum KASI PENGELOLAAN Drs. AANG KARYANA, M.Pd. Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri (MKKS SMA, K3S SMK, MKKS SLB, Kepala Sekolah, Kasubbag TU) 813 SMAN SMKN SLBN

4 SOTK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 2018

5 SOTK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 2018

6 KEPALA DINAS SOTK UPTD/BALAI DAN CABDIN PADA DISDIK PROV. JAWA BARAT
KASI PENGAWASAN PENDIDIKAN KASI PELAYANAN PENDIDIKAN KASUBAG TATA USAHA KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I-XIII KASI PELAYANAN DAN PROMOSI KASI PENGEMBANGAN PRODUKSI KASUBAG TATA USAHA KA. BALAI TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

7 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Lampiran UU No.23 Tahun 2014) NO. SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. MANAJEMEN PENDIDIKAN PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH. PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR. PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. 2. KURIKULUM PENETAPAN KURIKULUM NASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS. PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 3. AKREDITASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI, PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. -- 4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENGENDALIAN FORMASI PENDIDIK, PEMINDAHAN PENDIDIK, DAN PENGEMBANGAN KARIER PENDIDIK. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH PROVINSI. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA. 5. PERIZINAN PENDIDIKAN PENERBITAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ASING. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. 6. BAHASA DAN SASTRA PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA. PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI. SASTRA YANG PENUTURNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.

8 Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Tata Usaha
Tugas Pokok Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, aset, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Fungsi pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pergub Jawa Barat No.70 Tahun 2017

9 Dimensi Kompetensi Kasubag TU
KEPRIBADIAN TEKNIS Integritas/Ahlak Mulia Teliti Disiplin Etos Kerja Kreatif dan inovatif Pengendalian diri Percaya diri Tanggung jawab Fleksibel Adm. Kepegawaian Adm. Kurikulum Adm. Keuangan Adm Layanan Khusus Adm. Sarpras/Aset Kehumasan Penerapan TIK Persuratan Adm. Kesiswaan DIMENSI KOMPETENSI KASUBAG TU SOSIAL MANAJERIAL Kerjasama Layanan prima Berorganisasi Komunikasi efektif Membangun hubungan Kerja Mendukung Pengelolaan SNP Menciptakan iklim kerja kondusif Menyusun proker dan laporan Mengoptimalkan SDM Mengorganisasi staf Membina staf Pengembangan staf Mengelola konflik Mengambil keputusan Menyusun laporan