Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
MASA REFORMASI 1998
2
kelebihan-kelebihan rEFORMASI :
Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kendala. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. Era keterbukaan (sampai-sampai minta uang pelicin pun terang-terangan). Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Kebebasan pers lebih terjamin.
3
Latar Belakang Munculnya Reformasi Dan Kejatuhan Orde Baru
Tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan Pancasila & UUd 1945 secara murni ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Kebebasan pers dibungkam Tidak berjalannya Demokrasi
4
Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
Krisis politik, terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Krisis ekonomi, didominasi oleh pemilik modal sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. Krisis hukum, penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah sementara bagi kelompok kelas atas hukum dapat direkayasa Krisis moneter, adalah kondisi yang disebabkan oleh perekonomian dunia yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri Krisis kepercayaan, kondisi yang terjadi di dalam negeri dimana masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa mampu memperbaiki kondisi Negara yang tengah dilanda masalah .
5
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Krisis Moneter
Menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Persediaan Sembako didalam negeri menipis Banyaknya hutang pihak swasta yang harus ditanggung Negara Kondisi perbankan yang kurang sehat karena banyaknya KKN Tingginya angka kredit yang macet Pola sentralistik dibidang perekonomian yang banyak merugikan perkembangan dan pembagunan didaerah-daerah
6
Kronologi Jatuhnya Orde Baru
Soeharto kembali menjadi Presiden Ri ( ) Tuntutan Reformasi 1 Bubarkan Orde Baru dan Golkar 2 Hapuskan KKN 3 Hapuskan Dwifungsi ABRI 4 Tegakan Hukum, HAM, dan Demokrasi
7
Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 Aksi Damai Mahasiswa Trisakti ke Gedung MPR/DPR di Hadang ABRI Pukul 17.00 Mahasiswa akhirnya mundur kekampus dengan tertib, tapi seorang oknum bernama Mashud, memprovokasi massa Aparat memprovokasi massa yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan
8
4 Korban Tragedi Trisaksi
Elang Mulya Lesmana Hendriawan Sie Hafidin Royan Heri Hertanto
9
Tragedi Trisakti mengakibatkan kerusuhan diberbagai daerah pada tanggal 13-14 Mei 1998
14 Mei 1998 Gerakan Mahasiswa berhasil menduduki Gedung MPR/DPR Akibat desakan dan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat maka tgl. 21 Mei 1998 jam Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan menunjuk BJ. Habibie sebagai Presiden.
10
Perkembangan Pemerintahan Pada Masa Reformasi
Pemerintahan Habibie Agenda Pemerintahan B.J Habibie - Presiden B.J Habibie membentuk susunan kabinet yang di namakan Kabinet Reformasi Pembangunan. - Pemberian Amnesti dan munculnya Kebebasan berpendapat - Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. - Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta(TGPF). - Penyelesaian Masalah Timor Timur - Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni- kroninya
11
Permasalahan Dwi Fungsi ABRI
Memisahkan POLRI dari ABRI Mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR. Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II Pemutusan hubungan dengan Golkar dan parpol lainnya Komitmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu
12
PEMILU 1999 (7 Juni 1999) Diikuti 48 Parpol dengan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) Pemenang Pemilu : PDI Perjuangan Golkar PKB PPP PAN
13
Berakhirnya Masa Pemerintahan Habibie
Ketidakpuasan terhadap hasil referendum Timor Timur yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia Penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie pada Sidang Umum MPR karena Pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan mundur dari jabatan Presiden
14
B. Pemerintahan Abdurahman Wahid (1999-2001)
Penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie Manuver politik yang digalang Amien Rais dan Poros Tengah (Parpol Islam) berhasil mengalahkan Megawati dan menjadikan Gus Dur Presiden Indonesia Sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan.
15
Kebijakan Gus Dur Memperbolehkan perayaan imlek bagi etnis Tionghoa Meminta pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran maxsisme-leninisme Melakukan kunjungan keluar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan Negara-negara yang beliau kunjungi. Karena kbijkannya yang mementingan unsur toleransi maka Gur Dur dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia
16
Kontroversi Kebijakan Gus Dur
Mencopot Kapolri Rusdiharjo dan mengangkat Chairuddin Ismail sebagai PJS Kapolri tanpa persetujuan DPR Mengadakan kembali jabatan wakapolri yang sebelumnya dihapuskannya Konflik dengan DPR-MPR dengan mengeluarkan dekrit yang berisi : Membekukan MPR-DPR. Mengembalikan Kedaulatan Rakyat ke tangan Rakyat Indonesia Membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel Tersandung kasus Bulogate dan Bruneigate pada tahun 2000
17
C. Pemerintahan Megawati (2001-2004)
Kebijakan-kebijakan : Meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. Membangun tatanan politik yang baru dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI. Melanjutkan amandemen UUD 1945 agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk KPK tahun 2002
18
D. Pemerintahan SBY (2004-2009) Kebijakan-kebijakan :
Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Konversi minyak tanah ke gas. Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB. Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil. Subsidi BBM. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″. Pemberian bibit unggul pada petani. Berhasil mengupayakan perdamaian dengan GAM pada tahun 2005
19
Kendala Kebijakan SBY Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan tidak profesional. Pembenahan masalah korupsi yang selalu dihalangi BLT yang tidak sampai ketangan yang berhak Imej SBY yang pendiam dan JK yang agresif menuai ketidakpercayaan rakyat dan memperlihatkan ketidakompakan pemerintah
20
Keadaan Indonesia Pasca Reformasi Secara Umum (1998-2009)
Reformasi tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama. Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah). Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.